Belum genap seminggu masyarakat membuka lembaran baru 2024, pemerintah sudah memberikan kado yang kurang menggembirakan bagi para pelaku bisnis di industri minuman beralkohol. Kementerian Keuangan menghadiahi kenaikan tarif cukai untuk tiga jenis minuman beralkohol. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 160/2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini mengatur tiga jenis minuman beralkohol seperti yang disebutkan dalam beleid. Menurut beleid ini, minuman etil alkohol dengan kadar berapa pun, baik yang diproduksi lokal maupun impor, terkena tarif cukai Rp20.000 per liter. Sementara itu, minuman yang mengandung etil alkohol Golongan A dengan kadar alkohol hingga 5%, baik produksi lokal maupun impor, terkena cukai baru Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Minuman Golongan B (5%—20%) produksi lokal terkena cukai Rp42.500 per liter dari tarif sebelumnya Rp33.000 per liter, sedangkan yang impor Rp53.000 per liter dari tarif cukai sebelumnya Rp44.000 per liter. Minuman Golongan C (kadar alkohol 20%—55%), produksi dalam negeri, terkena tarif cukai Rp101.000 per liter dari sebelumnya Rp80.000 per liter, sedangkan yang diimpor terkena cukai Rp152.000 per liter dari tarif cukai di PMK No. 158/2018 sebelumnya sebesar Rp139.000 per liter. Katrol cukai minuman alkohol di awal tahun ini terasa amat tinggi.

Oleh karena itu, kado awal tahun baru 2024 dari pemerintah untuk para pelaku usaha dipastikan membuat sektor minuman beralkohol nasional tertekan, bahkan tak mustahil jadi sempoyongan. Betapa tidak, tarif cukai baru yang lebih tinggi akan membuat harga produk minuman beralkohol dari yang sebelumnya sudah mahal akan makin menguras isi kantong. Pada saat yang sama, dengan daya beli konsumen yang makin terbatas, secara otomatis daya jangkau konsumsi minuman beralkohol makin sempit. Namun, dari sudut pandang pemerintah, langkah menaikkan tarif cukai minuman beralkohol (minol) bertujuan mendongkrak penerimaan cukai yang sempat melempem pada 2023. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan prevalensi pengonsumsi minol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berusia di atas 10 tahun cenderung meningkat 3,3% pada 2018 dari 3% pada 2017. Harian ini menilai kenaikan tarif cukai di industri minol akan memberi tekanan margin tak hanya di sektor industri bersangkutan, tetapi lebih luas lagi juga akan menghantam sejumlah sektor lain, seperti pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, kafe, dan tempat hiburan. Padahal, pariwisata adalah industri andalan pemerintah yang cukup lahap tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia menargetkan net zero emissions pada 2060. Pilar utama untuk mencapai ini dalam jangka panjang adalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih tinggi dan penggunaan energi fosil yang lebih rendah. Menurut Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit Listrik di Indonesia hingga semester I/ 2023 adalah 84,8 GW (gigawatt) dengan kontribusi energi terbarukan (EBT) 12,7 GW atau 15% dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai kontributor terbesar yaitu 6,7 GW. Bauran EBT ini ditargetkan mencapai 23% di 2025 dan 29% di 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 juga dinyatakan, dalam periode 10 tahun (2021—2030) akan terdapat tambahan 20,9 GW kapasitas baru EBT. Dalam rangka pengembangan ini, sektor swasta diharapkan memberikan kontribusi sebesar 11,8 GW atau 56,3% dari kapasitas baru EBT. Tahun depan kita akan memasuki tahun 2025 dan tahun 2030 tinggal 6 tahun lagi. Dari berbagai jenis pembangkit EBT, yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu singkat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, kedua jenis pembangkit ini memiliki karakteristik intermittent yaitu hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu, kecuali bila menggunakan baterai. Sedangkan PLTA dan Pembangkit Listrik Panas Bumi/geotermal (PLTP) membutuhkan waktu yang lebih panjang yaitu sekitar 5 tahun untuk predevelopment dan konstruksi sampai dapat beroperasi secara komersial. Dari target EBT 20,9 GW, sebesar 3,3 GW direncanakan berasal dari PLTP dan 9,3 GW dari PLTA. Hingga saat ini, banyak pihak tetap bersikeras sektor kelistrikan Indonesia masih menghadapi excess supply. Ini khususnya terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid tahun 2020-2022. Karena itu pemerintah sempat menghentikan penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL). Nyatanya excess supply tenaga listrik itu hanya untuk energi fosil.

