Labirin | News & Update

;

Ekonomi Makro

( 699 )

ICOR Indonesia yang Terbilang Tinggi Dibanding Negarara Lain

KT1 17 Dec 2024 Tempo

PRESIDEN Prabowo Subianto mempersoalkan skor incremental capital output ratio atau ICOR Indonesia yang terbilang tinggi dibanding negara lain. Ia menyebutkan ICOR Indonesia berada di angka 6, sedangkan sejumlah negara tetangga memiliki ICOR 4 atau 5. “Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien daripada beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. ICOR adalah salah satu parameter yang menentukan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. ICOR menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) menggunakan investasi tersebut. Jika modal bisa dipakai untuk menghasilkan banyak barang/jasa dengan efisien, nilai ICOR menjadi kecil. Sebaliknya, jika modal yang dibutuhkan besar, tapi barang/jasa yang dihasilkan sedikit, nilai ICOR menjadi tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ICOR Indonesia pada 2023 berada di angka 6,33. Sementara itu, rata-rata ICOR di negara-negara ASEAN pada 2019-2023 jauh lebih rendah, antara lain Malaysia sebesar 2,7; India 3,2; dan Filipina 3,4. ICOR Indonesia hampir selalu meningkat. Pada pemerintahan Presiden Soeharto sebelum krisis 1997, ICOR Indonesia berada di kisaran 4. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono di level 5, lalu di era Presiden Joko Widodo menembus angka 6. Bahkan, pada 2021, ICOR Indonesia sempat berada di level 8,6. Dengan tingginya ICOR, makin banyak kapital yang diperlukan untuk menghasilkan 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tak menampik bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien. Hal itu terlihat dari tingginya ICOR Indonesia yang membuat pertumbuhan ekonomi Tanah Air stagnan di angka 5 persen. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, porsi investasi terhadap produk domestik bruto Indonesia di kisaran 30 persen. Dengan ICOR di kisaran 6, pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung 30 dibagi 6, yaitu 5 persen. Airlangga berpendapat penyebab inefisiensi investasi di Tanah Air adalah pemanfaatan modal yang belum optimal. Menurut dia, selama ini modal yang diinvestasikan belum mampu menghasilkan output ekonomi yang sebanding. Ditambah keterbatasan dalam penerapan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. (Yetede)

Ekonomi

Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Maksimal

HR1 17 Dec 2024 Kontan (H)

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk meredam dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk sektor rumah tangga, pekerja, UMKM, serta industri padat karya dan perumahan. Salah satu kebijakan adalah pembebasan PPN untuk sektor makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa insentif pajak tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Namun, beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dianggap kurang signifikan dalam mengatasi penurunan daya beli. Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, berharap stimulus ini dapat membantu kelas menengah yang memiliki peran krusial dalam perekonomian.

Di sisi lain, Bambang Ekajaya dari Real Estate Indonesia (REI) menyatakan bahwa kebijakan PPN-DTP yang hanya berlaku untuk properti dengan harga jual di bawah Rp 5 miliar akan memberatkan penjualan properti nonsubsidi. Bhima Yudhistira dari Celios mengkritik kebijakan ini sebagai langkah temporer yang tidak memberikan solusi jangka panjang, sementara Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menyoroti potensi dampak kenaikan PPN terhadap inflasi dan perekonomian yang memerlukan kebijakan pengendalian yang lebih komprehensif. Awalil Rizky dari Bright Institute menambahkan bahwa stimulus ekonomi yang diberikan belum cukup untuk mengatasi penurunan daya beli yang lebih luas, terutama di sektor riil.

Ekonomi

Stimulus Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2024

HR1 17 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah berupaya memulihkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025 melalui paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk rumah tangga, kelas menengah, dan dunia usaha. Kebijakan ini juga diiringi dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung UMKM, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan pelemahan permintaan, terutama pada kelompok menengah ke bawah, dengan harapan mendukung sektor produktif seperti manufaktur dan perumahan. Namun, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan dialog dengan dunia usaha untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut.

