Pada Kongres Perempuan pertama, 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta, yang sekaligus patokan peringatan Hari Ibu, dirumuskan sebagai berikut. ”Zaman sekarang adalah zaman kemajuan, sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.” Pernyataan liberatif itu menegaskan, kian terbukanya aksesibilitas bagi perempuan ke sumber daya ekonomi akan menjamin terangkatnya derajat perempuan. Ihwal itu penting untuk menjaga resiliensi, pemulihan, pemerataan hingga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sayang sekali, aktivitas ekonomi perempuan, banyak yang masuk dalam kategori unreported economy, seperti usaha kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh, kuli, petani, nelayan, dan lainnya. Belum ada data resmi, berapa jumlah perempuan di usaha ultramikro seperti itu.

Mengonfirmasi BRI Research Institute (2021), ada 45 juta pelaku usaha ultramikro di Indonesia, 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan keuangan formal. Besarnya jumlah perempuan dalam usaha ultramikro itu menjadi kekuatan aktual jika mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Mereka perlu dioptimalkan seperti usulan riset Yaron, Yacob, Benjamin, dan Piprek (1997), dengan pendekatan formal dan informal. Dalam kegiatan pendukung (side event) KTT G20 di Bali November lalu, seminar internasional tentang ”Transformasi Digital Inklusi Keuangan Perempuan, Anak Muda, dan SMEs untuk Mempromosikan Pertumbuhan Inklusif” merekomendasikan agar kokohnya resiliensi perempuan, terutama pada basis ekonomi masyarakat termarjinalkan, menjadi fondasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas ke depan. Bahkan, usaha berbasis daring (internet) menjadi peluang yang bisa mendorong perempuan mengembangkan usaha di tengah transisi usaha global ke ekonomi digital. Apalagi, sejumlah riset menunjukkan 54 persen UMKM perempuan memakai internet, lebih besar dari pria yang hanya 39 %. Selamat Hari Ibu ke-94 dalam tema tahun ini: ”Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. (Yoga)

Pemerintah berupaya mengurangi porsi pembiayaan anggaran lewat jalur utang. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya mengurangi defisit anggaran. Hal ini terlihat dari realisasi pembiayaan utang yang terus menurun. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 14 Desember 2022, pembiayaan utang pemerintah tercatat sebesar Rp 540,3 triliun. Realisasi tersebut turun 24,3% dibanding periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, porsi penurunan utang terbesar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang turun drastis menjelang akhir tahun ini. Penurunan realisasi pembiayaan yang bersumber dari utang, kata Sri Mulyani, mencerminkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian sehat dan dalam posisi yang stabil (stable outlook).

Satu alasan mengapa pemerintah percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa tembus 5,3% terjawab. Meski banyak pihak, termasuk lembaga internasional, memangkas laju ekonomi Indonesia di bawah 5% tahun depan. Optimisme pemerintah itu tidak terlepas dari rencana untuk mengakhiri masa pandemi Covid-19 menjadi endemi. Rencana itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin. "Ada kemungkinan pemerintah melakukan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dan, mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM kita," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta, Rabu (21/12). Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang, keputusan mengakhiri PPKM merupakan angin segar bagi perekonomian. Di masa tanpa pembatasan, aktivitas ekonomi bakal normal kembali. "Tentu ini akan mendorong perekonomian," tutur Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (21/12).

JAKARTA-Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo menyimpulkan, situasi yang dihadapi Indonesia pada 2023 tidaklah mudah. "Teori-teori standar semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi, karena semuanya sekarang ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada. Betul-betul situasi yang sangat sulit." ujar Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 kemarin, 21 Desember 2022. Berbagai lembaga dunia kompak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,4% menjadi 5%. Adapun Organization Co-operation and Development (OECD) memangkas perkiraannya dari 5,3% menjadi 4,7%. Sedangkan International Monetary Fund (IMF) memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5%. (Yetede)

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.

Pergantian tahun tinggal menghitung hari, tetapi momok resesi ekonomi kian menghantui. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kembali masa suram yang segera datang itu. Supaya sedia payung sebelum hujan tiba. Krisis dan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada 2023. Gejolak geopolitik dunia menjadi pemicu krisis keuangan, energi, pangan, dan berujung resesi global. Sejumlah negara tengah disengat lonjakan harga pangan dan energi. Hal itu membuat ekonomi global tertatih-tatih. Bahkan, tak sedikit negara yang mengalami kontraksi ekonomi sepanjang tahun ini. Sejauh ini, ekonomi Indonesia masih mencatatkan rapor hijau. Hingga kuartal III/2022 dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi naik 5,72%. Inflasi masih terkendali di angka 5,4%. Dengan momentum tersebut, Presiden meminta ekonomi dijaga. Dalam laporan Asian Development Outlook Supplement edisi Desember 2022, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,8% pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,0%.

Tekanan inflasi domestik diperkirakan masih berlanjut dan mencapai puncaknya tahun 2023. Meski inflasi akibat kenaikan harga komoditas bakal lebih rendah, ada potensi terjadinya kenaikan harga sejumlah barang dan jasa di pasaran akibat transmisi beban biaya produksi yang selama ini tertunda. Sejak semester I-2022, kenaikan indeks harga produsen (IHP) sudah terjadi. Namun, transmisinya ke indeks harga konsumen (IHK) belum signifikan. IHP yang tak sejalan dengan IHK membuat tingkat inflasi di Indonesia relatif terkendali meski tetap meningkat. Beban kenaikan biaya produksi di level produsen beberapa bulan terakhir belum disalurkan secara signifikan ke level konsumen. Industri masih menahan kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Pada triwulan III-2022, selisih inflasi  (inflation gap) antara produsen dan konsumen mencapai 5,9 % dari 4,8 % tahun 2021. Per triwulan III-2022, IHP industri minuman dan rokok telah mencapai 170,57; industri makanan lainnya 149,73; serta industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayur, minyak, dan lemak 199,78. Adapun IHK di sektor makanan minuman dan tembakau pada periode yang sama hanya 117,14. Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Desember 2022 Bank Dunia, pekan lalu, menyoroti tekanan di sisi suplai itu akan berdampak pada inflasi.