Sedangkan untuk tenaga Listrik EBT terjadi sebaliknya yaitu pasokan masih kurang alias shortage of supply. Mengacu pada target pengembangan dan pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan, angka dan data yang diterbitkan pemerintah sendiri menunjukkan akan segera terjadi kegagalan pencapaian target EBT. Studi Asian Development Bank pernah mengupas mengapa Indonesia akan gagal memenuhi target pengembangan EBT tersebut. Dari berbagai temuan dan analisa yang dilakukan, faktor-faktor utama yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia mencakup (i) penetapan harga tertinggi pembelian listrik yang lebih rendah dari biaya proyek EBT, (ii) ketidakmampuan untuk mengintegrasikan EBT dan tidak memadainya panduan perencanaan mengenai lokasi dengan jumlah EBT yang dibutuhkan, dan (iii) biaya dan risiko EBT yang lebih tinggi di Indonesia. Belum lagi pertimbangan posisi PLN yang monopoli sekaligus monopsoni (pembeli tunggal) dan pada saat yang sama juga produsen 70% listrik di Indonesia. Isu lain, sebagai BUMN, PLN wajib tunduk pada UU BUMN yang mengamanatkannya untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan sekaligus ditugaskan untuk berperan sebagai penyelenggara public service obligation (PSO). Agar dapat untung, perusahaan perlu meningkatkan penerimaan dan menurunkan biaya, baik biaya operasi maupun biaya produksi (harga beli input). Untuk meningkatkan penerimaan, PLN dibatasi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah dan besaran subsidi listrik yang diberikan APBN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang di dalamnya mengatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) bagi setiap jenis pembangkit EBT menurut kapasitas tertentu.

Perpres itu juga menyebutkan HPT PLTA dari tahun 11—30 akan turun 37,5% dari HPT tahun 1—10, HPT PLTS akan turun 40%, PLTB juga turun 40%, PLTBm (Biomassa) diturunkan 20%, dan PLTP (geotermal) diturunkan 15%. Mungkin saja pemerintah beranggapan bahwa dalam 10 tahun pertama, IPP telah mendapatkan biaya pengembalian investasi sehingga mulai tahun ke-11 tarif bisa diturunkan. Padahal dengan pendanaan dari bank, IPP harus menanggung bunga bank sehingga baru dapat menikmati hasil investasi setelah pinjaman lunas. Sayangnya ketika itu tiba, tarif diturunkan secara signifikan. Sementara biaya operasi terus meningkat. Dengan asumsi inflasi 4% p.a., dalam 10 tahun biaya operasi akan naik 48% secara compounding dan menjadi 3 kali lipat lebih (324%) dalam 30 tahun. Namun, tarif per kwh yang diterima di tahun 30 oleh IPP PLTA dengan kapasitas 20 MW misalnya, hanya 5,68 sen dolar AS. Nilai sekarang dari 5,68 sen dolar AS dalam 30 tahun ini cuma 0,19 sen dolar AS. Ironi lainnya dari Perpres No. 112/2022 itu HPT tarif dari PLTA Ekspansi ditetapkan 30% lebih rendah daripada tarif untuk PLTA baru. Ini tentunya menjadi pertanyaan mengingat tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Ekspansi tidak berbeda kualitasnya dengan tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Baru. Global warming dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang dihadapi dunia. Peran EBT dalam menjaga sustainable development adalah mutlak dan tidak dapat dinafikan.

