Menjadi wajib pajak (WP) di Indonesia memang cukup pelik. Urusan pajak tidak berhenti sampai kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong dari gaji setiap bulan. Jika seseorang bertahun-tahun tidak melapor pajak atau mengurus surat pemberitahuan tahunan (SPT), ada sanksi berupa denda sampai pidana kurungan yang bisa menanti. Itulah yang pernah dirasakan Dinda (43), bukan nama sebenarnya, pekerja swasta yang berdomisili di Jakarta. Pada suatu hari di tahun 2018, rumah orangtuanya di Jateng tiba-tiba kedatangan ”surat cinta” dari kantor pajak setempat. Isinya mengingatkan bahwa Dinda sudah lama tidak melapor pajak. Dinda pun dikenai sanksi denda Rp 500.000 karena tercatat lima tahun tidak mengurus SPT.

Dinda yang saat itu merantau di luar kota kaget, tidak menyangka ia akan dikejar-kejar kantor pajak karena ”bolong” melaporkan SPT tahunan. ”Karena tidak mau berpanjang-panjang, langsung saya urus. Untungnya masih relative kecil dan saya masih sanggup. Tidak terlalu susah juga, langsung bayar di ATM di kantor pajak, selesai tidak lebih dari dua jam,” katanya, Rabu (6/3). Dinda bukannya sengaja mengabaikan laporan SPT selama bertahun-tahun. Hanya saja, ia kesulitan mengurus administrasi pajak karena ia masih tercatat sebagai WP di Jateng, sementara ia sudah merantau sejak awal bekerja. Seingatnya, dulu pelaporan SPT hanya bisa secara luring ke kantor pajak tempatnya terdaftar sebagai WP.

Saat awal-awal SPT bisa diurus daring pun, ia tetap harus pulang untuk mengurus kode EFIN (Electronic Filing Identification Number) agar bisa melapor secara daring. Sejak peristiwa itu, Dinda lebih rajin melapor pajak demi menghindari denda. Sistem saat ini pun, menurut dia, sudah lebih mudah karena bisa diurus secara daring. Sejauh ini, ia baru satu kali absen mengurus SPT, yaitu pada 2023 karena kesibukan kerja. Yusuf (31), pekerja swasta asal Tangerang yang sudah tiga tahun tidak melapor pajak karena lupa kode EFIN dan password, juga mempertanyakan aturan denda itu. ”Saya sudah bayar pajak. Kecuali tidak bayar, didenda tidak apa-apa. Kenapa masih harus diribetin urusan denda juga,” ujarnya. Apalagi, menurut dia, masyarakat sehari-hari sudah terkena berlapis-lapis pajak.

”Kita kena double kill pajak. Ada PPh, pajak beli barang, pajak makan, pajak beli tiket pesawat. Sementara orang pajak digaji gede dan dapat remunerasi. Denda justru bisa membuat orang kesal dan semakin malas mengurus SPT,” tuturnya. Urusan denda bagi WP yang tidak melapor SPT memang diatur dalam Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum Terkait Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Denda yang harus dibayarkan WP yang telat melaporkan SPT tahunan PPh adalah Rp 100.000 untuk setiap keterlambatan/kealpaan melapor SPT PPh WP orang pribadi. Sementara untuk SPT PPh WP badan, dendanya adalah Rp 1 juta. Denda pajak yang masuk ke kas negara itu akan dilaporkan sebagai penerimaan perpajakan dan dilaporkan dalam realisasi APBN oleh Kemenkeu. Sanksi itu merupakan bagian dari sistem pengawasan pajak untuk mendorong kepatuhan WP melaporkan SPT. (Yoga)

Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan konkret untuk mendukung ekonomi kreatif, termasuk promotor musik dan penyelenggara event lainnya. Skemanya bervariasi, mulai dari bagi hasil sampai hibah. ”Polanya bisa hibah atau dana bergulir. Bisa juga co-investment, tidak dipinjamkan, tetapi bagi keuntungan. Bisa pula dana pendampingan yang dikaitkan dengan dampak ekonomi yang terjadi. Saya melihat, kreativitas ini tidak ada batasnya untuk menghadirkan pendanaan-pendanaan inovatif,” kata Sandiaga dalam wawancara eksklusif dengan Kompas di Jakarta, Rabu (6/3).

