Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %, setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September 2023.

OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja, karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023) menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 % dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023) menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang diekspektasikan

Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 % pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada 2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022) menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 % (2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)

Indonesia tengah memasuki fase paceklik produksi beras dan gula. Fase itu dibayangi anomali beras dan gula dunia yang mencerminkan produksi berlimpah, tetapi harga justru naik. Padahal, Pemerintah Indonesia tengah membutuhkan kedua komoditas itu sebagai cadangan pangan di tengah penurunan produksi pada tahun ini.  Fase paceklik produksi beras dan gula di Indonesia diperkirakan terjadi berbarengan, pada November 2023-Mei 2024. Musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah produsen beras nasional baru mulai pada November dan Desember 2023 akibat dampak El Nino, yang menyebabkan panen raya hasil MT I mundur dari Maret-April 2024 menjadi April-Mei 2024. Meskipun tetap ada panen pada Januari-Maret 2024, hasilnya masih belum berlimpah. Sementara musim giling tebu yang selesai pada November 2023 baru akan dimulai Mei 2024. Pada bulan tersebut, produksi gula belum banyak sehingga masih mengandalkan sisa stok produksi gula 2023. Karena itu, penambahan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan gula pemerintah (CGP) sangat diperlukan tahun depan, mengingat produksi beras dan gula pada 2023 diperkirakan anjlok. Kementan memperkirakan produksi beras turun 650.000 ton hingga 1,2 juta ton.

Asosiasi Gula Indonesia memproyeksikan produksi gula konsumsi turun 120.000 ton. Selain itu, harga beras dan gula masih cukup tinggi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Desember 2023, harga rata-rata nasional beras medium dan gula konsumsi masing-masing Rp 13.190 per kg dan Rp 17.260 per kg. Dalam setahun, harga beras naik 14,02 % dan gula 17,26 %. Khusus beras, pemerintah berencana memberikan bantuan beras 10 kg bagi setiap keluarga berpenghasilan rendah pada Januari-Juni 2024. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras itu bertambah dari 21,3 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan kuota impor beras 3,5 juta ton pada 2023. Per pekan I Desember 2023, impor beras baru terealisasi 61,91 %. Belum semua kuota impor beras terealisasi, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton guna menambah CBP yang awal tahun depan diperkirakan tinggal 1,2 juta ton. Selain itu, Presiden Jokowi meminta CBP pada tahun depan bisa mencapai 3 juta ton. Terkait CGP, pada tahun ini pemerintah telah meminta perusahaan swasta dan milik negara mengimpor 990.000 ton gula mentah dan 215.000 gula konsumsi. Per pekan I Desember 2023, impor gula mentah baru terealisasi 79,15 % dan gula konsumsi 57,82 %. (Yoga)

Jelang pergantian tahun, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejauh ini terpantau masih amat rendah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi serapan APBD 2023 per 15 Desember hanya 72,71%, sementara jika mengacu pada data tersebut tahun anggaran 2023 hanya menyisakan dua pekan. Secara terperinci, serapan APBD di tingkat provinsi hanya 76,59%, sementara di level kabupaten 70,98%, sedangkan di tingkat kota hanya 71,95%. Artinya, dalam dua pekan pemerintah daerah (pemda) wajib menggelontorkan belanja di kisaran 25%—30%. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, mengatakan institusinya akan segera mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan daerah dalam rangka memacu serapan belanja. Provinsi dengan realisasi belanja APBD 2023 terendah, antara lain Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kementerian Keuangan terus menyediakan insentif fiskal untuk pemda yang dapat menjalankan kebijakan anggaran dengan cukup baik, termasuk dalam kaitan serapan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada bulan lalu, pemerintah pusat kembali memberikan insentif fiskal tahun berjalan periode ketiga untuk pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023. Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp340 miliar kepada 34 pemerintah daerah berprestasi yakni 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat,  realisai belanja negara hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.998,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 771,4 triliun. Realisasi tersebut sebesar 88,3% dari pagu APBN yang sebesar Rp 3061,2 triliun. Dengan demikian masih tersisa sebesar Rp 366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/12/2023) menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam  pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KKPN Jakarta IV), mencapai Rp 20 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan Badan Ad hoc; penetapan  jumlah kursi dan daerah pemilihan; pemutkhiran data pemilih  dan penyusunan data pemilih; masa kampanye Pemilu; serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. (Yetede)