Tim Gugus Tugas (Task Force), yang terdiri atas unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pelaku industri/operator telekomunikasi (telko), telah berdiskusi dan mengkaji sejumlah opsi pemberian insentif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait frekuensi radio bagi pelaku usaha sektor telko di Tanah Air. Kebijakan PNBP yang meringankan  akan diberikan kepada operator demi lebih menyehatkan industri telko dan meningkatkan layanan internet. Saat ini, terdapat empat operator telko utama yang terdaftar sahamnya di Bursa Efek Indonesia , yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan anak usaha Telkomsel, PT Indosat TBK atau disebut juga sebagai Indosat Ooredoo Hutchincon, PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk. (Yetede)

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

Realisasi belanja negara sementara dalam APBN 2023 mencapai Rp3.121,9 triliun atau tumbuh 0,8% dari triliun 2022. Realisasi belanja negara tersebut terbagi dalam belanja pemerintah pusat Rp 2.240,6 triliun dan transfer ke daerah Rp881,3 triliun. Kinerja belanja negara masih ekspansif dan lebih tinggi dalam dua tahun berturut-turut. "Jangan lupa, belanja negara kalau dibandinngkan saat Covid-19 masih lebih tinggi lagi padahal saat pandemi Covid-19belanja naik cukup besar," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah  mencapai Rp881,3 triliun atau 102,2% dari target APBN. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah pemerintah menjalankan  transfer ke daerah. Jika dibandingkan  dengan periode yang sama tahun 2022 terjadi pertumbuhan 8% dan realisasi ini sudah 108,2% dari target APBN 2023. (Yetede)

Ruang fiskal pemerintah kembali terbuka lebar sejalan dengan menciutnya defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2023. Hal ini seharusnya menjadi modal yang cukup bagi pemerintah untuk menjalani perekonomian tahun depan yang kemungkinan masih diliputi ketidakpastian pasar global maupun domestik. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, defisit APBN 2023 sebesar Rp 337,6 triliun setara 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target awal APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% PDB dan di bawah target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 479,9 triliun atau 2,27% PDB. Artinya, "2023 konsolidasinya lebih cepat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 3.121,9 triliun, setara 100,2% dari target dalam Perpres. Terutama, karena pencapaian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 1.153,5 triliun, setara 115,2% dari target. Adapun kesimbangan primer ditutup dengan mencatatkan surplus Rp 92,2 triliun. Padahal, di APBN 2023, keseimbangan primer didesain defisit Rp 256,8 triliun dan dalam Perpres 75/2023 ditaksir defisit Rp 38,5 triliun. Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatawarta bilang, defisit APBN 2023 merupakan terendah sejak 12 tahun terakhir. "(Defisit anggaran) sebelumnya lebih rendah itu di 2011 yakni 1,14% dari PDB," tutur Isa, kemarin. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bilang, surplus pada keseimbangan primer mengindikasikan pemerintah tidak lagi membayar utang maupun bunga utang dengan menambah utang baru. Menurut dia, keseimbangan primer bisa surplus karena terjadinya penurunan defisit APBN 2023, dari yang semula direncanakan 2,84% dari PDB dalam APBN 2024 dan 2,27% dalam Perpres 75/2023. Dia juga mengapresiasi kinerja keseimbangan primer yang mengalami surplus. Juga defisit anggaran terendah sejak 10 tahun terakhir. Hal tersebut berarti kinerja fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Keuangan negara akhirnya kembali mencatat surplus keseimbangan primer sejak 11 tahun terakhir serta mencapai defisit fiskal terendah sejak 12 tahun terakhir. Penerimaan negara sepanjang 2023 tumbuh kuat sehingga pemerintah tidak lagi harus berutang untuk membayar utang. Kemenkeu mencatat, APBN 2023 membukukan keseimbangan primer positif atau surplus Rp 92,2 triliun. Capaian itu jauh di atas target awal. Semula, pemerintah menargetkan keseimbangan primer di APBN 2023 defisit Rp 156,8 triliun. Ini pertama kalinya APBN kembali mengalami surplus keseimbangan primer sejak 2012. Selama 11 tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit keseimbangan primer.

