Ekonomi Makro
( 699 )Segala Upaya untuk Genjot Pertumbuhan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja resmi
diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih versi hasil hitung riil saat
ini dihadapkan pada satu pertanyaan penting: bagaimana cara mendanai
janji-janji kampanye mereka yang ambisius saat pemilu, mengerek pertumbuhan
ekonomi hingga 6-7 %, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang
stagnan di 5 %. Saat berpidato di Mandiri Investment Forum, 5 Maret 2024,
Prabowo bahkan optimistis ekonomi masih bisa dikerek hingga tumbuh 8 % dalam
4-5 tahun ke depan.
Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, ”Sejumlah
cara akan ditempuh untuk menggenjot pertumbuhan. Jadi, gas-nya yang akan
dikencangkan, sesuai lagu (saat kampanye) saja. Gas pol, oke gas, oke gas,” kata
Dradjad saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/3). Secara umum, ujarnya,
Prabowo-Gibran akan melanjutkan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi. Namun,
arah kebijakan itu tidak sepenuhnya sama. Meski demikian, ia menjamin, tingkat
rasio utang dan defisit fiskal negara akan tetap dijaga di batas aman. Apalagi,
Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota”Klub Negara Maju” atau
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dalam proses aksesi itu, defisit fiskal Indonesia dipantau
ketat agar tetap di batas aman sebagai syarat menjadi anggota. Menurut dia,
alih-alih menambah utang, Prabowo akan menggenjot penerimaan pajak lewat
berbagai cara, dari membenahi sistem, menutup celah kebocoran pajak, hingga memajaki
aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah ta nah. Salah satunya dengan
membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang terpisah dari Kemenkeu. Kalau
penerimaan pajak kuat, pemerintah tidak perlu berutang untuk membiayai kebijakannya.
Upaya mendongkrak penerimaan pajak itu diupayakan tidak membebani masyarakat. (Yoga)
RISIKO ANOMALI EKONOMI RAMADAN
Geliat konsumsi pada Ramadan tahun ini diprediksi penuh dengan tantangan. Bulan yang biasanya diiringi dengan melonjaknya permintaan, kali ini dibayangi oleh perubahan pola konsumsi. Bukannya tanpa alasan konsumen menunda belanja pada periode krusial ini. Besarnya pengeluaran untuk belanja pokok dan antisipasi membengkaknya pengeluaran pada mudik Lebaran sedikit mengerem konsumsi Ramadan. Ada dua faktor yang menjadi pemberat konsumsi masyarakat pada bulan ini. Pertama, mahalnya harga beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bahkan, pemerintah baru-baru ini menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp13.900—Rp14.800 per kilogram (kg) menjadi Rp14.900—Rp15.800 per kg berdasarkan zonasi. Kedua, naiknya tarif sejumlah ruas jalan tol yakni Jalan Tol Jakarta—Cikampek (Japek), Jalan Tol Serpong—Cinere, Jalan Tol Jombang—Mojokerto, hingga Jalan Tol Surabaya—Gresik. Tentu keduanya akan memberatkan masyarakat sehingga konsumsi pada bulan ini diestimasi tertahan. Terlebih, sebelum memasuki Ramadan ada aksi menahan pengeluaran dari konsumen. Hal itu tecermin dalam Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia (BI) yang mencatat proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan turun dari 74,6% pada Januari 2024 menjadi 73% pada Februari 2024. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat, tecermin dari IKK Februari 2024 yang berada pada level 123,1. "IKE juga tetap terjaga didukung oleh optimisme pada semua komponen pembentuknya," katanya, Rabu (13/3). Pemerintah pun menyiapkan berbagai cara untuk menjaga stabilitas harga pada bulan puasa sehingga konsumsi yang menjadi mesin utama produk domestik bruto (PDB) mampu tumbuh maksimal. Persoalannya, terjadi ketidaksinkronan aksi dalam mengelola infl asi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
Mengacu pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per kemarin ada 250 daerah yang belum melakukan operasi pasar sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Infl asi kemarin mengatakan ada banyak daerah yang tidak melaksanakan operasi pasar meski memiliki stok beras melimpah. Optimisme senada juga disampaikan Kementerian Perindustrian, yang juga berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya bersama pemerintah terkait dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantji Punguan Pintaria, mengatakan momentum Ramadan cukup potensial untuk mendongkrak kinerja industri. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyadari adanya perubahan pola konsumsi karena besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan antisipasi membengkaknya biaya mudik. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo, mengatakan pengusaha akan mengerahkan sejumlah strategi seperti meningkatkan keterjangkauan produk, produksi minuman rendah kalori, hingga menjamin ketersediaan pasokan. Pelaku usaha pun memandang urgensi untuk menguatkan proteksi konsumsi sangat tinggi. Sebab menurutnya, tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi industri minuman ringan untuk reboundpasca Covid-19 yang menurunkan penjualan hingga 40%—50%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan pemerintah harus mulai mendesain kebijakan untuk membantu kelas menengah yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan tantangan ekonomi yang masih muncul dari harga pangan yang masih tinggi akibat El-Nino. "Ini tentu cukup signifi kan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," katanya.
