Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat  menjelang Pemilu 2024. Perlambatan terjadi akibat seretnya sumber pertumbuhan domestik maupun eksternal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,05% year on year (yoy). Angka ini meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 juga di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,3%. Melandainya kinerja ekonomi dipicu sejumlah faktor. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, yakni dari 4,94% yoy di 2022 menjadi 4,82% yoy pada 2023. Kelompok ini menyumbang 53,18% produk domestik bruto (PDB) tahun lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada kelompok menengah atas. Indikasinya, pertumbuhan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) dan jumlah penumpang angkutan udara yang tumbuh melambat. Juga, penjualan mobil yang tak sebesar tahun sebelumnya. Sebaliknya, investasi finansial seperti simpanan berjangka justru menguat.

Kedua, melambatnya pertumbuhan kinerja ekspor dari 16,23% yoy (2022) menjadi hanya 1,32% yoy (2023). Ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Kabar baiknya, konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,95% yoy setelah terkontraksi 4,47% pada 2022. Pun dengan kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi yang tumbuh 4,4%, sedikit di atas pertumbuhan 2022 sebesar 3,87% yoy. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menyoroti berbagai macam bantuan sosial (bansos) yang digelotorkan pemerintah pada tahun ini. Menurut dia, bansos tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebab, bansos diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Sementara daya dorong ekonomi dari kelompok ini tidak signifikan. Ia juga menilai, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tak bergantung pada kinerja perdagangan. Sebab, kinerja ekspor, terutama komoditas, tergantung fluktuasi harga. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti, tantangan perekonomian, terutama di semester I-2024. Mulai dari risiko lonjakan inflasi pangan akibat berlanjutnya El Nino, pemilu yang menyebabkan investor wait and see, hingga risiko melemahnya ekspor akibat perlambatan ekonomi global. 

Pemerintah bersama Bank Indonesia akan mengembangkan sektor pariwisata yang dinilai belum pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Selain memacu ekonomi, pemulihan pariwisata amat mendesak dalam rangka menjaga stabilitas neraca transaksi berjalan.n Pasalnya, kalangan ekonom dan Bank Indonesia (BI) memperkirakan tekanan pada neraca transaksi berjalan masih cukup berat dan berlanjut hingga tahun depan. Di sisi lain, ekspor yang menjadi salah satu komponen utama neraca transaksi berjalan diestimasi masih cukup terseok lantaran menurunnya permintaan pasar global sebagai efek dari meningkatnya inflasi. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan bahwa aktivitas ekspor pada tahun ini masih menghadapi tekanan dari impak ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi China yang notabene mitra dagang utama Indonesia. Bank sentral memperkirakan, defisit transaksi berjalan pada tahun ini di kisaran 0,1%—0,9% dari produk domestik bruto (PDB), dan pada 2025 di kisaran 0,5%—1,3% dari PDB. Sementara itu, World Bank dalam Prospek Ekonomi Indonesia Desember 2023, memperkirakan neraca transaksi berjalan pada 2024 berada pada posisi defisit 0,7% terhadap PDB. Defisit transaksi berjalan memang tidak selalu dikonotasikan negatif, sepanjang pergerakannya dikendalikan oleh derasnya aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Sementara itu, salah satu sektor yang masih bisa diharapkan adalah pariwisata yang menyumbang transaksi jasa dari kunjungan wisatawan mancanegara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa pemerintah bisa mengandalkan sektor pariwisata sebagai cara untuk menutup defisit pada neraca jasa. Salah satunya dengan mengintegrasikan beragam daerah ke dalam satu paket wisata, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk mendatangi banyak tempat dalam satu kali kunjungan. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan bahwa pemerintah juga wajib memperluas pasar ekspor agar kinerja neraca perdagangan membaik. Jika perbaikan pariwisata dan ekspor dilakukan bersamaan, maka terjadi keseimbangan antara pemulihan neraca perdagangan dan neraca transaksi jasa.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur berpotensi mencapai 5,4% hingga 5,6% pada tahun ini, dengan didukung sejumlah upaya penting yang harus dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pemerintah tetap optimistis industri manufaktur tumbuh positif sebagai tulang punggung perekonoimian nasional. Economi Center of Reform on Ecomics (CORE) Indonesia Ina Primia menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan 5,4% sampai dengan 5,6% tersebut ada empat upaya penting yang harus dilakukan secara konsisten, yakni meningkatkan belanja pemerintah di semua instansi pemerintah pada produk dalam negeri yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, memperluas dan mempercepat hilirisasi pada komoditas lain dengan menciptakan produk turunan  sesuai kebutuhan pasar ekspor antara lain perkebunan, pertanian dan perikanan. (Yetede)

