Indonesia terancam kehilangan pasar produk akuakultur ke UniEropa. Ekspor produk-produk pangan akuakultur berbasis hewan berpotensi dihentikan pada 3 September 2026. Komisi Eropa (EC) menerbitkan daftar negara yang memenuhi syarat regulasi produk antimikroba berdasarkan Peraturan 2019/6 tentang produk obat hewan. Regulasi keamanan pangan membatasi penggunaan produk antimikroba serta senyawa spesifik tertentu dalam produk pangan berbasis hewan, termasuk perikanan budidaya. Di sektor perikanan budidaya, hanya 49 negara yang terdaftar memberi jaminan memuaskan dan diizinkan mengekspor ke Uni Eropa setelah 3 September 2026. 13 negara lainnya, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Tunisia, dan India, akan kehilangan akses pasarnya, kecuali otoritas kompeten memastikan regulasi dan sistem pengawasan veteriner ditingkatkan sesuai persyaratan Uni Eropa.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa menempati urutan kelima negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas yang diekspor ke Uni Eropa meliputi tuna-cakalang (36,5 %), cumi-gurita-sotong (16,9 %), udang (12,5 %), dan rumput laut (8,1 %). Hingga kini, tercatat 176 perusahaan perikanan yang mengantongi nomor persetujuan untuk ekspor ke Uni Eropa. Di tingkat global, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduk 24-25 kg per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, ancaman terhentinya akses pasar produk akuakultur Indonesia ke Uni Eropa menjadi titik kritis bagi Indonesia.

”Pasar Uni Eropa, meskipun persentasenya kecil terhadap total ekspor Indonesia, merupakan kiblat dari pasar perikanan dunia. Kalau Indonesia tidak boleh ekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa, sangat membahayakan citra perikanan Indonesia di pasar global,” ujar Budhi, pekan lalu.Hal yang dipermasalahkan Uni Eropa atas produk perikanan budidaya Indonesia, antara lain, isu antimicrobial resistance (AMR) yang dipicu penyalahgunaan antibiotik sehingga memunculkan mikro organisme yang resisten. Selain itu, penerapan NRMP atau sistem monitor residu nasional perikanan budidaya.

"Sistem monitoring menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa kita sudah menerapkan sistem pengawasan itu,” lanjut Budhi. Langkah meyakinkan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan tanpa antibiotik, diinisiasi pelaku industri udang. Asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama asosiasi dan pemangku kepentingan industri udang mendeklarasikan industri udang berkelanjutan tanpa antibiotik pada 21 Maret 2025. Direktur Eksekutif SCI, Rully Setya Purnama mengemukakan, komitmen tanpa antibiotik merupakan upaya meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. (Yoga)

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Pengusaha tambang mineral dan batubara meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalty yang diatur dalam peraturan pemerintah. Rencana penyesuaian tarif dinilai akan semakin membebani industri yang kini tengah dihajar penurunan harga komoditas dan pungutan biaya lain dari negara. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Contohnya, dalam konsultasi publik yang diselenggarakan awal Maret, pelaku usaha hanya diundang ke pertemuan daring selama 1,5 jam dengan peserta ratusan orang. ”Ini sama sekali tidak memadai. Harusnya diskusinya lebih intens karena dampaknya sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (21/3).

Selain IMA, banyak asosiasi juga menolak substansi revisi PP yang dianggap memberatkan, terutama terkait perubahan tarif produksi dari sistem tunggal menjadi progresif, dengan kenaikan persentase pada produk batubara dan mineral, seperti nikel, tembaga, emas, dan timah. Komoditas bijih nikel, misalnya, yang sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 % menjadi tarif progresif 14-19 %, menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari tarif tunggal 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA. Untuk komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini bersifat progresif dan menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) dengan tarif PNBP untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berkisar 14-28 %.

Dalam usulan revisi, tarif royalti akan naik 1 % untuk HBA yang lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton, hingga mencapai tarif maksimum 13,5 %. Dampak perubahan tarif tersebut, akan meluas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasional perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. Sementara, industri mineral dan batubara sudah dibebani biaya lain dari pemerintah. Sejak Januari 2025, mereka terdampak kenaikan biaya energi karena penggunaan Biosolar B40, aturan devisa hasil ekspor 100 %, kenaikan PPN 12 %, hingga upah minimum provinsi yang naik ke 6,5 %. ”Jadi, sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” kata Hendra. (Yoga)

Pada 2024, produksi kelapa di empat negara produsen kelapa terbesar dunia, yakni Indonesia, Filipina, India, dan Sri Lanka, turun akibat dampak ElNino yang terjadi pada semester II-2023 hingga triwulan I-2024. Kelangkaan bahan baku kelapa industri pengolahan kelapa belum terpecahkan. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia atau HIPKI khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan negara-negara lain. Hal itu mengingat produksi kelapa di sejumlah negara penghasil utama kelapa, termasuk Indonesia, turun. Di sisi lain, dalam dua bulan terakhir ini, ekspor kelapa bulat atau butiran Indonesia ke sejumlah negara meningkat. Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa HIPKI, Dippos Naloanro Simanjuntak, Jumat (21/3) mengatakan, hingga kini belum ada solusi terhadap kelangkaan bahan baku kelapa untuk industri.

