Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (6/5), telah melansir pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 mencapai 5,11% (year-on-year/YoY), tertinggi dalam tiga kuartal terakhir. Sekilas, angka itu cukup menggembirakan lantaran produk domestik bruto (PDB) mampu melaju sesuai proyeksi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, beberapa mesin utama pendorong ekonomi berkinerja cukup ciamik sepanjang kuartal I/2024. Konsumsi pemerintah misalnya yang melesat hingga 19,9% (YoY), tertinggi sejak 2006. Pun dengan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga non profi t yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, data ekonomi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor yang tidak berulang secara tahunan, salah satunya belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meski ada kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), juga terdorong dengan optimalisasi investasi pemerintah. Di sisi lain, jumlah pengangguran pada periode tersebut tercatat masih cukup tinggi. Per Februari 2024 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,2 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 6,93 juta orang. Efek dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, membuat pemangku kebijakan masih mempertahankan belanja guna penebalan daya beli meski Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berakhir. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, mengatakan data ketenagakerjaan dan pertumbuhan mesin PDB yang tidak sejalan mencerminkan adanya kendala dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, menambahkan Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsif, adaptif, dan prudent terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menanggapi dinamika ekonomi Indonesia terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang Indonesia belum berhasil lepas dari efek pandemi Covid-19 terutama dalam komponen konsumsi. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024 kemarin, tak menampik bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diberangus. Menurutnya, dampak runtutan akibat pandemi Covid-19 masih terasa sampai sekarang. Hal ini menyebabkan beberapa negara masuk ke tahap resesi. Misalnya, seperti Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam mengelola belanja yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Wanti-wanti Presiden bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa gejolak geopolitik yang melahirkan ketidakpastian cukup terasa ditandai dengan volatilitas harga minyak, kenaikan infl asi, suku bunga tinggi, gangguan perdagangan global, hingga pelemahan mata uang.

Setelah melampaui ekspektasi dengan me nyabet pertumbuhan ekonomi 5,11% pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia terindikasi akan berjalan gontai dan berada di persimpangan. Penurunan konsumsi seusai gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diproyeksi menjadi tan tangan yang harus segera diantisipasi. Jika penurunan konsumsi menjadi nyata, hal tersebut bisa menjadi realitas pahit yang bakal dihadapi bangsa ini. Soliditas laju produk domestik bruto (PDB) yang selama ini terjaga bisa terjerembap ke titik nadir jika tak ada resep mujarab untuk mengatasinya pada sisa tahun 2024. 

Kita bisa melihat bahwa peran konsumsi selama Pilpres 2024 tak dapat disepelekan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari unsur politis, faktor pemilu secara nyata menjadi arena terbuka dalam penggelontoran bantuan sosial (bansos) besar-besaran. Total anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai sekitar Rp496 triliun. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya Rp439,1 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan Rp400.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan target menjaga inflasi di bawah 5% . Kita dapat melihat efek dari gelontoran masif bantalan sosial ini dengan kado realisasi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pemerintah pada kuartal I/2024. Dari sisi domestik, negeri ini terlilit oleh tingginya suku bunga acuan, stagnasi perdagangan, dan pelemahan rupiah, yang bisa membuyarkan peningkatan investasi serta menghambat ekspansi usaha. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Sudah pasti bahwa konsumsi, investasi, dan ekspor akan menghadapi ujian berat akibat inflasi barang impor lantaran depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, bahkan risiko penurunan harga komoditas. 

Jika sektor usaha melemah, naiknya pengangguran menjadi faktor pemberat ekonomi yang tak terhindarkan. Dalam situasi penting ini, kebijakan moneter harus ditata ulang, seperti mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan untuk memudahkan pembiayaan dan memacu investasi. Pada saat yang sama, otoritas harus kreatif mencari cara agar hal tersebut tetap tak membahayakan inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, bantalan sosial seperti bansos perlu kembali dikucurkan agar konsumsi yang mendorong pergerakan sektor riil tetap terlihat nyata. Dari sisi fiskal, stimulus yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor kritikal serta memperkuat infrastruktur dan kemampuan produksi domestik menjadi kunci.

