Rencana pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar tanpa persiapan matang bisa membawa dampak yang lebih buruk terhadap perang melawan Covid-19. Kebijakan itu juga belum tentu signifikan memulihkan ekonomi nasional yang banyak terpengaruh disrupsi sentimen pasar serta rantai pasokan global. Meski demikian, pemerintah tetap menyeriusi rencana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menyiapkan dunia usaha dan dunia kerja menyambut transisi kehidupan normal baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, sebagian besar perusahaan siap mengikuti anjuran protokol namun tidak menjamin publik luas dapat memenuhi secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Apindo Sintha W Kamdani menambahkan, dampak pemulihan ekonomi dari relaksasi PSBB tidak akan instan karena tekanan juga dipengaruhi sentimen pasar global dan rantai pasok global yang terdisrupsi. Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Enny Sri Hartati mengemukakan, penerapan relaksasi PSBB harus direncanakan dengan ekstra hati-hati terutama di ruang publik dan transportasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon mengatakan, ini dikembalikan pada respons masyarakat yang nanti memilih angkutan pribadi atau tidak punya pilihan selain naik angkutan umum. Menurut Harya, perlu ada survei tentang pola kerja dan pilihan sarana bertransportasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan tidak ada trade-off di antara keduanya. Ia mengibaratkan kedua hal tersebut tak ubahnya seperti bayi kembar siam yang tidak terpisahkan. Langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp 75 triliun khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari dampak virus corona baru tersebut.

Ia mengapresiasi semua masukan yang akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBN 2021, khususnya untuk reformasi di bidang kesehatan. Ia berharap, semua tenaga medis dan tenaga kesehatan terus menyuarakan semangat untuk melawan Covid­19 karena semangat tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ‘sinyal harapan’ bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengadilan Pajak mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan persidangan yang digelar secara elektronik atau virtual. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. Kep-016/ PP/2020, kebijakan ini ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pajak yang adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. 

Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi mengatakan, perlu dilakukan pembaruan proses persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan persidangan di pengadilan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa poin yang ditekankan dalam edaran tersebut, yaitu sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan sesuai dengan rencana umum sidang, pelaksanaan SDTK secara elektronik tidak memerlukan persetujuan dari pemohon banding, dan pemohon banding atau penggugat diberikan pilihan untuk mengikuti sidang secara elektronik di Ruang SDTK Gedung Keuangan Negara dengan mengisi formulir pemilihan tempat pelaksanaan sidang secara elektronik.

Adapun pelaksanaan surat edaran tersebut akan dievaluasi secara berkala.

Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja mensyaratkan perubahan operasionalisasi perusahaan. Sejauh ini belum semua perusahaan dan sektor usaha siap menerapkannya, termasuk perusahaan pelat merah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan proses transisi ke kehidupan normal baru di tengah pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah dan berlangsung cukup lama sampai vaksin Covid-19 ditemukan seraya mengimbau perusahaan pelat merah memanfaatkan teknologi. Pelaku usaha/industri diminta menyiapkan protokol kesehatan baru yang lebih ketat untuk tetap beroperasi di tengah pandemi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan, pihaknya tengah mempersiapkan gugus tugas, prosedur standar operasi, dan protokol kesehatan di setiap sektor. Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Harya S Dillon menambahkan, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa dilakukan dengan gegabah, khususnya di bidang transportasi public. Sedangkan di sektor energi memerlukan rencana cadangan terkait persoalan kesehatan pekerja sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa,ia juga mengatakan perusahaan BUMN mesti menyiapkan rencana cadangan. Misalnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) atau perusahaan pembangkit listrik harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kesehatan pekerja dan fasilitas kerja. Seandainya dalam satu regu pekerja ada yang positif Covid-19, perusahaan harus menyiapkan regu operator cadangan agar pasokan listrik tak terganggu karena karantina. Menanggapi hal ini, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan pihaknya telah menerapkan sejumlah kebijakan dan memantau kesehatan karyawan. Hal serupa ditempuh PT Pertamina (Persero) yang menerapkan wajib penggunaan masker, sterilisasi lingkungan kerja, serta pemeriksaan dan pemantauan kesehatan pekerja. Rencana pertemuan dioptimalkan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi.

Sejumlah pengelola hotel bersiap mengoperasikan kembali hotel-hotel yang terpaksa ditutup selama pandemi Covid-19, dalam suasana normal baru. Mereka telah membuat standar operasional baru yang menekankan pada aspek keamanan dan kesehatan tamu serta pengelola hotel Santika Group of Hotels and Resort melalui L Sudarsana, GM Corporate Marcomm & Business Development, mengatakan, sebanyak 80 persen hotel di bawah naungan Santika Group akan kembali beroperasi secara bertahap setelah sebagian besar ditutup selama pandemi Covid-19 karena tamu sepi.

