Senat Amerika Serikat pada Kamis (9/12)  waktu setempat mengesahkan dan telah mengirimkam satu dari dua rancangan undang-undang (RUU) yang diperlukan untuk menaikkan pagu utang pemerintah federal menjadi  US$ 28,9 triliun, guna mencegah gagal bayar (default) luar, agar dapat diteken oleh Presiden Joe Biden. Sebagai informasi, Partai Republik telah melakukan menuver selama berbulan-bulan mencoba memaksa Demokrat  menaikkan platform utang mereka sendiri. Menurut catatan Demokrat, RUU diperlukan untuk membiayai utang besar yang menumpuk selama pemerintahan Donald Trump. Senator Republik Lisa Murkowski mengatakan kepada wartawan bahwa ia dan 13 anggota Partai Republik  lainnya mendukung pengajuan RUU pertama karena hal itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Pemecahan kebuntuan  legislatif terjadi hanya dua bulan setelah Kongres menyetujui kenaikan jangka pendek platform utang untuk mencegah gagal bayar luar biasa pemerintah federal  atas kewajibannya, yang akan berimplikasi mengerikan bagi ekonomi dunia. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar ongkos pemulihan yang sebagian dibiayai  dari utang dapat terbayar lunas. Ada harapan lain yang tidak kalah penting, yaitu dua raksasa ekonomi dunia saat ini (AS dan Tiongkok) diharapkan tidak main api. Pemulihan ekonomi membutuhkan peran kepemimpinan mereka ditingkat global dan di kawasan. 

Mereka para pemimpin adidaya, tidak boleh bersifat egois, menjadi negara peradaban adalah hak mereka. Tapi kemajuan peradaban  yang dicapai tidak patut untuk digunakan membuat senjata pemusnah massal karena konflik dua negara besar berebut pengaruh. Dalam konflik bilateral atau multiliteral yang akan berperang antar negara.

Indonesia sebenarnya punya kedekatan pada keduanya, sehingga Indonesia bisa bertindak sebagai juru damai. Hal ini penting dan dimungkinkan karena politik bebas aktif negeri kita. Hal penting lainnya adalah jika ekonomi Indonesia pada kuartal III/2021 mencapai 3,51% (year on year). Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dikeseluruhan tahun mencapai kisaran  3,7%-4,5%. (Yetede)

Penjualan ritel di AS tetap tinggi sepanjang bulan lalu, walaupun ada kelangkaan sebagian barang dan gelombang inflasi yang terus naik. Departeman Perdagangan (Depdag) AS melaporkan pada Selasa  (16/11), penjualan ritel sepanjang Oktober 2021 naik 1,7%, ini mencerminkan lonjakan bulanan terbesar sejak Maret 2021 dan melebihi ekspektasi. Penjualan mobil naik 1,8% walaupun stock tetap langka  dan harga naik karena kekurangan semikonduktor global. Sedangkan penjualan BBM naik 3,9% seiring dengan naiknya harga energi global. Laporan ini mengindikasikan ketahanan konsumen di AS menuju musim liburan akhir tahun. Pada saat inflasi naik ke level tertinggi dalam 30 tahun dan krisis rantai pasokan membuat beberapa barang idaman menjadi sulit didapatkan. "Situasi Covid membaik, hambatan pasokan mereda di sektor otomotif dan awal musim belanja telah mendorong belanja konsumen  bulan lalu," ujar Gregory Daco, ekonom Oxford Economics seperti di kutip AFP. Namun, penjualan di sektor bar dan restoran mendatar saja bulan lalu. Sedangkan penjualan di sektor kesehatan  dan perawatan pribadi serta ritel busana turun tipis. Paritel non-gerai seperti perusahaan-perusahaan belanja online mencatat penjualan 4%, sedangkan toko peralatan elektronik  dan rumah tangga menunjukkan kenaikan 3,8%. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menekan rekannya, Presdien Xi Jinping tentang praktik-praktik hak asasi manusia di Tiongkok. Sementara itu,  Xi mengingatkan bahwa Tiongkok akan merespons provokasi-provokasi di Taiwan. Demikian disampaikan para pejabat dalam dialog virtual. Pembicaraan kedua pemimpin negara adidaya itu mendapat sorotan karena disebut-sebut dilakukan dengan jujur dan secara langsung.