Ekspor kelapa bulat masih terus berjalan kendati HIPKI telah meminta penghentian ekspor sementara selama enam bulan. Padahal, produksi kelapa di Indonesia pada 2024 turun. Produksi kelapa di negara-negara produsen kelapa terbesar dunia lainnya juga anjlok. India dan Sri Lanka bahkan dikabarkan telah membuka keran impor kelapa dari Indonesia. Pada 2023, kedua negara tersebut merupakan penghasil kelapa terbesar ketiga dan keenam dunia. ”Kami khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan industri kelapa negara-negara lain. Sementara industri dalam negeri justru mengurangi kapasitas produksi, bahkan tutup,” ujarnya. Kementan mencatat produksi kelapa pada 2024 turun 0,5 % secara tahunan atau sebanyak 70,55 juta butir menjadi 14,11 miliar butir. (Yoga)

Pada 2024, produksi kelapa di empat negara produsen kelapa terbesar dunia, yakni Indonesia, Filipina, India, dan Sri Lanka, turun akibat dampak ElNino yang terjadi pada semester II-2023 hingga triwulan I-2024. Kelangkaan bahan baku kelapa industri pengolahan kelapa belum terpecahkan. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia atau HIPKI khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan negara-negara lain. Hal itu mengingat produksi kelapa di sejumlah negara penghasil utama kelapa, termasuk Indonesia, turun. Di sisi lain, dalam dua bulan terakhir ini, ekspor kelapa bulat atau butiran Indonesia ke sejumlah negara meningkat. Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa HIPKI, Dippos Naloanro Simanjuntak, Jumat (21/3) mengatakan, hingga kini belum ada solusi terhadap kelangkaan bahan baku kelapa untuk industri.

Ekspor kelapa bulat masih terus berjalan kendati HIPKI telah meminta penghentian ekspor sementara selama enam bulan. Padahal, produksi kelapa di Indonesia pada 2024 turun. Produksi kelapa di negara-negara produsen kelapa terbesar dunia lainnya juga anjlok. India dan Sri Lanka bahkan dikabarkan telah membuka keran impor kelapa dari Indonesia. Pada 2023, kedua negara tersebut merupakan penghasil kelapa terbesar ketiga dan keenam dunia. ”Kami khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan industri kelapa negara-negara lain. Sementara industri dalam negeri justru mengurangi kapasitas produksi, bahkan tutup,” ujarnya. Kementan mencatat produksi kelapa pada 2024 turun 0,5 % secara tahunan atau sebanyak 70,55 juta butir menjadi 14,11 miliar butir. (Yoga)

Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama penjaminan mutu dan ekspor hasil perikanan dengan Pemerintah Sudan. Indonesia ingin membidik Sudan sebagai hub ekspor produk perikanan nasional kepasar Afrika. "Sudan memiliki historis hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Sudan juga membuka peluang pasar bagi perikanan darat Indonesia seperti catfish, tilapia, gurame dan seterusnya," tutur Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini, Rabu (19/03/2025). Hal itu didasarkan hasil pertemuan Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini dan Dubes Republik Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di Jakarta. Selain memiliki potensi pasar untuk produk perikanan air tawar, Sudan tertarik obat dan pakan ikan.

“Tentunya ini peluang yang harus segera kita analisa untuk diversifikasi ekspor dari sektor kelautan dan perikanan," ujar Ishartini. Posisi geografis Sudan sangat strategis sebagai hub bagi negara-negara tetangganya yang tidak memiliki wilayah laut (land-lock countries). Keseluruhan jumlah penduduk Sudan dan land-lock countries sekitarnya lebih dari 200 juta jiwa dan menjadikan Sudan sebagai pintu masuk logistik termasuk produk perikanan. “Pak Dubes sampaikan, Sudan ini seperti lokomotif bagi negara-negara di sekitarnya, peluang pasar perikanan sangat besar hanya saja eksportir perlu inisiatif untuk memulai penetrasi pasar Sudan dan sekitarnya," kata dia. (Yetede)

Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 58 bulan secara beruntun atau nyaris lima tahun sejak Mei 2020 hingga Februari 2025. Terdapat tiga komoditas SDA unggulan penopang kinerja ekspor pada Februari 2025, yakni produk kelapa sawit dan turunannya, batubara, serta besi dan baja. Sayangnya, berlakunya aturan penempatan 100 % devisa hasil ekspor (DHE) SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia per 1 Maret 2025 berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Kebijakan ini membuat pengusaha terpaksa melakukan sejumlah efisiensi untuk menjaga arus kas perusahaan. BPS melaporkan, neraca perdagangan mengalami surplus 3,12 miliar USD (Rp 51,13 triliun) pada Februari 2025, dari surplus sektor nonmigas sebesar 4,84 miliar USD (Rp 73,42 triliun).

Adapun sektor migas mencatatkan defisit senilai 1,72 miliar USD (Rp 28,19 triliun). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, Senin (17/3) menjelaskan, nilai ekspor Indonesia Februari 2025 tercatat 21,98    miliar USD atau meningkat 14,05 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. ”Kenaikan nilai ekspor pada Februari 2025 secara tahunan didorong peningkatan ekspor nonmigas, terutama lemak dan minyak hewani/nabati, komoditas logam mulia dan permata, serta komoditas besi dan baja,” ujar Amalia. Terdapat tiga komoditas unggulan yang kerap jadi penopang kinerja ekspor Indonesia, yakni CPO dan produk turunannya, batubara, serta besi dan baja. Amalia menyebut ketiga komoditas tersebut berkontribusi terhadap 30,48 % dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Februari 2025.

Nilai produk ekspor CPO dan turunannya naik 89,54 % secara tahunan. Sementara ekspor besi dan baja naik 19,52 persen secara tahunan. Baik produk CPO dan turunannya, batubara, maupun besi dan baja diwajibkan untuk menempatkan seluruh  devisa hasil ekspornya (100 %) ke dalam sistem keuangan Indonesia selama satu tahun guna memperkuat stabilitas cadangan devisa negara dan mendukung ketahanan ekonomi sesuai PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang telah diperbarui melalui PP No 8/2025. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia Fathul Nugroho mengatakan, kebijakan DHE baru yang diberlakukan pemerintah membuat pelaku usaha melakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi dalam kegiatan operasional usaha.

”Contohnya hauling (proses pengangkutan) kami biasanya 100.000 per ton per 100 km, sekarang bisa 100.000 ton per 120 km,” ujarnya. Fathul berharap fasilitas penempatan DHE SDA ke dalam rekening khusus untuk konversi valas ke rupiah (FX Swap) sudah matang agar pengusaha dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional perusahaan. Di samping itu, ia pun menyarankan adanya insentif PPh nol % atas bunga deposito DHE. ”Dengan adanya kelonggaran tersebut, pelaku usaha bisa punya ruang untuk memastikan operasionalisasi bisnis berjalan lancar tanpa hambatan finansial,” ucap Fathul. (Yoga)

Tingkat inflasi dunia yang mulai terkendali dan rata-rata harga komoditas dipasar global yang relatif membaik membawa dampak positif ke kinerja ekspor Indonesia. Nilai ekspor nasional pada Februari 2025 kembali menggeliat hingga mencapai US$ 21,98 miliar, naik 2,58% secara month to month (mtm) dan melonjak 14,05% secara year on year (yoy). Pencapaian secara bulanan tersebut membalikkan kinerja ekspor Januari 2025 maupun Februari 2024 yang sama-sama mengalami penurunan cukup signifikan. Nilai ekspor pada Januari 2025 tercatat US$21,45 miliar, turun 8,56% disbanding Desember 2024. Sedag nilai ekspor Februari 2024 mencapai US$19,31 miliar, turun 5,79% dibanding Januari 2024.

BPS melaporkan, peningkatan nilai ekspor Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan, didorong ekspor nonmigas, utamanya industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan Februari 2025 naik 3,17% (mtm) dengan andil peningkatan sebesar 2,53%. Ini terjadi justru ditengah maraknya kasus PHK di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, kinerja ekspor pada Februari 2025 membaik karena secara umum permintaan perdagangan global tahun ini lebih baik dari 2024. "Ini berkat makin terkendalinya tingkat inflasi di banyak negara di dunia, termasuk di pasar-pasar tujuan ekspor utama Indonesia," ujar Shinta, Senin (17/03/2025). Selain itu, rata-rata harga komoditas dipasar global pada Februari 2025 relatif meningkat disbanding pada Januari 2025. (Yetede)