Ibarat lagu lama yang terus diputar ulang. Itulah siklus penyerapan belanja negara. Pemerintah masih saja memupuk realisasi belanja di akhir tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2023 baru mencapai Rp 2.240,8 triliun. Ini berarti, memasuki awal kuartal keempat 2023, bujet tersebut baru terserap 73,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Belanja negara malah turun 4,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Padahal, per akhir September lalu, angkanya masih tumbuh 2,8% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penyebab kontraksi pada belanja pemerintah pusat. "Belanja turun ini karena mayoritas belanja non-K/L untuk subsidi dan kompensasi, realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," kata Sri Mulyani, Jumat (24/11). Hingga akhir Oktober, subsidi dan kompensasi energi yang sudah pemerintah bayar ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 232,8 triliun, yang terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi listrik Rp 83,4 triliun, bahan bakar minyak (BBM) Rp 97,2 triliun, dan LPG tabung 3 kilogram (kg) Rp 52,2 triliun. "Karena harga komoditas minyak dan gas menurun dari tahun lalu, sehingga pressure juga untuk Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya dan lainnya jauh lebih rendah dari tahun lalu," sebut Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Isa Rachmatawarta. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 triliun, atau menembus 90,9% dari target. Pendapatan negara ini tumbuh sebesar 2,8% yoy. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Kacaribu optimistis, defisit APBN 2023 berada di bawah 2,3% dari PDB. "Ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber ," ujar Febrio. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan penyerapan belanja negara masih lamban. Tapi, ia berharap, belanja pemerintah sebagai salah satu kontributor PDB, bisa naik di atas 3% yoy pada kuartal IV-2023, setelah mencatatkan kontraksi 4,77% yoy di kuartal IV-2022. Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyoroti realisasi transfer ke daerah yang mengalami kontraksi. Menurutnya, pemerintah daerah masih terkendala rencana belanja, persyaratan administrasi untuk memperoleh dana transfer hingga merealisasikan anggarannya.

Serapan belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2023 dinilai masih rendah. Masalah tersebut selalu berulang setiap akhir tahun. Di saat yang sama, defisit anggaran bakal makin melebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan per Oktober 2023, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70% dari pagu yang telah dialokasikan dalam APBN. Realisasi tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY) sebesar 5,9 persen. “Makanya penting pada November—Desember ini belanja pemerintah pusat akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa untuk merealisasi seluruh alokasi yang sudah dipagukan di APBN,” ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11). Jika dirinci, Sri menjelaskan kementerian/lembaga (K/L) telah membelanjakan anggaran senilai Rp768,7 triliun atau 76,8% dari pagu. Sementara belanja non-K/L tercatat lebih rendah atau 64,5% dari pagu dengan angka sekitar Rp803,6 triliun. Di saat yang sama, APBN mencatatkan defisit untuk pertama kalinya pada tahun ini, yaitu senilai Rp700 miliar atau 0,003% terhadap produk domestik bruto (PDB). Apabila belanja negara terus ditingkatkan, defisit keuangan negara akan semakin lebar. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menungkapkan adanya peluang defisit APBN lebih rendah dari proyeksi pemerintah, yakni 2,3% terhadap PDB. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan serapan yang rendah meski sudah di penghujung tahun menjadi siklus yang terus berulang. Akhirnya, Negara harus mengejar agar anggaran cepat habis. Bagi Bhima, cara tersebut kuno dan tidak sehat untuk ekonomi Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor mengapa masalah tersebut terus berulang adalah khawatir program yang disalurkan akan mendapat kriminalisasi jika anggaran terserap cepat. “Ada kehati-hatian yang berlebihan padahal sudah ada pengawasan,” terangnya.

