Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan target program 3 juta rumah per tahun, terutama terkait pendanaan. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini hanya sebesar Rp 5,27 triliun, jauh dari kebutuhan Rp 53,6 triliun. Alokasi ini berasal dari pecahan anggaran Kementerian PUPR yang totalnya mencapai Rp 116,22 triliun untuk 2025. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 48,33 triliun untuk memenuhi target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan berada di kisaran 5%-5,3%, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan eksternal seperti perlambatan permintaan global, penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik. Menurut Enrico Tanuwidjaja, ASEAN Economist UOB Indonesia, perekonomian Indonesia akan tetap bertumbuh positif dengan proyeksi 5,3%, didukung pemulihan perdagangan elektronik, arus investasi asing, dan sektor pariwisata. Namun, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (6,6%) dan Filipina (6,5%).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun dengan meningkatkan belanja negara yang signifikan. Dalam APBN 2025, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun, termasuk penerimaan PPN sebesar Rp 917,79 triliun, yang naik 18,24% dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sementara itu, belanja negara dipatok lebih tinggi, yakni Rp 3.621,31 triliun, termasuk untuk tujuh program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan renovasi sekolah.

Tantangan likuiditas masih menjadi isu utama perbankan hingga tahun 2025, mengingat melambatnya pertumbuhan simpanan dan tipisnya peluang penurunan suku bunga acuan. Untuk mengatasi hal ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjanjikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) senilai Rp 283 triliun pada tahun depan. Insentif ini diberikan melalui pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, ekonomi hijau, pariwisata, dan perumahan rakyat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan aturan baru mengenai auto rejection untuk waran dan waran terstruktur dalam Perubahan Peraturan Bursa No II-A. Aturan ini membagi pembatasan harga waran ke dalam beberapa rentang berdasarkan acuan harga, bertujuan untuk mengendalikan volatilitas harga dan mencegah manipulasi transaksi.

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan utang di tengah risiko pengetatan likuiditas domestik. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.560,35 triliun per akhir Oktober 2024, dengan 88,21% didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Namun, potensi persaingan likuiditas dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, bisa mempersulit pencapaian target pembiayaan domestik.

Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak,  menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and  divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga  The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan  investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan  modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya  suku  bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi 8 % sebagaimana ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama sektor swasta. Upaya tersebut membutuhkan keselarasan antara arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku bisnis. Hal ini mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2024 di Jakarta, Selasa (26/11). Diskusi tersebut mengangkat tema ”Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %: Sinergi Infrastruktur dan Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi”. Hadir sebagai pembicara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Dirut PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha, serta Ketua Umum Indonesian Mining Association Rachmat Makkasau.

Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sambutannya mengatakan, pemerintah tengah mendorong perekonomian rakyat dengan target pertumbuhan ekonomi 8 %, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN tersebut memiliki lima sasaran, mulai dari pendapatan per kapita Indonesia etara dengan negara maju, kemiskinan turun 0,5-0,8 %, hingga peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Kemudian, peningkatan kualitas daya saing SDM serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menuju net zero emission. ”Dalam lima tahun ke depan, fondasi pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan semakin diperkuat. Karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat,” katanya. (Yoga)

Perlambatan pertumbuhan likuiditas ekonomi Indonesia di akhir tahun 2024 menjadi lampu kuning bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Data BI menunjukkan, jumlah uang beredar (M2) pada Oktober 2024 mencapai Rp 9.078,6 triliun, tumbuh 6,7% year-on-year (yoy). Namun, pertumbuhan ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya, yang mencatatkan pertumbuhan 7,2% yoy. Menurut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang stabil (10,4% yoy) dan kontraksi tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 0,1% yoy.