Beberapa hari belakangan, fenomena impor pakaian bekas kembali marak sejalan dengan berkembangnya thrifting atau belanja barang bekas. Pemicunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut impor pakaian bekas berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, impor pakaian bekas tercatat senilai US$272.146 atau setara dengan Rp4,21 miliar (dengan kurs Rp15.474) dengan volume sebanyak 26,22 ton. Secara berat, angka pada 2022 naik sebanyak 227,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Sementara itu, secara nilai impor, kenaikannya mencapai 618,5%, dari periode 2021 yang sebesar US$44.000 atau setara dengan Rp680,88 juta. Adapun, data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, perkiraan nilai seluruh barang hasil penindakan (BHP) berupa pakaian bekas impor ilegal sepanjang 2022 mencapai Rp23,91 miliar yang didapat dari 220 penindakan. Berdasarkan data-data tersebut ada perbedaan yang cukup signifikan antara BPS dan Ditjen Bea dan Cukai.

Nilai maupun volume impor pakaian bekas tersebut relatif kecil dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai Rp34,85 triliun pada kuartal III/2022. Nilai tersebut tumbuh 8,09% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang sebesar Rp32,24 triliun. Meski masih tumbuh positif, kenaikannya melambat dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 13,74% (YoY). Secara terperinci, utilisasi industri serat mengalami penurunan 20%. Industri pemintalan (spinning) mencatatkan penurunan utilisasi sebesar 30%. Kemudian, utilisasi industri penenunan (weaving) dan perajutan (knitting) terkontraksi 50% sedangkan, utilisasi industri garmen dan pakaian bayi masing-masing mengalami penurunan sebesar 50% dan 20%-30%. Seruan Jokowi mengenai larangan impor pakaian bekas sejatinya adalah kerikil dalam persoalan besar industri tekstil nasional yang rapuh dan kompleks sehingga masih saja dihantui oleh pemutusan hubungan kerja massal di industri ini.

JAKARTA, ID- Kalangan industri padat karya menilai  pemerintah terlambat mengeluarkan  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu dan Kerja Pengupahan pada Perusahaan Industri  Padat Karya  Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Industri sebenarnya telah mengalami kontraksi sejak tahun lalu dan sudah terjadi sekitar 100 ribu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil. "Kalau dibilang terlambat ya, karena kami sudah terlanjur mengurangi jumlah karyawan sepanjang 2022. PHK hampir mencapai 100 ribu." kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan  dan Pengembangan SDM Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat (24/03/2023). Nurdin mengungkapkan, pihaknya sebenarnya berharap Permenaker keluar pada 2022. Hal ini menyusul terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia, terutama pada negara-negara tujuan ekspor TPT. "Kita sebenarnya menginginkan bagaimana operasional perusahaan bisa bertahan dan juga hubungan kerja dengan karyawan. Sementara itu, industri tekstilan telah mengalami penurunan pesanan (order) 30-50% sejak 2022." paparnya. (Yetede)

Pengaliran pasokan gas tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan komersial antara pihak yang terkait dalam proses pengaliran gas yang dapat digunakan untuk pengaliran kembali gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sengkang. Selain itu, pengaliran gas dari Blok Sengkang juga mempertimbangkan kondisi darurat energi listrik di Sulawesi Selatan, setelah terbakarnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeneponto pada 19 Maret 2023. “Pada 21 Maret 2023 telah mengalir gas bumi sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari ke PLTGU Sengkang,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Kamis (23/3). Hudi membeberkan bahwa SKK Migas meminta Energi Equity Epic Sengkang dan PLN segera menyelesaikan kesepakatan yang diperlukan untuk pengaliran gas tersebut. Pengaliran juga dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan operasi. Saat ini, Energi Equity Epic Sengkang dan PLN tengah melakukan pembahasan secara intensif agar tercapai kesepakatan harga dan pasokan sesuai dengan kemampuan produksi WK Sengkang.

Industri asuransi diproyeksikan bisa tumbuh tahun ini seiring membaiknya kondisi perekonomian. Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap asuransi bisa menghambat pengembangannya. Transparansi keuangan dan kinerja perusahaan asuransi diperlukan untuk mengatasi hal itu. Peneliti senior Indonesia Financial Group (IFG) Progress, Ibrahim Rohman, menyatakan, industri asuransi tahun ini diproyeksikan bisa tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 di angka 5,3 %. Peningkatan juga diprediksikan terjadi sebagai dampak implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) guna mengakselerasi inklusi dan reformasi sektor keuangan. IFG Progress memproyeksikan premi asuransi jiwa tahun ini meningkat 2-5 % menjadi Rp 173 triliun, sedangkan klaim meningkat 5,5 % menjadi Rp 166 triliun.