Perputaran Uang Tertahan Gejolak Harga Pangan
Uji Daya Tahan Lawan Resesi Global
Selain efek pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, investor juga perlu mencermati ketidakpastian ekonomi global. Apalagi usai Jepang dan Inggris tumbang ke jurang resesi. Pasar juga dihadapkan pada bayang-bayang perlambatan ekonomi dua negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan China. Founder & CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto memandang, resesi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju sudah diprediksi cukup lama. Fendi optimistis, ketahanan ekonomi Indonesia masih bisa meredam dampak situasi tersebut. Meski kontribusi ekspor terpangkas, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di 5% dengan dorongan konsumsi dalam negeri. Begitu pula terhadap pasar modal Indonesia, Fendi meyakini daya tariknya masih memikat investor asing. "Justru flow of fund kalau terjadi resesi global, masuk ke Indonesia. Yield of return Indonesia masih sangat atraktif dari kacamata investor asing," kata Fendi, Senin (19/2). CEO Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra menimpali, banyak faktor yang mempengaruhi prospek bursa saham Indonesia. Jika resesi dan perlambatan ekonomi global berkepanjangan, apalagi di mitra dagang Indonesia, membawa sentimen negatif. Emiten berorientasi ekspor yang rentan terdampak antara lain di sektor industri dan komoditas seperti manufaktur, tambang dan energi. Komoditas energi seperti batubara dan minyak mentah bisa tertekan.
Sedangkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit berpeluang stabil. Emiten non-tambang yang mengandalkan ekspor kayu, makanan dan barang konsumsi lain bisa turut terimbas penurunan permintaan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menyarankan tetap waspada terhadap saham-saham komoditas tambang dan energi. Terutama yang berfundamental lemah dan eksposur tingggi terhadap volatilitas harga komoditas. Head of Research & Fund Manager Syailendra Capital Rizki Jauhari menambahkan, umumnya karakteristik bisnis emiten di Indonesia cenderung di pasar domestik. Sehingga, penting menilik lebih dalam mengenai ketahanan daya beli di dalam negeri. Di sisi yang lain, Rizki memandang resesi global bisa meningkatkan probabilitas bank sentral memangkas tingkat suku bunga. Hal ini dapat membawa katalis positif terhadap emiten yang sensitif terhadap penurunan tingkat suku bunga seperti properti, teknologi, perbankan, menara telekomunikasi, dan jalan tol. Investment Consultant Reliance SekuritasIndonesia, Reza Priyambada sepakat dengan dibayangi potensi resesi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Dengan sentimen resesi dan perlambatan ekonomi global, Reza menyarankan mewaspadai atauwait and see saham tambang energi dan mineral seperti INDY, ITMG, ADRO dan BRMS.