Ketiga cawapres beradu gagasan dan memaparkan janji-janji program pembangunan dalam debat presidensial kedua yang digelar Jumat (22/12) malam. Akan tetapi, belum ada yang mampu menawarkan terobosan strategifiskal untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai dan merealisasikan berbagai kebijakan itu. Secara umum, debat presidensial kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, itu mengangkat delapan tema, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi dan pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Jumat, dari berbagai isu yang mengemuka, belum ada cawapres yang mampu menjabarkan strategi detail dan terobosan untuk membiayai janji-janji program dan kebijakan yang mereka tawarkan. Taktik mengerek penerimaan negara muncul beberapa kali dalam debat, tetapi tidak dielaborasi secara lebih rinci.

”Belum ada kandidat yang bisa menjelaskan secara clear dan strategis cara membiayai program dan kebijakan mereka. Padahal, semua program dan kebijakan pembangunan yang mereka janjikan itu perlu didukung dengan pendanaan yang memadai,” kataTeguh. Jika diperhatikan,hampir semua pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis sebenarnya mengungkit tentang strategi fiskal yang bakal ditempuh kandidat untuk mengatasi bermacam-macam masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, pada sesi kedua dan ketiga mengenai strategi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur fisik, sosial, dan pengembangan SDM. Ada pula pertanyaan tentang strategi fiskal untuk mengatasi problem kompleks di kawasan perkotaan, seperti isu kawasan kumuh, sampah, dan transportasi publik. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjawab dirinya dan Prabowo Subianto juga menargetkan kenaikan rasio pajak (tax ratio) demi mengerek penerimaan negara. Namun, Gibran tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara menaikkan rasio pajak tersebut.

Di sisi lain, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, juga tidak mengelaborasi strategi fiskal untuk mengatasi masalah kompleks di perkotaan. Ia hanya menyebutkan bahwa dalam mengelola fiskal, pemerintah perlu pintar-pintar menerapkan skala prioritas. ”Kita juga perlu melibatkan investor swasta dan memberikan mereka kepercayaan,” ujar Muhaimin. Jawaban-jawaban ”populis” untuk menaikkan penerimaan negara juga terlontar. Misalnya, ketika Muhaimin menyatakan ingin menaikkan tarif pajak orang kaya dan menurunkan tariff pajak kelas menengah, tanpa mengelaborasinya lebih lanjut. Adapun cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, nyaris tidak menjelaskan strateginya untuk mengerek penerimaan negara. Ia lebih banyak bertanya tentang isu tersebut ke lawan debatnya serta lebih banyak fokus pada isu korupsi yang menghambat pengelolaan keuangan negara dan menghalangi masuknya investasi ke Indonesia. (Yoga)

Tahun 2023 membawa hoki dan cuan selangit bagi sejumlah taipan dunia. Pasalnya, di tahun kelinci air ini, kekayaan beberapa miliarder dunia semakin gendut. Hal tersebut tidak terlepas dari menguatnya pasar saham di seluruh dunia. Efeknya, harga saham-saham perusahaan milik para taipan melambung tinggi. Menurut laporan Forbes 15 Desember 2023, menguatnya pasar saham sepanjang tahun ini, menyebabkan lebih dari separuh dari 2.568 miliarder di dunia, bertambah tajir. Forbes mencatat, ada 10 taipan dunia yang memperoleh keuntungan terbesar tahun ini. Total harta kekayaan 10 taipan tersebut bertambah sekitar US$ 490 miliar atau sekitar Rp 7.580 triliun. Yang menarik, tujuh dari 10 miliarder yang aset kekayaannya bertambah di tahun ini adalah pemilik perusahaan di sektor teknologi seperti Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, dan Meta. Padahal, di sepanjang tahun 2022 lalu, saham-saham perusahaan teknologi dunia hancur lebur. Dalam catatan Forbes, saham teknologi pada 2022 turun lebih dari 30%. Tapi, itu cerita tahun lalu, Kini, tahun 2023 menjadi tahun kebangkitan bagi saham-saham teknologi, khususnya di AS. Forbes mencatat, indeks Nasdaq Composite yang sarat teknologi melonjak 42%, hampir dua kali lipat kenaikan indeks S&P 500 sebesar 23%. Tak pelak, lonjakan saham bersandi TSLA itu menambah kekayaan sang pemilik perusahaan, yakni Elon Musk.