Pengelola The Dharmawangsa Jakarta juga bersiap-siap melanjutkan lagi kegiatannya, meskipun demikian, The Dharmawangsa tetap membuka layanan pesan antar dan pengambilan makanan, keik, dan hamper sebagaimana yang di tulis Director of Communications The Dharmawangsa Jakarta Lira Dachlan melalui keterangan pers. Director of Communications Shangri-La Hotel Jakarta Debby Setiawaty mengatakan, perlu waktu untuk mengembalikan bisnis perhotelan menjadi normal seperti sebelum pandemi. Menyongsong era normal baru itu, lanjut Debby, pengelola Shangri-La Jakarta telah membuat standar operasional baru yang menekankan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan di kamar dan area publik. Karyawan hotel harus mengenakan masker, sarung tangan, dan menggunakan cairan pembersih tangan. Penyajian makanan dipastikan bersih, sehat, dan terlindungi dari virus. 

Selain menyiapkan prosedur standar operasi baru, pengelola hotel juga berusaha mempertahankan bisnisnya dengan membuat aneka paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era normal baru. Strategi ini antara lain diambil oleh Santika Group, Shangri-La Jakarta, Hotel Indonesia Kempinski, The Dharmawangsa Jakarta, dan Aryaduta Suites Semanggi. Marketing Communications Coordinator HI Kempinski Jakarta Richo Prafitra mengatakan Restoran-restoran di HI Kempinski, misalnya, membuat program layanan pesan antar makanan juga menawarkan paket menginap dengan harga menarik agar tetap relevan dengan kebutuhan (pelanggan). Hotel Shangri-La Jakarta dan Hotel Le Meridien menerapkan kupon dengan harga diskon. Aryaduta Suites Semanggi dengan program isolasi mandiri 14 hari sebagaimana informasi dari Marketing Communication Manager di Aryaduta Suites Semanggi Ika Ginting.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta Presiden Joko Widodo untuk khusus membantu provinsi-provinsi yang memiliki angka kasus positif baru tergolong tinggi. Ada enam provinsi yang mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Keenamnya ialah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Presiden pun menginstruksikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan kementerian/lembaga yang menangani Covid-19 untuk membantu provinsi-provinsi ini. Gugus tugas juga membantu menyiapkan rumah sakit darurat. Bagi tiga rumah sakit lapangan berupa tenda dengan fasilitas AC dan pendukung lain itu, disalurkan dana Rp 10 miliar. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, mengakui, wabah belum mereda di wilayahnya. Jumlah kasus selalu bertambah.

Sebanyak 20 tenaga kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim, terkonfirmasi terinfeksi Covid-19. Akibatnya, pelayanan medis di RSUA kini terganggu Sekretaris Satuan Tugas Covid-19 RSUA Alfian Nur Rosyid, di Surabaya, mengatakan, para tenaga kesehatan itu tak memperlihatkan gejala Covid-19 dan sedang dalam masa isolasi. Pengelola RSUA telah memeriksa ratusan pegawai dan tenaga kesehatan guna menelusuri kontak sekaligus mencoba memutus rantai penularan

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUA sekaligus pelaksana tugas direktur, Hamzah, dalam surat pemberitahuan memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan pasien baru Covid-19. Tenaga medis difokuskan merawat pasien yang sedang menjalani perawatan. Covid-19 juga menjangkiti laboran atau peneliti pada Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Unair. Terpaparnya beberapa peneliti mendorong Ketua LPT Unair Maria Inge Lusida menurunkan jumlah pemeriksaan sampel usap. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, 67 tenaga kesehatan terpapar Covid-19 seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi.

Pemerintah akan mencabut regulasi pembatasan sosial berskala besar untuk melaksanakan protokol tatanan normal baru. Pencabutan regulasi itu harus memenuhi persyaratan terkait perkembangan kasus Covid-19, pengawasan kesehatan publik, kapasitas pelayanan kesehatan, kesiapan dunia usaha, dan respons publik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru.

Sejauh ini, ada delapan provinsi yang dinilai siap menjalankan protokol normal baru karena daya tular virus (reverse transcriptase/RT) di bawah 1. Delapan provinsi tersebut ialah Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Selain itu, ada beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menuturkan, pemerintah belum memutuskan pelonggaran PSBB secara nasional atau daerah tertentu. Menurut Suharso, pelonggaran PSBB perlu dilakukan bertahap agar perekonomian kembali pulih. Berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pandemi Covid-19 akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia diproyeksikan bertambah 2,92 - 5,23 juta orang dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar minus 0,4 persen hingga 2,3 persen.

