Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Rumor pergantian Direktur Jenderal Pajak mengemuka di tengah kekhawatiran publik akan kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, seperti rencana tax amnesty (pengampunan pajak) dan pembentukan family office. Dua kebijakan tersebut dinilai pro-konglomerat dan berisiko mencederai rasa keadilan serta kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Kinerja sektor unggas Indonesia sempat tertekan akibat penurunan harga ayam sejak awal 2025, terutama karena kelebihan pasokan. Namun, kondisi ini mulai membaik berkat program voluntary culling yang berhasil menaikkan harga ayam hidup menjadi Rp 17.400/kg pada awal Mei 2025. Stabilnya harga jagung sebagai pakan ternak juga turut menjaga biaya produksi tetap rendah, memberi prospek positif bagi emiten-emiten unggas di sisa tahun ini.

Penerapan aturan baru terkait penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejak 1 Maret 2025 berdampak positif pada sektor perbankan, terutama dalam meningkatkan simpanan valuta asing (valas). Aturan ini mewajibkan DHE disimpan selama 12 bulan di dalam negeri, sehingga memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Putusan MK mendiskualifikasi semua pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Barito Utara, Kalteng, Rabu (14/5) menjadi pelajaran penting bagi proses demokratisasi di daerah. Pelanggaran dalam kontestasi nyatanya melahirkan konsekuensi bagi demokrasi itu sendiri. Putusan MK mendiskualifikasi dua pasangan calon di Pilkada Barito Utara ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kontestasi politik di daerah. Putusan itu membuat KPU harus memulai dari awal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan digelar dalam 90 hari sejak putusan MK dibacakan. PSU yang diperintahkan MK itu merupakan pemungutan suara ulang kedua dalam Pilkada Barito Utara.

Putusan ini lahir karena pertimbangan MK setelah mendapat bukti bahwa kedua pasangan calon melakukan politik uang yang cukup masif dalam penyelenggaraan PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS). Kedua pasangan calon, yakni Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, sama-sama terbukti memberikan uang kepada pemilih. Nilai uang yang dibagikan bahkan tergolong fantastis. Dalam persidangan di MK terungkap, uang yang dibagikan kepada pemilih itu sampai Rp 16 juta per orang. Jika diasumsikan semua pemilih di Barito Utara yang sebanyak 114.092 orang mengikuti PSU dan mendapatkan pembagian uang, total uang yang beredar kurang lebih Rp 1,8 triliun.

Putusan MK mendiskualifikasi semua pasangan calon peserta pilkada, Rabu lalu, merupakan tindak lanjut putusan MK sebelumnya. Pada 24 Februari 2025, MK memerintahkan PSU di dua TPS di Barito Utara karena terbukti ada pelanggaran. Namun, hasil PSU yang digelar di dua TPS pada 22 Maret itu kembali digugat ke MK. Hasilnya, MK memerintahkan agar penyelenggara pemilu kembali menggelar PSU di Barito Utara dan dua pasangan calon yang sebelumnya menjadi peserta pilkada serta kembali berkontestasi dalam PSU 22 Maret tidak boleh lagi mengikuti pemungutan suara. PSU untuk kedua kalinya itu juga mesti digelar di seluruh TPS, bukan hanya dua TPS seperti pada PSU pertama. Terbuktinya praktik politik uang yang masif di Pilkada Barito Utara memberikan satu pesan, yakni demokrasi tak bisa dibeli, demokrasi membutuhkan proses yang jujur dari sebuah kontestasi politik. (Yoga)

Ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, melainkan juga ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan. Diperkirakan dana penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun, dan jika  ini merupakan potensi luar biasa yang patut dioptimalkan dalam perkuat ekonomi nasional, khususnya industri halal dan sektor UMKM. Tercatat setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terbanyak di dunia yakni berasal dari Indonesia Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kuota terbanyak selanjutnya yakni Pakistan dan India, menurut data Global Muslim Population, kedua negara itu merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak setelah Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI, hingga Jumat (16/5/2025) tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Kuota jemaah haji reguler terdiri atas: 190.897 jemaah haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pebimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1572 petugas haji daerah (PHD). (Yetede)

Regulasi mengenai penegasan implementasi zero over dimension dan over load (ODOL), seperti angkutan kelebihan muatan, tengah disiapkan. Salah satu kebijakan yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong pengemudi bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengemudi dan jemput bola timbangan portabel di jalan tol, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, selama ini banyak terjadi kecelakanan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan atau ODOL, sehingga pemerintah kompak membuat kebijakan melalui lintas kementerian dan lembaga, "Kami sudah komtmen dimana Kementerian Infrastruktur dan Pembanguan Kewajiban sebagai koordinator akan menegaskan hak ini dalam bentuk payung hukum yang lebih besar," ujar Dudy.  Kementerian Perhubungan juga akan mengambil langkah-langkah lebih awal sebelum payung hukum terbentuk. Di antara langkah itu adalah memberikan pelatihan kepada pengemudi angkutan logistik dan memaksimalkan sumber daya yang ada melalui jembatan timbang di daerah.  Menhub Dudy menuturkan, pelatihan pengemudi dilakukan dengan mendatangkan trainer, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan jembatan timbang akan lebih maksimal degan jemput bola. (Yetede) 

Pemerintah menegaskan, perekonomian nasional tetap terjaga di tengah tekanan global. Hal ini ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta berbagai langkah strategis lainnya yang terus diperkuat. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 mencapai 4,87%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga konstan mencapai  Rp5.695,9 triliun, dan atas dasar konstan mencapai  Rp3.264.5 triliun pada triwulan IV-2024 perekonomian Indonesia terkontraksi 0,98%. Adapun pencapaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2025. Jika dibandingkan 5,02% pada kuartal sebelumnya, dan menjadi laju paling lambat sejak triwulan III-2021. Adapun data  ekonomi Jepang pada triwulan 1-2025 yang dirilis pada Jumat (16/5/2025) tercatat terkontraksi untuk pertama kalinya dalam setahun. Dari data awal pemerintah Jepang, produk domestik bruto (PDB) terkontraksi 0,2% secara kuartalan (qtq), karena ekspor menurun tajam. Pertumbuhan ekonomi AS juga melambat tajam pada triwulan 1-2025, seiring banyak pelaku bisnis yang berlomba-lomba menimbun barang mnejelang kenijakan tarif besar-besaran Presiden AS Donald Trump. PDB AS menyusut 0,3%, turun dari pertumbuhan 2,4% dalam tiga bulan terakhir pada 2024. (Yetede)