Media Pemerintah Tiongkok-XInhua melaporkan, Xi membandingkan kedua negara itu  ibarat "dua kapal raksasa sedang berlayar di lautan" yang perlu distabilkan agar tidak saling bertabrakan. Usai pertemuan Biden dan Xi, seorang pejabat senior menyampaikan bahwa kedua pemimpin melakukan perdebatan yang sehat. 

"Biden menekankan pentingnya Tiongkok memenuhi komitmennya di bawah perdagangan yang dinegosiasikan oleh pendahulu Biden, Donald Trump." tambah pejabat AS itu. Sebagai informasi, Tiongkok diklaim banyak tertinggal dalam komitmennya untuk membeli lebih banyak barang dan jasa AS senilai US$ 200 miliar. Tetapi para pejabat Tiongkok berkata, bahwa Xi menyampaikan kepada Biden penting untuk menghindari mempolitisasi masalah ini.(Yetede)

Menjelang pertemuan virtual yang diharapkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Presiden Tiongkok XI Jinping mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dengan AS, syaratnya jika kedua negara saling menghormati. Pemerintah Tiongkok kerap menggunakan istilah saling menghormati dalam meneyerukan komunikasi yang lebih baik dengan AS "Saat ini, Relasi Tiongkok-AS yang adalah organisasi nirbala berbasis di New York. 

"Kedua negara akan mendapatkan keuntungan dari kerja sama dan kalah dari konfrontasi. Kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang tepat, tulis Xi dalam surat itu. Biden dan Xi akan mengadakan pertemuan virtual paling cepat minggu depan, menurut laporan Ruteurs beberapa jam yang lalu sebelum membaca surat, mengutip sumber yang mengetahui  masalah tersebut. "Mengikuti prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara menguntungkan. Tiongkok berdiri siap berkerja dengan AS untuk meningkatkan pertukaran  dan bekerja sama dalam segala bidang," menurut surat Xi.

Xi juga mengingatkan pemerintah Tiongkok ingin bekerja sama dengan AS untuk mengatasi masalah regional dan internasional, serta mengatasi tantangan global. Dia menambahkan, kedua negara perlu mengelola perbedaan untuk sementara waktu, "Untuk membawa hubungan Tiongkok-AS kembali kejalur yang benar dari perkembangan yang sehat dan stabil," lanjutnya. Ketegangan antara pemerintah AS-Tiongkok telah meningkat dalam waktu terakhir, Pendahulu Biden, mantan Presiden Donald Trump mulai mengambil sikap keras terhadap Tiongkok dimulai dengan isu perdagangan. (Yetede)

Jumlah pesanan maskapai penerbangan menuju Amerika Serikat (AS) dilaporkan segera mengalami lonjakan. Hal ini terjadi setelah gedung putih mengumumkan bakal membuka kembali negaranya bagi semua pelancong internasional yang telah divaksinasi, mulai pekan depan. Keputusan yang mulai berlaku pada Senin (8/11) waktu setempat itu menyusul tindakan pembatasan yang sudah berlangsung selama 18 bulan bagi 33 negara selama pandemi virus corona terburuk. Pandemi ini telah memisahkan keluarga, menghambat agenda perjalanan bisnis dan membuat frustasi para wisatawan.

Di sisi lain, kebijakan AS tersebut menjadi tantangan bagi industri penerbangan, sebagai informasi,maskapai-maskapai besar  termasuk Air France, United AirLines, dan Singapore Airlines disebut sedang berjuang keras untuk memenuhi lonjakan permintaan mendadak. Hal ini mendorong mereka menambah jumlah jadwal penerbangan, mengganti  pesawat lebih besar dengan yang lebih kecil, serta melipat gandakan upaya-upaya untuk merekrut dan mempertahankan staf.

