Regulator pasar modal di Tanah Air berdiskusi dengan para pemilik perusahaan terbuka dan pelaku pasar terkait volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dalam beberapa bulan terakhir. Evaluasi kebijakan akan diambil, salah satunya, untuk mengontrol likuiditas pasar saham yang paling banyak ditinggal investor asing. OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan acara dialog di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin (3/3) siang hingga jelang waktu berbuka puasa. Sejumlah pelaku pasar, mulai dari pemilik dan manajemen emiten, anggota bursa, hingga pimpinan media, diundang dalam diskusi tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menjelaskan, dari diskusi tersebut, mereka menangkap kekhawatiran para pemangku kepentingan di pasar modal, terutama terkait tekanan pada IHSG belakangan ini. ”Oleh karena itu, OJK akan mengambil  kebijakan awal untuk, pertama, menunda implementasi kegiatan short selling. Selain hal tersebut, juga terdapat opsi kebijakan lain jika diperlukan, yaitu mengkaji buyback saham tanpa RUPS (rapat umum pemegang saham) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi nantinya,” ujar Inarno dalam konferensi pers seusai diskusi. Implementasi short selling dengan skema intraday sebelumnya direncanakan berlaku mulai Maret atau April 2025.

Perdagangan ini dilakukan ketika pedagang menjual saham saat harganya tinggi dan membeli kembali saat harganya turun pada akhir perdagangan di hari yang sama. Produk ini ditunda karena berpotensi menambah suplai di tengah permintaan yang rendah. Sebaliknya, kebijakanbuyback atau pembelian kembali saham investor oleh perusahaan diharapkan mampu menaikkan harga saham sehingga permintaan melonjak. Kebijakan ini dipermudah dengan mengizinkan buyback tanpa meminta kesepakatan investor lewat RUPS. Dua evaluasi kebijakan itu, ungkap Inarno, terfokus pada tiga hal, yakni menjaga stabilitas pasar, peningkatan likuiditas, dan perlindungan investor ritel ataupun institusional. (Yoga)

KPK menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI terhadap 11 perusahaan. Dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun. Kelima tersangka itu adalah dua anggota direksi LPEI, yakni Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan. Tiga tersangka lain adalah pihak swasta, yakni Presdir PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy (PT PE) Jimmy Masrin, Dirut PT PE, Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengungkap, kelima orang itu disangka terlibat korupsi pemberian fasilitas oleh LPEI. Dugaan rasuah pemberian fasilitas kredit terhadap 11 perusahaan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun.

”Jadi, PT PE ini merupakan salah satu debitor penerima kredit dari LPEI. Bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka lagi (dari salah satu debitor), sedangkan 10 debitor lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lanjut,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/3). Dalam kasus kali ini, KPK menemukan adanya benturan kepentingan antara PT PE dan LPEI. Petinggi perusahaan swasta dan lembaga negara itu sempat bertemu serta berkongkalikong soal penyaluran kredit. Penyidik KPK menilai direksi LPEI mengabaikan kewajibannya untuk mengontrol penyaluran kredit. LPEI tetap memberikan kredit sebesar 60 juta USD kepada PT PE meski perusahaan tersebut tidak layak menerimanya. PT PE juga diduga memalsukan dokumen permintaan pembelian dan bukti transaksi pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mereka memalsukan laporan keuangan dan menggunakan uang kredit tidak sesuai peruntukannya. (Yoga)

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) mendukung pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek yang berkeadilan. Skema pembayaran tukin dosen ASN yang disiapkan pemerintah dinilai akan menimbulkan kecemburuan karena ada perbedaan tambahan pendapatan dosen sesuai otonomi perguruan tinggi negeri. Ketua MRPTNI, Eduart Wolok, Senin (3/3) mengatakan, anggapan masyarakat bahwa gaji dosen tinggi, apalagi guru besar. Nyatanya, penghargaan resmi negara terhadap profesi dosen masih rendah. Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengatakan, saat pelantikan dosen menjadi guru besar dibacakan surat keputusan pengangkatan.

Salah satunya menyebutkan tunjangan fungsional guru besar Rp 1,35 juta per bulan. ”Kami diprotes soal pembacaan SK yang menyebutkan besaran tunjangan fungsional profesor. Karena audiens yang hadir mengira dosen yang jadi guru besar itu penghargaan oleh negara besar. Kenyataannya tunjangan fungsional yang resmi, bisa dibilang belum ideal. Bahkan, sudah 25 tahun tunjangan fungsional dosen tidak naik,” tutur Eduart. Penggajian dosen yang masih rendah tersebut disampaikan MRPTNI dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR.