Adapun jumlah penganggur, menurut data Badan Pusat Statistik, pandemi Covid-19 akan meningkatkan jumlah penganggur di Indonesia menjadi 9,8 juta-12,11 juta orang. Peneliti bidang industri, perdagangan, dan investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, berpendapat, wacana pelonggaran PSBB oleh pemerintah tidak terlepas dari desakan industri. PSBB selama dua bulan terbukti mengganggu arus kas perusahaan yang berujung peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah akhirnya mengguyur insentif untuk petani dan nelayan di masa pagebluk virus korona (Covid-19). Ada empat insentif yang disiapkan pemerintah untuk menjaga kebutuhan bahan pangan pokok dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program ini untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga kurang mampu termasuk di dalamnya petani dan nelayan miskin serta program – program lainnya demi kelancaran supply chain.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menyampaikan usulan insentif kepada nelayan terdampak Covid-19. Ia meminta tambahan anggaran stimulus penguatan sektor tangkap dan budidaya Rp 1,02 triliun juga Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN perikanan Perinus dan Perindo. Edhy juga meminta agar perbankan memberikan kelonggaran jaminan kepada pembudidaya seperti petambak udang agar menerima tambak udang sebagai jaminan. Sebab sat ini bank hanya mau jaminan aset pribadi.

Masyarakat harus mengulur sabar untuk bisa menikmati penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Pasalnya, pemerintah memilih akan memangkas harga BBM dan tarif listrik untuk pebisnis dan industri terlebih dulu, rencana ini sudah masuk menjadi salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku usaha yang terpapar pandemi korona.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan kebijakan ini akan berlaku di tahun ini. Pemerintah akan terus berusaha menjaga stabilitas perekonomian. Askolani mengatakan, saat tarif BBM dan tarif listrik turun, arus kas perusahaan terjaga. Dengan begitu, harapannya, perusahaan bisa mempertahankan karyawannya. Namun, rencana ini masih dalam proses finalisasi dan akan diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Ade Sudrajat, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, rencana itu akan membantu pelaku usaha. Penurunan harga BBM bisa menolong pebisnis bidang logistik serta menambah cadangan BBM untuk pembangkit listrik. Sedang penurunan tarif listrik bisa mengurangi besaran tagihan listrik yang ditanggung industri. Persoalannya, pengusaha juga membutuhkan daya beli masyarakat naik sedangkan arus kas cuma bisa untuk bertahan bulan depan saja. Menurutnya, dana kompensasi bagi dua BUMN sebaiknya diubah jadi bantuan langsung tunai untuk mendongkrak daya beli. Saat daya beli naik permintaan produk ke industri ikut terkerek.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, tren penurunan harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price (ICP) seharusnya diikuti dengan penurunan harga BBM dan tarif listrik serentak bukan cuma untuk industry agar bisa meringankan dan mendongkrak daya beli masayarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, sebelumnya, menyatakan penurunan harga BBM menunggu harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah stabil.

Indonesia akan membuka babak baru dalam menghadapi wabah korona. Pemerintah siap mengimplementasikan kebijakan situasi normal baru (new normal) di tengah pandemi korona. Salah satunya aturan kesehatan era new normal bagi dunia usaha yang dirilis Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Beberapa poin penting dalam beleid perlu dijalani secara ketat. Misalnya, waktu kerja tak terlalu panjang, kewajiban pekerja memakai masker, dan mengatur jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja .

Terbitnya aturan Menkes ini mengantisipasi rencana sejumlah daerah membuka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Secara umum, kalangan dunia usaha merespons positif rencana pemerintah membuka kembali aktivitas ekonomi lewat skenario new normal. Ellen Hidayat, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta mengatakan ada 60 mal yang akan beroperasi lagi.

Jika skenario new normal berhasil, krisis ekonomi diyakini bisa dihindari. Namun pebisnis mengingatkan, protokol ini mesti dijalankan dengan disiplin agar tidak mengorbankan kesehatan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berujar, pengusaha menyanggupi kewajiban membatasi jumlah pelanggan di toko demi menghindari antrean panjang. Beberapa faktor juga perlu diperhatikan seperti perubahan kapabilitas layanan kesehatan serta faktor transisi PSBB agar potensi terjadinya second wave pandemi pasca new normal ini menjadi kurang dari 50%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita menyatakan, industri tekstil tidak akan kesulitan menjalankan pedoman ini meski akan ada tambahan cost untuk pembelian disinfektan, masker dan lain-lain.

Dari Industri otomotif, Boy Kelana Soebroto, Head of Corporate Communication Astra mengatakan Astra telah menerapkan inti dari protokol tersebut. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) juga tak keberatan mengatur kembali karyawan yang masuk kerja saat shift 3 dengan kriteria umur di bawah 50 tahun. Semua anggota Asaki beroperasi penuh 3 shift di tahun ini karena tungku pembakar tidak bisa dinyalakan dan dimatikan mendadak.