Kenaikan tariff pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % tahun 2025 dan saat ini 11 % memang bisa menambah pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan ini memiliki sejumlah efek negatif antara lain, pelemahan konsumsi masyarakat hingga industri manukfaktur. Di Indonesia, peran konsumsi masyarakat sangat strategis, menyumbang 50 % lebih PDB nasional, jauh di atas investasi dan ekspor. Artinya, jika   konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, demi menjaga pertumbuhan ekonomi 5 %, konsumsi masyarakat wajib dijaga.

Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kenaikan tariff PPN 1 % menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 %. Sementara kenaikan pajak bakal menambah beban dunia usaha, terutama sektor manufaktur. Imbasnya, harga produk manufaktur bisa membengkak jauh di atas kenaikan tariff PPN sebesar 1 %, yang mengakibatkan penjualan manufaktur, terutama subsector unggulan seperti otomotif berpotensi merosot. Karenanya, Ketua umum Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto, dengan tegas meminta kenaikan PPN 12 % ditunda sampai perekonomian nasional dan daya beli masyarakat pulih. (Yetede)

Kementerian Investasi/BKPM mencatat rekor baru penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tembus di angka 8 juta NIB. Hingga tanggal 20 Maret 2024, total NIB terbit mencapai 8.131.284. NIB yang terbit didominasi oleh usaha mikro sejumlah 7.809.869 NIB, diikuti usaha kecil sejumlah 202.249 NUB, usaha besar 52.247 NIB dan usaha menengah 24.897 NIB.

Staf Khusus dan Jubir kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan, pertumbuhan NIB dapat berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha tersebut dapat bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal. (Yetede)

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk perusahaan BUMN tahun 2024 senilai Rp 13,6 triliun. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati PMN 2024 sebesar Rp 28,16 triliun untuk tiga perusahaan. Selain itu, pemerintah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp 44,2 triliun.    Erick menyebutkan setoran dividen dari semua BUMN lebih besar dibanding PMN yang dikucurkan pemerintah. “Porsinya kurang-lebih 55 % (dividen) banding 45 % (PMN)," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 19 Maret 2024.

Data pemerintah menunjukkan dividen yang disetor BUMN pada 2023 sebesar Rp 81,2 triliun, naik dua kali lipat dari setoran dividen 2022 di Rp 39,7 triliun. Namun porsinya tidak merata. Hampir separuh dividen berasal dari BUMN perbankan yang menyetor Rp 40,84 triliun. Sementara itu, setoran dividen dari gabungan BUMN non-perbankan senilai Rp 41,22 triliun. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menuturkan penyaluran PMN harus dilakukan secara selektif dan diberikan kepada perusahaan dengan kinerja yang sehat secara keuangan, teknis, serta kelembagaan. (Yetede)

Upaya penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih panjang. Setelah restrukturisasi hingga penyuntikan modal dari kas negara, pemerintah kini menggantungkan harapan pada konsolidasi BUMN sektor konstruksi atau BUMN karya untuk mengurangi beban utang. Keuangan Wijaya Karya dalam kondisi tak sehat. Merujuk laporan keuangan perusahaan hingga akhir kuartal III 2023, total utang tercatat Rp 55,7 triliun. Nilainya 83,5 % total aset perusahaan yang sebesar Rp 66,6 triliun. Merujuk pada ketentuan OJK mengenai keuangan yang sehat, total utang seharusnya tak lebih dari 50 % dari total nilai aset

Sejak awal tahun ini, upaya untuk mengurangi beban utang mulai terlihat. Emiten berkode WIKA ini berhasil meraih kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang. Pada Januari, perusahaan meneken perjanjian dengan 11 bank dan disusul dengan empat bank pada Februari lalu. Nilainya Rp 20,79 triliun, yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 17,3 triliun, fasilitas pinjaman tunai senilai Rp 2,1 triliun, serta bunga yang ditangguhkan senilai Rp 1,3 triliun.

Secara bersamaan, perusahaan mengurus perpanjangan pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Kesepakatan restrukturisasi surat utang dengan total nilai Rp 629,3 miliar berhasil dikantongi. Salah satunya dari obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan jumlah pokok Rp 495 miliar dan Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp 134 miliar yang jatuh tempo pada 3 Maret 2024. Namun Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 19 Maret lalu mengatakan masih ada upaya restrukturisasi yang belum rampung. (Yetede)

Pernyataan Kemenaker yang mengimbau agar perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing dan kurir logistik memberikan THR bagi mitra pengemudi terus memicu perdebatan. Hubungan kerja yang bersifat kemitraan menjadi pangkal polemik. Ketua Umum Serikat Pekerja Platform Digital-Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Herman Hermawan, Rabu (20/3) menilai pernyataan Kemenaker) yang mengimbau agar perusahaan ride hailing dan kurir logistik memberikan THR kepada mitra pengemudi terkesan ingin menenangkan kemelut masalah kesejahteraan para mitra pengemudi.