Dengan ini, tingkat premi dan klaim masih berada di titik yang seimbang dan stabil. Premi asuransi umum diprediksi meningkat 6 % menjadi Rp 95 triliun tahun ini, sedangkan klaim akan meningkat 10 % menjadi Rp 45 triliun. ”Kondisi ekonomi yang cukup stabil hingga triwulan pertama ini diharapkan berlanjut sehingga kami prediksikan industri asuransi dalam negeri terus meningkat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/3). Meski tumbuh, lanjut Ibrahim, proporsi asuransi dalam aset sektor keuangan di Indonesia dinilai masih stagnan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK per 2021, mayoritas porsi aset sektor keuangan dipegang oleh perbankan, yakni 80 %, sementara asuransi di angka 12 %. (Yoga)

Tidak semua desa identik dengan pertanian. Banyak juga desa dengan sektor industri sebagai penyangga perekonomian warganya. Pabrik-pabrik yang berlokasi di desa biasanya juga menjadi tempat bekerja warga lokal. Membangun pabrik memerlukan lahan luas. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan munculnya pabrik-pabrik di wilayah perdesaan. Apabila tidak dikelola dengan benar, industri di perdesaan dapat memicu hilangnya lahan hijau produktif secara berlebihan dan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Mengutip Badan Pertanahan Nasional (BPN), laju alih fungsi lahan sawah menjadi nonsawah semakin kencang. Pada 2011, alih fungsi lahan 110.000 hektar per tahun, dan tahun2019 menjadi 150.000 hektar per tahun.

Peraturan yang mewajibkan pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti lahan sawah yang dialihfungsikan, kecepatannya tidak dapat mengimbangi laju sawah yang hilang. Luas sawah secara keseluruhan menyusut. Selain itu, pencetakan sawah baru hampir selalu berasal dari lahan hijau lainnya (hutan misalnya), yang memiliki fungsi ekologis, sebagai penyimpan air, penyerap karbon, dan penghasil oksigen. Upaya pemerintah menahan laju alih fungsi lahan pertanian adalah dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Namun, wewenang untuk memutuskan alih fungsi lahan ada di tangan pemda. Sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diuji agar peta fungsi lahan tidak selalu berubah. Pabrik yang berlokasi di perdesaan juga bisa jadi sumber pencemaran lingkungan. Meski menanggung biaya tambahan akibat air tanah mereka tercemar limbah pabrik, penduduk tidak melakukan protes.

Sebagian warga desa menggantungkan penghidupan pada perusahaan tersebut. Posisi tawar mereka rendah, kerugian akibat pencemaran berhadapan dengan kebutuhan mereka atas pekerjaan yang disediakan pabrik sumber pencemaran. Membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak murah, tapi bukan alasanuntuk mengorbankan lingkungan dengan mengotorinya karena dampaknya akan berbalik kembali pada kualitas hidup manusia. Perlu dicari cara, misalnya penyediaan fasilitas IPAL yang digunakan secara bersama-sama atau  limbah yang diolah menjadi produk baru. Penduduk desa-desa penghasil tahu, seperti Desa Kebon Jati di Sumedang atau Desa Sambak di Magelang, berhasil mengolah limbah tahu hasil produksi mereka menjadi biogas. (Yoga)

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, aktivitas penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal atau yang dikenal dengan istilah thrifting sangat bertentangan dengan semangat memajukan UMKM lokal. Hal itu pun telah banyak merugikan pemerintah, dan bisa memunculkan bahaya kesehatan bagi masyarakat. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, Smesco siap menjadi mitra untuk mencarikan produk-produk lokal baru bagi para pebisnis thrifting yang tidak lagi dapat menjalankan usahanya,” katanya, Senin (20/3). Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut impor ilegal pakaian bekas mengancam 1,09 juta tenaga kerja di sektor pakaian dan alas kaki. Pasalnya, kegiatan tersebut menambah beban sektor yang sedang lesu karena menurunnya permintaan ekspor. “Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390, dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” katanya. Banyaknya hal negatif yang disebabkan oleh praktik impor ilegal pakaian bekas, kata dia, membuat pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang belakangan menjadi tren.

Kemenperin mendukung adanya inisiatif kawasan industri dalam penerapan konsep industri 4.0 secara terintegrasi dalam proses bisnisnya. Sebab, selain penggunaan teknologi yang mendukung masa depan, karakteristik industri 4.0 yang padat teknologi dinilai memiliki kemampuan sebagai katalis dalam upaya penciptaan efisiensi yang berkelanjutan. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan, pengembangan kawasan industri sejalan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyebutkan bahwa semua sektor industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Kawasan industri juga wajib mengalokasikan 20% untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM). Dia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi fase baru pengembangan rangkaian proyek PT Jababeka Tbk, yang akan terdiri dari Halal Industrial Cluster, Biotech and Medical Industrial Cluster, High-tech Industrial Cluster, serta Startup Industrial Cluster akan menambah daftar panjang kontribusi positif PT Jababeka Tbk bagi sektor industri selama lebih dari tiga dekade eksistensinya.

