Gaji Pekerja Startup RI Turun hingga 7%
Koreksi Rupiah Mengusik Ruang Fiskal Tahun Ini
Investasi dari Australia Tumbuh 4% di Tahun 2023
Emiten Ritel Jaring Berkah Hari Raya
Memetik Buah Manis Hasil AKuisisi
MENAMBANG PELUANG DAGANG
Indonesia mendapatkan peluang baru untuk memperkuat kinerja dagang dan investasi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Asean-Australia yang digelar 4—6 Maret 2024. Beragam komitmen investasi dijalin dari sejumlah perusahaan asal negeri tetangga itu. Pada saat bersamaan, Presiden Joko Widodo, juga melakukan pertemuan secara bilateral dengan Australia dan Selandia Baru dalam rangka menjajaki pendalaman kerja sama dagang dan investasi. Hasilnya, hingga penutupan KTT kemarin, Rabu (6/3), pemerintah mengantongi komitmen penanaman modal dari Nickel Industries dan Aspen Medical yang masing-masing berinvestasi senilai US$1,76 miliar dan US$1 miliar. Indonesia juga berhasil meraih komitmen pendanaan senilai 15,6 juta dolar Selandia Baru dalam program Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ). Dalam konteks perdagangan, peluang yang berpotensi didapat oleh Indonesia adalah perluasan ekspor sejalan dengan dilanjutkannya Perjanjian Perdagangan Regional termasuk Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru. Tentu hal tersebut akan membantu ekonomi nasional berkembang dengan pesat. Apalagi, selama ini kinerja perdagangan dengan kedua negara tersebut masih mencatatkan defisit. Adapun dalam negosiasi dengan Australia, Presiden menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Pada sektor investasi, Presiden menekankan perlunya mendorong kerja sama ekonomi yang seimbang, terutama dengan meningkatkan investasi Australia di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara konkret, Presiden menekankan bahwa kinerja dagang akan dipacu dengan memanfaatkan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) dan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan sektor bisnis yang tengah dijajaki oleh investor dari dua negara itu salah satunya pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik. Selain itu, kerja sama pembangunan Carbon Capture and Storage (CCS) dan smelter orientasi energi hijau di Indonesia, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alhasil, roadshow ke sejumlah negara baik termasuk melalui agenda multilateral menjadi ajang taktis bagi pemangku kebijakan untuk membuka pasar baru. Sementara itu, iklim investasi di dalam negeri masih penuh batu sandungan. Hal itu disebabkan oleh belum tuntasnya pembenahan ekosistem penanaman modal yang menyangkut aspek perizinan, birokrasi, hingga ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, transisi kepemimpinan memaksa investor wait and see sehingga perlu upaya ekstra agar dapat menarik modal yang menjadi faktor krusial pendorong ekonomi. Sementara itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah lebih cermat membaca peluang dari komitmen yang dijalin dengan Australia dan Selandia Baru. Caranya adalah dengan menentukan komoditas yang memberikan efek berganda langsung pada kinerja dagang dan penanaman modal. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman, mengatakan Australia dan Selandia Baru memiliki keunggulan sama yakni biji-bijian, olahan susu, dan pertanian. Pelaksana Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan pembaruan perjanjian dagang yang tengah dirumuskan perlu memperhatikan aspek kemudahan berusaha bagi eksportir lokal. Adapun, kalangan ekonom menyarankan pemerintah memprioritaskan investasi dari kerja sama tersebut. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan dalam konteks perdagangan hampir tidak ada isu yang bisa didiskusikan lantaran tarif yang berlaku sangat rendah. Sektor yang bisa ditawarkan lebih lanjut selain IKN adalah proyek infrastruktur serta ekonomi hijau. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menambahkan selain memprioritaskan investasi pemerintah juga perlu memperluas produk ekspor.
PENSIUN DINI PLTU : HARAPAN BARU TRANSISI ENERGI
Upaya transisi energi di Indonesia kembali mendapat tambahan tenaga setelah sejumlah bank internasional menyatakan kembali komitmennya untuk berpartisipasi memberikan pendanaan dalam waktu dekat.
Upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 menjadi lebih jelas, setelah HSBC Holding Plc., Standard Chartered Plc., dan Bank of America Corp. mengusulkan untuk membiayai aksi tersebut. Dilansir Bloomberg, bahkan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. juga dikabarkan sedang berdiskusi untuk terlibat dalam aksi tersebut, tetapi belum menyampaikan pernyataan resminya. Asia Development Bank yang memimpin kesepakatan untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk mengatur pendanaannya sendiri.
Nantinya, sebagian besar ekuitas PLTU bakal menjadi utang untuk mendanai satu kali dividen sebagai kompensasi kepada investor atas hilangnya pendapatan di masa depan. Lembaga-lembaga keuangan pun akan memberikan pinjaman dengan harga pasar, dan ADB akan memadukan pinjaman tersebut dengan dana yang ada untuk menjadikan utang tersebut lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat dilunasi lebih cepat. Kesepakatan untuk menutup PLTU Cirebon-1 lebih awal dinilai dapat membantu memacu kemajuan yang lebih luas dalam komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). “Ini adalah upaya untuk mengatalisasi solusi baru terhadap permasalahan yang kita semua tahu ada. Ini adalah tantangan yang sulit,” kata Alice Carr, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik di Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang juga memimpin kelompok kerja lembaga keuangan swasta untuk JETP, dilansir Bloomberg, dikutip Rabu (6/4). Sementara itu, David Elzinga, Principal Energy Specialist at ADB, mengatakan bahwa lembaga keuangan bakal terus bergulat dengan persoalan pendanaan untuk perubahan iklim. “Sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, tapi ini rumit,” ujarnya.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi membeberkan sejumlah perbankan di Asia telah menunjukkan minat mereka untuk ikut dalam pembiayaan taksonomi transisi tersebut. Taksonomi transition financing itu bakal menambah opsi pembiayaan murah bagi PLN yang sebelumnya telah didapat dari skema green financing atau model taksonomi hijau yang lama dari kemitraan dengan JETP.
Evy menambahkan, sejumlah bank yang tergabung ke dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) belakangan juga mulai mempertimbangkan skema pembiayaan transition financing tersebut.
Adapun, Transisi Bersih, lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. “Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifi kan. Karena itu cukup fairkalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.
PERDAGANGAN ELEKTRONIK : Tokopedia Ajak UMKM Seriusi Lokapasar
Platform e-commerceatau lokapasar Tokopedia mengajak sebanyak 62 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Yogyakarta memperluas pasar penjualan secara digital. Head of Communication Tokopedia Aditya Grasio Nelwan menyebutkan ajakan itu disampaikan melalui kegiatan lokakarya sebagai bagian dari komitmen Tokopedia untuk mempromosikan produk UMKM. Menurutnya, lokakarya yang digelar di Kota Yogyakarta kali ini Tokopedia dapat meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM dalam menjajakan produknya di platform e-commerce.
Harapannya, kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman UMKM dan menjadi ajang berbagi ilmu untuk meningkatkan skill dan cara memanfaatkan dua platform kami untuk meningkatkan bisnisnya,” jelasnya dalam lokakarya bertajuk Upgrade Skill bersama Tokopedia dan Tiktok, Rabu (6/3). Selama ini, data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat masih banyak pelaku UMKM yang belum masuk ke ekosistem digital. Pada 2022, baru ada 20,5 juta pelaku UMKM yang masuk ekosistem digital dari total sekitar 65 juta pelaku UMKM. Tatik Ratnawati, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DI Yogyakarta menyatakan lokakarya untuk UMKM merupakan bentuk kolaborasi apik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta.
Di Yogyakarta terdapat 340.000 pelaku UMKM yang menjalankan usahanya. Namun, Tatik menyatakan belum banyak pelaku usaha yang memanfaatkan platform lokapasar. Untuk mendorong pemasaran, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta telah mendorong pusat-pusat penjualan produk UMKM di beberapa titik, seperti di Teras Malioboro Kota Yogyakarta, Plaza Malioboro, juga di Bandara Internasional Yogyakarta.