Ekonomi Masih Dibayangi Ketidakpastian Politik
Kendati pemilihan umum sudah berakhir, iklim investasi sepanjang
semester I tahun 2024 ini diperkirakan masih lesu. Investor masih bersikap wait
and see, menunggu hasil akhir penghi-tungan suara serta adanya potensi
sanggahan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ekonomi global yang masih tak
tentu ikut pula menambah ketidakpastian. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang
Kompas per Jumat (16/2) pukul 13.08, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
unggul dengan perolehan suara 58,45 %, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
di 25,23 % dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,32 %. Data sampel yang masuk
sudah 99,7 %. Sementara, berdasarkan hasil hitung akhir (real count) oleh KPU,
per Jumat pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 57 %, Anies-Muhaimin
24,98 %, dan Ganjar-Mahfud 18,03 %.
Data sampel yang masuk sudah 54,91 % dari total 823.236 tempat
pemungutan suara (TPS). Meski demikian, ketidakpastian masih menyelimuti seusai
ditemukannya kesalahan penghitungan suara di sejumlah TPS. Ada perbedaan jumlah
suara antara formulir C Hasil Plano dan angka yang terbaca di Sistem Informasi
Rekapitulasi (Sirekap). Menyusul temuan itu, legitimasi pemilu mulai dipertanyakan.
Dua kandidat pasangan calon lain pun berencana menggugat hasil pemilu ke MK dan
Bawaslu. Melihat situasi politik terkini yang belum stabil itu, Kepala Ekonom
Bank Permata Josua Pardede menilai, arus investasi riil pada awal tahun 2024
kemungkinan besar belum akan kembali pulih seperti semula, khususnya dari investor
asing.
”Investor asing masih akan wait and see sesuai dengan
karakteristik mereka yang cenderung sangat melihat regulasi. Mereka akan
memilih melihat hasil resmi, yakni hasil real count KPU, dan apakah ada sanggahan
terhadap hasil pemilu di MK,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Stabilitas
politik di dalam negeri dinilai belum cukup aman untuk menarik investor sepanjang
semester I-2024. Hal itu akan berdampak pada arah pertumbuhan ekonomi di awal
tahun ini mengingat investasi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi RI setelah
konsumsi rumah tangga. (Yoga)
Airlangga Hartarto: Pemilu Tingkatkan Konsumsi masyarakat
Efek Pemilu, Konsumen Masih Mengerem Belanja
Indonesia Melaksanakan Pesta Demokrasi!
Isu Global Berimbas ke Bahan Baku
Menyelamatkan Industri Padat Karya
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%. Secara target, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 meleset. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,3%. Pencapaian ini menambah deret panjang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang digadang-dagang Presiden Joko Widodo belum pernah mencapai target. Apalagi mimpi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden. Padahal kurva belanja dan utang pemerintah terus melaju dalam setiap tahunnya. Dalam 9 tahun terakhir, apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya di kisaran 4,5%—5%. Hal itu kontras bila dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,5% hingga 6%. Era SBY pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% pada 2007. Struktur ekonomi Indonesia pun kian menjauh dari sektor padat karya. Sektor konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan karena adanya doping dari bantuan sosial (bansos) jelang pilpres.
Adapun realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tercatat melambat pada 2023 menjadi 4,82%, dari 2022 sebesar 4,94%. Pelambatan ini terjadi karena konsumsi masyarakat kelas menengah. Angka itu tecermin dari sejumlah indikator, seperti realisasi pajak penjualan bawang mewah melambat, jumlah penumpang angkutan udara turun, dan penjualan mobil penumpang tidak sebesar 2022.
Kabar kurang baik dari sisi produksi. Kinerja industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami penyusutan secara kumulatif, tumbuh 4,69% pada 2023, melambat dari realisasi tahun sebelumnya 5,01%. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditopang oleh sektor logam dasar yang naik 14,17%, barang galian bukan logam tumbuh 14,11%. Disusul industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%, industri alat angkutan yang tumbuh 7,63% dan industri pengolahan tembakau 4,8%.
Menurut harian ini, sektor industri padat karya perlu diperhatikan pemerintah, karena tren kinerja yang terus merosot. Hal itu membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat pada sektor tekstil, industri sepatu, dan lainnya.
Pilihan Editor
-
Paradoks Ekonomi Biru
09 Aug 2022 -
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022









