Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia mencatat perbaikan sementara pada kuartal III-2024, turun menjadi US$ 2,2 miliar (0,6% dari PDB) dibandingkan US$ 3,2 miliar (0,9% dari PDB) di kuartal sebelumnya. Penurunan ini didukung surplus neraca perdagangan barang, penyempitan defisit neraca jasa, dan penurunan defisit neraca pendapatan primer. Faktor musiman seperti penurunan pembayaran imbal hasil investasi juga berkontribusi pada perbaikan ini.

Pemerintah Indonesia menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) berdenominasi dolar AS atau sukuk global senilai US$ 2,75 miliar (sekitar Rp 43,57 triliun) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan awal tahun 2025 (prefunding). Ini adalah penerbitan sukuk global kedua pada tahun 2024, setelah yang pertama pada Juni senilai US$ 2,35 miliar. Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, mengonfirmasi bahwa sukuk ini bertujuan untuk mendanai program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan belanja rutin dan program populis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025.

Dalam artikel sebelumnya, "Bagaimana Kepresidenan Kedua Trump Akan Mempengaruhi Ekonomi ASEAN?" (Investor Daily, 18 November 2024), kami membahas bahwa kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih kemungkinan  besar akan menghidupkan kembali kebijakan "America Firts". Kebijakan ini berfokus pada pemulangan lapangan kerja, pengurangan defisit perdagangan, dan pengetatan kebijakan imigrasi, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masing-masing negara ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam tulisan ini, kami akan membahas lebih lanjut bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi Trump dapat memengaruhi Indonesia selama periode 2024-2029, melalui empat saluran utama: tarif dan defisit perdagangan, sistem preferensi umum (GSP), perubahan rantai pasok global, serta investasi asing langsung (FDI). (Yetede)

Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto melibatkan sejumlah perusahaan BUMN yang mendapatkan mandat untuk mendukung kelancaran program tersebut. Lima emiten BUMN yang terlibat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Setiap perusahaan memiliki peran spesifik, seperti penyediaan pinjaman untuk pemasok gizi, pengembangan ekosistem digital, serta penyediaan infrastruktur energi untuk mendukung pelayanan gizi di masyarakat.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya (BI-Rate) di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan November ini. Banjaran Surya Indrastowo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menjelaskan bahwa BI-Rate kemungkinan tetap karena adanya capital outflow yang masih berlangsung dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Hal ini sesuai dengan kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025, kebijakan "America First" akan kembali menjadi pusat perhatian. Kebijakan ini, yang menekankan pemulangan lapangan kerja, pengurangan difisit perdagangan, dan pengetatan kebijakan imigrasi, memiliki dampak besar terhadap ekonomi negara berkembang. Artikel ini menganalisa dampak yang diantisipasi dari kebijakan ekonomi Trump terhadap ekonomi Asia Tengara (yang dikelompokkan sebagai Asean), terutama mengingatkan Asean telah menjadi sumber alternatif impor dan tujuan potensial relokasi investasi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dam China.

Analisis ini berfokus pada empat aspek utama: tarif dan desifit perdagangan, sistem prefensi umum (General System of Prference/GSP), reorientasi rantai pasok global, dan investasi langsung asing (FDI). Pada masa jabatan sebelumnya, Trump secara agresif memberlakukan tarif untuk mengurani defisit perdagangan AS, khususnya pada impor dari China. Dalam masa jabatan keduanya, dia telah mengisyaratkan niat untuk memberlakukan tarif setinggi 60% pada impor dari China, dengan potensi tarif 10-20% pada impor dari negara lain (dan hingga 200% pada kendaraan listrik, terutama dari China dan Meksiko). (Yetede)

Ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi baru ekonomi nasional mesti disertai kesadaran korporasi untuk menjalani prinsip keberlanjutan. Upaya perusahaan mengintegrasikan bisnis utama dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau ESG penting bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Chairperson of ESG Task Force Kadin Indonesia, Maria Rosaline Nindita Radyati, dalam diskusi terbatas CEO Connect dengan tema ”Indonesia Emas 2045: Optimalisasi Hilirisasi dan Kolaborasi Industri dalam Meningkatkan Penerapan ESG di Indonesia” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Maria menekankan, berdasarkan prinsip ESG, risiko keberlanjutan yang dihadapi industri dalam menjalankan program hilirisasi tidak hanya datang dari aspek lingkungan dan tata kelola, tetapi juga aspek sosial.

Ia menyoroti pentingnya perusahaan menghormati HAM, mmastikan kesejahteraan karyawan, dan berkontribusi terhadap masyarakat. ”Dalam melakukan hilirisasi, perusahaan harus mempersiapkan aspek sosial seoptimal mungkin. Bukan hanya terhadap karyawan, konsumen, atau supplier, melainkan juga dari calon mitra bisnis, serta komunitas masyarakat yang terdampak jalannya bisnis,” ujarnya. Dalam rezim ekonomi global saat ini, kata Maria, ESG bukan sekadar tanggung jawab moral perusahaan terhadap aspek keberlanjutan, tetapi juga kunci daya tarik investasi. Rating ESG yang rendah dapat menghambat minat investor berinvestasi sehingga dapat mengganggu jalannya program hilirisasi. (Yoga)

Pemerintah berkomitmen menggali potensi pajak dari aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi (underground economy) untuk meningkatkan penerimaan negara dan rasio pajak (tax ratio). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memetakan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan ilegal seperti perjudian online, serta sektor informal dan usaha kecil. Koordinasi antar-kementerian dan penyusunan roadmap menjadi kunci pelaksanaan rencana ini.

Kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal III-2024 menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 4,95% year-on-year (yoy). Lemahnya daya beli masyarakat, penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR), dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) semakin menggarisbawahi tantangan yang dihadapi. Menanggapi situasi ini, kalangan ekonom dan pengusaha mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelas menengah.