Indonesia menghadapi berbagai risiko ekonomi sepanjang paruh pertama tahun 2024 akibat kondisi pasar global yang tidak stabil dan transisi pergantian rezim di dalam negeri. Namun, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini diperkirakan masih bisa mencapai ”level aman” 5 % karena  terbantu sejumlah faktor temporer. Tahun 2024 diawali dengan sejumlah risiko sekaligus peluang. Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia diuji di tengah iklim perdagangan dunia yang lesu akibat eskalasi ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi China, dan turunnya harga komoditas. Akibatnya, meski masih membukukan surplus 47 bulan berturut-turut, nilai surplus neraca perdagangan Indonesia menurun 39,4 % secara tahunan menjadi 7,34 miliar USD sepanjang Januari-Maret 2024. Kinerja ekspor turun lebih signifikan ketimbang impor. Ketika surplus menipis, terjadi aliran keluar modal (capital outflow) sebanyak 1,89 miliar USD dari pasar obligasi Indonesia sepanjang triwulan I-2024.

Modal yang ”kabur” itu terjadi karena perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS , The Federal Reserve (The Fed), dan eskalasi ketegangan geopolitik. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah hingga turun 2,96 % secara year to date per akhir Maret 2024. Cadangan devisa turun 6 miliar USD sejak Desember 2023. Namun, di sisi lain, kinerja investasi tercatat kuat pada triwulan pertama dengan realisasi investasi langsung (direct investment) Rp 401,5 triliun atau naik 22,1 % secara tahunan. Investasi dari luar ataupun domestik tumbuh hampir seimbang, menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi masih terjaga. Secara rinci, pada triwulan I, penanaman modal asing (PMA) menyumbang 50,9 % dari total realisasi investasi dan tumbuh 15,5 % secara tahunan.

Menurut Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, Sabtu (4/5) kombinasi antara tren positif dan tantangan di awal tahun itu membuat ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di awal tahun. LPEM FEB UI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dari tahun lalu, yaitu 5,15 % untuk triwulan I-2024 dan 5,1 % sepanjang 2024 (full year). Pada triwulan I-2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 % dan sepanjang 2023 tumbuh 5,05 %. Menurut dia, faktor temporer dari dalam negeri membantu menopang ekonomi dari merosot terlalu dalam. ”Ada pemilu, dibarengi beberapa periode libur panjang dan perayaan musiman Ramadhan yang mendorong tingkat konsumsi secara umum. Di sisi lain, realisasi investasi yang jauh melampaui target juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor,” kata Riefky. (Yoga)

Rekening tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada Maret 2024. Kondisi ini mengindikasikan kue perbaikan ekonomi yang mulai dirasakan kalangan menengah-bawah. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada periode akhir kuartal I/2024 tidak hanya simpanan di atas Rp5 miliar yang mengalami kenaikan, tabungan di bawah Rp100 juta tumbuh sebesar 7,3% YoY. Angka itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar 5,17% YoY. Sementara itu, bila dibandingkan dengan Maret 2023, capaian saat ini mengalami kenaikan cukup signifi kan. Pada periode yang sama tahun lalu, isi rekening di bawah Rp100 juta hanya tumbuh 3,1% YoY. 

“Ini kelihatannya kue perbaikan ekonomi mulai dirasakan masyarakat bawah, stabilitas ekonomi harusnya semakin kuat,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II pada Jumat (3/5). Lebih lanjut, Purbaya menambahkan tabungan di atas Rp5 miliar dilaporkan tumbuh sebesar 9,45% YoY, lebih tinggi ketimbang Februari 2024 yang sebesar 6,10% YoY. Secara total, pada Maret 2024 kenaikan dana pihak ketiga (DPK) perbankan terus membaik ke level 7,44% YoY dipengaruhi oleh perilaku investasi nasabah korporasi. Di sisi lain, Bank Indonesia memperkirakan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kuartal II/2024 bakal terus meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sesuai dengan pola historisnya.Mengutip Survei Perbankan yang dirilis Bank Indonesia, DPK bakal meningkat terindikasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 79,1%, lebih tinggi dibandingkan 16,1% pada kuartal IV/2023. Pada laporan yang sama, diperkirakan pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2024 masih tinggi. 

