Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 mengindikasikan turunnya perputaran uang di masyarakat. Di sisi lain, biaya mudik yang membengkak, ancaman PHK, dan beban konsumsi membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang. Hasil Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub memperkirakan, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 dari total penduduk Indonesia, turun 24 % dibanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berpendapat, seiring dengan turunnya jumlah pemudik tersebut, jumlah perputaran uang selama libur Lebaran 2025 pun turun. Dibanding Lebaran 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 %.

”Jika asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,97 triliun. Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” katanya, Selasa (18/). Perhitungan tersebut mengacu pada jumlah rata-rata uang yang dibawa setiap keluarga pemudik senilai Rp 3,75 juta atau naik 10 % dari Lebaran 2024. Dengan demikian, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 137,97 triliun. Perhitungan itu berpotensi meningkat. Jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga Rp 4 juta, total perputaran uang menjadi Rp 145,04 triliun. Meski demikian, asumsi perputaran uang Lebaran 2025 di kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024. (Yoga)

Setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari equal-weight (EW) menjadi underweight bulan lalu, Goldman Sachs memangkas peringkat saham Indonesia dari underweight menjadi market weight. Goldman Sachs memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan peringkat tersebut memberi pukulan bagi pasar saham Indonesia yang terkoreksi dalam hingga 6.270 dan mencatatkan aksi jual bersih (net sell) asing Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Mengingat, rekomedasi keduanya biasanya menjadi rujukan investor asing dalam membenamkan investasinya.

Bloomberg, Senin (10/3/2025) juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN untuk tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral. Penurunan peringkat itu terjadi setelah Goldman Sachs menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia dari semula 2,5% menjadi 2,9% dari PDB. Penurunan peringkat tersebut, memberi tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup melemah 0,57% ke level 6.598,21 pada perdagangan Senin (10/3/2025). Investor asing mencatatkan net sell Rp 843,43miliar pada perdagangan kemarin,dan Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar keuangan domestik.

“Penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh MSCI dan GoldmanSachs dari overweight menjadi marketweight mencerminkan kekhawatiran investor global terhadap daya tarik pasar domestik,"kata Pendiri Stocknow.id Hendra Wardana, Senin (10/3/2025). Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah ketidakpastian ekonomí global, dampak perang dagang AS-China, serta perlambatan konsumsi dalam negeri yang terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga global juga menambah beban ekonomi domestik. Ketidak-pastian kebijakan dalam negeri dan volatilitas pasar membuat investor lebih berhati-hati. Untuk mengembalikan kepercayaan asing terhadap pasar saham Indonesia, regulator dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret. (Yetede)

Kalangan pertekstilan masional memandang PHK dan penutupan 60 perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk Sritex, akbat kebijakan pro impor pemerintah. Ketua Umum Asosiasl Produsen Serat dan Benang Filament Indoresia (APSyFD), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir pemerintah seperti secara sengaja membiarkan sektor tekstil dan produk tekstil berada dalam tekanan produk impor. Padshal, pemerintah sudah sangat paham jika permasalahan utama sektor TPT adalah banjirnya barang impor legal. Solusinya sudah jelas, kendalikan impor legal dan berantas praktik importasi illegal, dalam hal penegakan hukum dan perbaikan kinerja bea cukai, ungkap dia di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Terkait pengendalian impor, Redma menilai pemerintah setengah hati melakukannya, sehingga Permendag 36 tahun 2023 hanya berlaku 3 bulan dan kemudian direlaksasi lagi jadi Permendag 8 tahun2024. Pemerintah seakan tutup mata bahkan engzan mengakui, seakan semua baik-baik saja, padahal mudah dilihat dan kasat mata,"tutur dia. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konvekai Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengungkapkan, birokrasi korup dan impor menjadi permasalahan utama Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Permasalahan banjir impor ini sengaja dibiarkan, karena banyak oknum birokrasi di pemerintahan mendapatk keuntungan dari praktik ilegal ini. Kami harap Presiden Prabowo segera membersihkannya,” ujarnya. PHK dan penutupan pabrik yang terangkap hanya perusahaan menengah besar (IKM). "IKM yang tutup, hampir 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai raturan ribu orang. Pihak IPKB kecewa dengan kinerja pemerintah, khususnya Menkeu yang membiarkan buruknya kinerja Bea Cukal terus berlanjut. Padahal negara sedang membutuakan pendapatan untuk menjalankan programnya, tapi barang impor dibiarkan masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak. Sedangkan pajak kami dinaikan, kami dipaksa beraaing dengan barang Iampor yang tidak bayar pajak,” katanya. (Yetede)

Ramadan dan Lebaran menjadi momentum yang tepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Karenanya, pemberian sejumlah stimulus dari pemerintah dinilai tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat, karena secara historis pada momentum tersebut konsumsi masyarakat meningkat. Meski demikian, pemerintah perlu mewaspadai periode berikutnya, ketika berbagai stmulus berakhir. Tabungan rumah tangga diketahui menurun ketimbang tahun sebelumnya, bahkan turun hingga 23% disbanding Tahun 2020 yang membuat masyarakat diprediksi lebih berhati-hati dalam berbelanja. Menilik laporan Badan PusatStatistik (BPS), pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48% month tomonth (mtm).