Akan tetapi, kementerian tidak memberikan dasar regulasi yang jelas. Apalagi, pernyataan Kemenaker hanya berwujud imbauan. ”Regulasi untuk perlindungan sosial bagi hubungan kerja bersifat kemitraan sampai sekarang belum jelas. Padahal, hubungan kerja seperti itu sudah marak dan menjadi ajang mata pencarian utama,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia M Hanif Dhakiri mengatakan, hubungan mitra pengemudi ojek daring dengan perusahaan ride hailing adalah hubungan kemitraan berdasar Permenaker No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Kemitraan masuk kategori pekerja di luar hubungan kerja. Pekerja yang masuk kategori ini tidak termasuk kategori pekerja yang wajib menerima THR keagamaan. ”Pernyataan mengenai pemberian THR mitra pengemudi ojek daring masuk dalam cakupan Surat Edaran (SE) Menaker No M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh adalah pernyataan yang kurang tepat,” ujar Hanif, Selasa (19/3) petang. (Yoga) 

PT Go To Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatatkan rugi distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp90,39 triliun pada pada 2023, atau membengkak dibandingkan tahun sebelumnya Rp 39,57 triliun. Peningkatan rugi bersih  tersebut sebagai dampak transaksi Tokopedia dan TikTok yang mengakibatkan hilangnya pengendalian GoTo terhadap Tokopedia. Sementara pendapatan bersih perseroan pada  2023 tumbuh 30,7% menjadi Rp 14,78 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp11,35 triliun. "Grup GOTO mencatatkan rugi bersih Rp90,5 triliun untuk keseluruhan tahun 2023. Hal ini dipicu oleh pencatatan pembalikan nilai goodwill (goodwill revelsal) sebesar -Rp 78,8 triliun standar akutansi keuangan yang berlaku, yang merupakan dampak dari transaksi Tokopedia dan TikTok yang mengakibatkan hilangnya pengendalian GoTo terhadap  Tokopedia dimulai 1 februari 2024," tulis manajemen GoTo. (Yetede)

Produsen pesawat terbang Boeing tak putus dirundung malang. Secara berentetan produk mereka mengalami masalah, baik yang berakibat fatal maupun nyaris fatal. Sebuah panel ahli menemukan masalah berkait dengan budaya keselamatan di Boeing. Mereka mendapati adanya keterputusan atau jarak antara manajemen senior dan staf reguler. Mereka juga menemukan bahwa staf ragu-ragu melaporkan masalah karena takut akan pembalasan atau akan terkena dampak buruk akibat laporannya. Mantan manajer senior di Boeing, Adam Dickson, yang pernah bekerja pada program 737 Max, saat diwawancarai BBC, sependapat bahwa ada jurang pemisah antara eksekutif dan para pekerja di pabrik.

Perusahaan penyedia perangkat lunak untuk solusi keselamatan kerja, Riskex, menyimpulkan, alasan paling umum orang tidak angkat bicara ketika terjadi insiden di tempat kerja adalah karena mereka takut terdampak dan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka melapor. Mereka khawatir melaporkan akan memunculkan hukuman dan disalahkan atas kejadian tersebut dan berdampak negatif pada karier mereka. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah menciptakan budaya keselamatan di tempat kerja yang menerima dan mendorong pelaporan insiden untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Organisasi yang menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan dengan cara menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap karyawannya.

Perusahaan solusi bisnis Polonius menyarankan, mendorong karyawan untuk melaporkan insiden adalah penting karena mereka belajar memercayai organisasi dan memahami bahwa insiden tersebut berharga. Jika seorang karyawan melaporkan suatu insiden dan dia dipecat atau diabaikan, hal ini dapat memengaruhi tindakan yang bersangkutan di masa depan. Kecil kemungkinan mereka bakal melaporkan masalah tersebut ketika mereka kembali menemukannya pada masa mendatang. Laporan insiden sangat penting, bukan hanya bagi eksekutif, melainkan juga bagi karyawan. Keluhan dalam bentuk apa pun dapat membantu manajemen melihat area yang mungkin tidak mereka sadari, seperti masalah kesehatan dan keselamatan atau lingkungan kerja yang beracun. (Yoga) 

Emiten Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatatkan rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar Rp 10,15 triliun pada 2023, berbanding terbalik dari sebelumnya yang laba Rp 4,61 triliun. Hal ini disebabkan kerugian atas investasi pada saham dan efek lainnya pada tahun lalu yang mencapai Rp 13,81 triliun, dibading 2022 yang justru untung 3,72 triliun.

“Gejolak harga komoditas sepanjang 2023 telah berdampak pada harga saham-saham perusahaan portofolio utama Saratoga yaitu, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold (MDKA). Fluktuasi Harga saham tersebut ikut berdampak terhadap Nilai Aset Bersih (Net Asset Value/NAV) Saratoga pada akhir tahun lalu,” kata Direktur Investasi Saratoga Devin Wirawan dalam menuju diversivikasi keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/3). (Yetede)

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan ke kejaksaan Agung (Kejagung) tentang empat perusahaan yang terindikasi melakukan dugaan tindak pidana korupsi (fraud) dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang terdiri atas beberapa tahapan (batch), dengan batch 1 yang terdiri atas 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp 2,50 triliun.

“Hari ini secara khusus kami sampaikan 4 debitu yang terindikasi fraud dengan ourstanding pinjaman Rp 2,5 triliun. Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3). (Yetede)

Menaker Ida Fauziyah menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers terkait tunjangan hari raya (THR) di kantor Kemenaker, Jakarta (18/3). Menaker menegaskan bahwa pembayaran batas akhir THR dapat dilakukan pada H-7 sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah dan harus dibayarkan penuh oleh pengusaha, serta pemberiannya tidak dapat diberikan secara berjangka ataupun dicicil. (Yetede)