Hal ini tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun 2024 yang tercatat positif sebesar 79,1%, tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya. Adapun, penghimpunan DPK pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp8.333 triliun, tumbuh 7,4% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Februari yang sebesar 5,4% yoy. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan menyebut saat ini bank sedang berkompetisi menjaga likuiditas. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 , perbankan mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset dengan memperhatikan aspek safety, liquidity dan profi tability. Ke depan, ujar Perry, penguatan KLM dilakukan dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Tekanan dari luar pada perekonomian Indonesia menguat belakangan ini. Relatif tingginya inflasi di AS membuat The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama lagi. Akibatnya, dana kembali ke AS dan USD mengalami penguatan cukup tinggi, sehingga, mata uang lain, termasuk rupiah, mengalami tekanan dan melemah secara berarti. Aliran modal keluar cukup besar dari pasar modal dan obligasi Indonesia. Indeks pasar modal tertekan dan imbal hasil (yield) obligasi naik lagi di atas 7 %, peningkatan yang cukup tinggi. Nilai rupiah melewati Rp 16.000 per USD dan kemungkinan akan tetap tertekan untuk waktu yang cukup lama, sampai inflasi di AS menurun dan The Fed menurunkan suku bunga lagi di pertengahan tahun ini atau bisa lebih lama lagi.

BI sebagai penjaga stabilitas mata uang melakukan intervensi di pasar spot dan non-deliverable (tanpa penyerahan). Namun, kemampuan intervensi ini terbatas. BI harus menaikkan suku bunga acuan karena rupiah terus terdepresiasi mendekati level Rp 16.500 per USD. Tekanan juga bertambah dengan ketegangan Israel-Iran. Harga minyak mentah meningkat. Akibatnya, subsidi kemungkinan juga harus disesuaikan. Pelemahan rupiah menaikkan biaya produksi karena kandungan impor yang tinggi. Suku bunga kredit yang tadinya diharapkan mulai menurun tetap bertahan dan bagi debitor ini memperlama permasalahan biaya tinggi.

Sejauh ini, pertumbuhan kredit masih cukup tinggi, 1 %, dan sektor manufaktur masih ekspansi. Namun, jika pelemahan rupiah berlangsung lama atau permanen, pengaruh negatif pada perekonomian juga semakin tinggi. Dengan perekonomian yang terbuka, perekonomian Indonesia sensitif terhadap perubahan di tingkat dunia. Permasalahan pelemahan nilai rupiah justru mengancam stabilitas perekonomian. Dengan tingkat inflasi 3 %, sebenarnya BI tidak harus menunggu The Fed menurunkan suku bunga kebijakan. Namun, risikonya terlalu tinggi karena penurunan suku bunga akan kian melemahkan rupiah. (Yoga)

Keputusan BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 % demi menstabilkan nilai tukar rupiah bisa memunculkan tekanan ekonomi terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan mempertajam sejumlah kebijakan yang sudah ada di APBN untuk meredam dampak rambatan dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah tidak asing lagi dengan gejolak ketidakpastian ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Di setiap momen gejolak ekonomi itu, APBN selalu ”turun tangan” untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber).

”Ketidakpastian yang sedang kita hadapi secara global ini sudah pernah kita alami sebelumnya. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal kita perkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4). Kali ini, APBN akan kembali dikerahkan untuk meredam dampak rambatan dari kenaikan tingkat suku bunga acuan BI. Pada 24 April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %. Terakhir kali, BI menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober 2023 ke 6 %. Febrio mengatakan, pemerintah saat ini sudah mempunyai berbagai instrument kebijakan untuk meredam dampak guncangan ekonomi. Kebijakan yang sudah ada dalam APBN akan dikalibrasi dan diperkuat. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memastikan akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 % pada 2025. Secara undang-undang (UU), pemerintah dapat menaikkan tarif PPN hingga 15 % sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan PPN telah dimulai pada 1 April 2022, saat pemerintah menaikkan tarifnya menjadi 11 % dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak Rp 1.510 triliun sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan Covid-19. Mengingat kontribusinya yang begitu besar pada penerimaan pajak, maka wajar bagi pemerintah menjadikan PPN sebagai komponen penerimaan pajak yang perlu dioptimalkan. Sepanjang masa pandemi, tepatnya sejak 2020, kinerja PPN terus mengalami peningkatan.

