DPR beralasan tarif rendah untuk menaikkan peserta tax amnesty, meski efek jera minim. Anda yang ingin ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty bersiaplah! Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan program pengampunan pajak dibuka lagi pada 2022 nanti. Program pengampunan pajak ini sesungguhnya molor dari target awal pemerintah yakni 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Molornya rencana ini lantaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mundur. Pertama soal pelaksanaan tax amnesty Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Bangsa (PKB) minta program pengampunan pajak digelar 1 Januari - 30 Juni 2022. Kedua dan menjadi poin menarik yakni terkait tarif pengampunan pajak. Nyaris semua fraksi minta tarif lebih minim dari usul pemerintah yakni PPh final 15% atau 12,5% bagi peserta yang kurang dalam pengungkapan program Tax Amnesty 2016-2017. Adapun peserta baru dalam tax amnesty, tarifnya 30%. 

Sejumlah pebisnis ramai-ramai mengeluhkan masalah pemeriksaan pajak di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik menyebut urusan pajak yang sebenarnya sudah selesai saat program tax amnesty pada 2017, bahkan masih tetap dipantau.

Suryani tidak merinci masalah pajak yang dialaminya. Tapi, Ia hanya meminta agar pemerintah memberikan relaksasi terkait persoalan ini. Selain Suryani, sebagian juga mengeluhkan pemeriksaan pajak kepada pengusaha menengah ke bawah.

Bahkan, pemeriksaan untuk urusan pajak yang sudah lewat, 2016 sampai 2018. "Kayaknya dikejar sampai ke ubun-ubun, mbok dikasih waktu dulu untuk bernapas, baru nanti diperiksa lagi," kata Romi, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran masuk modal asing terus berlanjut dengan investasi portofolio yang mencatatkan net inflows sebesar 1,5 miliar dolar AS pada periode Juli hingga 17 September 2021. Itu sebagai salah satu faktor mengapa nilai tukar rupiah cenderung menguat belakangan ini.

Mata uang Garuda menguat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda, seperti isu kegagalan bayar korporasi di pasar keuangan Tiongkok, rencana pengurangan stimulus atau tapering oleh Bank Sentral AS, The Fed, serta peningkatan kasus COVID-19.

Perry menyebutkan nilai tukar rupiah pada 20 September 2021 menguat 0,94 persen secara rerata dan 0,18 persen secara point to point dibandingkan dengan level Agustus 2021. Dengan perkembangan tersebut, ia menjelaskan rupiah sampai dengan 20 September 2021 masih mencatat depresiasi sebesar 1,35 persen secara tahunan (year to date/ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar meluncurkan Singel Submission Join Quarentine Customs. Peluncuran itu dilakukan untuk mendorong ekosistem logistik makin efisien di Kawasan Indonesia Timur.

Cabang Makassar menggandeng Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar, Pelindo IV Cabang Makassar New Port, LNSW, dan Tim NLE. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Andhi Pramono mengatakan semua pihak menyadari dengan melakukan perbaikan di tiga area.

Untuk mensukseskan program ini, telah ditunjuk 24 perusahaan sebagai peserta piloting SSmQC Makassar. Andhi mengatakan logistik nasional merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya saing perekonomian Indonesia serta perbaikan iklim investasi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) menyatakan, hingga Agustus 2021 baru 22,36% perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan transparansi soal pemilik manfaat (beneficial ownership/BO) dari perusahaan. Penerapan BO ini masih belum dipahami dan menjadi tantangan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia. "Sayangnya baru 22,36% korporasi (di Indonesia) yang melakukan transparansi data (beneficial ownership), ini karena terdapat perbedaan pemahaman," ujar Menteri PPN/Kepala  Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Stranas PK Transparansi Benefial Ownership, Bangun Iklim Usaha Yang Transparansi pada Kamis (16/9). Menurut dia, pemerintah sudah memberikan dukungan regulasi tetapi masih terjadi kendali saat pelaksanaan di lapangan. Selain dari pemerintah, implementasi keterbukaan BO ini juga perlu dukungan pemangku kepentingan lain termasuk perusahaan agar ikut aktif dalam menjalankan kebijakan beneficial ownership.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya sangat mendukung kalangan pengusaha untuk  menerapkan tranparansi  beneficial ownership. Dia mengatakan, ada sejumlah keuntungan bagi korporasi yang menjalankan kebijakan tersebut. "Kadin Indonesia sebagai rumah dari pengusaha mikro, kecil, menengah sampai besar melihat, beneficial ownership ini adalah yang sangat penting bagi komitmen kita sebagai bangsa," ujar Arsjad pada kesempatan yang sama. Sejumlah keuntungan itu adalah pertama, langkah itu akan menjadi bukti yang menunjukkan komitmen transparan dari korporasi. Menurut Arsjad korporasi yang mengungkapkan beneficial ownership akan dipandang propemberantasan terorisme. Selain itu, ada suatu nilai positif yang akan didapatkan oleh perusahaan, contohnya yield yang lebih menggantungkan saat menerbitkan obligasi. "Ini sangat korporasi apalagi kalau kita bicara soal investor," ucap Arsjad. (yetede)