Soal skema mana yang ditetapkan pemerintah untuk suatu proyek, menurut Sandiaga, bergantung pada sejumlah variabel, antara lain karakter proyek. Untuk perhelatan konser musik, misalnya, pertimbangannya, merujuk pada kebutuhan penyelenggara, permintaan artis, dan keperluan manajer. ”Negara harus hadir, harus bisa mendampingi dalam konsep PPP (public-private partnership). Dan kita harus mencapai kesepakatan yang konsepnya dunia usaha memimpin, negara hadir memfasilitasi. Jadi, di sinilah sinergi dengan konsep Indonesia incorporated,” katanya.

Dasar hukum fasilitas pembiayaan ekonomi kreatif dari pemerintah ke swasta yang dimaksud Sandiaga itu adalah perpres yang mengatur Indonesia Tourism Fund (ITF), yang sedianya diterbitkan Maret 2023. Sebagaimana pernah disampaikan Sandiaga sebelumnya, perpres itu efektif berlaku mulai triwulan II-2024.  Sebagai dana awal, pemerintah mengalokasikan dana Rp 2 triliun ke ITF. Pengelolanya, menurut Sandiaga, kemungkinan akan diserahkan ke badan negara yang sudah ada. (Yoga)

Rencana pembangunan jaringan transmisi listrik Sumatera-Jawa yang menjadi bagian rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menghubungkan sumber energi terbarukan ke pusat permintaan dinilai positif. Akan tetapi, perlu kajian matang, khususnya terkait skema yang akan diterapkan agar paket investasi yang ditawarkan menarik bagi investor. Pembangunan transmisi Sumatera-Jawa merupakan bagian dari rencana green enabling supergrid PLN untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan listrik energi terbarukan. Sebab, saat ini pusat permintaan ada di sejumlah provinsi di Jawa, sedangkan potensi energi terbarukan, seperti hidro, ada di luar Jawa, antara lain Aceh dan Sumut. Butuh transmisi untuk mengalirkan ke pusat permintaan.

Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, saat dihubungi, Kamis (7/3) menilai positif rencana pembangunan itu. Bagi calon investor, proyek itu bisa dipandang menarik. Apabila swasta dapat terlibat dalam proyek transmisi dan distribusi kelistrikan, akan dicapai satu paket investasi. ”Masalahnya, apakah peraturan kita mengizinkan swasta boleh membangun transmisi dan mendistribusikan listriknya? Sebab, selama ini, PLN menerapkan sistem monopoli. Jadi, perlu dikaji dan clear skemanya akan seperti apa. Jika memang ada aturannya, itu menjadi tawaran investasi yang menarik bagi swasta karena pasarnya sudah terbentuk,” kata Fahmy. (Yoga)

Banyaknya kendaraan pribadi menjadi penyebab kemacetan di Bandung. Kualitas dan kuantitas angkutan umum di Bandung perlu ditingkatkan agar semakin banyak warga yang mau menggunakannya. Rabu (28/2) pagi, lalu lintas di kawasan Antapani, Kota Bandung, padat seperti biasanya didominasi kendaraan pribadi, mobil atau motor. Hanya secuil angkutan umum yang melintas, tapi tak banyak yang menjadi penumpang di angkutan umum itu. Apabila beruntung, ada angkutan kota (angkot) yang membawa 1-2 penumpang. Namun, tidak sedikit angkot yang terjebak kemacetan tanpa membawa satu penumpang pun. Angkot berwarna kuning jurusan Antapani-Ciroyom yang dikemudikan Kurniawan (27) terlihat kesulitan mencari penumpang.

Ngetem di dekat SPBU Antapani tidak ada penumpang yang berhasil digoda angkot yang cat dan bodinya tidak mulus lagi itu. Kurniawan tidak ingat lagi kapan terakhir angkot berkapasitas maksimal 13 orang itu terisi penuh. Dalam sehari, Kurniawan paling banyak mendapat kurang dari 30 penumpang atau setara Rp 100.000-Rp 150.000. Setelah dikurangi ongkos bensin dan setoran kepada pemilik mobil, ia hanya membawa pulang Rp 50.000-Rp 75.000 per hari. ”Jumlah itu terus turun setiap tahun,” kata Kurniawan, lulusan SMP yang sudah lima tahun jadi sopir angkot. Ardian Maulana (22), sopir angkot yang ditemui di Terminal Antapani, juga mengalami hal serupa. Angkot tidak lagi jadi pilihan. Argi (35), warga Padasuka, Kota Bandung, sudah lama tidak tertarik menggunakan angkot.

