Problem pasokan bahan baku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung target ambisius Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), yakni B50 dan E10 pada 2029. Persoalan pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan, hingga kesinambungan pasarnya pun terus dibahas oleh tim pasangan tersebut. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. Harapannya, komitmen pasokan bahan bakar nabati dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam BBM. Di sisi lain, pemerintahan baru bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. Apabila ditambah dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 memerlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. “Saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan terkait dengan uji penggunaan B40 untuk sektor nonotomotif, di mana pengujian ini direncanakan selesai pada akhir 2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Kamis (25/4). Di sisi lain, terjadi tren dari segi konsumsi untuk realisasi penyaluran biodiesel B35 pada awal 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dadan memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi ini bakal tetap tumbuh hingga pertengahan tahun nanti. Untuk volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya 2,55 juta kiloliter.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) masih menunggu arah kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ihwal peningkatan persentase bauran biodiesel dan bioetanol hingga 2029. Lewat lembar visi-misi yang disampaikan kepada publik, Prabowo-Gibran menargetkan program bauran Solar dengan minyak sawit dapat mencapai 50% atau B50 pada 2029. Selain itu, bauran BBM jenis bensin dengan bioetanol ditargetkan mencapai 10% atau E10 pada tahun yang sama. Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan mengatakan bahwa asosiasinya berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan yang baru nantinya lewat peningkatan peran biofuel dalam bauran energi nasional. Saat ini, kata Ernest, asosiasi bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih dalam proses uji jalan untuk sektor kereta api.

PT PLN (Persero) mengoptimalkan infrastruktur kelistrikan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi fasilitas pengisian kendaraan listrik guna mempercepat ekosistem electric vehicle atau EV di Tanah Air. Tahun ini, PLN menargetkan mampu memasang 2.000 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiang listrik yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, problem lahan yang kerap mengadang pengembangan infrastruktur di dalam negeri bisa teratasi. “Tahun ini kami akan menambah lagi 2.000 SPKLU yang akan kami pasang di tiang listrik, baik itu ditanam pada tiang besi atau ditempel pada tiang beton,” kata Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti, Selasa (23/4). 

Hanya saja, kata Edi, PLN tetap bakal mempertimbangkan besaran daya pada tiang listrik dan ketersediaan lahan untuk parkir saat memilih titik mana saja yang nantinya bakal ‘ditempel’ dengan SPKLU. Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sendiri terus melesat. Hal tersebut terlihat dari transaksi penggunaan SPKLU pada Lebaran tahun ini meningkat lima kali lipat dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun mengakui transaksi penggunaan SPKLU pada periode arus mudik dan balik Lebaran tahun ini meningkat tajam. PLN mencatat, jumlah transaksi di SPKLU melonjak menjadi 4.500 transaksi pada periode Lebaran tahun ini, dari 906 transaksi pada periode Idulfitri 2023.

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan telah mendivestasikan seluruh kepemilikan sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V. kepada Bitexco Energy Company Limited. Ophir Vietnam Block 12W B.V. atau OVBV tercatat memegang 31,87% hak partisipasi di Chim Sao dan Dua (Blok 12W) yakni lapangan produksi minyak dan gas di Vietnam. “Divestasi ini sejalan dengan strategi MedcoEnergi untuk mengelola portofolio secara aktif melalui akuisisi dan divestasi yang tepat sasaran,” ujar CEO Medco Energi Roberto Lorato dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/4). Menyitir laporan keuangan 2023, rencana MEDC untuk melepas keseluruhan saham di OVBV sejak kuartal IV/2022 berdasarkan keputusan dewan direksi. Pada 19 Desember 2022, Ophir Jaguar 2 Ltd. selaku penjual telah menandatangani jual beli saham dengan Bitexco. 

Manajemen MEDC menjelaskan Ophir Jaguar dan Bitexco beberapa kali sepakat untuk memperpanjang tanggal penyelesaian. Berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2024, keduanya sepakat untuk memperpanjang hingga 30 April 2024. “Pelaksanaan pembelian kembali saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” tulis Manajemen Medco. Buyback saham juga dinilai akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efi sien. Buyback saham MEDC diharapkan berlangsung 12 bulan sejak persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan digelar pada 30 Mei 2024.

