Di tengah maraknya isu PHK di berbagai sektor industri nasional, Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 atau AMRO memproyeksi permintaan domestik Indonesia sepanjang tahun ini tetap akan stabil. Ini turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi tetap di level 5 % pada 2025. Lead Economist AMRO, Sumio Ishikawa, Rabu (5/3) menyebut, stabilnya permintaan domestik serta implementasi program prioritas pemerintah akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 % sepanjang 2025. ”Koordinasi kebijakan tetap menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ditengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan,” tulis Ishikawa. Di luar periode pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia satu dekade terakhir atau di periode 2014-2024 stagnan di 5 %.

Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5,03 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 %. AMRO menyampaikan, prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia, seperti ekonomi pasar berkembang lainnya, mungkin menghadapi risiko dan tantangan dari kebijakan ekonomi Pemerintah AS. Risiko tersebut disusul dengan potensi meningkatnya tensi perdagangan global seiring ketidakpastian pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, seperti AS, China, dan Eropa. Menghadapi tantangan di atas, lanjut Ishikawa, Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap fiskal ekspansif, dengan memperlebar defisit anggaran menjadi 2,3 % dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024 untuk mendorong perekonomian dan mempercepat proyek infrastruktur.

Pada 2025, defisit anggaran mungkin akan meningkat lebih lanjut karena pemerintah memperkenalkan program-program prioritas baru, seperti program Makan Bergizi Gratis, memberikan subsidi tambahan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, dan menerapkan tarif PPN yang lebih tinggi sebesar 12 % hanya untuk barang-barang mewah. Catatan AMRO tersebut belum memasukkan rentetan penghentian operasi pabrik industri padat karya yang berimbas pada ”badai” PHK yang terjadi tahun ini sebagai risiko yang akan memicu perlambatan konsumsi dan pelemahan permintaan domestik. (Yoga)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi Bibit Siklon Tropis 98S yang terpantau berada di Samudra Hindia barat Bengkulu. Berdasarkan analisis data BMKG Rabu malam, 5 Maret 2025, pukul 19.00 WIB, pusat sirkulasi sistem ini terletak pada koordinat 5.9°LS dan 92.1°BT dengan kecepatan angin maksimum 15 knot atau 28 km/jam serta tekanan minimum 1006 hPa.

BMKG menyebutkan bahwa potensi Bibit Siklon Tropis 98S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih rendah. Namun, dalam 48 hingga 72 jam ke depan, peluang meningkat menjadi sedang hingga tinggi. "Bibit Siklon Tropis 98S bergerak ke arah barat-barat daya menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran pola musim hujan dan kemarau di Indonesia. Bahaya cuaca ekstrem meningkat. Hujan deras yang memicu bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya awal pekan ini membuktikan kekhawatiran Erma Yulihastin. Setahun lalu, dalam orasi pengukuhan dirinya sebagai profesor riset bidang klimatologi dan perubahan iklim BRIN, Erma menegaskan bahwa kenaikan suhu bumi yang sekarang melampaui 1,6 derajat Celsius, di atas level masa pra-Revolusi Industri, telah meningkatkan intensitas dan keparahan cuaca ekstrem di Indonesia. Rabu lalu, dalam siaran langsung di akun Instagram miliknya, Erma mengingatkan bahwa pola musim hujan dan kemarau, kini berubah. "Ada pergeseran, durasi maupun sifatnya,” ujar Erma, Rabu, 5 Maret 2025

Erma mengatakan pengkajian terhadap indikasi terjadinya perubahan hujan diurnal atau berulang secara harian menjadi kunci penting untuk memahami pola cuaca ekstrem selama dekade terakhir di Indonesia. Pada dasarnya, pola hujan diurnal di Tanah Air mengikuti pola umum hujan di darat yang dipengaruhi oleh angin darat-laut dan gelombang gravitasi, sehingga fase kejadian hujan adalah sore hari di atas darat dan pagi hari di atas laut. Dia menilai peningkatan curah hujan sejak dasarian ketiga atau sepuluh hari terakhir Februari mencerminkan dinamika musim yang makin tidak teratur akibat perubahan iklim. Selama ini, Januari sering disebut sebagai masa puncak musim hujan. "Hal itu kurang relevan dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini,” kata Erma. (Yetede)

