Perusahaan Karoseri asal Semarang. Jawa Tengah, Laksana, mengekspor delapan unit bus Legacy SR2 Double Decker ke Bangladesh, Minggu (21/2).

Communication Manager CV Laksana, Candra Dewi mengatakan, ekspor ke Bangladesh menjadi yang pertama pada 2021. “Kemarin dikirim delapan unit ke Bangladesh lewat pengiriman standar biasa pakai kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok, “ tutur Candra Dewi yang dikutip Tribunnews, Senin (22/2).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan perjanjian dagang Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) agar bisa menggenjot nilai ekspor otomotif tahun ini.

Dia berharap Indonesia bisa menjual paling tidak 100.000 unit tambahan ke Negeri Kangguru pada 2021, “Kalau kita bisa jual 100. 000 mobil, maka nilai ekspor bisa kita naikkan dari 6,6 miliar dolar AS pada 2020 menjadi mendekati 10 miliar dolar AS,” katanya.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin Nur Hartanto, Senin (22/2/2021), mengatakan, untuk pertama kalinya, Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Banjarmasin memfasilitasi ekspor 26.900 ton minyak nabati ke Malaysia dan Ukraina “Nilai ekspor produk olahan kelapa sawit ke dua negara tersebut sebesar Rp 386,86 miliar,” ujarnya melalui siaran pers, Senin.

Berdasarkan data sistem perkarantinaan (IQFAST System), ekspor minyak nabati ini dilakukan PT Sime Darby Oils (SDO) Kotabaru. Pada tahun lalu, PT SDO telah 19 kali mengekspor komoditas tersebut senilai total Rp 881,98 miliar ke enam negara, yaitu China, Vietnam, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Turki.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor dan peningkatan produksi sektor pertanian selama pandemi Covid-19, yakni pada periode tahun 2019 hingga memasuki awal tahun 2021.

Ia mengungkap, berdasarkan catatannya ekspor pertanian tumbuh sebesar 14,03 persen. Dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tahun 2020.

Suhariyanto pun menjelaskan bahwa berdasarkan subsektornya tampak sejumlah kenaikan, di antaranya pada subsektor tanaman pangan yang tumbuh 3,54 persen, tanaman hortikultura 4,37 persen dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33 persen. Akan tetapi, lanjutnya, ada subsektor peternakan yang minus sebesar 0,33 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih mendominasi di neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021. China menjadi negara nomor satu tujuan ekspor maupun impor Tanah Air.

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US$ 1,96 miliar di Januari 2021. Hal ini karena nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Otoritas statistik mencatat, nilai ekspor sebesar US$ 15,30 miliar dan nilai impor US$ 13,34 miliar di Januari tahun ini.

Dominasi China, dikatakan Kepala BPS Suhariyanto terlihat dari pangsa pasar ekspor Indonesia yang sebesar 21,16% dari total ekspor US$ 15,30 miliar tertuju ke negeri Tirai Bambu.

Dari sisi impor, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengatakan China masih menguasai pangsa pasarnya dengan 35,18% atau setara US$ 4,15 miliar dari total impor yang sebesar US$ 13,34 miliar.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengapresiasi PT Pelabuhan Indonesia (Perlindo) I yang mengembangkan Pelabuhan Sibolga sehingga bisa mendorong ekspor dari kawasan pantai barat.

General Manager Pelindo 1 cabang Sibolga M Eriansyah mengatakan pengembangan Pelabuhan Sibolga yang sudah dilakukan pada 2019 mendorong kinerja pelayanan kepelabuhanan di wilayah itu.

Hal itu terlihat dari peningkatan trafik kunjungan kapal yang signifikan pada 2020 dengan 850 call atau naik 39 persen dibandingkan 2019 yang 611 call. Sedangkan trafik bongkar muat peti kemas juga meningkat 38,4 persen menjadi 12.934 TEUs dari 2019 yang 9.345 TEUs.

Pelabuhan Sibolga juga dilengkapi dengan lapangan penumpukan seluas 6.000 meter persegi yang dapat menampung 18.000 peti kemas atau 20.000 TEUS/tahun dan dilengkapi peralatan bongkar muat berupa 1 unit fix crane.

Dia menyebutkan dari Pelabuhan Sibolga ada ekspor 2.130 crate plywood dengan volume 5.732 meter kubik dan berat neto 4.159.415 kilogram senilai 3,089 juta dolar AS.

Bisnis, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu produk ekspor sektor usaha mikro kecil dan menengah walaupun pandemi belum berakhir. Namun, tarif kargo kontainer yang meningkat jadi masalah bagi perusahaan skala kecil. Meskipun dilanda pandemi Covid-19, sejumlah produk UMKM bisa dikapalkan ke sejumlah negara tahun lalu. Tercatat perdagangan ekspor UMKM sepanjang 2020 dari Kaltim mencapai Rp 428,2 miliar. Dari capaian tersebut, beberapa UMKM baru melakukan ekspor perdana.

UMKM yang bergerak di sektor kuliner 83.996 unit, industri pengolahan 13.921 unit, industri kerajinan 1.573 unit, perdagangan 169.142 unit, dan jasa sebanyak 28.711 unit. Komoditas dar Kaltim yang diserap pasar global meliputi olahan kayu, lidi nipah, sawit, rumput laut, fatty palm acid (asam lemak bebas). Pemerintah mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk ekspor serta daya saing. Selain produk komoditas, UKM sektor industri kreatif juga berhasil dengan mengekspor produk senilai Rp 7,6 miliar tahun lalu.