Catatan Forbes, hingga Jumat (22/12), total kekayaan Elon Musk mencapai US$ 255,6 miliar atau setara Rp 3,95 kuadriliun. Aset kekayaan Musk bertambah sekitar US$ 109,1 miliar dari posisi awal tahun sebesar US$ 146,5 miliar. Keuntungan besar dari lonjakan saham perusahaan juga dinikmati Mark Zuckerber, pemilik Facebook dan Meta Platforms. Pada penutupan bursa Nasdaq kemarin, saham berkode META ini US$ 354,09, naik hampir tiga kali lipat dari awal tahun ini di posisi US$ 124,74 per saham. Chairman And Founder Amazon, Jeff Bezos juga masuk daftar Forbes sebagai taipan dunia yang meraih keuntungan besar pada tahun 2023. Ini terlihat dari lonjakan aset Bezos yang mencapai US$ 68,8 miliar menjadi US$ 176,1 miliar per 22 Desember 2023 dibandingkan awal tahun yang masih US$ 107,3 miliar. Eloknya, dari 10 taipan peraih keuntungan tertinggi di tahun ini, ada dua taipan yang berasal dari luar AS. Yakni, taipan petrokimia dan energi asal Indonesia Prajogo Pangestu dan pengusaha Spanyol pemilik bisnis ritel fesyen Zara, Amancio Ortega. Masih mengutip laporan Forbes, per 22 Desember 2023, total kekayaan Prajogo Pangestu telah menembus angka US$ 55,1 miliar atau setara Rp 853 triliun. Jika dihitung sejak awal tahun 2023 dengan nilai aset kekayaan sebesar US$ 4,9 miliar, maka penambahan kekayaan Prajogo bertambah US$ 50,2 miliar atau sekitar 777,29 triliun. Wow! Kinerja saham perusahaan baru Prajogo juga tidak kalah moncer. Sebut saja saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). BREN mencatatkan saham perdana di bursa saham pada 9 Oktober 2023. Harga IPO BREN saat itu berada di harga Rp 780 per saham. Sementara orang terkaya nomor dua di Indonesia ditempati oleh Low Tuck Kwong pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dengan total kekayaan sebesar US$ 27,6 miliar. Sementara Budi Hartono dan Michael Hartono masing masing berada di urutan nomor ketiga dan keempat.

Tekanan akibat suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) terhadap perekonomian global pada 2024 diperkirakan tidak akan seberat tahun ini. Di sisi lain,  APBN Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mengantisipasi risiko ekonomi global. Kondisi perekonomian Amerika Serikat akan pulih pada 2024  dan berimplikasi pada penurunan suku bunga acuan The Fed (Feds fund rate/FFR). Kejelasan arah kebijakan moneter di negara maju mendorong mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. "Jadi ini memberi harapan paling tidak muncul optimisme, karena berarti shock yang terburuk dari suku bunga sudah terlewati," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada perkiraan pasti terkait berkelanjutan  era suku bunga tinggi (higer for longer) yang terjadi saat ini. Namun, ada prognosa yang memperkirakan suku bunga acuan The Fed akan menurun pada semester II-2023. (Yetede)