Sementara itu, Ketua APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menilai insentif pajak seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak memberikan dampak signifikan bagi sektor padat karya seperti tekstil. Peneliti dari LPEM FEB UI, Teuku Riefky, juga berpendapat bahwa kebijakan ini kurang efektif untuk meningkatkan daya beli, yang lebih membutuhkan pendekatan seperti kenaikan upah.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengevaluasi efektivitas kebijakan untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ekonomi

Pacu Pertumbuhan Domestik dengan Stabilitas Makroekonomi

KT3 16 Dec 2024 Kompas

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kondisi global terus bergejolak akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi ekonomi dan keuangan. Kondisi itu kian tak menentu seiring terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS dengan kebijakannya yang lebih mengutamakan kepentingan domestik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, dari 3,2 % pada 2024 menjadi 3,1 % pada 2025 dan 3 % pada 2026. Dalam lanskap global tersebut, kata Perry, Indonesia memiliki visi untuk memacu pertumbuhan. Terdapat lima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional yang dapat dilakukan, yakni penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi mendorong pertumbuhan domestik, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas nasional. Kemudian, sinergi pendalaman pasar keuangan untuk perekonomian dan digitalisasi sistem pemba-yaran sektor jasa.

”Pertama harus stabil. Tak bisa memacu pertumbuhan kalau negara tak stabil, baik dari sisi makroekonomi, sistem keuangan, maupun politiknya,” katanya dalam Seminar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Kafegama) bertajuk ”Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”, secara hibrida, Sabtu (14/12). BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui kebijakan suku bunga, intervensi dan pendalaman pasar keuangan dengan instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI), maupun koordinasi antara fiskal dan moneter. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Dalam program makan bergizi gratis, misalnya, pelaku usaha jasa keuangan dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan terhadap program tersebut. (Yoga)

Ekonomi

Pariwisata Jadi Prioritas Pengembangan Ekonomi

HR1 16 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pariwisata menjadi sektor yang memiliki peran sentral bagi perekonomian nasional. Buktinya, selama ini industri turisme menjadi salah satu mesin pendulang produk domestik bruto (PDB).

Sayangnya, pariwisata acapkali dipandang sebelah mata. Dukungan untuk memajukan industri ini relatif terbatas mulai dari anggaran hingga penyiapan sumber daya manusia unggul.

Sudah saatnya pariwisata menjadi 'anak emas'. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi baik melalui fiskal negara maupun swasta, serta mengkaji ulang aneka kebijakan yang membatasi ekspansi industri ini.

Ekonomi

Tekanan Ekonomi Tak Kenal Kasta

HR1 14 Dec 2024 Kontan (H)

Pasar barang mewah global diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2024, dengan total nilai pasar turun sekitar 3% menjadi US$ 1,5 triliun. Menurut studi Bain & Company, penurunan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti pemulihan ekonomi China yang lambat dan volatilitas pasar akibat pemilu di Amerika Serikat. Bima Rio Pasaribu, Direktur Ruci Art, menyebut ketidakpastian politik, seperti pilpres, membuat investor cenderung wait and see, yang berdampak pada penurunan penjualan karya seni kontemporer hingga 20%.

Segmen barang mewah personal seperti aksesori, fesyen, dan kecantikan turun 2%, sementara pasar mobil mewah menyusut hingga 5% menjadi US$ 606 miliar, akibat perlambatan permintaan di kelas atas dan persaingan di pasar kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, perhiasan tetap menjadi kategori paling tangguh berkat konsumsi lokal dan wisatawan.

Amir Sidharta, Pengelola Balai Lelang Sidharta Auctioneer, mencatat karya seni asal Indonesia masih diminati, dengan beberapa lukisan seperti karya Harijadi Sumodidjojo dan Ahmad Sadali terjual hingga Rp 2 miliar. Namun, pasar seni global juga terdampak ketegangan geopolitik, dengan nilai pasar turun 7% menjadi US$ 37 miliar. Salah satu sorotan adalah karya seni kontroversial "Comedian" karya Maurizio Cattelan, yang berupa pisang ditempel lakban, terjual seharga US$ 6,2 juta kepada pengusaha kripto Justin Sun.

Menurut Eko Endarto, Perencana Keuangan Finansia Consulting, barang eksotis seperti karya seni dan perhiasan memiliki pasar tersendiri yang tidak terlalu terdampak daya beli menurun, meskipun jumlah transaksinya berkurang. Sementara itu, Aidil Akbar Madjid, Financial Planner and Crypto Enthusiast, memproyeksikan investasi pada perhiasan dan jam tangan tetap prospektif di tengah tantangan ekonomi.

Ekonomi

Distributor Bandel Kena Sanksi Kemendag

HR1 14 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Rusmin Amin, mengungkapkan bahwa harga Minyakita di beberapa wilayah, seperti Bandung, mencapai Rp16.000 per liter akibat rantai distribusi yang panjang dan pelanggaran distribusi dari pengecer.