Dibandingkan dengan bulan yang sama tahunsebelumnya atau secara tahunan (year onyear) terjadi deflasi 0,09%. Angka PHK sepanjang 2024 mencapai 77.965 tenagakerja dan sekitar 4.050 pekerjapada Januari 2025, menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), turut membebani daya beli masyarakat yang sudah lemah kian terpuruk. Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 0.53% dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), dengan total pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,80%.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani RumahTangga (PK-LNPRT) tumbuh paling tinggi dengan angka 12,48%. Data ini menggambarkan, meskipun ada tantangan terhadap daya beli masyarakat, sektor tertentu tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Centerof Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, pihaknya belum melihat penurunan daya beli di tahun 2025, karena daya beli yang terbentuk di awal tahun banyak pengaruh dari sisi biaya. Dua bulan awal 2025, masyarakat masih diberikan diskon tarif listrik yang menyebabkan deflasi secara bulanan (month to month/MtoM). (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengundang investor kawakan asal Amerika Serikat, Ray Dalio, serta sejumlah konglomerat Indonesia untuk membahas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025. Prabowo menilai pengalaman luas Ray Dalio dalam ekonomi global, terutama di Asia dan Timur Tengah, dapat memberikan masukan berharga bagi pengelolaan Danantara. Menurutnya, perspektif Dalio sebagai warga negara asing memungkinkan kritik yang lebih terbuka dan objektif. Ray Dalio adalah pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang ia dirikan pada 1975 di apartemennya di Connecticut, AS.

Saat ini, perusahaan tersebut mengelola dana sebesar US$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.984 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per US$). Selama 47 tahun, Dalio membangun Bridgewater Associates menjadi hedge fund terkemuka dan perusahaan swasta paling penting kelima di AS menurut Majalah Fortune. Pada 2017, ia mengundurkan diri sebagai CEO dan merilis buku "Principles: Life & Work," yang menjadi best-seller New York Times. Ia juga menerbitkan dua buku lainnya, yaitu "Principles for Dealing with the Changing World Order" dan "Principles for Navigating Big Debt Crises."

Pada 2022, Dalio pensiun sebagai co-CIO, menyelesaikan transisi kepemimpinan di Bridgewater. Perusahaan ini dikenal dengan budaya “transparansi radikal” yang mendorong kebebasan berpendapat. Forbes memperkirakan kekayaan Ray Dalio mencapai US$ 14 miliar, menjadikannya orang terkaya ke-124 di dunia pada 2024. Atas kontribusinya terhadap ekonomi global, ia masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia oleh Majalah TIME. (Yetede)

Kemitraan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), swasta, serta UMKM berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Swasta berperan sebagai katalis inovasi dan investasi, sementara UMKM yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong ekonomi lokal. Swasta mutlak dirangkul karena berkontribusi dominan terhadap kebutuhan investasi nasional ditengah keterbatasan kemampuan APBN. Dari total kebutuhan investasi lima tahun ke depan (2025-2029) untuk menggapai pertumbuhan 8%, 86,7%-nya diharapkan datang dari swasta, sisanya baru dari APBN dan BUMN.

Sedangkan UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian mengingat sektor ini menjadi penyerap 96,9% tenagakerja dan berkontribusi 60,5% produk domestik bruto (PDB). Sehingga, selain strategis, kemitraan antara ketiganya dinilai tepat karena selaras dengan misi BPI Danantara sebagai agen pembangunan sekaligus agent of economic growth, selain pengelola investasi negara. “Dengan Danantara sebagai agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi, kolaborasi ini bisa menjadi ekosistem yang saling memperkuat,” ujar Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, Jumat (28/02/2025).  (Yetede)

Presiden Prabowo mengumumkan hasil efisiensi anggaran Rp 308 triliun akan disalurkan sepenuhnya untuk dana investasi BPI Danantara. Langkah itu dikhawatirkan bakal melemahkan pertumbuhan ekonomi 2025 yang sudah terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pengumuman tentang pemanfaatan hasil efisiensi anggaran itu disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Prabowo mengatakan, dalam 100 hari kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun atau 20 miliar USD dalam bentuk tabungan negara.

Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih. Pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, pengurangan belanja pemerintah akibat efisiensi APBN akan mengurangi daya dorong fiskal terhadap roda ekonomi. Beberapa sektor, seperti transportasi, MICE (pertemuan, insentif, konvensi/konferensi, dan pameran), dan perhotelan, sudah mulai terdampak oleh pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Itu karena kebijakan efisiensi menyasar belanja barang di kementerian/lembaga, seperti perjalanan dinas, rapat dan seminar, serta acara seremonial lainnya. Idealnya, ketika beberapa sektor terpukul akibat kebijakan efisiensi itu, pemerintah bisa menyeimbangkan pergerakan roda ekonomi di sektor lain yang terdorong dari realokasi hasil pemangkasan anggaran. Dengan kata lain, semestinya hasil efisiensi anggaran bisa direalokasikan untuk program-program yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor lain. (Yoga)