Biaya produksi yang meningkat akan ditransmisikan ke konsumen secara signifikan mulai tahun depan sehingga menambah risiko inflasi. Survei Bank Dunia menunjukkan, margin keuntungan produsen menurun signifikan di hampir semua sector dalam satu tahun terakhir sampai Desember 2022. Data serupa ditunjukkan Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh BI pada triwulan III-2022. Inflasi Indonesia diperkirakan mencapai puncaknya pada 2023 dengan rata-rata 4,5 %, naik dari proyeksi rata-rata inflasi tahun 2022 sebesar 4,2 %. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste HabibRab dalam paparan laporan IEP mengatakan, Indonesia memang memiliki inflasi lebih rendah dari negara selevel lainnya di ASEAN. Inflasi nasional juga diperkirakan akan kembali menurun dalam jangka waktu menengah atau 2-3 tahun lagi. ”Namun, ada risiko besar yang harus diwaspadai. Bagaimana problem ini ditangani akan memiliki implikasi signifikan pada kondisi dunia usaha dan konsumsi rumah tangga Indonesia tahun depan,” katanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Johnny Darmawan, Minggu (18/12) mengatakan, seiring gejolak ekonomi global yang berlanjut, tekanan pada sektor usaha dalam negeri sulit dihindari tahun depan. Apalagi, mengingat dua pertiga bahan baku dan penolong industri domestik masih berasal dari impor. (Yoga)

Tren penurunan surplus neraca dagang Indonesia sepertinya mulai terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada November 2022 sebesar US$ 5,16 miliar. Surplus tersebut terpangkas US$ 0,51 miliar dari bulan Oktober 2022 yang sebesar US$ 5,67 miliar. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mencatat, neraca dagang Indonesia selalu surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan tersebut terjadi, lantaran nilai ekspor masih lebih tinggi dari nilai impor. Adapun nilai ekspor tercatat US$ 24,12 miliar, turun 2,4% month-to-month (mtm). Sedang impor senilai US$ 18,96 miliar, turun 0,91% mtm. Febrio Kacabiru, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tak menampik kinerja ekspor-impor Indonesia sedikit melambat di bulan November lalu. Namun, ia melihat, secara keseluruhan, neraca perdagangan telah mengakumulasi surplus hingga US$ 50,59 miliar di periode tersebut.

Jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali menyusut. Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah ULN per akhir Oktober 2022 mencapai sebesar US$ 390,2 miliar. Jumlah tersebut turun US$ 5 miliar dibandingkan per September 2022 yang sebesar US$ 395,2 miliar. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa penurunan utang luar negeri terjadi di semua sektor. Secara tahunan, posisi utang luar negeri per Oktober 2022 terkontraksi 7,6%. Lebih dalam dari penurunan pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,8% secara year on year (yoy). Jika diperinci, utang luar negeri pemerintah di periode tersebut tercatat sebesar US$ 179,7 miliar, turun US$ 2,7 miliar ketimbang posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 182,3 miliar.

Pemerintah dan dunia usaha memilih proaktif menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan. Apalagi, Indonesia punya daya tahan, modal dasar, dan kemampuan menavigasikan pemulihan. Paradigma proaktif ini menjadi pandangan umum di antara pejabat pemerintah dan pelaku usaha di sepanjang rangkaian Kompas100 CEO Forum powered by East Ventures yang berlangsung sejak Agustus hingga Desember. Mengusung tema ”Membuat Terang di Tahun Menantang”, Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jumat (2/12) menjadi puncak acara yang menguatkan kesepahaman cara pandang itu. Presiden Jokowi dalam arahannya di depan 96 pemimpin perusahaan dan 10 kepala daerah di Istana Negara mengajak dunia usaha untuk optimistis menghadapi 2023. Hal ini disampaikan dengan penekanan agar semua pihak tetap waspada dan berhati-hati. Presiden mendasarkan optimisme pada empat faktor. Pertama, Indonesia kaya sumber daya alam. Kedua, memiliki sumber daya manusia yang besar. Ketiga, RI mempunyai pasar yang besar, termasuk pasar ASEAN dengan akumulasi penduduk 600 juta jiwa. Keempat, Indonesia terletak di jalur perdagangan yang sibuk.

”Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar ekonomi negara, agar kita mencapai visi yang kita inginkan,” kata Presiden, yaitu membangun ekosistem usaha domestic yang kuat. Salah satu cirinya adalah investasi, sebagai salah satu bagian vital dalam ekosistem, harus bersifat kemitraan yang saling menguntungkan. ”Kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, kita harus bisa mendesain negara lain bergantung pada kita. Harus! Jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang,” katanya. Saat ini, menurut Presiden Jokowi, pemerintah tengah membangun ekosistem industri kendaraan listrik. Indonesia punya modal dasar, yakni cadangan nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang melimpah. ”Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, 2026-2027 sudah kelihatan, akan  berbondong-bondong,” kata Presiden. (Yoga)