Dalam skenario terburuk, ketidakpastian ekonomi global berpotensi semakin menjadi-jadi. Inflasi pangan dan energi bisa kembali terjadi di Indonesia. Guna meredamnya dibutuhkan upaya ekstra dan biaya tinggi. Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, Senin (15/4) mengatakan, konflik Iran-Israel diperkirakan tidak akan berkepanjangan. Iran menjamin hal itu jika tidak ada tindakan balasan dari Israel. ”Namun, skenario terburuk mungkin saja terjadi, terutama jika Israel membalasnya. Apalagi jika sekutu kedua negara tersebut turut terlibat. Di belakang Israel ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk AS. Sementara di balik Iran ada Rusia dan China,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, dalam skenario terburuk itu, harga minyak mentah dunia bisa tembus di atas 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak itu akan mendorong kenaikan harga komoditas global yang lain, terutama pangan. Kondisi itu bakal menyulitkan Indonesia, apalagi ditengah depresiasi rupiah, harga pangan domestik yang serba naik, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan menempatkan Indonesia pada dua pilihan sulit. Pertama, menaikkan harga BBM dengan konsekuensi inflasi tinggi dan menggerus daya beli. Kedua, mempertahankan harga BBM dengan konsekuensi menambah subsidi energi.

Jika subsidi energi ditambah, berarti defisit fiskal akan semakin melebar. ”Apabila harga minyak mentah di kisaran 95-100 USD per barel atau di atas asumsi makro APBN, setidaknya butuh Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun untuk tambahan subsidi BBM,” katanya. Selain itu, Fithra melanjutkan, hal lain yang berpotensi terjadi adalah imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Di sektor pangan, misalnya, harga bahan pangan impor, seperti gandum, kedelai, gula, dan beras berpotensi naik, baik akibat depresiasi rupiah terhadap USD maupun kenaikan harga minyak mentah dunia. (Yoga)

Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik terbuka Iran dan Israel menimbulkan kewaspadaan para pemangku kepentingan di Tanah Air, karena bisa memberikan dampak seperti pisau bermata dua. Konflik yang melibatkan Iran sebagai salah satu produsen utama minyak bumi itu diyakini berpotensi besar membuat harga minyak terkerek naik ke level yang lebih tinggi. Padahal, hingga kini Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk olahan minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada tahun lalu mencapai 17,83 juta ton, senilai US$11,14 miliar. Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada 2023 sebanyak 52,14 juta ton, dengan nilai US$35,83 miliar. Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui bahwa pemerintah masih mengamati dampak jangka panjang eskalasi ketegangan di Iran dan Israel. 

Bagi Indonesia, jelas Tutuka, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel akan berdampak kepada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Akan tetapi, kenaikan harga tersebut juga berimpak terhadap peningkatan subsidi energi sekitar 1,8 triliun, dan kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kemudian untuk kenaikan nilai tukar rupiah, setiap kenaikan Rp100 per dolar AS akan berdampak kepada pertumbuhan PNBP senilai Rp1,8 triliun. Di sisi lain, hal itu juga bakal membuat subsidi energi bengkak sekitar Rp1,2 triliun, dan kompensasi melesat Rp3,9 triliun. Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan selain berpotensi meningkatkan PNBP dan subsidi energi, peningkatan harga minyak juga bisa membuat industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih bergeliat. 

Meski begitu, Pri Agung, tetap mengingatkan peningkatan keekonomian proyek hulu migas juga akan terjadi di negara lain, sehingga Indonesia tetap harus meningkatkan daya saingnya di industri pada modal tersebut. Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mari Elka Pangestu meyakini eskalasi ketegangan Iran-Israel tidak akan berlangsung lama, karena bisa merugikan banyak pihak. Harga minyak global sendiri tercatat melemah di tengah spekulasi konflik antara Iran dan Israel bakal tetap terkendali. Minyak mentah Brent turun 1,4% di perdagangan di London, jatuh kembali di bawah US$90 per barel. “Perang ini mungkin akan makin menurun jika Pemerintah Israel mengikuti saran Gedung Putih, dan tidak melakukan tindakan pembalasan,” kata analis RBC Capital Markets LLC termasuk Helima Croft dalam risetnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (15/4).