”Ini pertama kalinya keseimbangan primer kita kembali surplus sejak 2012. Awalnya kita targetkan bakal defisit,  tetapi ternyata kita berakhir dengan surplus yang sangat tinggi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, keseimbangan primer yang kembali surplus menunjukkan kinerja penerimaan negara sepanjang tahun tumbuh kuat. Dengan demikian, penerimaan negara mampu membiayai kebutuhan belanja negara, termasuk beban pembayaran bunga utang pemerintah yang pada 2023 diproyeksikan Rp 436,4 triliun atau 14 % dari APBN. Kemenkeu mencatat, penerimaan APBN mencapai Rp 2.774,3 triliun atau 112,6 % melampaui target APBN, tumbuh 5,3 % dibandingkan tahun 2022. Sementara, belanja pemerintah mencapai Rp 3.121,9 triliun atau 102 % dari target APBN, tumbuh 0,8 % secara tahunan. (Yoga)

Setelah berulang kali maju mundur, pemerintah kembali bertekad menerapkan kebijakan cukai yang lebih ”berani” tahun ini. Mulai dari menambah obyek cukai baru untuk minuman manis dan produk plastik sampai melanjutkan kenaikan tarif cukai rokok. Harapannya arah baru kebijakan ”pajak dosa” membantu mengerek penerimaan negara sekaligus menyehatkan masyarakat. Tahun 2023 ditutup dengan kinerja penerimaan cukai yang lesu. Kemenkeu mencatat, sampai 12 Desember 2023, penerimaan cukai terkontraksi 3,7 % dibanding 2022 atau baru terealisasi Rp 196,7 triliun (86,6 % dari target). Besar kemungkinan, setoran cukai 2023 tidak akan tercapai sesuai target. Penyebab utamanya adalah anjloknya penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang selama ini menjadi penyumbang setoran cukai terbesar akibat maraknya peredaran rokok ilegal, tren peralihan konsumsi dari rokok konvensional ke rokok elektrik, serta fenomena downtrading atau peralihan konsumsi rokok ke golongan lebih rendah dengan tarif cukai yang jauh lebih murah.

Dalam APBN 2024, pemerintah tetap memasang target penerimaan cukai yang ambisius tahun ini, yaitu Rp 246,1 triliun atau tumbuh 8,3 % dibandingkan target tahun 2023. Ada dua strategi atau ”gebrakan” utama yang disiapkan pemerintah untuk mengejar target tersebut. Pertama, ekstensifikasi atau menambah obyek cukai baru terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan produk plastik. Kedua, intensifikasi berupa kenaikan tarif CHT dengan rata-rata kenaikan 10 %. Hal itu sesuai dengan kebijakan tarif cukai rokok yang sudah diputuskan pemerintah pada 2022. Berdasarkan PMK No 191 Tahun 2022, tarif CHT sudah ditetapkan naik rata-rata10 % pada 2023 dan 2024, sedang tarif CHT rokok elektrik rata-rata 15 % dan hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata 6 %.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan, aturan teknis penerapan cukai MBDK dan plastik masih terus dikaji saat ini. Namun, secara umum, pemerintah optimistis kedua jenis barang itu bisa dikenakan cukai mulai 2024 meski belum diputuskan masa efektif berlakunya. ”Tentunya itu harus sejalan dengan kondisi ekonomi dan industri yang akan kita monitor sampai dengan pelaksanaannya di APBN tahun ini,” kata Askolani saat konferensi pers, Selasa (2/1/2024). Ia juga mengatakan, skema (pungutan) dan tarifnya belum ditetapkan karena ini akan dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam pandangan Kemenkeu, ekstensifikasi cukai MBDK dan plastik dibutuhkan untuk burden sharing atau mengurangi ketergantungan pendapatan cukai dari industri tembakau. Selama ini, lebih dari 90 % realisasi penerimaan cukai berasal dari rokok dan hasil tembakau lainnya. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemekeu) mulai menjalankan pemberlakuan pajak rokok atas rokok eletronik (REL) mulai 2 Januari 2024, sebagai bentuk momitmen pemerintah dalam  memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya pada pertengahan tahun 2018. Kepala Biro Komunikasi  dan  Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektrik akan berkonsekuensi  pula pada pengemasan  pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok (piggyback taxes). Namun, pada saat pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018, belum serta merta dikenakan pajak rokok. "Hal ini merupakan upaya pemberian masa transisi yang cukup atas implementasi dari konsep piggyback taxes tang telah diimplemetasikan sejak 2014 yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009," jelas Deni. (Yetede)