Sementara itu, setelah pengumuman Gedung Putih, maskapai British Airways menunjukkan lonjakan 900% dalam hal pencarian jadwal penerbangan dan paket-paket liburan ke tujuan utaman di AS, dibandingkan dengan pekan sebelumnya, Bahkan sehari setelah pengumuman, maskapai Amerikan Airlines memperlihatkan adanya kenaikan 66% dalam pemesanan penerbangan ke Inggris, 40% ke Eropa dan 74% ke Brasil. Disamping itu, tercatat persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan kursi pada 8 November. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang sempat dibuat pusing pada Sabtu (6/11) waktu setempat, akhirnya menyambut pengesahan Kongres terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Infrastruktur bernilai US$ 1 triliun yang sudah tertunda. Paket ini disebut sebagai investasi satu kali dalam satu generasi dan rencana jaring pengaman sosial yang lebih luas diprediksi disetujui, meskipun melalui proses negosiasi menegangkan. Biden dan Wakil Presiden AS, Kamala Harris baru muncul di Ruang Makan Negara Gedung Putih sekitar 12 jam setelah Demokrat yang moderat dan progresif di DPR berhasil mengatasi perseteruan internal serta memberikan presiden kemangan legislatif terbesarnya sejauh ini.

"Akhirnya, pekan infrastruktur. Saya sangat senang mengatakan ini pekan infrastruktur!" ujar Biden seraya tertawa, yang dikutip Reuters. Komentar Biden tersebut mengacu pada lelucon yang dilontarkan beberapa tahun terakhir, ketika Presiden Donald Trump dari Republik pada 2018 menyebutkan kalimat "Pekan Infrastruktur" tetapi tidak mengesahkan RUU beberapa kali selama kepemimpinannya. Biden mengungkapkan, dalam negosiasi terakhirnya dengan Demokrat untuk mencoba mengesahkan RUU itu, dia mendesak supaya mereka mau bersikap masuk akal.

Selain itu, pada pekan depan, Biden berencana mengunjungi beberapa pelabuhan untuk mempromosikan RUU tersebut dan warga Amerika akan melihat dampaknya dalam beberapa bulan mendatang. Dia mengatakan, itu adalah sesuatu yang ditawarkan  kepada Demokrat demi  mencegah kekalahan dalam pemilihan sela Kongres di tahun lalu. "RUU Infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja  bagi kerah biru yang memodernisasi jalan-jalan, dan jembatan, serta mengubah sitem transportasi. Sebagian besar pekerjaan yang diciptakan tidak akan membutuhkan gelar sarjana." ujar Biden. (Yetede)

Keputusan penting Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk mengurangi pembelian obligasi bulanan yang sudah  lama ditunggu-tunggu itu akhirnya ada kepastian. Pengurangan stimulus ekonomi yang populer dengan istilah tapering tersebut akan dilakukan pada akhir November ini. Perekonomian AS yang membaik menjadi alasan utama kebijakan tapering tersebut. Namun, perhatian investor global bukan berhenti sampai tapering, melainkan kapan The Fed akan menaikkan suku bunga yang saat ini mendekati nol persen. Ekonomi AS sekarang ini mengalami inflasi tinggi, yakni kenaikan barang dan jasa akibat terganggunya rantai pasok.

Dua indikator itu yang menjadi pertimbangan Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga. Namun dari isyarat Gubernur The Fed Jarome Powell, kenaikan suku bunga tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dunia finansial jauh lebih siap menghadapi kebijakan tapering ketimbang kejadian serupa tahun 2014. Telah memicu goncangan finansial global sehingga mendorong hengkangnya dana-dana asing di negara pasar berkembang. Faktanya, kemungkinan buruk itu yang sempat menghantui investor global tidak terjadi. Sejak awal, tiga otoritas penjaga sektor finansial dan makro ekonomi kita.

Di lain sisi fundamental kita cukup solid. Kondisi sektor fiskal dan moneter relatif terjaga baik. Sektor perbankan cukup kuat, tercermin pada jumlah indikator kesehatan, baik dari sisi permodalan (CAR), kredit bermasalah (NPL), dan kredit mulai tumbuh. Defisit transaksi berjalan (CAD) tercatat rendah,sekitar 1-2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini dan tahun depan. Inflasi juga terjaga di level 3% cadangan devisa saat ini juga mencapai US$ 146,9 miliar, level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, kepemilikan asing di SBN saat ini tinggal sekitar 22%. (Yetede)

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger pernah berujar, "Oil is much too important a commodity to be left in the hands of the Arabs," pernyataan Kissinger tersebut menandai betapa pentingnya minyak bagi ekonomi dunia dan politik luar negeri AS". Kepentingan AS untuk mengontrol supply chain minyak dunia dimulai sejak berakhirnya perang Arab-Israel tahun 1973 yang dikenal dengan Yom Kippur war. Perang tersebut diakhiri dengan kekalahan negara-negara Arab atas Israel serta diikuti dengan embargo minyak Arab terhadap AS.

