Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) mendukung pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek yang berkeadilan. Skema pembayaran tukin dosen ASN yang disiapkan pemerintah dinilai akan menimbulkan kecemburuan karena ada perbedaan tambahan pendapatan dosen sesuai otonomi perguruan tinggi negeri. Ketua MRPTNI, Eduart Wolok, Senin (3/3) mengatakan, anggapan masyarakat bahwa gaji dosen tinggi, apalagi guru besar. Nyatanya, penghargaan resmi negara terhadap profesi dosen masih rendah. Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengatakan, saat pelantikan dosen menjadi guru besar dibacakan surat keputusan pengangkatan.

Salah satunya menyebutkan tunjangan fungsional guru besar Rp 1,35 juta per bulan. ”Kami diprotes soal pembacaan SK yang menyebutkan besaran tunjangan fungsional profesor. Karena audiens yang hadir mengira dosen yang jadi guru besar itu penghargaan oleh negara besar. Kenyataannya tunjangan fungsional yang resmi, bisa dibilang belum ideal. Bahkan, sudah 25 tahun tunjangan fungsional dosen tidak naik,” tutur Eduart. Penggajian dosen yang masih rendah tersebut disampaikan MRPTNI dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR.

Disebutkan, tunjangan fungsional dosen dengan jabatan asisten ahli Rp 350.000 per bulan, lektor Rp 700.000 per bulan, dan lektor kepala Rp 900.000 per bulan. ”Padahal, hanya untuk mendapatkan tambahan kenaikan Rp 200.000 dari lektor ke lector kepala, setidaknya butuh publikasi yang kalau mau break event point butuh waktu sepuluh tahun. Kenyataannya, beginilah penggajian dosen. Memang ada apresiasi lewat sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, tetapi rasanya belum ideal,” kata Eduart. Karena itu, MRPTNI mendukung sepenuhnya perjuangan para dosen di lingkungan ASN Kemendiktisaintek agar mulai tahun ini mendapat tukin seperti ASN lainnya. (Yoga)

Pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, akan dibentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bahan baku MBG di tiap desa. Pembentukan sejumlah koperasi bakal dibiayai anggaran dana desa. Rencana pembentukan sejumlah koperasi desa itu diputuskan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). Menko Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih. Koperasi-koperasi itu diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di setiap desa. Sebab, koperasi tersebut akan berperan menampung seluruh hasil pertanian di wilayah masing-masing.

Pembiayaan pembangunan koperasi itu, kata Zulkifli, akan diambil dari dana desa. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap pembangunan dan pengembangan setiap koperasi membutuhkan dana Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Kebutuhan itu dinilai bisa dibiayai dengan dana desa yang sekitar Rp 1 miliar setiap tahun di setiap desa.”Tapi, ini (modal awal) diperlukan di depan. Oleh karena itu, tadi ada Himbara yang bisa menanggulangi dulu, diangsur dalam tiga sampai lima tahun,” ujarnya. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan Kop Des Merah Putih akan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan membangun sekaligus mengembangkan. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara punya tugas tambahan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran mereka. Adanya penurunan harga saham emiten BUMN, khususnya yang bergabung dengan Danantara di tahap awal, menggambarkan masih adanya sentimen negatif pasar terhadap lembaga ini. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, banyaknya kasus korupsi bernilai besar di tubuh perusahaan cukup banyak memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan BPI Danantara selaku lembaga yang lahir untuk mengelola aset dan investasi dari seluruh BUMN.

”Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan begitu banyak kasus korupsi yang angkanya luar biasa besar, dari Asabri, Jiwasraya, Pertamina yang baru saja, (PT) Timah, dan lain-lain,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu (1/3). Menurut Wijayanto, faktor penyebab penurunan harga saham BUMN jauh lebih dalam daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan sentimen kehadiran Danantara. Berdasarkan data BEI yang diolah Trading Economics, dalam enam bulan terakhir hingga perdagangan Jumat (28/2) harga saham empat emiten BUMN yang bergabung dengan Danantara di tahap awal mengalami penurunan. Keempat emiten tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk (36,11 %), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (35,07 %), PT Telkom Indonesia Tbk (25,16 %), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (24,67 %). (Yoga)

Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang terus dirasakan masyarakat. Harapan besar pun disampaikan agar pemerintah melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret menekan harga kebutuhan pokok. Menurut Lutfi (36) Pedagang Kelontong di Tajur Halang, Bogor, Jabar, “ Minyakita 1 liter susah didapat. Kalau ada stoknya, harga kulakannya tinggi, yakni Rp 17.500 per liter. Mau tidak mau, saya menjualnya kembali Rp 18.000 per liter. Saya hanya menjual Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp 36.000. Saya tidak bisa menjual Minyakita sesuai harga di kemasan, yakni Rp 31.400 per 2 liter karena harga kulakannya Rp 35.800 per liter. Saya berharap ada operasi pasar”.

