Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang bersiap melakukan rotasi besar di tingkat eselon I, dengan dua jabatan kunci yang akan berganti: Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai. Bimo Wijayanto dikabarkan akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak, sementara Letjen TNI Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat di Badan Intelijen Negara (BIN), disebut akan menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Langkah ini dinilai tepat oleh sejumlah ekonom karena kondisi makroekonomi domestik dan global yang mendukung pelonggaran moneter.

Sektor perbankan menunjukkan sinyal pemulihan di tengah ketidakpastian ekonomi pada awal tahun 2025, dengan beberapa bank besar mencatatkan perbaikan kinerja keuangan. Salah satunya adalah Bank Central Asia (BCA) yang mencetak laba bersih sebesar Rp 20,2 triliun selama Januari–April 2025, tumbuh 17,4% secara tahunan. Menurut Edi Chandren, Lead Investment Analyst Stockbit, pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pendapatan non bunga yang melonjak 26,3%, sebagian besar berasal dari dividen anak usaha senilai Rp 2,2 triliun yang tercatat dalam laporan keuangan bank only.

Setelah bertahun-tahun diguncang pendemi, gangguan karena perang, dan kalibrasi ulang perekonomian dunia, perdagangan global sekali lagi berada di persimpangan jalan. Tapi, kali ini sinyalnya lebih keras: 2025 bukan waktunya bisnis seperti biasa. Badan -badan internasional terkemuka dan WTO hingga IMF membunyikan alarm. WTO memperkirakan perdagangan barang global akan menyusut sebesar 0,2% pada tahun 2025. Jika gesekan geopolitik saat ini memburuk, penurunan itu bisa makin dalam menjadi 1,5%. IMF sedikit lebih optimistis, memperoyeksikan  pertumbuhan perdagangan besar 1,7%- ini semua merupakan angka-angka yang demikian rendah dibanding tahun-tahun 'booming' perdagangan yang dahulu mendorong proses globasilisasi. Pesannya jelas: perdagangan global sedang melambat, dan pilihan kebijakan saat ini akan menentukan apakah kita akan tersandung-sandung untuk sementara waktu atau berantakan dalam jangka panjang. Kita menyaksikan perubahan bersejarah. Ideologi pasar terbuka dan perdagangan multilateral yang pernah dominan kini memberikan jalan bagi nasionalisme ekonomi, aleniasi strategis, dan kebijakan yang semakin intervensionis. (Yetede)

Pada paruh kedua tahun ini, kondisi likuiditas perbankan diperkirakan mulai mengendur. Sejalan dengan proyeksi suku bunga acuan dan Bank Indonesia (BI) yang akan dipangkas pada tahun ini. Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro memprediksikan BI akan memangkas BI7 day repo rate (BI7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20-21 mei 2025. Menurut dia, dengan pemangkasan suku bunga acuan BI, otomoatis suku bunga deposito dan bunga kredit yang menggunakan bencmark dari BI Rate juga akan mengikut, dengan membutuhkan waktu transmisi. "Mestinya isu likuiditas walau memang relatif ketat karena pertumbuhan kredit masih tinggi, tapi tensinya tidak setinggi atau seketat tahun lalu, karena ada faktor kredit relatif lebih rendah di 2025 ini dibanding 2024," ucap Asmo. Dengan demikian, menurut Asmo tensi dari perebutan dana diperankan seharusnya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan BI Rate diharapkan menjadi angin segar, tak terkecuali  bagi perbankan nasional. sebab, perbankan hingga saat ini mengeluhkan masih tingginya tingkat suku bunga sehingga biaya dana yang dikeluarkan b ank juga menebal. Apabila BI memangkas suku bunga acuannya, diharapkan biaya dana (cost of fund) perbankan juga semakin rendah. (Yetede)

Pemerintah diharapkan dapat memperbanyak insentif untuk industri otomotif daripada menambah pajak. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, pemberian insentif pajak mobil bisa menjadi obat mujarab untuk menaikkan penjualan mobil dalam jangka pendek, Ini sudah dibuktikan pada 2021. Dia mengakui, saat memberikan insentif, penerimaan negara bisa berkurang. Tetapi, ini akan ternormalisasi, begitu pasar mobil pulih. "Kami tidak minta utang atau subsidi, melainkan penundaan penyetoran pajak pada periode tertentu. Begitu ekonomi bangkit, penerimaan pemerintah akan kembali," kata Kukuh saat dalam diskusi "Menakar Efetivitas Insentif otomotif," yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta. Dia mengatakan, pajak kendaraan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia pajak tahunan Avanza 1.5L Rp330.000, kemudian biaya balik nama hanya Rp7.000, tidak ada mutasi daerah dan tidak ada perpanjangan 5 tahunan. Sedangkan di Indonesia pajak tahunan mobil yang sama mencapai Rp4.000.000, ada wajib perpanjangan 5 tahunan serta biaya balik nama Rp.300.000-500.000. "Mohon maaf saya sebut jenama supaya gampang, Di sana pajak tahunannya engga lebih dari Rp 1 juta. Di sini Rp 6 juta, jadi bisa dibayangkan. Kalau ini dikurangikan  lumayan," kata Kukuh. (Yetede)

Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febri Kacaribu mengatakan, minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) makin tinggi di tengah gejolak perekonomian global. Hal itu mencerminkan investor makin percaya terhadap fiskal dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. "Dibandingkan awal tahun, imbal hasil (yield) SBN 10 tahun kita masih rendah. Ini banyak terjadi khususnya dalam satu bulan terakhir," kata Febrio. Adapun Yield SBN 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00% secara tahun berjalan  (year-to-year/ytd) pada kuartal 1-2025. Meski sempat naik setelah pengumuman tarif resiprokal AS, yield kembali turun sebesar 4,5 bps ke level 6,98% pada 22 April 2025. Mengingat hubungan terbaik antara harga SUN dan yield, maka penurunan yield menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap obligasi Pemerintah Indonesia. Febrio optimistis kepercayaan investor terhadap intrusmen utang pemerintah Indonesia didorong oleh perbaikan kinerja fiskal dan ekonomi. Dari segi fiskal, pendapatan negara menunjukkan pemulihan utamanya melalui penerimaan pajak, pendapatan negara menunjukkan pemuliha  utamanya melalui penerangan pajak. (Yetede)

Maraknya praktik premanisme dan pemalakan atau pungutan liar (pungli) terhadap kalangan pelaku industri di Tanah Air dinilai sudah menyentuh aspek fundamental dalam berusaha yakni kepastian hukum dan rasa aman. Tak semata masalah nilai pungli atau tambahan biaya operasional yang  harus ditanggung, hal itu juga menjadi sinyal bagi investor, baik domestik maupun global, bahwa berusaha di Indonesia masih menyimpan risiko nonekonomi yang tinggi. Bila tidak diberantas hingga tuntas, dalam jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan kepercayaan, menunda ekspansi, bahkan membatalkan komitmen investasi yang telah direncanakan oleh para investor. Padahal, kehadiran investasi sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang oleh pemerintahan Prabowo Subianto ditargetkan bisa mencapai level 8% dan dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dampak praktik premanisme dan pemalakan yang dialami dunia industri terhadap iklim investasi tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, diperlukan ketegasan dan keberpihakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berada diatas hukum. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan. (Yetede)

OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)