JAKARTA,ID-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 berbalik defisit pada Oktober sebesar Rp 700 miliar, setelah mencetak surplus selama sembilan bulan. Jumlah itu mencapai 0.003%  dari produk domestik bruto (PDB) per Oktober 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.240,8 triliun, setara 73,2% dari pagu, dan kontraksi 4,47% secara tahunan (year on year). Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun, 90,95 dari target. Dalam laporan semester I-2023, pemerintah membuat pragnosa defisit APBN akan mencapai 2,3% dari PDB tahun ini, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 2,8%. Dengan dinamika yang terjadi saat ini, defisit bisa lebih rendah dari 2,3%. Tahun lalu, defisit anggaran mencapai Rp 464,33 triliun atau 2,3% PDB. Di sisi lain, keseimbangan primer masih surplus Rp 365,4 triliun pada Oktober 2023. Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. (Yetede)

SINGAPURA,ID-Perekonomian di Gaza yang sudah porak-poranda akibat perang, kini dilaporkan makin parah dan berada dalam kehancuran  seperti hal nya yang dialami bangunan-bangunan di wilayah tersebut. Berdasarakan penilaian indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, United Nations Development Programme (UNDP) memprediksi pembangunan di Gaza mundur 16 hingga 19 tahun. Situasi tersebut disebabkan oleh pengeboman Israel selama lebih dari satu bulan untuk membalas serangan kelompok Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), yang juga badan dibawah PBB mengungkapkan, sebelum perang baru  pecah pada 7 Oktober 2023, sebagian besar penduduk Gaza sudah mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi yang terjangkau dan dianggap rawan pangan.(Yetede)

Gerakan dan aktivitas politik akan memuncak pada 2024 karena pada tahun tersebut, masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan tahun itu menjadi tahun politik. Rakyat akan memilih partai, anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Kegaduhan tampak terlihat di ruang publik saat ini, terjadi pro dan kontra terhadap calon presiden dan wakil presiden, baik di media sosial maupun ruang publik lainnya, akan makin kencang, dengan mengusung kalimat lanjutkan program pemerintah saat ini atau mengusung program perubahan pada masing masing kandidat presiden dan wakil presiden. Situasi politik yang kian memanas ini tidak sejalan dengan iklim investasi 2024.Tahun politik akan menjadi jalan yang sunyi bagi para investor karena mereka akan menunggu siapa yang akan mengambil tongkat kekuasaan dan pemerintahan baru akan melakukan kebijakan apa dalam bidang ekonomi yang berdampak buat investasi mereka di Indonesia. Adapun, menurut Black Law Dictionary, insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak, dalam suatu aktivitas tertentu, seperti bantuan uang atau harta untuk kegiatan yang bermutu. Saat ini insentif perpajakan tersebut tecermin dari perkiraan belanja pajak pada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp374,5 triliun, tertinggi sejak 2019. Stimulus perpajakan pada 2024 akan diwujudkan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, super tax deduction, dan fasilitas pajak penghasilan badan. Dalam dunia usaha, tahun politik ini diprediksi akan berdampak buruk bagi perekonomian.

Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh berkat kebijakan ekonomi pemerintah yang komprehensif, termasuk insentif perpajakan. Peningkatan perekonomian melalui insentif pajak sebenarnya didukung oleh teori insentif pajak yang dikembangkan oleh Profesor Gunadi dari Universitas Indonesia. Dalam bukunya, Comprehensive Guide to Income Taxes, ia menjelaskan bahwa insentif pajak menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Oleh karena itu, stimulus pajak berdampak meningkatkan produksi pada sektor bisnis, memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal, dan pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto dan kesejahteraan nasional. Secara tidak langsung, insentif pajak akan mendukung perekonomian masyarakat kecil, meskipun kelompok sasaran utamanya adalah investor. Beberapa pakar ekonomi makro memperkirakan pemilu 2024 akan menyebabkan perlambatan ekonomi sebesar 0,27% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perlambatan perekonomian ini akan berdampak pada kondisi rakyat kecil. Pemerintah mengantisipasi dampak yang akan dihadapi masyarakat pada tahun politik, misalnya terhadap program perlindungan sosial berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang akan meningkat sebesar Rp14,89 triliun dibandingkan dengan 2023. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan penyaluran bantuan sosial, antara lain program keluarga harapan, bantuan gizi dasar, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Realisasi penerimaan pajak memang masih menunjukkan kinerja positif. Sayangnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus mengalami tren perlambatan. Mengacu data Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian pada Februari pertumbuhannya hanya 40,4%. Sementara di bulan Maret 2023 penerimaan pajak hanya tumbuh 33,8% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut semakin melambat hingga September 2023 yang sebesar 5,9% secara tahunan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melambat sehingga juga mempengaruhi kinerja perdagangan global, yaitu aktivitas ekspor-impor. Sementara dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, kinerja bea cukai pada September tahun ini juga merosot 78,1% akibat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang sudah termoderasi. "Indonesia menghadapi situasi yang tidak pasti, situasi yang dinamis dan tentu kita melihat bagaimana pemerintah selalu menghitung bagaimana outlook penerimaan ke depan," kata Yon.

Kondisi keuangan negara yang masih surplus sampai menjelang akhir tahun membuat waswas. Di satu sisi, itu menunjukkan penerimaan negara masih terjaga. Di sisi lain, itu tanda belanja pemerintah lambat dieksekusi. Pada tiga bulan terakhir tahun ini, realisasi belanja negara lagi-lagi bakal dikebut. Di waktu yang mepet itu, kualitas belanja kembali dipertanyakan. Sampai akhir September 2023, APBN 2023 masih mencatat surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32 % terhadap PDB. Surplus APBN terjadi ketika pendapatan negara lebih besar daripada belanja. Pada September 2023, pendapatan negara Rp 2.035,6 triliun (82,6 % dari target), sementara belanja negara Rp 1.967,9 triliun (64,3 % dari target).

Kondisi dompet negara yang masih bertahan surplus sampai akhir tahun ini bukan sesuatu yang lumrah meski bukan pertama kalinya terjadi. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, surplus yang terjadi sampai akhir September 2023 itu merupakan kombinasi dari dua hal. Pertama, penerimaan  pajak memang masih tinggi di tengah perlambatan kinerja ekspor dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, belanja pemerintah masih relatif rendah dan baru akan dikebut di tiga bulan terakhir sesuai pola tahunan selama ini. ”Pola musiman seperti ini (belanja dikebut di akhir tahun) semestinya tidak boleh terulang,tetapi nyatanya itu masih terus terjadi. Yang dikhawatirkan itu, kalau belanja selalu menumpuk di triwulan IV, kualitas belanjanya jadi tidak optimal karena sekadar demi mengejar target penyerapan,” kata Josua, Selasa (21/11). (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tengah mengkaji ulang pembangunan Pusat Data  Nasional (PDN), terutama terkait jumlah dan lokasinya. Arahnya, PDN yang akan dibangun dipangkas menjadi tiga dari semula direncanakan empat unit. Karena itu, sebuah peta jalan (Roadmap) dan tata kelola PDN tengah kembali dipersiapkan dan disempurnakan guna menopang transformasi digital di Tanah Air. Sebelumnya, Roadmap Digital Indonesia 2020-2024, Kemenkominfo telah menetapkan empat lokasi pembangunan PDN, yakni PDN yang terletak di Cikarang (Jawa Barat), Batam (Kepulauan Riau), Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (Kalimantan Timur), serta di Laboan bajo (NTT). "Saat ini, Kemenkominfo sedang menyiapkan  dan menyempurnakan roadmap maupun tata kelola PDN, termasuk terkait jumlah dan lokasi pembangunan ke depan. Dokumen kebijakan tersebut akan  disampaikan kepada publik secara terselesaikan secara legal dan formal," kata Menteri Kemenkominfo Budi Arie Setaidi. (Yetede)