Pada Edisi 10 Januari 2024, Harian Bisnis Indonesia memberitakan rasa khawatir para pengusaha Indonesia setelah ada berita ekonomi China diprediksi melemah pada 2024 ini. Para pengusaha menyatakan bahwa perkembangan negatif ekonomi China bisa memberi dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya adalah keterkaitan hubungan ekonomi Indonesi dan China sangat erat sehingga bisa memengaruhi ekonomi makro, khususnya kinerja ekspor, impor, dan investasi. Seperti diketahui, dunia internasional menyoroti terjadinya deflasi yang parah di China. Umumnya mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi China adalah anomali alias tidak ‘lumrah’. Saat seluruh dunia sedang dilanda inflasi yang sangat parah, ternyata China malahan dilanda deflasi. Seperti diketahui, pascaterjadinya perang Rusia-Ukraina, dunia dikejutkan betapa rentannya ekonomi global saat terjadi krisis karena geopolitik. Dunia tidak menyangka bahwa komoditas gas dan gandum bisa mendadak langka. Akibatnya, harga energi dan pangan melonjak sangat tinggi dan di beberapa negara miskin menjadi ‘tak terbeli’. Inflasi global akhirnya meroket tajam.

Ironisnya, China saat ini sedang menghadapi deflasi yang sangat parah. Mengutip data dari Bank Sentral China, indeks harga barang keseluruhan (overall) pada Januari 2023 angkanya 100,4, tetapi pada November 2023 turun menjadi 97,9. Untuk produk pertanian, indeks turun dari 107,4 menjadi 93,8 yang berarti terjadi penurunan harga produk pertanian mencapai 14 poin. China yang dikenal sebagai pengguna energi terbesar di dunia, mengalami penurunan indeks harga energi yang cukup besar yaitu sebesar 9%. Ini berarti deflasi parah. Boleh dikatakan China mengalami tahun yang buruk pada 2023 dan prospek ekonominya pada 2024 juga tidak lebih baik. Ekspor 2023 secara keseluruhan turun untuk pertama kalinya sejak 2016 karena permintaan global untuk barang-barang buatan Cina menurun, kecuali ekspor mobil. Tahun 2023, surplus perdagangan China mencapai US$823 miliar atau terjadi penurunan dibandingkan 2022 karena penurunan harga sampai 20%.  Sinyal memburuknya ekonomi China juga dapat dilihat dari data pasar modal. Jika pada April 2023 indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Shanghai angkanya 3.385, pada awal Januari tinggal 2.886. Kalau dihitung secara tahunan, sudah terjadi penurunan nilai hampir 11%.

Dalam perdagangan awal 2024 saja, indeks sudah merosot 1,61%. Jika dihitung sejak 2021, nilai kapitalisasi pasar modal China sudah turun 40%. Kondisi lebih buruk di­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­alami sektor properti. Banyak developer yang gulung tikar karena penjualan properti merosot cukup drastis. Pengembang besar seperti Evergrande, Country Garden, dan Zhongzhi Enterprice Group menjadi korban krisis sektor properti dan mengalami kebangkrutan. Ini memicu krisis pada perekonomian China. Mencermati kondisi yang terjadi di China wajar jika para pengusaha khawatir. Seperti diketahui, deflasi menyebabkan perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar dengan stok barang yang banyak akan mengalami kerugian. Dampak penurunan ekonomi China ke Indonesia mulai tampak. Laporan BPS menyatakan, dalam sebulan, pangsa ekspor ke China turun 6% dari 36,55% pada Oktober 2023 menjadi 26,11% pada November 2023. Untuk impor, China juga partner dagang penting. Selain sebagai tujuan ekspor utama, China juga merupakan negara suplai barang impor penting Indonesia, khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri. Artinya, ketergantungan kita terhadap barang impor dari China juga berpotensi menimbulkan pro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­blem pada industri manufaktur di Indonesia kalau sampai terjadi ‘shut down’ di China. Selain partner dagang penting, China adalah sumber penting investasi, khususnya untuk sektor pertambangan dan industri yang terkait dengan program penghiliran produk tambang. Berdasar Kata Data, total investasi China di Indonesia pada 2020 mencapai US$4,84 miliar, mencapai US$3,16 miliar pada 2021, dan pada 2022 meningkat drastis menjadi US$5,19 miliar.