Dirjen IKMA mengatakan, rencana pembangunan Startup Industrial Cluster sejalan program Startup4Industry (S4I) yang diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017. Tujuan program S4I ini mencari para pelaku startup supaya bisa menjadi penyedia solusi teknologi bagi sektor IKM maupun industri besar yang sedang punya kendala di teknologi, ujar Reni dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (18/3). Dia berharap implementasi industri 4.0 dalam lingkup kawasan industri dapat memberikan benefit bagi para tenant-nya serta akselerasi terhadap pembangunan industri dan peningkatan daya saing industri nasional ke depannya. (Yoga)

Industri teknologi informasi di AS punya citra mentereng. Hal ini tak lepas dari mega sukses raksasa-raksasa teknologi yang menjulang dari Silicon Valley. Namun, ternyata tidak semuanya demikian. Tak sedikit perusahaan yang ”cerita suksesnya” sebenarnya berdiri di atas dasar tata kelola yang tak kuat dan tak sehat. Dan, ini melibatkan peran institusi keuangan, dalam hal ini Silicon Valley Bank (SVB). Pengumuman bangkrut dan tutupnya SVB pada Jumat (9/3) mengungkap kepalsuan di sebagian industri teknologi tersebut. Hanya cerita positif yang muncul di permukaan. SVB, misalnya, menyatakan memiliki relasi baik dengan perusahaan teknologi dan menjadi mitra inovasi (Fortune, 11 Maret 2023). Lebih dari 2.500 perusahaan modal ventura pendukung perusahaan teknologi bermitra dengan SVB. Deposito di SVB, yang dikenal mudah dijangkau perusahaan rintisan saat mereka sulit mendapatkan akses pada perbankan umum, akumulasinya meroket. Relasi baik membuat deposito di SVB melejit dari 67 miliar USD pada 2020 menjadi 126 miliar USD pada 2021. Dana stimulus ekonomi AS dari Bank Sentral AS, The Fed, yang berbunga rendah membuat dana murah tersedia banyak. Saat kebanjiran dana, SVB menempatkannya ke dalam surat berharga aman, yakni obligasi pemerintah AS berjangka 10 tahun.

Aset SVB berbentuk surat berharga naik dari 17 miliar USD menjadi 98 miliar USD. Aksi bakar uang marak terjadi berkat dukungan SVB. Situasi berubah drastis pada 2022 ketika sistem kerja dari rumah (work from home) berangsur-angsur memudar. Tambahan pula, banyak perusahaan rintisan tidak menghasilkan pendapatan apa pun. SVB tidak lagi menerima aliran masuk. Di sisi lain, SVB justru mengalami penarikan deposito besar-besaran dari para nasabahnya. SVB terpaksa menjual rugi sebagian aset obligasi dengan harga diskon. Goldman Sachs, salah satu pihak yang beruntung dengan situasi SVB itu. Para pedagang saham berorientasi jangka pendek (short seller) marak memasang taruhan akan kebangkrutan SVB. Ulah bankir dan politisi Inilah potret sempurna kesemrawutan perekonomian akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di AS. Aspek KKN ini tidak membuat perbankan jera dan tidak belajar serius dari krisis masa lalu. Mantan Ketua Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Sheila Bair melihat ada bankir yang tidak saksama mengelola perbankan. Bank-bank di AS diduga tetap melakukan penipuan, termasuk Signature Bank yang bangkrut pada Minggu (12/3) atau dua hari setelah SVB kolaps. (Yoga)

Tiga emiten sektor energi melalui anak usahanya mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission. Ketiga emiten tersebut yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui PT Adaro Clean Energy Indonesia (Adaro Green), PT Medco Energy Internasional Tbk. (MEDC) melalui Medco Power Indonesia (Medco Power), dan PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) melalui PT Energi Baru TBS (Energi Baru).Pengembangan EBT dilakukan melalui penguatan rantai pasok Solar Photovoltaic (PV) dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (SPEB) di Indonesia dengan beberapa pabrikan manufaktur PV dan baterai (OEM/original equipment manufacturer). Presiden Direktur PT Adaro Power Dharma Djojonegoro menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sumber EBT terbesar yang akan berkontribusi terhadap lebih dari 50% pembangkitan listrik dalam negeri pada 2060. Presiden Direktur PT Medco Power Indonesia Eka Satria menambahkan kerja sama tersebut untuk mempercepat implementasi energi terbarukan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal menyerap mayoritas hasil panen beras atau gabah dari target 2,19 juta ton hingga akhir tahun. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan salah satu kunci meningkatkan serapan beras Bulog adalah melalui penguatan kerja sama dengan Bulog dan pelaku usaha penggilingan padi, utamanya penggilingan padi skala kecil dan sedang.“Dengan menggandeng penggilingan padi kecil dan sedang, selain mendapatkan serapan beras untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah, Bulog juga turut mendukung keberlangsungan usaha para penggilingan padi tersebut,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (10/3). “Beras ini adalah salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi,” jelasnya. Lebih lanjut, saat ini Bulog memiliki modern rice milling plant (MRMP) di 13 lokasi untuk menambah potensi penyerapan gabah. Inisiatif itu dilakukan secara paralel dengan upaya pemerintah menghitung harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru berdasarkan usulan para stakeholder pangan nasional, serta perkembangan harga keekonomian gabah dan beras. Dengan HPP terbaru itu, dia berharap Bulog akan menetapkan harga yang lebih baik sehingga mampu menyerap lebih banyak produksi beras maupun gabah. Dari situ, keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani, pedagang, dan konsumen terjaga.