Praktik penggelapan barang bukti di kejaksaan bukan fenomena baru. Celah penggelapan sudah terbuka sejak penyitaan barang bukti. Barang bukti yang disita sering kali tidak terdokumentasi dengan baik. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta mengungkap dugaan penggelapan barang bukti dalam perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit yang melibatkan seorang jaksa dan dua pengacara. “Total uang barang bukti yang ditilap sebesar Rp 38,2 miliar,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan, Selasa, 4 Maret 2025.

Tiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa yang menjadi tersangka itu adalah Azam Akhmad Akhsya. Dia saat ini menjabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Landak, Kalimantan Barat. Sebelumnya, Azam bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Kepala Subseksi Barang Bukti. Adapun dalam perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit, Azam bertindak sebagai jaksa penuntut umum. (Yetede)

Bareskrim menduga operator SPBU berperan sebagai pihak yang memberi barcode kepada tersangka penyelundupan BBM di Karawang. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap skema penimbunan BBM jenis solar dengan modus penggunaan kode batang atau barcode berbeda, yang terjadi di Karawang, Jabar. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan barcode berbeda agar bisa membeli solar secara berkali-kali. “Hasil pembelian solar subsidi kemudian dikumpulkan, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin, dalam konferensi pers, di aula Awaloedin Djamin Gedung Bareskrim Polri, Kamis, 6 Maret 2025.

Kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah LA, HB, S, AS, dan E. Nunung mengatakan para tersangka memiliki perannya masing masing. Nunung menyatakan, tersangka E berperan membeli solar dari SPBU dengan menggunakan motor. Ia membeli solar secara berulang-ulang menggunakan barcode yang berbeda. Setelah membeli BBM secara ilegal, E membawa barang tersebut ke pangkalan miliknya. Selain bertugas membeli BBM, E juga berperan menjual solar kepada pembeli dengan harga nonsubsidi. (Yetede)

Kasus yang menimpa produsen tekstil Sritex perlu mendapat perhatian semua pihak. Nasib para pekerja perusahaan yang di PHK mendesak untuk segera dicarikan solusi. Sritex, yang dulu dikenal sebagai raksasa industri tekstil Indonesia, menghentikan operasionalisasinya per 1 Maret 2025. Gelombang PHK massal tak terhindarkan, dengan lebih dari 10.965 pekerja di empat pabriknya kehilangan pekerjaan, setelah MA menolak kasasi Sritex pada Desember 2024 dan memperkuat status kepailitan perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang semakin terpuruk dan kendali penuh berada di tangan kurator, Sritex tidak lagi dapat membeli bahan baku ataupun menjual produknya, yang berujung penghentian operasionalisasi total (Kompas, 2/3/2025).

Kasus yang menimpa Sritex adalah kasus kesekian kali yang menimpa industri tekstil dan produk asal tekstil. Kasus sejenis dipastikan akan terjadi di perusahaan-perusahaan lain karena masalah industri di produk ini sangat sensitif dengan perubahan regulasi, perubahan terkait ketenagakerjaan, perubahan permintaan pasar, dan lain-lain. Ujung dari penanganan masalah ini adalah memastikan nasib buruh. Jumlah mereka yang mencapai puluhan ribu jiwa dan mungkin ratusan ribu jiwa lainnya yang bergantung pada industri ini akan memunculkan masalah sosial dan ekonomi yang pelik apabila terjadi masalah. Sinyal awal dari internal perusahaan tentang kondisi perusahaan di tengah berbagai perubahan domestik dan internasional penting agar pihak terkait bisa ikut memberi solusi.