Sumatra Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di pulau Sumatra ada pada pada titik persimpangan untuk melaju naik pada tahun ini. Persimpangan yang ditandai oleh tantangan tahun politik, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan, serta ditambah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI/PON Aceh-Sumut 2024. Sumut menjadi penyumbang hampir seperempat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Sumatra. Catatan PDRB atas dasar harga berlaku Sumut tahun 2022 mencapai Rp955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp63,19 juta. Dalam seminar Sumut Economic Outlook 2024 yang digelar harian Bisnis Indonesia di Hotel JW Marriott, Medan pada Selasa (16/01/2024), Bank Indonesia Kantor Wilayah (BI Kanwil) Sumut memprakirakan ekonomi Sumut bisa tumbuh pada pada 2023 lalu pada kisaran 4,3-5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Dan angka itu diproyeksikan terkerek pada kinerja 2024 menjadi kisaran 4,5-5,3% (yoy) dengan tingkat inl asi yang terjaga di target sasaran 2,5%+1%. Optimisme ini disampaikan Kepala Kanwil BI Sumut IGP Wira Kusuma melihat historis ekonomi Sumut yang tetap tumbuh kuat di angka 4,94% (yoy) pada kuartal III tahun 2023, di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak pasti akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya inl asi global. BPS mencatat, berkurangnya permintaan global membuat kinerja ekspor nasional sepanjang 2023 terus turun hingga -4,26% (yoy) pada kuartal III 2023. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2023 yang sebesar 4,94% (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.Pola yang sama juga tercermin dalam perekonomian Sumut. Hingga kuartal III-2023, penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumut (dari sisi pengeluaran) berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan ekspor Sumut pada kuartal III-2023 tercatat mengalami kontraksi 5,11% (yoy). Sementara dari sisi lapangan usaha, lanjut Wira, ialah sektor perdagangan dan konstruksi yang jadi sumbernya, masing-masing meningkat 6,06% (yoy) dan 5,97% (yoy). Sektor pertanian sendiri mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global.

Meski ekonomi Sumut diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada 2024 dengan faktor pendorong yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya pemilu dan PON Sumut Aceh, serta program hilirisasi industri kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B35 dan B40, Wira mengimbau stake holders tidak lengah. Pertanian menjadi sektor pembentuk utama struktur perekonomian Sumut. Meski mengalami perlambatan pada 2023, BPS Sumut mencatat berdasarkan distribusi, kategori pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di dalamnya termasuk komoditas sawit beserta turunannya menjadi kategori dengan share terbesar terhadap pendapatan domestic regional bruto (PDRB) Sumut, mencapai 23,71%.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Sumut Timbas P Ginting mengatakan, di tahun 2024 peran komoditas sawit beserta turunannya bagi perekonomian Sumut masih akan signifikan. Penurunan nilai ekspor seiring dengan menurunnya ekspor produk sawit. Timbas mengatakan, dalam 5 tahun terakhir produksi sawit Sumut cenderung turun, sementara permintaan untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat. “Mau tidak mau, kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas” lanjutnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono mengatakan, titik tekan peningkatan produktivitas sawit ialah pada peningkatan sektor perkebunannya, terutama perkebunan sawit rakyat. Sejalan dengan Agus, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara juga menyebut hilirisasi sebagai tantangan Sumut di tahun 2024.“Ekspor Sumut masih didominasi oleh komoditas dan komoditas yang menjadi unggulan ekspor ialah kelapa sawit, kopi, juga karet. Melihat situasi global saat ini tentu tantangan ke depan ialah bagaimana mendorong hilirisasi komoditas karena industri hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk,” terang Firsal. Peningkatan industri hilirisasi berkaitan erat pula dengan investasi. BI Kanwil Sumut sebelumnya memprakirakan investasi di Sumut pada 2024 akan tetap kuat. Namun, baik Kepala Kanwil BI Sumut maupun Ketua Kadin Sumut sepakat, para investor saat ini berada dalam fase menunggu. “Investor cenderung akan wait and see hingga ada kepastian hasil penyelenggaraan pemilu,” jelas Firsal. Upaya yang dilakukan pemprov tersebut tampaknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Daly Mulyana mengatakan, meski KIM masuk daftar promosi investasi pemprov kepada calon investor, sepanjang 2023 kemarin KIM nihil investor baru. Sedangkan M. Pintor Nasution, Kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara, mengatakan bahwa potensi berkembangnya korporasi dan bisnis di Sumut sangat tinggi. Dalam hal ini, BEI memberikan perhatian khusus untuk membawa korporasi di Sumut untuk berkiprah di pasar modal untuk membantu ekspansi bisnis yang dilakukan. Dalam kaitan bisnis korporasi di skala UMKM di Sumut, Basuki Tri Andayani, Deputi Operational PT Pegadaian Regional Sumut & Aceh, mengatakan Pegadaian merasakan tinggi prospek ekonomi di Sumut sehingga manajemen berani memasang target pertumbuhan bisnis hingga 18% pada tahun ini. Terkait keamanan berusaha, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengimbau para pengusaha dan investor agar tidak ragu berinvestasi di Sumut.