Produk kreatif yang diekspor meliputi aksesori manik-manik, batu, lidi nimpah, amplang, pisang, kerajinan rotan, dan mandau ke beberapa negara tujuan seperti Amerika Serikat, Malaysia, India dan Brunei. Untuk sektor industri kreatif Kaltim yang potensial di masa mendatang adalah industri kriya, industri fesyen, dan industri makanan. Di sisi lain, terdapat 18 UKM binaan Disperindagkop dan UKM Kaltim sukses melakukan transaksi sepanjang 2020 dengan nilai penjualan mencapai Rp 11,4 miliar baik ekspor dan domestik. Kaltim memiliki potensi yang besar karena memiliki banyak produk yang tidak dimiliki daerah lain, seperti bawang tiwai, ulap doyo, tumpar, dan kulit kayu jomo'. 

Beberapa UKM mengalami tantangan yang mirip selama melakukan ekspor di tengah pandemi. Salah satu yang kerap dialami adalah terkait permintaan yang menurun baik dalam maupun luar negeri sehingga membuat pendapatan mereka juga turun dikarenakan harga beli yang rendah. 

(Oleh - IDS)

Sepanjang 2020, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman mencatat nilai ekspornya mencapai US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor rata-rata yang sekitar 21,4 miliar per tahun. Menurut Edy, pertumbuhan terjadi karena terjadi kenaikan harga-harga produk kelapa sawit di pasar internasional. Kendati demikian, secara volume ekspor produk sawit turun. Sepanjang 2020, volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Sebagai salah satu komoditas utama, kenaikan harga komoditas ini ikut mendorong kinerja ekspor sepanjang akhir tahun lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor sepanjang Desember 2020 misalnya, mencapai USD 16,54 miliar. Angka ini naik 8,39 persen (month-to-month/mtm) dan 14,63 persen (year-on-year/yoy). Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan harga komoditas di pasar internasional.

Ekspor produk turunan kelapa dari Sulawesi Utara semakin beragam dengan penjualan cocopeat, serbuk halus sisa pengolahan sabut kelapa.

Perusahaan pertama asal Sulut yang mengekspor cocopeat adalah CV Puri Bitung Gemilang yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo, Kota Bitung. Hermanto (62), pemilik perusahaan tersebut, Selasa (9/2/2021), mengatakan, dirinya sudah dua kali mengekspor cocopeat, terakhir sekitar 75 ton ke Korea Selatan pekan lalu.

Dengan proporsi produksi 40 persen serat kelapa (cocofiber) dan 60 persen cocopeat, perusahaan Hermanto dapat menghasilkan 7-8 ton serat kelapa dan 10,5-16 ton cocopeat. Seluruh sabut kelapa yang jadi bahan baku dibeli dari petani dan pengepul lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Edwin Kindangen mengatakan, ekspor kelapa dapat secara langsung menyejahterakan warga Sulut. Sebab, sebanyak 200.763 keluarga di Sulut berpenghasilan dari perkebunan kelapa.

Sepanjang Januari 2021 ada 19 komoditas yang diekspor dari Sulut ke 21 negara dengan nilai Rp 566,91 miliar. Berbagai produk turunan kelapa termasuk dalam 19 komoditas itu, seperti minyak, minyak mentah, santan, tepung, bungkil, ampas, dan kelapa parut.

Kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan RI yang diekspor ke China masih berlanjut. Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto, Senin (8/2/2021), menyampaikan, temuan kasus kontaminasi virus korona tipe baru terdiri dari sembilan kasus pada kemasan produk dan satu kasus pada produk ikan.

Namun, Widodo mengakui, belum seluruh proses hulu-hilir menerapkan persyaratan tambahan tersebut. Pengawasan hulu meliputi proses produksi penangkapan dan budidaya, sedangkan hilir mencakup pengolahan, penyediaan kemasan, dan distribusi.

Syarat tambahan adalah mencantumkan nama kapal penangkap ikan dan lokasi tangkapan oleh unit pengolahan ikan. Anak buah kapal dan pekerja pabrik olahan beserta produk yang dikirim ke China akan diuji Covid-19. Adapun ekspor ikan hasil budidaya mesti mencantumkan usaha dan lokasi tambak serta menerapkan sistem kendali uji Covid-19.

Pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan asosiasi pemilik barang perlu segera mencari solusi atas kenaikan biaya angkut kapal dan biaya tambahan lainnya agar tidak semakin membebani pelaku bisnis maupun eksportir. Eksportir di Indonesia juga bisa melaporkan kepada KPPU terkait dengan dugaan penaikan tarif angkut kapal di luar kontrak yang disepakati hingga pengenaan biaya tambahan.

Pasalnya, tindakan operator pelayaran telah mengakibatkan banyak pengusaha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha, karena ketidakpastian pasokan bahan baku, bahkan distribusi produk ekspor di sejumlah negara. Para operator pelayanan diduga kuat telah mengabaikan kontrak layanan yang telah disepakati  antara sarana pengangkut dan forwarder. Kondisi tersebut telah berdampak pada terpusatnya relokasi peti kemas dan ketersediaan ruang kapal di beberapa negara.

Kondisi kekurangan ruangan muat kapal dan kelangkaan kontainer menjadi alasan peningkatan tarif yang semakin tidak terkendali, sehingga merugikan pemilik barang. Alhasil, operator kapal diuntungkan dengan memanfaatkan kondisi pangsa pasar ke dan dari China dengan tarif yang tinggi. Selain itu bersamaan juga menaikan potensi penambahan keuntungan sepihak baik dengan peningkatan, general freight dan berbagai potensi biaya tambahan. 

(Oleh - IDS)