Harga rokok di tahun depan dipastikan semakin mahal. Ini setelah Kementerian Keuangan menetapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2024 akan naik 10%. Tak hanya itu, rokok elektrik juga mengalami kenaikan tarif cukai yang lebih besar lagi, yakni hingga 15% di tahun 2024. Menurut Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian kebijakan tersebut pemerintah tempuh untuk mengurangi angka pengguna perokok di Indonesia. Ia memperkirakan, tarif cukai rokok bakal terus menanjak dari  tahun ke tahun. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, para emiten rokok harus mampu melakukan langkah-langkah inovasi termasuk juga efisiensi. Tujuannya adalah supaya bisa mempertahankan daya beli konsumen perokok. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi juga sependapat kenaikan CHT tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok secara berkelanjutan. Jika dihitung-hitung, imbuhnya, sejak 2012 hingga 2023 akumulasi kenaikan tarif cukai telah mencapai 117,69%. Berdasarkan data Philip Morris International, sampai dengan kuartal III 2023, di Indonesia terjadi penurunan jumlah perokok sebesar 3,9% secara tahunan atau year on year (yoy). Di periode tersebut, konsumsi rokok menjadi 77,9 juta batang. "Kenaikan cukai rokok ini yang terendah sejak tahun 2020, sehingga masih akan mendongkrak konsumsi," lanjut dia. Alhasil, Oktavianus masih merekomendasikan buy saham GGRM dengan target harga Rp 32.950 per saham dan buy pada saham HMSP dengan target harga Rp 1.150 per saham.

Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo bagi daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara pada 2024. Peningkatan pagu itu dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah penunjang ibu kota baru tersebut sehingga mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah. Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Balikpapan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebanyak Rp32,03 triliun pada tahun depan. Angka ini, naik 39,62% dari Rp22,94 triliun pada tahun ini.Kepala KPPN Balikpapan Fitra Riadian mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah adanya rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran sebanyak Rp32,03 triliun itu, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp25,75 triliun yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp22,95 triliun, belanja pegawai sebesar Rp1,49 triliun, dan belanja barang sebesar Rp1,28 triliun.Menurutnya, belanja pemerintah pusat ini akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pemilikan kepala daerah (pilkada).Sementara itu, imbuhynya, sebanyak Rp6,28 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dibagikan kepada tiga pemerintah kabupaten/kota di lingkup wilayah KPPN Balikpapan. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim M. Syaibani menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada kepala daerah bupati/wali kota dan pimpinan unit satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Kaltim, pada pekan lalu.Adapun, lewat penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 itu terungkap bahwa lokasi belanja negara untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp83,59 triliun, yang terdiri dari belanja DIPA sebesar Rp44,8 triliun dan dana TKD sebesar Rp39 triliun. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa dana alokasi transfer 2024 yang mengalami peningkatan signifikan ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim M. Syaibani menjelaskan bahwa alokasi belanja negara 2024 yang disalurkan ke Provinsi Kaltim dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp44,59 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp39 triliun. Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mengatakan bahwa anggaran 2024 harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sebagai penunjang IKN. “Anggaran 2024 harus berasal dari aspirasi bottom up, bukan hanya perpindahan dana dari pusat ke daerah,” ujarnya. Pasalnya, digitalisasi DIPA jangan digunakan sebagai instrumen satu-satunya untuk menjamin kualitas penyerapan anggaran.“Digitalisasi DIPA tidak cukup untuk menjamin kualitas penyerapan dana. Perlu ada regulasi yang jelas dan transparan, serta kepala daerah yang mampu mengelola dana secara akuntabel. Yang paling penting adalah tidak ada tumpang tindih anggaran, sehingga dapat menghindari proyek-proyek fiktif,” jelasnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sendiri mengeklaim bahwa penyerapan belanja daerah hingga akhir November 2023 telah mencapai 72% dari pagu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah (APBD) Kaltim 2023.Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan capaian wilayah ini yang berada di atas rata-rata nasional saat itu yang hanya 62%.