Dari pengawasan terhadap 278 pelaku usaha di 19 provinsi, ditemukan bahwa konsumen sering membeli Minyakita di pengecer dengan harga lebih tinggi dari HET. Sebagai tindak lanjut, Kemendag akan memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha, kepada 41 pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi.

Per 13 Desember 2024, harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp17.100 per liter, dengan lonjakan tertinggi di Papua Tengah sebesar Rp19.000 per liter. Untuk mengatasi hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, meminta produsen, termasuk BUMN Pangan seperti ID Food dan Perum Bulog, untuk meningkatkan pasokan Minyakita, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, serta di wilayah-wilayah terpencil.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga Minyakita dan memastikan kelancaran distribusi bagi masyarakat.

Ekonomi

Ekonomi RI bakal Stagnan di 2025

KT3 13 Dec 2024 Kompas (H)

Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)

Ekonomi

Belanja Negara Mengalir Deras di Penghujung Tahun

HR1 13 Dec 2024 Kontan

Pemerintah akan menggenjot realisasi belanja negara pada Desember 2024 untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hingga November 2024, belanja negara telah mencapai Rp 2.894,5 triliun atau 87% dari pagu APBN. Namun, masih ada sisa belanja sebesar Rp 517,85 triliun yang harus dicairkan pada bulan terakhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa belanja jumbo ini akan menjadi stimulus penting bagi perekonomian, khususnya pada kuartal IV-2024. Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% (yoy) dapat tercapai, didukung konsumsi masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total sisa belanja, Rp 460 triliun akan digunakan oleh pemerintah pusat dalam Desember 2024. Penyelesaian kontrak dan pembayaran akan dioptimalkan agar memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Menurut ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, belanja pemerintah pusat non-K/L diperkirakan meningkat signifikan pada Desember 2024. Pos-pos seperti bantuan sosial, subsidi, dan pembayaran bunga utang akan menjadi fokus utama. Yusuf juga menyebutkan kemungkinan penyaluran anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) baru sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memastikan penyerapan anggaran penuh di akhir tahun.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh 4,95% (yoy) pada kuartal III-2024, menuju target tahunan sebesar 5,2%.

Ekonomi

Dampak Kemenangan Trump dan Bagi Perekonomian Indonesia Kedepan

KT1 07 Dec 2024 Tempo

DONALD Trump sudah dipastikan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terpilihnya kembali Trump ini sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi ekonomi dunia ke depan. Apalagi Trump kelihatannya akan mengedepankan misi efisiensi ekonomi domestik di pemerintahannya.Kebijakan itu bakal berdampak pada perekonomian, mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 27,4 triliun dan PDB per kapita US$ 82 ribu. Sebagai perbandingan, negara raksasa ekonomi lainnya, Tiongkok, memiliki PDB sebesar US$ 17,8 triliun dengan PDB per kapita US$ 12.600. Sedangkan Indonesia baru memiliki PDB sebesar US$ 1,4 triliun dengan PDB per kapita US$ 4.900.

Langkah efisiensi Trump ini mirip kebijakan Executive Order 12291 oleh Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik, yang menjabat sejak 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. Dalam kebijakan ini, Reagan meminta jajarannya melengkapi setiap kebijakan dengan analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment). Sementara itu, Trump akan membentuk departemen khusus, yakni Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency), untuk menjaga agar tidak ada kebijakan yang membebani aktivitas ekonomi dalam negeri. Trump menunjuk dua pendukung dekatnya, yakni pengusaha sekaligus orang terkaya di dunia, Elon Musk, dan pengusaha bioteknologi sukses Vivek Ramaswamy, untuk memimpin departemen ini menjalankan reformasi kebijakan.

Sejarah menunjukkan, pada periode Ronald Reagan, ekonomi dunia memasuki era reformasi kebijakan di mana deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Bukan hanya di Amerika Serikat, Inggris dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher juga berfokus pada reformasi kebijakan untuk efisiensi ekonomi. Pemikiran ekonom Milton Friedman mendasari reformasi kebijakan ini. Kini Amerika Serikat kembali fokus dengan reformasi kebijakan dalam negeri dan menjadi sinyal bagi negara-negara yang mengharapkan investasi asing agar berfokus pada reformasi kebijakan dalam negeri. Salah satu indikator efisiensi ekonomi negara adalah incremental capital output ratio atau (ICOR). Indikator ini menunjukkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan kenaikan output sebesar satu unit. Artinya, makin rendah ICOR, makin efisien pula investasi, sehingga makin tinggi pertumbuhan ekonomi. (Yetede)