Google, melalui divisi cloud-nya, yaitu Google Cloud bakal memperluas kapasitas pusat data artificial intelegence (AI), yang terletak di Jakarta Cloud Region. Perluasan kapasitas tersebut untuk mendukung lonjakan kebutuhan cloud san AI. langkah ini juga diproyeksikan berkontribuasi sebesar Rpo 1,400 triliun terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Jakarta Cloud Region dari Google Cloud mendukung banyak layanan penting bagi organisasi di Indonesia, mulai dari riset dan pengembangan vaksin Bio Farma, pengalaman belajar dan mengajar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga perbankan digital e-commerce, layanan pengiriman makanan, kerja jarak jauh, dan lainnya," kata Country Director, Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. Menurut Fanly, pada 2020, Google Cloud menjadi hyperscaler global pertama yang meluncurkan cloud region di Indonesia. Terkait dengan dampak inovasi dan produktivitas yang lebih luas, selama lima tahun terakhir, Jakarta Cloud Region telah memberikan kontribusi nilai ekonomi dan mendukung rata-rata  hampir 92.00 lapangan kerja per tahun. (Yetede)

Pengumuman rebalancing indeks oleh MSCI untuk periode Juni–September 2025 membawa dampak campuran bagi pasar saham Indonesia. Meski dua saham baru, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), masuk dalam MSCI Indonesia Small Cap Indexes, jumlah saham emiten Indonesia yang dikeluarkan dari indeks lebih banyak, menandakan eksposur Indonesia dalam portofolio global cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menambah jumlah wajib pajak menunjukkan hasil yang mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun, penambahan jumlah wajib pajak baru dari kegiatan ini justru terus menurun, terutama sejak pandemi Covid-19.

Pemerintah perlu menjalin komunikasi secara intens dengan para pelaku industri media massa guna mencari solusi bersama dalam mengatasi gelombang PHK yang menerpa industri tersebut di belakangan ini. Langkah ini diyakini bisa menjadi jalan untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi industri media massa, untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Caesar Akbar menilai, pemerintah  harus melihat lagi sebenarnya apa lagi sih. Harus ada komunikasi dengan pelaku industri media sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh industri media," ujar Caesar. Dewan pers mencatat, pemutusan hubungan kerja di industri ,media massa Tanah Air melonjak signifikan sejak 2023 hingga 2024. Dorongan ke pasar saham bertambah kuat, menyusul potensi The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) pada Juli 2025. Apalagi tekanan inflasi AS ditaksir berkurang, setelah kesepakatan negara itu dengan China. Seiring dengan itu, dana asing diprediksi kembali masuk pasar negara berkembang (emerging market), seperti Indonesia. Ini akan melambungkan IHSG ke level 7.000. (Yetede)

Bagaikan unta masuk ke lubang jarum, pemerintah tengah mengadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam  jangka panjang. Dari sisi kebijakan fiskal, kinerja rasio pajak yang masih rendah  dan utang akan menjadi penghambat untuk mencapai target ekonomi yang  sudah ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang hingga akhir Januari 2025 sebesar Rp8.909,13 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang Indonesia sebesar 39,6% dari PDB. Realisasi utang yang tinggi akan menjadi beban terhadap kondisi fiskal dan menambahkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri. "Rasio utang di angka yang masih tinggi, sehingga banyak hal yang harus dianalist terkait sumber pembiayaan dan belanja negara," kata pakar ekonomi dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Airlangga Tika Widiastuti. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 sebesr 4,87%. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumya, pertumbuhan tersebut terjadi kontraksi 0,98%. Pada kuartal 1-2025 perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264,9. (Yetede)

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus melambat, hanya mencatat 9,16% yoy per Maret 2025, level terendah sejak Oktober 2023. Dalam kondisi ini, para pelaku industri dan analis menilai penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit, meskipun bukan satu-satunya solusi.

Sudah enam bulan Tahun Anggaran 2025 berjalan, penyerapan anggaran belanja daerah belum ada yang mendekati angka 50 %. Bahkan ada daerah dengan realisasi belanja hanya 1,69 %. Mendagri, Tito Karnavian dalam Rakor Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, pekan lalu, mengatakan, penyerapan belanja daerah berkisar 1,69 % - 33,42 %. Kabupaten Empat Lawang, Sumsel, merupakan daerah dengan serapan anggaran terendah, dan tertinggi Kabupaten Ciamis, Jabar. Tito mengingatkan bahwa belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja tersebut dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.

Ia pun mengingatkan, belanja pemerintah berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta. Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Alwis Rustam mengatakan, hal itu wajar. ”Nanti, begitu masuk semester kedua, tentu ada kenaikan penyerapan anggaran,” katanya, Senin (12/5). Ia meyakini realisasi belanja daerah bakal lebih tinggi pada semester kedua. Sebab, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur baru dimulai pada Agustus-Desember. Selain itu, belanja gaji juga baru berjalanempat bulan dari 12 bulan. Ada juga dampak Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahun ini, pemerintah pusat memangkas anggaran transfer daerah hingga Rp 50,59 triliun, mencakup berbagai jenis dana transfer, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. (Yoga)

Kunjungan Kadin Indonesia ke AS membuka peluang kerja sama perdagangan yang lebih luas di sektor alas kaki, garmen, elektronik, kedelai, susu, daging, hingga mineral kritis. untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan deregulasi guna mengatasi hambatan nontarif. Di sisi lain, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serbuan produk impor juga menjadi perhatian penting. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan, kunjungan kerja Kadin Indonesia ke AS bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang, menarik investasi, dan membangun kolaborasi di sektor energi, khususnya transisi energi dan pengembangan mineral kritis. Dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah organisasi di AS, Anindya menegaskan komitmen dunia usaha Indonesia untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Ia menekankan pentingnya perdagangan yang adil, kesepakatan tarif yang setara, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung. Pelaku usaha di AS dan US Chamber of Commerce cenderung menolak kebijakan tarif Trump karena dinilai dapat memicu inflasi dan memperbesar risiko resesi. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar 18 miliar USD. Karena itu, selain menjaga keseimbangan neraca perdagangan, perlu juga upaya memperluas volume perdagangan secara menyeluruh. ”Target kami tidak hanya menyeimbangkan neraca perdagangan. Kami ingin meningkatkan total perdagangan dua arah dari 40 miliar USD saat ini menjadi 80 miliar USD dalam 2–3 tahun ke depan. Jika dikelola dengan tepat, angkanya bahkan bisa menembus 120 miliar USD dalam empat tahun,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5). (Yoga)

Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang  belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melalui merivisi UU Penyiaran  yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial dengan kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reporters Without Borders (Reportes Sans Frontieres/RSF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skor kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvensional, seperti koran, majalah, online, televisi, dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya tranformasi masyarakat dimana masyarakat lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. Masyarakat lebih memilih informasi yang cepat, singkat dan mudah dicerna. Selain itu, video pendek, artikel ringan dan konten instan menjadi favorit. (Yetede)