“Memasak makanan sendiri menjadi cara paling murah untuk menekan pengeluaran harian. Namun, belanja bahan masakan di pasar saat ini tidak murah. Kenaikan harga terasa nyata saat membeli kebutuhan sederhana seperti bahan sambal. Jika sebelumnya cukup dengan Rp 5.000, kini saya mengeluarkan hingga Rp 20.000 hanya untuk membeli cabai, bawang, dan tomat. Saya berharap pemerintah menggelar operasi pasar,” ujar Afifah (26) Buruh di Bekasi, Jabar. ”Saya tidak melihat adanya perubahan harga kebutuhan pokok di pasar. Alih-alih stabil atau menurun, harga bahan-bahan yang biasa saya beli untuk keperluan dagang justru naik menjelang bulan puasa. Harga minyak goreng, cabai, bawang putih, dan telur malah naik. Apalagi menjelang puasa. Semoga, dengan operasi pasar dari pemerintah, harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dan terjangkau,” harap Samirudin (61) Pedagang Nasi Goreng Keliling di Jakarta. (Yoga)

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group diputuskan tidak dapat beroperasi melalui asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian proses kepailitan. Akibatnya, sekitar 12.000 karyawan terdampak PHK. Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di PN Semarang, Jateng, Jumat (28/2). Hakim pengawas yang memimpin rapat, Haruno Patriadi, menyatakan, opsi going concern tidak memungkinkan untuk dilakukan. ”Kami, hakim pengawas, dengan menilai hasil dari yang disampaikan baik oleh tim kurator maupun debitor, dengan ini menyatakan going concern tidak mungkin dijalankan. Kami tidak membuka ruang Tanya jawab karena ini sudah kita dengar bersama. Untuk itu, (opsi) going concern sudah kami nyatakan ditutup,” kata Haruno.

Hakim pengawas juga menetapkan Sritex Group dalam insolvensi. Artinya, Sritex dianggap tidak bisa membayar utang-utangnya. Pihak-pihak yang memiliki hak-hak tertentu terkait utang itu diminta berkoordinasi dengan kepaniteraan pengadilan niaga pada PN Semarang. Nurma Candra Yani Sadikin, salah satu anggota tim kurator, mengatakan, pihaknya merekomendasikan pemberesan dalam proses penyelesaian kepailitan Sritex Group yang terdiri dari PT Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Terkait hal itu, sejumlah faktor menjadi pertimbangan. ”Modal kerja yang sudah tidak ada dan pemasukan terbatas. Sementara itu, biaya lain seperti tagihan listrik per  bulan serta beban karyawan yang terlalu tinggi tidak dapat ditutup dengan jalannya usaha debitor sehingga berpotensi akan merugikan harta pailit jika going concern dilakukan,” tutur Nurma. (Yoga)

Saat ekonomi sedang karut-marut, tradisi dan kebiasaan menjelang Ramadhan yang telah tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun tetap eksis di tengah gejolak ekonomi. Menjelang puasa hari pertama yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025, riuh pasar-pasar tradisional di Jakarta mulai terdengar. Sahut-sahutan harga pedagang yang sedang menjajakan barangnya memenuhi pasar. Ratnawati (39), warga Semanan, Kalideres, Jakbar, tetap antusias berkumpul bersama teman-temannya untuk melaksanakan ”kenduri”. Tradisi makan bersama sebelum memasuki bulan puasa ini biasa dijumpai di komunitas Jawa. Tidak hanya saat menyambut bulan puasa, kenduri juga kadang digelar menjelang akhir bulan Ramadhan.

Kali ini, Ratna hanya mengajak sembilan temannya saat SD untuk makan bersama di salah satu taman di daerah Jabar. ”Kami beli makanan yang terjangkau. Untuk beberapa bahan harganya naik, seperti telur dan bawang putih. Minyak goreng masih normal. Makan bersama tetap dilakuin walau harga-harga makanan lagi naik,” ucapnya di Jakarta, Jumat (28/2). Rizal Rahman (29) pegawai instansi pemerintah menyebutkan, seminggu sebelum puasa, ia dan rekan-rekan kantornya biasa menggelar makan bersama di kantor. Perantau asal Bandung, Jabar, ini menyebut, biasanya setiap pegawai membawa makanan masing-masing. Bila sempat, ia juga selalu kembali ke Bandung untuk munggahan bersama keluarga. Tradisi ini sayang jika harus dilewatkan karena menjadi kesempatan baginya untuk berkumpul bersama teman-teman kantor secara lengkap.

Muhammad Latief (31), pegawai swasta di biro jasa di daerah Harmoni, Jakpus, jelang hari pertama puasa, biasanya menyempatkan diri munggahan ke daerah asalnya, Cianjur, Jabar. Selain untuk munggahan, ia dan keluarga biasanya juga melakukan tradisi papajar. Dalam masyarakat Sunda, khususnya di daerah Cianjur, papajar adalah kegiatan berwisata bersama sebelum bulan Ramadhan. Saat papajar, masyarakat Cianjur membawa nasi liwet untuk dimakan bersama. Kisah Ratna, Latief, dan Rizal memang tidak menjadi contoh lesunya aktivitas rutin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat kenaikan harga pangan dan menurunnya daya beli. Namun, data makroekonomi menunjukkan, daya beli masyarakat Indonesia memang sedang bermasalah, namun tradisi dan kebiasaan saat Ramadhan tetap jalan. (Yoga)