Perekonomian Indonesia berhubungan erat dengan China dalam perdagangan, investasi, dan utang. Kondisi ekonomi China bisa berdampak. Relasi juga terjadi antara Indonesia dan negara-negara lain, dengan intensitas berbeda-beda. China merupakan mitra agang utama Indonesia, dengan pangsa terbesar terhadap total nilai ekspor dan impor. Pada 2023, ekspor Indonesia ke China 25,09 %i total ekspor Indonesia. Impor Indonesia dari China 28,34 % dari total impor Indonesia. Barang yang diimpor antara lain telepon seluler (ponsel) pintar dan laptop. Catatan lain, dari lima komoditas utama ekspor Indonesia pada 2023, tiga komoditas menyasar China, yakni BBM, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Dalam hal investasi atau penanaman modal asing (PMA) pada periode Januari-September 2023, China menjadi negara asal PMA dengan nilai nomor dua terbesar setelah Singapura, yaitu 5,6 miliar USD. Data BI menunjukkan, pada November 2023 utang luar negeri Indonesia dari China sebesar 20,895 miliar USD. Pada 2007, utang Indonesia ke China tak sampai 1 miliar USD.  Pada Agustus 2015, utang dari China 9,855 miliar USD. Secara bertahap, utang dari China menembus 20 miliar USD pada Januari 2020. Dunia pariwisata Indonesia juga tak lepas dari relasi dengan China. Pada Januari-November 2023, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berkebangsaan China 6,8 % total kunjungan wisman ke Indonesia.

China, sebagai negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar kedua di dunia, setelah AS, berperan signifikan dalam perekonomian global dan Indonesia. Eksposurnya ada di mana-mana. Maka, saat Biro Statistik Nasional China mengumumkan perekonomian China tumbuh 5,2 % tahun 2023, ada rambatan dampaknya yang mesti diperhitungkan banyak negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia. Sebab, ada kemungkinan konsumsi di China melemah yang mengakibatkan permintaan barang dan sumber daya dari luar negeri berkurang. Kemungkinan lain, warga China mengurangi bepergian yang berdampak ke sektor pariwisata di negara-negara tujuan wisata. Apalagi, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan perekonomian China akan semakin melambat pada 2024 dan 2025. (Yoga)

