Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong pengembangan sektor panas bumi, termasuk pembebasan bea masuk dan PPN untuk barang impor terkait, sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang berlaku mulai 2025. Selain itu, insentif berupa tax holiday dan pembebasan PBB selama masa eksplorasi juga telah ditawarkan. Namun, tantangan untuk mempercepat pertumbuhan sektor panas bumi tetap ada.

Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 defisit sebesar Rp 309,2 triliun hingga Oktober tahun ini. Angka defisit tersebut melebar dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 setara 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB).Defisit APBN ini lantaran pendapatan negara lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. Sri Mulyani bilang, pendapatan negara per Oktober 2024 mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% dibandingkan periode sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% target APBN 2024.

Anggaran pemerintah daerah berjumlah Rp 141,33 triliun yang dinilai tidak tepat sasaran merupakan masalah klasik yang harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah pusat perlu memberlakukan sanksi disinsentif kepada daerah yang anggarannya tidak efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan pengawasan eksternal dari DPRD dan pelibatan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, Jumat (8/11) menuturkan, ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab anggaran pemda tidak tepat sasaran.

Di level daerah, pemerintah pusat selama ini selalu mendorong tentang uang yang harus mengikuti program (money follow the program). Pemda didorong menetapkan program prioritas atau yang menjadi fokus setiap lima tahun sekali. ”Tujuannya agar seluruh anggaran pemda diarahkan pada program prioritas itu. Namun, dalam praktiknya, pemda menganggap hanya 32 urusan yang wajib diturunkan dalam program dan kegiatan,” kata Herman. 32 urusan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Karena pemda hanya berfokus pada 32 urusan wajib itu saja, berapa pun kapasitas fiskal daerah tetap digunakan untuk program tersebut. Kapasitas birokrat, ASN, dan penyelenggara daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, juga kurang mumpuni. Kepala daerah kerap tidak punya kapasitas, fokus, dan karakter membawa perubahan sehingga yang dijalankan dari tahun ke tahun sifatnya hanya rutinitas. DPRD juga tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Masalah lain yang ditemukan KPPOD adalah ketidakefektifan anggaran. Namun, secara struktural, respons dari pemerintah pusat juga kurang efektif. (Yoga)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait perubahan nomenklatur dalam susunan eselon I di Kemenkeu. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 serta penyesuaian terhadap peran Kemenkeu uang kian kritikal. Dalam regulasi tersebut dilakukan perubahan nomenklatur dimana ada penambahan direktorat baru dan satu badan yaitu Direktorat jenderal Startegi Ekonomi dan Fiskal, Direktorak jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi Informasi dan Intelejen Keuangan. Sri Mulyani mengatakan dengan adanya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal  maka badan Kebijakan Fiskal dihilangkan. Ini lantaran Kemenkeu harus mengikuti arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara  dan reformasi Birokarsi terkait susunan struktur kementerian. "Untuk Direktorat Jenderal Startegi Ekonomi dan Fiskal dilakukan perubahan nomenklatur  karena mengiktui norma dimana direktur  jenderal mengeluarkan kebijakan sementara kepala badan tidak," ucap Sri Mulyani. (Yetede)

Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024 dari target penerimaan pajak pada tahun ini. Pemerintah menilai penerimaan pajak mengalami kondisi yang sangat positif dalam empat bulan terakhir. "Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir (Agustus dan September 2024) Alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Wamenkeu Anggito Abimanyu. Wamenkeu menjelaskan, penerimaan pajak sebesar Rp1.517, 53 triliun tersebut terbagi dalam empat kelompok. Pertama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari terget APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito menilai bahwa kontraksi PPh non migas  terjadi kalau dilihat secara kumulatif tetapi kalau dilihat secara bulanan terjadi pertumbuhan positif. "Tidak hanya melihat kepada year-to-date, tetapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September. Di bulan Oktober saja, PPH non migas itu month to month-nya adalah Rp3,8 triliun. Ini menunjuukan perbaikan dibandingkan bulan-bulan September dan Oktober," terang dia. (Yetede)

Presiden Prabowo meminta jajarannya di kementerian/lembaga dan para kepala daerah mengefisienkan anggaran. Pasalnya, dari hasil pengawasan BPKP pada 2023 ditemukan belanja daerah yang tak efektif dan tak efisien Rp 141,33 triliun. Anggaran hasil penghematan bisa untuk menambah alokasi bansos. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda Tahun 2024 di Sentul, Bogor, Jabar, Kamis (7/11). Dalam acara yang dihadiri 5.390 orang ini, tampak para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah. Hadir pula para komandan satuan teritorial TNI, Kapolda dan Kapolres, Kajari, Kajati, anggota DPRD, kepala BPS kabupaten/kota, kepala perwakilan BI di daerah, ketua KPUD dan Bawaslu daerah, serta Kadis pelayanan terpadu satu pintu.

Mendagri, Tito Karnavian menuturkan, acara ini bertujuan mengoordinasikan dan mengharmoniskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta instansi vertikal dalam mendukung program prioritas lima tahun ke depan. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Presiden menyampaikan telah menerima laporan banyaknya potensi negara yang hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif. ”Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ucap Bima seusai mendengarkan arahan Presiden, yang menurut Bima, muncul karena Presiden menerima laporan dari BPKP. Selain ada yang bisa dihemat, ada pula yang seharusnya ditindak. (Yoga)