Penyebabnya beragam, mulai dari tubuh angkot yang penuh karat, panas karena pendingin udara yang rusak, hingga sopir yang tidak ragu merokok saat mengemudi. Ditambah pengemudi yang berhenti seenaknya, ”Kalau tidak berubah, angkot akan semakin ditinggalkan,” katanya. Sepi di dalam angkot juga terasa di dalam bus umum. Bus Trans Metro Pasundan (TMP) yang dinaiki Aji (24) dari Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menuju Jalan Mohamad Toha, Kota Bandung, juga sepi, pada Selasa (5/3) pagi. Menempuh perjalanan 30 km, Aji hanya 1 dari 10 penumpang. Sebanyak 20 kursi lainnya tidak terisi. ”Naik bus sebenarnya enak. Ongkos dari Sumedang ke Kota Bandung hanya Rp 4.900 per orang dan bisa masuk tol. Namun, di jalur arteri tetap terjebak macet. Ini membuat waktu tempuh sulit diperkirakan,” katanya.

Kondisi itu membuat Aji masih ragu bergantung sepenuhnya pada TMP. Sehari-hari, ia lebih banyak menggunakan sepeda motor. ”Lagi pula tidak semua tempat di Bandung bisa dijangkau dengan kendaraan umum,” katanya. Dosen Teknik Sipil ITB, Sony Sulaksono Wibowo, berpendapat, Peran angkot sebagai moda transportasi publik di Kota Bandung juga perlu menjadi perhatian. Menurut Sony, publik enggan menggunakan angkot sehingga perlu diperbaiki, padahal moda ini dinilai sesuai dengan kondisi jalan-jalan di Bandung yang cenderung sempit dan kecil. Pengubahan rute dan perbaikan moda angkutan ini juga perlu diiringi peningkatan kesadaran masyarakat. (Yoga)

Jumlah investor aset kripto di Indonesia per Januari 2024 mencapai 18,83 juta orang. Masyarakat diimbau untuk selalu mengingat prinsip utama dalam berinvestasi, yaitu memahami risiko dan memiliki literasi memadai. Kenaikan harga aset kripto terpopuler, bitcoin, hingga ke level tertinggi sepanjang sejarahnya terjadi menjelang momen empat tahunan, bitcoin halving. Masyarakat diingatkan untuk tetap bijak dalam berinvestasi seiring tren kenaikan harga atau bullish yang diprediksi masih akan berlanjut. Berdasarkan situs CoinMarketCap, harga bitcoin (BTC) pada Kamis (7/3) berada di level 66.000 USD atau Rp 1,03 miliar, naik 5 % dalam sepekan.

Koreksi harga sempat terjadi setelah rekor terbentuk di angka 69.000 USD pada Selasa (5/3). Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan titik puncak sebelumnya pada 12 November 2021 di level 64.400 USD. ”Pasar kripto telah melewati masa bearish (tren penurunan harga) dan optimisme masyarakat menjelang bitcoin halving juga meningkat,” kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti, Tirta Karma Sanjaya dalam keterangannya, Kamis. Bitcoin halving adalah momen pembatasan hadiah untuk para penambang bitcoin yang berlangsung empat tahun sekali dan jatuh pada tahun ini. Aktivitas menambang dalam konteks ini adalah serangkaian proses untuk mengeruk aset kripto baru menggunakan keahlian serta seperangkat komputer khusus yang terhubung ke jaringan internet.