Menkeu Sri Mulyani saat itu mengatakan, penerimaan PPN sepanjang 2021 mencapai Rp 551,0 triliun atau 106,3 % dari target awal Rp 518,55 triliun. Untuk 2023, penerimaan PPN Rp 764 triliun. Meskipun menaikkan tariff PPN akan menaikkan penerimaan pajak, kenaikan PPN juga punya efek lain dan yang paling niscaya adalah kenaikan pada harga barang konsumsi. Pada 2022, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis laporan mengenai tanggapan masyarakat ketika tarif PPN naik menjadi 11 %, melibatkan 800 responden di 40 provinsi, hasilnya 77,37 % responden menolak kenaikan tarif PPN, karena kenaikan tarif PPN bisa menghambat pemulihan ekonomi yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Menaikkan tarif PPN saat pemulihan ekonomi belum maksimal berpotensi memukul masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Efek dominonya, angka kemiskinan bertambah, berujung pada semakin melebarnya jurang kesenjangan ekonomi. (Yoga)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN rencananya naik dari 11 % menjadi 12 % tahun depan. Dari sekarang, publik sudah harap-harap cemas, memikirkan kenaikan harga barang dan jasa karena tarif pajak yang lebih tinggi sambil penuh harap agar presiden terpilih Prabowo Subianto mau membatalkan kebijakan itu saat nanti menjabat. ”Pajak enggak naik aja udah ngos-ngosan,” ucap Stef (31) karyawan swasta di Jakarta, Selasa (26/3) sambil tertawa getir membayangkan kenaikan tarif PPN mulai tahun depan. Sekilas, bagi sebagian orang, kenaikan tarif PPN atau pajak barang konsumsi sebesar 1 % mulai 1 Januari 2025 mungkin terkesan bukan apa-apa. Namun, bagi warga kelas menengah-bawah yang ruang kasnya sempit, kenaikan harga barang dan jasa sesedikit apapun akan menguras isi dompet.

Apalagi, di tengah kenaikan harga barang yang sudah mulai terjadi, upah yang stagnan, dan tanpa bantuan apa pun dari negara. Stef, misalnya, sudah berhemat semaksimal mungkin. Setahun terakhir ia hampir tidak pernah lagi nongkrong. Ia juga pindah ke tempat indekos yang jauh lebih murah. ”Itu pun masih ngajak teman tinggal bareng supaya bisa patungan uang kos,” ujar warga Jakarta itu. Dengan penghematan itu, konsumsi Stef dalam sebulan (di luar membayar sewa kos) tetap memakan 70 % gajinya. Manakala ia sesekali mau mentraktir dan menyenangkan diri sendiri, gajinya bisa ludes, bahkan minus. Stef berharap pemerintah ke depan bisa membatalkan rencana menaikkan PPN. (Yoga)

Pesatnya perkembangan Global Islamic Economiy tentu melahirkan pertanyaan kepada Indonesia  sebagai sebuah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Misalnya posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Itulah yang dilakukan oleh DinarStandard sejak 10 tahun yang lalu melakukan kajian dan menerbitkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang didukung oleh Salam Gateway dan Pemerintah Dubai, sebuah city-state yang memposisikan diri sebagai the capital of Global Islamic Economy. Sejak pertama kali dibuat, kajian tersebut berfokus  pada sektor-sektor industri dimana muncul kesadaran kuat pada kepatuhan kehalalan proses produksi dan konsumsi atau secara  umum dikenal sebagai  sharia compliance. (Yetede)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)