Embargo minyak Arab tersebut mendorong terjadinya stagflasi di AS tahun 1973-1975, ditandai dengan tajamnya harga minyak dunia dari US$46,3 per barel di tahun 1974  dan mendorong kontraksi ekonomi AS. Sejak saat itu hingga kini, penguasaan AS terhadap supply chain minyak global begitu kuat, ditandai dengan kedekatan aliansi strategsi antara AS dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Countries (GCC). Jelang akhir tahun 2021, dunia kembali dibayangi resiko stagflasi global yang pernah terjadi di tahun 1973-75 akibat kenaikan harga energi global ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai.

Kenaikan harga tiga komoditas utama, gas, batu bara, dan minyak, tersebut menjadi kekhawatiran banyak ekonom dunia seperti Nouriel Roubini dan Peter Schiff yang memperkirakan bahwa inflasi global dapat terus berada di level yang tinggi sehingga mengancam proses pemulihan ekonomi akibat pendemi. Jika kita telaah akar masalah kenaikan energi dunia tersebut ternyata tidak terlepas dari naiknya tensi geopolitik yang semakin tinggi dibelahan bumi Pasifik maupun Atlantik. Di Pasifik, ketegangan antara Australia dan Tiongkok semakin memanas seiring masuknya Australia ke dalam aliansi militer baru yang dibuat Presiden Joe Biden.

Sementara itu, kenaikan harga gas di Eropa tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara AS dan aliansi militernya di Eropa (NATO) dengan Rusia sejak tahun 2016. Sejak bergabungnya Crimea dari Ukrania ke Rusia di tahun 2016, hubungan  AS-NATO dengan Rusia semakin memanas. Terakhir, pada 21 Agustus 2021, AS kembali memberikan sanksi kepada dua perusahaan perkapalan  dan satu kontraktor yang terkait  dengan pembangunan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan antara Rusia dan Jerman lewat perairan Baltik. (Yetede)

The Federal Reserve (The Fed) pada rapat kebijakan 1-2 November 2021 ini diperkirakan mengumumkan dimulainya tapering pembelian obligasi besar-besaran di masa pandemi Covid-19. Hal ini akan menjadi pertanda bahwa ekonomi AS sudah semakin maju, setelah terpuruk karena pandemi tersebut. Untuk melonggarkan kredit disaat perekomian AS berjuang mengatasi dampak pandemi. The Fed membeli sedikitnya US$ 80 miliar obligasi pemerintah AS setiap bulan dan setidaknya US$ 40 miliar sekuritas berbasis hipotek juga setiap bulannya. Konsensus yang berkembang di kalangan analis selama ini adalah pembelian obligasi senilai total setidaknya  US$ 120 per bulan akan dikurangi US$15 per bulan.

Gubernur The Fed Jerome Powell sebelumnya mengatakan, stimulus ini akan diakhiri pada pertengahan tahun depan. Detail tentang berapa besar pengurangannya, komposisinya, dan waktu pastinya kapan dimulai masih harus ditunggu hingga konferensi persi Powel pada kamis (4/11) dini hari WIB. Ekonomi AS tidak usah diragukan lagi telah menunjukkan kemajuan dari keterpurukan tersebut.  Namun hal itu diiringi oleh lonjakan inflasi, yang terus naik sepanjang tahun ini. Powell dipastikan membahas hal itu dalam konferensi persnya.

"Saya pikir akan menjadi salah satu kejutan dalam sekian tahun jika (The Fed) tidak tapering. Karena belakangan ini mereka sudah segamblang apa yang bisa diharapkan dan The Fed tentang arah  kebijakannya kedepan," ujar Michael Ferroli kepada ekonom JP Morgan, seperti dikutip AFP akhir bulan lalu. Pengendalian laju inflasi selalu menjadi salah satu prioritas utama The Fed,apakah akan terus mempertahankan suku bunga acuan di kisaran nol persen saat ini, hingga sasaran bank sentral lainnya, yaitu penyerapan penuh lapangan kerja, sudah dianggap terpenuhi. (Yetede)