Saat ini, menambang aset kripto, seperti bitcoin, bahkan bisa dilakukan dengan aplikasi ponsel yang lebih sederhana. Mengutip Buletin Bappebti 2023, di momen halving, hadiah dari aktivitas menambang bitcoin tersebut akan dibagi dua setiap penambahan 210.000 blok baru dalam rantai blok (blockchain) sampai mencapai batas maksimum kapasitas bitcoin, yaitu 21 juta bitcoin. Adanya halving dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan penambahan bitcoin baru dan menjaga aset yang tengah beredar. Semakin sulit bitcoin didapat, semakin mahal juga harga bitcoin. (Yoga)

Jumlah kelas menengah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, kebanyakan masyarakat kelas  menengah memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara kebijakan pemerintah  yang ada selama ini justru menambah beban kepada kelas menengah. Karenanya, masyarakat kelas menengah perlu diperkuat dengan mempermudah akses mereka untuk pendidikan yang lebih baik juga infrastruktur lainnya dalam rangka meningkatkan kesejateraan. "Dikelas menengah mau tidak mau, suka tidak suka akan menjadi sangat banyak dengan porsinya hampir 70%. Oleh karena itu para akademisi, ekonom, dan penulis harus menggugah untuk berbicara lebih insentif lagi tentang kelas menengah karena ini bisa menjadi bom waktu kedepannya kalau negara tidak bisa mengontrol dan tidak bisa men-treat mereka dengan baik," kata Dosen Fakultas UI Atma Jaya Johanes Bercham Suhartoko. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, hingga saat ini tidak ada deindrustialisasi di Indonesiaa. Meski demikian, diakui bahwa industri manufaktur kurang memiliki daya saing karena kurangnya jumlah daya dukung, diantaranya masih sulit mendapatkan harga gas yang murah. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita menerangkan berdasarkan data yang dihimpun kementerian, rata-rata kontribusi PDB manufaktur terhadap total PDB Indonesia sebesar 29,9%. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata kontribusi PDB manufaktur  negara-negara seperti Australia yang sebesar 5,8%, Brasil 10,5%, Rusia 12,5%, India 14,5%, Italia 14,7% dan Filipina 18,8%. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui pembagian dividen payout ratio 60% dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp55,06 triliun, atau senilai Rp33,04 triliun. Nilai tersebut meningkat 33,76% dibandingkan dividen tunai tahun sebelumnya sebesar Rp24,7 triliun. Dengan demikian, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham sementara  Rp353,96 per lembar saham. Sementara itu, 40% dari laba bersih  2023 akan dialokasikan sebagai laba ditahan, atau senilai Rp 22,02 triliun  untuk mendukung ekspansi bisnis. "Dengan mempertimbangkan struktur permodalan perseroan yang kuat, dan untuk memberikan return optimal kepemegang saham, maka laba konsolidasian sebesar Rp 55,06 triliun akan dialokasikan dividen tunai 60%" ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam RUPST. (Yetede)

Pundi-pundi keuangan PT Jasa Marga Tbk (JSMR)  diyakini makin tebal pada tahun ini, seiring diberlakukannya  tarif kenaikan jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan jalan layang Mohammed bin Zayed (MBZ) pada 9 Maret besok. Kenaikan tarif hingga 35%  diruas tol gemuk tersebut  kian menguntungkan perusahaan, karena diberlakukan momentum mudik Lebaran 2024 pada bulan depan.  Merujuk laporan keuangan Jasa Marga 2023 audited, Tol Jakarta-Cikampek merupakan ruas dengan kontribusi  pendapatan paling besar hingga mencapai Rp1,36  triliun. Jasa Marga bersiap melakukan penyesuaian  tarif integrasi dari semula Rp 20.000 menjadi Rp27.000 untuk kendaraan golongan I pada 9 Maret 2024 mulai pukul 00.00 WIB. lalu untuk kendaraan golongan II dan III dari semula Rp 30.000 menjadi Rp 40.500 dan menyesuaikan tarif bagi kendaraan golongan IV dan V menjadi Rp54.000 dari sebelumnya Rp 40.000. (Yetede)

Intrusmen fiskal terus memberikan kontribusi vital dalam mendukung  geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. UMKM hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. APBN dan APBD menjadi sumber daya yang sangat kuat untuk menciptakan daya ungkit dan kesempatan bagi UMKM. Potensi belanja dari APBN untuk produk dalam negeri mencapai Rp 625,7 triliun pada tahun anggaran 2024. Nilai ini terbagi dalam belanja bantuan sosial sebesar Rp 405 triliun, belanja modal sebesar  Rp 247 triliun dan belanja barang senilai Rp 377 triliun. Sedangkan potensi belanja APBD untuk produksi dalam negeri sebesar Rp 587, triliun di tahun anggaran 2024. (Yetede)