Tahun depan, hujan pungutan berpotensi membebani sektor pangan dan manufaktur. Kendati ada pengecualian barang dan jasa khusus PPN, beban itu tetap ada, mengingat PPN bersifat multystage tax, dikenai di seluruh rantai produksi dan distribusi. Hujan pungutan itu, antara lain, berupa kenaikan PPN menjadi 12 % dan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, ada juga iuran dana pensiun wajib, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, serta kewajiban asuransi pihak ketiga atau tanggung gugat (third party liability/TPL). Khusus PPN, pemerintah mengecualikan sejumlah barang dan jasa dari kenaikan pajak tersebut. Ada 13 barang pangan pokok yang tidak dikenai PPN 12 %, seperti beras dan gabah, daging, gula konsumsi, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging segar, telur mentah, susu perah segar, bumbu-bumbuan, serta buah, sayur, dan ubi-ubian segar.

Sugianto, Ketua Koperasi Peternakan dan Susu Merapi Seruni, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (4/12) mengatakan, pemerintah memang tidak akan mengenakan PPN 12 % untuk komoditas susu segar. Namun, produk-produk turunan susu segar industri pengolahan susu (IPS) bakal terkena PPN tersebut, bahkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. ”Kami khawatir hal itu berdampak pada serapan dan harga susu segar di tingkat petani dan koperasi susu. PPN belum naik dan cukai minuman kemasan berpemanis belum dikenakan saja, serapan susu dari IPS masih belum normal,” ujarnya.

Hery Sugihartono, Direktur Koperasi Citra Kinaraya, Demak, Jateng, mengemukakan, bahan pokok, seperti beras, memang tidak akan terdampak kenaikan PPN menjadi 12 %. Namun, para pelaku perberasan, termasuk Koperasi Citra Kinaraya, tetap akan terkena dampak tidak langsung dari kenaikan harga plastik kemasan dan biaya logistik. Dari dua komponen itu saja, biaya produksi beras khusus diperkirakan naik sekitar 5 % per kilogram. ”Dengan kenaikan 5 %, harga beras khusus yang rerata Rp 22.000-Rp 35.000 per kg akan semakin mahal. Itu baru imbas kenaikan harga plastik dan biaya logistik, belum menghitung kenaikan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan obat-obatan untuk tanaman padi,” katanya. (Yoga)

Pemerintah diminta menunda kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dari saat ini 11%. Demi mengejar setoran penerimaan negara, pemerintah harus mencari sumber lain di luar kenaikan PPN. Ekonom dan pengusaha menilai, kenaikan PPN akan menekan mayoritas sendi ekonomi nasional, mulai dari konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Selain itu, kenaikan PPN akan mendongkrak laju inflasi, memicu PHK massal hingga penurunan jumlah kelas menengah. Akibatnya, ekonomi akan sulit berakselerasi. Alih-alih mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo, menjadi pertumbuhan 5% saja dirasa sulit di tengah tantangan berat global hingga domsetik. Sementara itu, menaikkan penerimanaan negara bisa dilakukan dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang diprediksi mendatangkan pemasukan sekitar Rp 100 triliun. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun dengan meningkatkan belanja negara yang signifikan. Dalam APBN 2025, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun, termasuk penerimaan PPN sebesar Rp 917,79 triliun, yang naik 18,24% dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sementara itu, belanja negara dipatok lebih tinggi, yakni Rp 3.621,31 triliun, termasuk untuk tujuh program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan renovasi sekolah.

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih dalam tahap evaluasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan final minggu depan setelah melakukan simulasi. Meskipun demikian, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak 2025 dengan asumsi tarif PPN 12%.

Tiga minggu menuju akhir tahun 2024, namun, pemerintah tidak kunjung memberi kepastian soal kenaikan tarif PPN yang mestinya berlaku mulai 1 Januari 2025. Saat pemerintah menggantung nasib kenaikan PPN, harga barang dan jasa berpotensi mulai naik di pasaran untuk mengantisipasi kenaikan PPN tahun depan. Beberapa perusahaan pun sudah mulai mengumumkan penyesuaian harga barang dan jasa per 1 Januari 2025 seiring kenaikan tarif PPN menjadi 12 %. Raksasa teknologi Google, pekan ini mengumumkan pungutan tarif PPN baru atas berbagai produk barang dan jasa digitalnya di Indonesia. ”Penyesuaian pungutan PPN tersebut akan dicantukan dalam lembar tagihan dan invoice layanan Google Cloud Anda,” demikian keterangan dari The Google Payments Team.