Geliat kencang pemanfaatan hidrogen dan amonia sebagai sumber energi alternatif di dalam negeri membuat pemerintah bergerak cepat menyediakan payung hukum agar pengembangannya tidak menemui persoalan berarti di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2012 untuk mendorong pembelian listrik dari pembangkit listrik berbasis hidrogen. Revisi aturan tersebut rencananya bakal menambah sejumlah pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru. Apalagi, hidrogen saat ini telah masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai salah satu jenis energi baru. “Hidrogen juga sudah masuk ke dalam RUU EBET sebagai bagian dari energi baru yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam PP,” kata Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, Selasa (2/4). Selain itu, otoritas energi nasional juga membahas izin dan lisensi bisnis hidrogen untuk dapat mendorong ekosistem dan pengembangannya.

Saat ini, pembahasan tersebut sudah masuk dalam tahap awal identifikasi untuk izin yang diperlukan dan kode klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Bahkan, hidrogen juga turut masuk ke dalam opsi bauran energi bersih yang tertuang dalam rancangan revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang merujuk kepada rancangan RUKN, proyeksi total tambahan kapasitas setrum sampai dengan 2060 mencapai 427 GW. Sebagian kapasitas setrum itu akan ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT). Adapun, permintaan listrik bakal didominasi sektor industri sekitar 47%, diikuti oleh rumah tangga 21%, bisnis 15%, kendaraan bermotor listrik 7%, publik 5%. Sementara itu, produksi green hydrogen untuk sektor industri dan transportasi diperkirakan sekitar 4%. Penjajakan kerja sama dua perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan green hydrogen plant di sela acara Singapore International Energy Week 2023 tahun lalu. Green hydrogen plant tersebut diproyeksikan akan menghasilkan 100.000 ton hidrogen hijau per tahun, serta berpotensi menghasilkan energi bersih yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Singapura. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Julfi Hadi meminta dukungan pemerintah dari sisi insentif dan regulasi untuk pengembangan bisnis hidrogen hijau di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal itu berkaitan dengan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan, serta keringanan pajak impor untuk fasilitas produksi hidrogen hijau dan turunannya. Selain itu, diperlukan juga dorongan subsidi harga hidrogen hijau di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, pengembangan hidrogen di hilir sudah cukup masif. PLN melalui PLN Indonesia Power membangun stasiun pengisian hidrogen di Senayan, Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan hidrogen hijau sebagai energi alternatif ramah lingkungan pengganti BBM dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi.

Berdasarkan perhitungan PLN, bahan bakar green hydrogren yang dihasilkan dari sisa operasional pembangkit listrik sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BBM. Perbandingannya, per 1 kilometer mobil BBM membutuhkan biaya Rp1.400, mobil listrik Rp370, dan mobil hidrogen hanya Rp350. Aksi serupa juga dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (NRE) yang menggandeng Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia. Dalam kerja sama itu, Pertamina NRE dan Toyota juga memproduksi fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai, yang nantinya melakukan pengisian hidrogen di fasilitas yang telah dibangun perusahaan.

Pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik makin masif dilakukan setelah sumber energi itu dinilai ideal sebagai jembatan bagi Indonesia menuju net zero emission. Pengembangan dan konversi pembangkit listrik yang telah ada pun dilakukan agar bisa menekan penggunaan diesel maupun batu bara. PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI menjadi salah satu perusahaan terafiliasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang serius menggarap gas bumi. Sub holding PT PLN (Persero) itu baru saja menandatangani joint development agreement (JDA) dengan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama, PT Suasa Benua Sukses, dan PT KPM Oil & Gas untuk mengembangkan infrastruktur midstream liquefied natural gas (LNG) di Sulawesi-Maluku guna mendukung program gasifikasi pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program gasifikasi pembangkit listrik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan bauran energi bersih, sekaligus menekan biaya bahan bakar dan ketergantungan terhadap impor minyak mentah. “PLN telah memiliki strategi Accelerated Renewable Energy Development. Dalam skema transisi energi ini, nantinya sumber listrik PLN akan bersumber dari 75% pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan, dan 25% lainnya bersumber dari pembangkit gas,” katanya, Senin (1/4). Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menambahkan, keberadaan jaringan gas pipa dan terminal LNG saat ini hampir seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian barat. Padahal, wilayah timur Indonesia juga memerlukan infrastruktur agar gas yang dihasilkan bisa dioptimalkan. 

CEO AG&P LNG and Commissioner AGP Indonesia Utama Karthik Sathyamoorthy memastikan pihaknya mendukung upaya pengembangan infrastruktur midstream LNG di Indonesia yang diinisiasi oleh PLN EPI. Selain menggandeng konsorsium tersebut, PLN EPI juga sebelumnya mengajak Indokorea Gas Consortium untuk merealisasikan gasifikasi pembangkit listrik di klaster Nusa Tenggara melalui pengembangan infrastruktur midstream LNG. Pengembangan infrastruktur midstream LNG di wilayah Nusa Tenggara akan mencakup enam lokasi di Pulau Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor dengan total kapasitas 377 MW pada tahap pertama. Korea Gas Corporation, salah satu anggota konsorsium Indokorea Gas optimistis bisa menggarap Nusa Tenggara dengan baik, karena memiliki pengalaman dalam pengembangan fasilitas terminal dan regasifikasi LNG, terutama di Korea Selatan.

BUMN lainnya, PT Pertamina (Persero) juga aktif meningkatkan pemanfaatan gas untuk mendukung upaya pemerintah melaksanakan transisi energi. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah mengembangkan Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dengan kapasitas 1760 MW. PLTGU itu pun diklaim siap beroperasi secara penuh setelah melewati serangkaian tes, seperti plant reliability run & net dependable capacity test.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit 1 sejatinya masih bisa beroperasi hingga 2042, tetapi operator memutuskan untuk memensiunkan pembangkit ini pada awal Desember 2035 lantaran ingin turut serta mempercepat transisi energi. Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power (CEP)Joseph Pangalila mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya dan komitmen dari perseroan dalam melakukan transisi energi yang sudah disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 2 tahun lalu. “Cirebon Power menjadi pilot project pensiun dini, karena kami berkomitmen berpartisipasi mempercepat transisi energi di Indonesia. Pensiun dini bukan karena pembangkit ini kotor,” kata nya di Kota Cirebon, Rabu (27/3). Dia menjelaskan bahwa rencana ‘suntik mati’ PLTU Cirebon Unit 1 sudah dibubuhkan dalam tanda tangan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) Asian Development Bank (ADB), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Indonesian Investment Authority (INA), dan pemilik PLTU Cirebon, Cirebon Electric Power (CEP). Joseph menjelaskan bahwa pensiun dini PLTU ini secara sederhana seperti mengubah skema finansial komersial. “Hampir mirip seperti over kredit perbankan, yang mempersingkat masa tenor kredit. Melalui skema ETM dan Just Energy Transion Partnership [JETP], memungkinkan pembiayaan lebih murah dan efisien. Melalui skema ini, proyek Cirebon 1 dapat diperpendek kontrak operasinya,” jelasnya.