IMPLEMENTASI TKDN : TANTANGAN PROYEK KELISTRIKAN
PT PLN (Persero) mesti berpikir lebih keras untuk memastikan minat sejumlah investor dalam mengembangkan listrik bersih di Tanah Air berjalan mulus. Sejumlah tantangan klasik, termasuk persoalan tingkat kandungan dalam negeri masih menjadi kendala. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN masih menjadi kendala dalam menarik investasi secara masif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan bahwa sebagian proyek pembangkit listrik EBT terpaksa harus jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. “Sampai saat ini, rapat-rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah ada alternatif solusi, tapi belum tereksekusi. Kalau ini belum selesai, saya rasa kita belum optimal untuk investasi,” katanya dalam acara Road to PLN Investment Days 2024, Rabu (6/3). Wanhar menjelaskan bahwa persyaratan TKDN dalam kontrak-kontrak proyek pembangkit listrik berbasis EBT belakangan terus menjadi bahasan pemerintah. Terlebih, persoalan itu telah menahan potensi investasi dan pengembangan pembangkit EBT yang telah tertuang di dalam RUPTL PLN 2021—2030. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat setidaknya 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN. Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar. Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais berkapasitas 110 MW, PLTA Kumbih 45 MW, dan PLTA Sawangan 16,6 MW. Di sisi lain, PLN menyatakan membutuhkan investasi jumbo, sekitar US$157 miliar untuk bisa mengadopsi pembangkit listrik berbasis EBT hingga 2040.
Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024—2060 mencapai 80 gigawatt (GW). Adapun, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024—2033 terdapat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sedangkan 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas. “Baseloadnya hanya tiga, yakni gas, hidro, dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Di sisi lain, sejumlah perusahaan jaringan setrum dunia juga sedang menyusun studi atau bidding document untuk ikut lelang pembangunan transmisi Sumatra—Jawa dengan nilai investasi proyek mencapai US$6,5 miliar.Sejumlah perusahaan yang saat ini berunding dengan PLN di antaranya State Grid Corporation of China (SGCC), Hitachi ABB Power Grids, Kansai Electric Power Co. Inc., dan Électricité de France S.A.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menuturkan bahwa perusahaan Korea Selatan saat ini tidak ikut penyusunan bidding document. Akan tetapi bakal masuk saat putaran lelang setelah studi proyek rampung.
Proyek itu diproyeksi bakal beroperasi pada 2029 mendatang untuk mengantisipasi turunnya pasokan EBT di Pulau Jawa. Saat permintaan setrum bersih di Jawa meningkat, pasokan listrik EBT diharapkan dapat ditarik dari Sumatera nantinya. Berdasarkan dokumen PLN, panjang interkoneksi Sumatra—Jawa diperkirakan mencapai 1.174 kilometer, sedangkan panjang backbone mencapai 3.614 kilometer. Selanjutnya, panjang fi shbone transmisi ditargetkan mencapai 3.799 kilometer.
Pakar listrik dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung Nanang Hariyanto menyarankan pemerintah untuk mengkaji skema pembiayaan yang menarik untuk proyek transmisi Sumatra—Jawa.
PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN : BPD Bali Sasar Petani Jembrana
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus memacu pembiayaan ke sektor pertanian melalui program Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP). Kali ini BPD Bali menyasar Kabupaten Jembrana yang merupakan daerah yang memiliki lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar di Bali. Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali I Wayan Sutela Negara menjelaskan bahwa pembiayaan ke sektor pertanian di Jembrana merupakan prioritas BPD Bali untuk terus diakselerasi, selain pembiayaan ke pelaku usaha sektor lainnya. Dia menjelaskan bahwa selama ini penyaluran kredit ke petani di Jembrana terus tumbuh positif dan telah membantu petani di wilayah ini untuk berkembang. “Data penyaluran kredit oleh Bank BPD Bali terkhusus pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, khusus di Kabupaten Jembrana telah mengumpulkan 560 rekening dengan nominal Rp 74,9 miliar atau 5,57% dari keseluruhan penyaluran kredit di Bank BPD Bali Cabang Negara,” jelasnya, dalam keterangan resminya, Rabu (6/3). Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan bahwa pembiayaan dari perbankan seperti BPD Bali sangat penting untuk mengembangkan produk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bagaimana konsentrasi Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dan perbankan terhadap pembiayaan UMKM dan pertanian yang ada di Kabupaten Jembrana kami sangat apresiasi,” katanya. Menurutnya, UMKM Jembarana sudah sangat luar biasa melalui penghiliran di sentra tenun yang dimiliki.Pada fasilitas itu, UMKM langsung menjual hasil karyanya lantaran karena selama ini UMKM itu tidak punya toko.