Pengumuman itu dengan gamblang menyampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN diberlakukan untuk mematuhi persyaratan pajak yang berlaku di Indonesia seiring kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai tahun depan. ”Tim Google tidak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pajak. Silakan kontak petugas pajak tempat Anda untuk menanyakan perihal perubahan tarif ini,” demikian pernyataan disclaimer atau sangkalan dari Google. Dalam surat yang disebar kepada nasabah, Mandiri Sekuritas mengumumkan adanya perubahan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % yang akan berdampak pada penyesuaian biaya transaksi. Perubahan itu efektif berlaku pada 1 Januari 2025 dan akan berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi obyek PPN. (Yoga)

Berbagai pungutan yang sudah menunggu tahun depan jadi ancaman yang bakal kian menggerogoti daya beli dan kesejahteraan kelas menengah-bawah Indonesia. Selain rencana kenaikan tarif PPN dari 10 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025, ada enam rencana pungutan dan iuran lain yang akan diterapkan pemerintah mulai 2025, yang bakal kian menekan daya beli masyarakat (Kompas, 2/12/2024). Akumulasi dari semua itu, perekonomian yang sudah melambat akibat lesunya konsumsi dalam negeri dan dunia usaha juga bakal terdampak. Desakan mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, yang menghadapi penolakan masyarakat luas, muncul dari berbagai kalangan. Kelas menengah-bawah menjadi kelompok yang akan paling terdampak.

Selain taraf hidup mereka terus tergerogoti oleh beban biaya hidup yang terus meningkat karena tak diimbangi dengan kenaikan upah, mereka juga tak tercakup dalam skema perlindungan sosial pemerintah selama ini. Jika tak hati-hati, berbagai pungutan yang dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan negara justru bisa jadi sumber pemicu ketidakpuasan baru kelompok kelas menengah, dan juga racun bagi keberlanjutan perekonomian. Bagaimana bermimpi keluar dari perangkap pendapatan menengah jika kelas menengah yang sekitar seperempat total penduduk rentan jatuh miskin dan jumlahnya terus menyusut. Kondisi ekonomi sulit memaksa kelompok kelas menengah yang beberapa tahun terakhir dipaksa makan tabungan untuk bertahan hidup harus mengorbankan belanja-belanja esensial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Akibatnya, mimpi Indonesia Emas juga terancam. Ironisnya, di tengah hujan pungutan yang makin mencekik kelompok kelas menengah, justru muncul wacana amnesti pajak jilid 3 yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025. Sinyal arah kebijakan pajak yang regresif lewat pengampunan pajak yang hanya menguntungkan segelintir elite pengemplang pajak dan beban pungutan yang kian meningkat untuk warga menengah-bawah seperti ini bukan hanya akan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Namun, juga bisa kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pajak yang seharusnya bisa jadi instrumen pemerataan dan keberpihakan justru berpotensi mempertajam ketimpangan. Sebab, beban pajak justru makin berat bergeser ke masyarakat umum dan adanya privilese kepada sekelompok elite. (Yoga)

Menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan upah minimum pada tahun 2025 sebesar 6,5 %, insentif baru akan dikucurkan untuk meringankan beban dunia usaha. Langkah itu diambil sebagai ”jalan tengah” untuk mengurai benang kusut pelemahan daya beli dan kelesuan dunia usaha yang tengah membayangi perekonomian Indonesia. Dengan menaikkan upah minimum, daya beli masyarakat bisa lebih kuat untuk menyambut rencana kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Sementara untuk menjawab keresahan dunia usaha akibat kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen, insentif baru akan diberikan. Staf Khusus Menko Bidang Perekonomian, Raden Pardede mengatakan, pemerintah perlu melakukan tukar guling (trade off) tertentu saat mengambil kebijakan.

Dalam konteks saat ini, upah minimum (UMP) bagi pekerja sengaja dinaikkan untuk menggerakkan kembali daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini melemah. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan keringanan kepada dunia usaha melalui berbagai bentuk, seperti insentif fiskal dan nonfiskal. ”Memang soal UMP ini selalu akan ada trade off-nya. Di satu sisi, tentu dunia usaha akan kurang begitu suka. Di sisi lain, kita harus lihat juga sisi positifnya dari sisi pelemahan daya beli sekarang,” kata Raden di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Selasa (3/12). Menurut Raden, kenaikan UMP dibutuhkan untuk kembali menggerakkan perekonomian. Jika pendapatan naik, daya beli membaik dan tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Saat itu terjadi, iklim usaha otomatis akan ikut menggeliat. Hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan Presiden Prabowo saat memutuskan mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,0-6,5 %. (Yoga)