Meski, tak mudah mencari solusi ketika permintaan pasar global anjlok, permintaan dalam negeri tidak bisa diandalkan, dan perubahan lainnya menimpa pasar tekstil dan produk asal tekstil. Upaya pemerintah untuk menangani Sritex layak mendapat apresiasi. Akan tetapi, kondisi pasar yang tidak menguntungkan akan mempersulit upaya penanganan kasus Sritex. Apalagi bila upaya yang disodorkan lebih banyak disertai kepentingan lain, penanganan Sritex dan juga para buruhnya tidak akan berkelanjutan. Pemerintah dan swasta bisa menawarkan pemberdayaan agar mereka bisa terus memiliki sumber pendapatan. Upaya seperti ini pernah dilakukan di Jatim ketika sebuah pabrik rokok ditutup beberapa tahun lalu. (Yoga)

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan karupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana APBN di lingkungan LPEI. "Sejak Maret 2024, KPK melakukan penyelidikan terhadap 11 debitur yang díberi kredit olehLPEI. Total kredit yang diberikan dan menjadi potensi kerugian keuangan negara adalah Rp 11,7 triliun,' kata Kasatgas Penyidik KPK, Budi Sakmo, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). Dua orang tersangka dari plhak LPEI, Direktur Pelaksana 1 LPEI, Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI, Arif Setlawan. Tiga tersangka dari pihak debitur PT Petro Energy (PE), yakni Presdir PT Caturkarsa Megatunggal / Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimnmy Masrin, Dirut PT Petra Energy, Newin Nugrho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy, Susi Mira Dewi Sugiarta.

"Sepuluh debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, nantinya akan kita sampaikan pada rekan jurnalis, saat akan ditetapkan sebagai tersangka,'ujarnya. Budi mengungkapkan, 10 perusahaan tersebut hergerak dalam tiga sektor. "Ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada Juga di industri energi. Jadi di tiga sektor itu," kata Rudi. KPK optimis bisa memulihkan kerugian keuangan negara sebesar US$ 60 Juta atau Rp 988,5 millar akibat dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana dari APBN di Lembaga Pernbiayaan Ekspor Indonesia(LPEI). "Dalam proses insyaallah bisa tercover seluruhnya untuk dikembalikan pada negara kurang lebih Rp 900 miliar rupiah," ujarnya. (Yetede)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi meminta pemerintah agar berhati-hati memberikan solusi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Ristadi menyinggung janji pemerintah yang akan mempekerjakan eks pegawai industri tekstil tersebut dalam dua pekan. “Harus dihitung betul secara teknis memungkinkan tidak. Sebab kalau gagal lagi, maka akan semakin menurunkan kepercayaan buruh terhadap pemerintah, khususnya eks pekerja Sritex,” kata Ristadi, Rabu, 5 Maret 2025.

Meski demikian, Ristadi mengingatkan kalau solusi ini berlaku bagi semua pekerja di berbagai perusahaan yang telah bangkrut. Dia mengatakan banyak perusahaan yang situasinya tak jauh berbeda dengan Sritex. “Sebetulnya banyak perusahaan lain yang alami situasi tidak jauh beda dengan Sritex, cuma dipandang sebelah mata saja oleh pemerintah, berbeda dengan perlakuan terhadap Sritex,” kata dia. (Yetede)

PT KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik Lebaran dengan kereta api akan terjadi pada 28 Maret, sedangkan untuk puncak arus balik pada 6 April. Menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi pada akhir Maret, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan total kapasitas sebanyak 4.568.838 tiket, yang mencakup layanan kereta api jarak jauh, kereta api lokal, dan kereta api wisata.

Dari total kapasitas tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk tempat duduk pada kereta api lokal, guna memenuhi kebutuhan perjalanan jarak dekat dan menengah bagi masyarakat. Dalam hal ini, PT. KAI turut memprediksi puncak penjualan tiket terjadi pada 28 Maret 2025, atau tiga hari sebelum Lebaran (H-3). (Yetede)