Kehadiran proyek lumbung pangan (food estate) baru bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas setelah berlangsung selama 3-5 tahun. Meski cenderung lama, pengembangan food estate patut diapresiasi. Sebab, di tengah meningkatnya konversi lahan pertanian, upaya ini dilakukan demi memacu produksi serta memperkuat ketahanan mewujudkan swasembada pangan. Guru Besar Bidang Sosiologi Pertanian Universitas Brawijaya mengku Purnomo menyatakan, butuh waktu paling cepat tiga tahun untuk  bisa merasakan manfaat food estate, termasuk yang dikomandai  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Artinya, manfaat dari food estate memang tidak bisa  dirasakan dalam waktu dekat. "Yang bilang food estate tidak sukses hanya  karena satu kali gagal panen itu jelas-jelas tidak mengerti pertanian. Evaluasi baru bisa dilakukan setelah minimal tiga kali siklus  panen.  Paling cepat kita  merasakan manfaat food estate, kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka dalam tiga tahun  bisa kita rasakan. Tapi kalau membangunnya dari awal, setidaknya butuh lima tahun," ujar mangku yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  (Yetede)

Pemerataan pembangunan di Sumatra Utara diyakini mampu memompa perekonomian wilayah terutama di daerah dataran tinggi. Zona itu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendongkrak produk domestik regional bruto provinsi itu. Penguatan perekonomian pada daerah dataran tinggi di Sumatra Utara (Sumut) terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Provinsi Sumut 2025 Zona Dataran Tinggi yang digelar di Berastagi, Kabupaten Karo, belum lama ini.Pada pra-Musrenbang itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapkan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut ke depannya.Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin memandang bahwa pertumbuhan ekonomi bakal menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif. Langkah ini, imbuhnya, dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya. 

Hassanudin menambahkan bahwa Sumut memiliki empat zona yakni zona dataran tinggi, zona pantai timur, zona pantai barat, dan zona Kepulauan Nias. Sementara itu, Bupati Karo Corry Sebayang menjelaskan bahwa wilayahnya merupakan daerah dengan karakter agraris. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian Kabupaten Karo. “Semoga Musrenbang ini akan memberikan usulan rencana kerja yang mendorong pembangunan untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi Sumut tentunya,” ujarnya. Di sisi lain, penguatan fondasi perekonomian Sumut memang perlu diperkuat.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengungkapkan bahwa perekonomian Sumut saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian. Sektor ini, imbuhnya, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran sangat bergantung pada faktor eksternal. Agus menilai bahwa pemerintah dan stakeholder terkait perlu mencari sumber-sumber alternatif pertumbuhan ekonomi yang baru.Selain sektor pertanian, imbuhnya, pemerintah juga perlu mendorong sektor-sektor potensial lain seperti sektor pariwisata mengingat multipllier effectnya yang besar.

Nilai transaksi belanja online di Indonesia menyusut dalam setahun terakhir. Meski demikian, tren belanja di platform digital tetap semarak ke depan. Bahkan ekonomi digital bisa memperbesar valuasi perekonomian nasional, sekaligus menekan inflasi. Bank Indonesia mencatat, total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun lalu mencapai Rp 453,75 triliun. Angka ini menyusut 4,73% dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 476,3 triliun. Realisasi transaksi e-commerce tahun lalu juga di bawah target BI sebesar Rp 474 triliun. Meski nilainya menyusut, transaksi belanja online semakin ramai. Deputi Gubernur BI Filianingsih mengungkapkan, volume penjualan e-commerce mencapai 3,71 miliar kali pada 2023. Angka ini meningkat dibandingkan volume transaksi pada 2022 yang sebanyak 3,49 miliar kali. "Jadi, trennya meningkat terus, karena ada perubahan perilaku dari masyarakat," terang Filianingsih saat menjawab pertanyaan KONTAN, Rabu (17/1). Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, saat ini bank sentral terus mempercepat transaksi digital. Mengingat, digitalisasi adalah masa depan dunia. Terlebih, pada lima tahun ke depan, kemungkinan mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum milenial yang akrab dengan transaksi digital. Bahkan Perry menyebutkan, maraknya penjualan lewat e-commerce bisa mendorong penurunan inflasi, terutama inflasi inti. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, dengan adanya digitalisasi di sistem pembayaran dan berkembangnya e-commerce, maka akan mampu untuk membuat transaksi menjadi lebih ekonomis. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga menilai, digitalisasi akan mendorong persaingan antar toko dan merchant. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengakui, digitalisasi turut menahan laju inflasi. Membeli barang secara daring membuat distribusi barang lebih efisien.