Badan Aksesiblitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera memulai proyek Palapa Ring Integrasi pada 2022. Pada fase 1 mencapai sepanjang 5.226 kilometer, sedangkan fase 2 di 2023 sejauh 6.857 kilometer. Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif menjelaskan, Palapa Ring Integrasi akan menghubungkan ketiga jaringan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur agar semakin andal dan berkualitas. Integrasi tersebut juga akan memperkuat ketahanan ketika terjadi kendala pada salah satu jaringan. “Kami sudah melakukan studi awal terkait Palapa Ring Integrasi ini. Panjang kilometernya mendekati Panjang Palapa Ring jilid pertama yaitu sekitar 12.000 kilometer. Investasinya juga hampir mendekati, kira-kira Rp 8 triliun,” kata Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif dalam webinar "Apa Kabar Tol Langit?", Selasa (14/9/2021).

Sekali tepuk dua lalat. Peribahasa itu perlu diterapkan oleh pemerintah dalam memburu obligator Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) di Singapura. Musababnya, peran Singapura tidak sebatas pada BLBI. Negara itu juga menjadi  lumbung harta bagi peserta program Tax Amnesty. Persoalannya, hingga saat ini pemerintah belum mengungkap realisasi harta yang berhasil dibawa pulang ke Tanah Air dari Singapura dalam program pengampunan Pajak, 5 tahun silam itu. Faktanya, Kementerian Keuangan mencatat sebagian besar harta yang dideklarasikan  berada di negara tersebut, yakni Rp766,05 triliun. Singapura juga menjadi negara asal deklarasi harta paling besar.

Saat dihubungi Bisnis, Direktur penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak menjelaskan mengenai hal itu. Pun dengan Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Mekar Sari Utama, yang hingga berita ini ditulis tidak memberikan pencerahan. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan, salah satu penyebab tidak maksimalnya repatriasi adalah karena terbatasnya instrumen investasi yang ada di Indonesia.

Dia menjelaskan, pada dasarnya peserta Tax Amnesty tersedia untuk melakukan repatriasi secara penuh. Namun, investasi yang ada didalam negeri dinilai kurang menarik karena return yang dihasilkan cukup terbatas. Di dalam RUU tersebut Tax Amnesty jilid kedua dijawantahkan melalui offshore voluntary disclosure program (OVDP) atau program pengungkapan aset secara sukarela. Ketentuan OVDP dianggap sebagai solusi untuk mengejar pajak dari praktik offsharo tax evasion berupa penggelapan ke luar negeri. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Satgas BLBI dengan perwakilan Singapura di Indonesia rasanya bisa dimanfaatkan untuk membawa pulang sisa-sisa program pengampunan pajak 5 tahun silam.

Pemerintah bakal menerapkan kebijakan baru pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil mulai 16 Oktober mendatang. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 dan PP Nomor 74 Tahun 2021, pemerintah mengubah dasar pungutan PPnBM mobil baru, yang awalnya memakai basis tipe bodi, kubikasi mesin, dan sistem penggerak menjadi berbasis emisi.  Dalam aturan ini, pemerintah menghapus insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau dikenal juga dengan mobil low-cost green car (LCGC). LCGC, yang semula bebas dari PPnBM, kini dikenai pungutan 3 persen. Menurut Febri, fokus pemerintah kini beralih untuk mendorong pengembangan kendaraan bermotor rendah emisi dan ramah lingkungan, sesuai dengan tren global. Dalam revisi kebijakan yang baru, LCGC masuk program low carbon emission vehicle (LCEV) bersama dengan kendaraan terelektrifikasi (xEV) dan flexy engine berbasis biofuel 100 persen. 