Disebutkan, tunjangan fungsional dosen dengan jabatan asisten ahli Rp 350.000 per bulan, lektor Rp 700.000 per bulan, dan lektor kepala Rp 900.000 per bulan. ”Padahal, hanya untuk mendapatkan tambahan kenaikan Rp 200.000 dari lektor ke lector kepala, setidaknya butuh publikasi yang kalau mau break event point butuh waktu sepuluh tahun. Kenyataannya, beginilah penggajian dosen. Memang ada apresiasi lewat sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, tetapi rasanya belum ideal,” kata Eduart. Karena itu, MRPTNI mendukung sepenuhnya perjuangan para dosen di lingkungan ASN Kemendiktisaintek agar mulai tahun ini mendapat tukin seperti ASN lainnya. (Yoga)

Pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, akan dibentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bahan baku MBG di tiap desa. Pembentukan sejumlah koperasi bakal dibiayai anggaran dana desa. Rencana pembentukan sejumlah koperasi desa itu diputuskan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). Menko Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih. Koperasi-koperasi itu diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di setiap desa. Sebab, koperasi tersebut akan berperan menampung seluruh hasil pertanian di wilayah masing-masing.

Pembiayaan pembangunan koperasi itu, kata Zulkifli, akan diambil dari dana desa. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap pembangunan dan pengembangan setiap koperasi membutuhkan dana Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Kebutuhan itu dinilai bisa dibiayai dengan dana desa yang sekitar Rp 1 miliar setiap tahun di setiap desa.”Tapi, ini (modal awal) diperlukan di depan. Oleh karena itu, tadi ada Himbara yang bisa menanggulangi dulu, diangsur dalam tiga sampai lima tahun,” ujarnya. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan Kop Des Merah Putih akan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan membangun sekaligus mengembangkan. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara punya tugas tambahan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran mereka. Adanya penurunan harga saham emiten BUMN, khususnya yang bergabung dengan Danantara di tahap awal, menggambarkan masih adanya sentimen negatif pasar terhadap lembaga ini. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, banyaknya kasus korupsi bernilai besar di tubuh perusahaan cukup banyak memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan BPI Danantara selaku lembaga yang lahir untuk mengelola aset dan investasi dari seluruh BUMN.

”Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan begitu banyak kasus korupsi yang angkanya luar biasa besar, dari Asabri, Jiwasraya, Pertamina yang baru saja, (PT) Timah, dan lain-lain,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu (1/3). Menurut Wijayanto, faktor penyebab penurunan harga saham BUMN jauh lebih dalam daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan sentimen kehadiran Danantara. Berdasarkan data BEI yang diolah Trading Economics, dalam enam bulan terakhir hingga perdagangan Jumat (28/2) harga saham empat emiten BUMN yang bergabung dengan Danantara di tahap awal mengalami penurunan. Keempat emiten tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk (36,11 %), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (35,07 %), PT Telkom Indonesia Tbk (25,16 %), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (24,67 %). (Yoga)

Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang terus dirasakan masyarakat. Harapan besar pun disampaikan agar pemerintah melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret menekan harga kebutuhan pokok. Menurut Lutfi (36) Pedagang Kelontong di Tajur Halang, Bogor, Jabar, “ Minyakita 1 liter susah didapat. Kalau ada stoknya, harga kulakannya tinggi, yakni Rp 17.500 per liter. Mau tidak mau, saya menjualnya kembali Rp 18.000 per liter. Saya hanya menjual Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp 36.000. Saya tidak bisa menjual Minyakita sesuai harga di kemasan, yakni Rp 31.400 per 2 liter karena harga kulakannya Rp 35.800 per liter. Saya berharap ada operasi pasar”.

“Memasak makanan sendiri menjadi cara paling murah untuk menekan pengeluaran harian. Namun, belanja bahan masakan di pasar saat ini tidak murah. Kenaikan harga terasa nyata saat membeli kebutuhan sederhana seperti bahan sambal. Jika sebelumnya cukup dengan Rp 5.000, kini saya mengeluarkan hingga Rp 20.000 hanya untuk membeli cabai, bawang, dan tomat. Saya berharap pemerintah menggelar operasi pasar,” ujar Afifah (26) Buruh di Bekasi, Jabar. ”Saya tidak melihat adanya perubahan harga kebutuhan pokok di pasar. Alih-alih stabil atau menurun, harga bahan-bahan yang biasa saya beli untuk keperluan dagang justru naik menjelang bulan puasa. Harga minyak goreng, cabai, bawang putih, dan telur malah naik. Apalagi menjelang puasa. Semoga, dengan operasi pasar dari pemerintah, harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dan terjangkau,” harap Samirudin (61) Pedagang Nasi Goreng Keliling di Jakarta. (Yoga)

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)