Efektifnya bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menekan impor liquefied petroleum gas atau LPG membuat legislatif meminta pemerintah agar melanjutkan program tersebut. Komisi VII DPR mendorong alokasi anggaran baru untuk kelanjutan program bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi listrik atau rice cooker gratis tahun ini agar upaya mengurangi impor LPG, sekaligus meningkatkan konsumsi listrik berjalan masif. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran untuk melengkapi sisa anggaran dalam program alat memasak listrik atau AML. “Setelah Pemilu Maret ini, anggaran akan disisir lagi dan kemudian alokasi anggaran mungkin akan bisa dialokasikan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/3). Senada, Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR lainnya mendorong otoritas energi nasional untuk memanfaatkan SiLPA program bantuan rice cooker akhir 2023 lalu untuk alokasi tahun ini.   Seperti diketahui, Kementerian ESDM tidak lagi menganggarkan alokasi khusus untuk program rice cooker gratis pada tahun buku 2024. Adapun, realisasi total anggaran program alat memasak listrik dari anggaran 2023 telah mencapai angka Rp176,06 miliar dari pagu awal Rp322,5 miliar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, program alat memasak listrik tersebut telah tersalur 342.621 unit atau 68,5% dari target 500.000 unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 per pertengahan bulan lalu. 

Adapun, rice cooker gratis itu didistribusikan ke 36 provinsi, dengan realisasi salur intensif di Jawa—Bali. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi distribusi AML di Jawa—Bali sudah mencapai 192.890 unit atau 56,30% dari keseluruhan alokasi yang disiapkan. Direktur Jenderal Ketenagalistrik­an Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, terdapat efisiensi sebesar Rp99.185 per unit, dari rencana anggaran biaya produksi sebesar Rp475.000 per unit. Alasannya, terdapat perubahan pengadaan produksi modifikasi menjadi produk pasaran. “Harga merek bervariasi, mulai dari Rp249.500 per unit sampai dengan Rp530.000 per unit,” katanya. Lima merek yang digandeng otoritas setrum dalam program bagi-bagi rice cooker gratis itu, di antaranya Cosmos, Miyako, Sanken, Sekai, dan Maspion. Di sisi lain, distribusi alat memasak listrik dilakukan lewat PT Pos Indonesia (Persero) untuk 36 provinsi, dengan penawaran ongkos kirim sebesar Rp169.200 per unit. Kemudian, realisasi ongkos kirim rata-rata sebesar Rp133.178 per unit, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp36.022 per unit. Upaya DPR tersebut juga sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin melanjutkan program tersebut. Bahkan, pemerintah mendesain program tersebut melengkapi bantuan pasang baru listrik yang sudah ada anggarannya.

Persiapan matang untuk mengatur distribusi liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram terus dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menyalurkannya agar bisa memastikan komoditas bersubsidi itu lebih tepat sasaran. Setidaknya sudah ada 77,2% konsumen yang terdata dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang termasuk desil 1 sampai dengan 7 telah melakukan pembelian LPG 3 kilogram melalui merchant apps Pertamina. Angka tersebut setara dengan 39,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun, 22,8% transaksi lainnya masih belum menggunakan merchant apps, karena merupakan konsumen on demand. Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, mengharapkan bantuan pemerintah daerah agar transformasi distribusi LPG 3 kilogram berjalan lancar. Pertamina, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kilogram saat ini.  Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6.E/MG.05/DJM/2024 memang terus memacu pelaksanaan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji menerangkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan Pertamina masih dalam tahap I proses transformasi pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran. 

Sejak 1 Maret 2023, telah dilakukan proses pendataan dan pencocokan data pengguna komoditas yang dikenal dengan gas tabung melon itu. Seiring dengan penerapan kebijakan wajib daftar tersebut, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji pengurangan porsi penyaluran LPG 3 kilogram ke pengecer menjadi paling banyak 5%—10% untuk mendukung program subsidi tepat. Usulan itu bakal diterapkan secara bertahap, meski relatif sulit diterapkan untuk kawasan terpencil. Adapun, aturan saat ini memberikan akses jual LPG 3 kilogram kepada pengecer maksimal 20%. Porsi yang lebih besar dikerjakan oleh pangkalan penyalur. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG 3 kilogram, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT, sedangkan LPG 3 kilogram dijatah sebanyak Rp87,4 triliun. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mulai menyusun regulasi yang mengatur pembatasan pembelian LPG 3 kilogram. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov berpendapat bahwa pendataan yang saat ini dilakukan Pertamina belum efektif untuk membatasi penjualan tabung gas subsidi itu di tengah masyarakat.