Dia menyebutkan peserta program ini akan mendapatkan insentif PPnBM rendah, yaitu 3 persen. Gap insentif yang diterima akan lebih besar, yaitu 12 persen, “Karena tarif PPnBM minimum untuk kategori kendaraan penumpang kurang dari 10 orang adalah 15 persen,” ucap Febri. Dalam peraturan sebelumnya, selisih insentif yang diterima 10 persen. Sebab, tarif PPnBM minimum untuk kategori kendaraan penumpang kurang dari 10 orang adalah 10 persen. Pada tahun pertama, penjualan LCGC mencapai 51.180 unit atau 4 persen dari total pasar kendaraan roda empat saat itu. Selang beberapa tahun, produsen menaikkan harga LCGC, sehingga berada di kisaran Rp 100 juta hingga 130 juta. Kini, perubahan tarif PPnBM bakal kembali memicu kenaikan harga LCGC, sehingga harganya ada kemungkinan tak lagi di bawah Rp 150 juta. 

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penyusunan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah harus memperhatikan wajib pajak  sebab dalam dua tahun ke depan pemerintah sedang berada dalam proses transisi pemulihan ekonomi. Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan perpajakan ini diterapkan dalam momentum yang kurang tepat. Misalnya, pengecualian dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikeucalikan justru akan menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang dikenakan pajak. 'Momentum kepada pos-pos yang akan diubah ketentuan perpajakan menjadi penting untuk memastikan bahwa KUP ini bisa berjalan dan bisa diterima oleh semua golongan." kata Yusuf. Jangan dilupakan UMKM justru sebenarnya membutuhkan pendampingan untuk memberikan mereka kesempatan naik kelas ke usaha yang lebih besar. Pengenaan pajak justru akan sedikit bertolak belakang untuk UMKM naik kelas.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, pada Senin (13/9) akan ada rapat kerja Komisi XI dan DPD dengan Menteri Keuangan. Diharapkan seminggu kemudian semua fraksi DPR dan semua kelompok DPD (Menyerahkan daftar inventarisasi Masalah/DIM) Untuk RUU hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Setelah itu baru pembicaraan tingkat 1. Hendrawan memperkirakan pembahasan baru dimulai pada pekan ketiga September. "RUU KUP kemungkinan bisa selesai lebih cepat dibanding RUU HKPD, The sooner, the better. Tetapi semua tergantung dinamika dan intensitas pembahasan," kata Hendrawan. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan tentang RUU KUP. "Belum mulai pembahasan lagi, menunggu DIM dari fraksi-fraksi, baru (kemudian) pembahasan," ucap Yunus. (YTD)

Terbatasnya intrusmen investasi yang tersedia di Indonesia menjadi penyebab minimnya repatriasi harta hasil deklarasi peserta program Tax Amnesty 2016 yang selama ini di parkir di Singapura.  Tak tanggung-tanggung jumlah deklarasi harta peserta tax Amnesty 2016 yang berasal dari Singapura mencapai Rp 766,05 triliun. Hingga saat ini pemerintah belum mempublikasikan realisasi harta yang direpatriasi dari negara tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan, pada dasarnya pelaku usaha yang menjadi peserta Tax Amnesty 2016 dan menyimpan hartanya di Singapura bersedia untuk melakukan repatriasi.

"Masukan dari Pengusaha bahwa uang itu harus produktif. Di Indonesia tidak cukup banyak peluang untuk menginvestasikan dana mereka. Terbatas hanya obligasi pemerintah," jelasnya kepada Bisnis, selasa (14/9). Kemudian investasi di pasar keuangan juga masih terbatas. Terlebih, kata  Suryopratomo, pengawasan pasar modal di Tanah Air masih belum seketat Singapura. Adapun, instrumen investasi dana repatriasi tertuang didalam PMK No.119/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka pengampunan Pajak.

Sementara ini, pemerintah berencana memberikan relaksasi bagi peserta Tax Amnesty 2016 melalui program Sunset Policy atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% dari PPh. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan, efektifitas dari Sunset Policy tergantung pada periode atau tenggat waktu yang disediakan oleh pemerintah. "Semua tergantung dari periodenya. Karena sebenarnya inikan tindak lanjut dari Tax Amnesty 2016," kata dia. (YTD)