PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam menjadi pemain kunci dalam ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV Battery). Peran sentral Antam tampak dari penetrasinya yang bukan hanya masuk ke sisi hulu, tetapi juga hilir. Melalui pabrik EV battery di Karawang, Antam lewat Indonesia Battery Corporation (IBC) akan memproduksi baterai kendaraan listrik berbasis nikel secaraa masal. IBC merupakan salah satu pemegang saham PT Hyundai LG Indoneisa Green Power- pemilik pabrik baterai di Karawang dengan porsi 25%-30%. Sedangkan sisanya dipegang Hyundai dan LG Energy Solution. Dalam rantai ekosistem baterai EV, Antam pada sisi huku menjalin kemitraan strategis dengan Hongkong CBL Ltd.  (Yetede)

Proyek siap jalan alias clean and clear di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun. Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing. Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendatangkan investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu memantik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019—2022.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB —yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi clean and clear. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi clean and clear yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek waste inceneration di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah dipersiapkan. “Khusus proyek investasi clean and clear, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan perincian PLTS diminati 12 calon investor, waste incineration oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumput laut terintegarasi oleh 6 calon investor,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6). Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB. Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penjajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi. Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur. Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menjajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut terintegrasi. Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menjajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan revisi kontrak bagi hasil Gross Split sudah masuk tahap finalisasi. Salah satu poin revisi terkait bagi hasil (split) tambahan untuk kegiatan minyak dan gas bumi (migas) nonkonvensional (MNK). Pasalnya pengeboran MNK  menjadi harapan dalam mencapai target produksi minyak satu juta barel pada 2030. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan revisi kontrak gross split merupakan penyempurnaan yang mencakup penyederhanaan parameter kontrak dari 13 variabel menjadi 5 variabel. "Selain itu, ada juga split tambahan untuk migas nonkonvensional, ini penting sebagai stimulus MNK agar lebih bergairah," kata Ariana. (Yetede)

Besarnya cadangan geotermal yang dimiliki Indonesia tidak serta-merta membuat pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik di dalam negeri optimal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas terpasang PLTP per akhir 2023 sebanyak 2.417,7 megawatt (MW). Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sebanyak 6.784,2 MW, dan pembangkit listrik berbasis bioenergi 3.195,4 MW. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir tidak ada penambahan kapasitas terpasang PLTP. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya geotermal sebanyak 23.765,5 MW atau sekitar 40% dari total cadangan dunia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia mencatat masih banyak tantangan yang mengadang dalam upaya mengoptimalkan potensi panas bumi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Riza Pasikki mengatakan, tingginya risiko dalam kegiatan eksplorasi hingga utilisasi geotermal membuat pemanfaatannya tidak sesemarak energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Selain itu, problem perizinan yang membutuhkan waktu lama disertai dengan besarnya pengeluaran pajak dan nonpajak yang harus dikeluarkan pengusaha ikut mengoreksi keekonomian bisnis geotermal. Alhasil, pengembangan geotermal di dalam negeri selalu meleset dari target, meskipun sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik base load dan tidak memiliki sifat intermiten seperti EBT lainnya. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah harus segera memformulasikan terobosan kebijakan agar bisa mempercepat pengembangan pengusahaa geotermal. Apalagi, kata dia, persoalan pengembangan dan pengusahaan geotermal di Indonesia relatif sama dengan negara lain. ReforMiner mencatat, sejumlah risiko yang harus dihadapi oleh pengembang dalam pengusahaan geotermal di Indonesia, yakni risiko kegagalan eksplorasi, risiko finansial akibat tata waktu dan struktur pasar dalam industri geotermal, hambatan regulasi dan tata kelola, kebutuhan modal awal yang cukup besar, durasi pengembangan relatif lama, dan lokasi geografi s sumber daya geotermal di daerah terpencil. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, DMGP tengah menjalankan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) yang berlangsung selama 5 tahun di proyek geotermal Cipanas. Selanjutnya, kata Agus, DMGP akan menyelesaikan izin usaha dan perizinan lingkungan.

Pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap berharap mendapat kemudahan dalam proses perizinan agar bisa mengakselerasi penyerapan kuota kapasitas terpasang dari fasilitas tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah mengeluarkan kuota PLTS atap untuk periode 2024—2028. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap sebanyak 901 megawatt (MW), dan terus bertambah hingga 2028. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 279/2024, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap pada tahun depan sebanyak 1.004 MW, lalu naik menjadi 1.065 MW pada 2026, 1.183 MW pada 2027, dan 1.593 MW pada 2028. Penetapan kuota kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan itu pun dibagi ke dalam 11 klaster daerah, yakni Sumatra; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur; Kalimantan Utara; Jawa, Madura, dan Bali; Sulawesi Utara dan Gorontalo; Sulawesi Bagian Selatan; Maluku dan Maluku Utara; Papua dan Papua Barat; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyambut baik penetapan kuota kapasitas terpasang tersebut, karena memberikan kepastian kepada pelaku usaha di dalam negeri. 

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan bahwa besaran kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sentimen positif bagi industri tenaga surya Tanah Air. Alasannya, pemerintah telah percaya diri mampu mengembangkan PLTS atap dengan kapasitas mencapai 1 gigawatt (GW). Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY) Jung Fan juga sempat mengatakan bahwa kuota yang lebar untuk pengembangan PLTS atap di dalam negeri diharapkan dapat membantu mengerek investasi pembangkit listrik berbasis EBT itu. Dia juga menilai bahwa periode 5 tahunan kuota kapasitas terpasang yang diberikan pemerintah bakal memberi kepastian bisnis bagi pengembang PLTS atap. Periode 5 tahun, kata dia, cukup ideal bagi industri PLTS dalam merencanakan strategi bisnisnya. Thio Ariyanto, Direktur perusahaan penyedia PLTS atap PT Investasi Hijau Selaras, mengatakan bahwa minat pemasangan PLTS atap di kalangan industri kian meningkat. Perseroan menargetkan bisa memasang setara 200 megawatt peak (MWp) pada tahun ini. Secara umum alasan pemasangan PLTS atap adalah untuk bisa memenuhi ketentuan bauran energi, meningkatkan citra perusahaan, hingga penghematan. 

“Terlebih ESDM sudah menerbitkan aturan baru,” jelasnya. Sementara itu, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengoptimalkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang ditetapkan hingga 2028. Di sisi lain, Dion menjelaskan bahwa SUN Energy menargetkan dapat menambah kapasitas pemasangan PLTS atap sebanyak 200 MW hingga 2 tahun mendatang. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap penetapan kuota kapasitas terpasang PLTS atap untuk periode 2024—2028 dapat membantu capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 yang ditarget sebesar 23%. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa untuk mencapai target porsi EBT sebanyak 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 diperlukan tambahan listrik dari pembangkit listrik berbasis energi bersih sebanyak 8—10 GW. Artinya, klaster daerah yang permintaan PLTS atapnya tinggi bisa mendapatkan kuota lebih banyak dengan memanfaatkan kuota dari daerah dengan minat yang lebih minim.

PT Pertamina (Persero) berhasil meningkatkan peran startegis dalam penyediaan energi Indonesia melalui pengelolaan dua blok migas raksasa, yaitu Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Kemampuan Pertamina dalam menjalankan operasi dan bisnis hulu migas di kedua blok ini membawa semangat baru dalam  simbol kebangkitan nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.  Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa  sejak alih kelola Blok Mahakam dan Blok Rokan, Pertamina mampu meningkatkan produksi migas sehingga berdampak pada kinerja operasional sektor hulu perusahaan yang lebih tinggi. "Blok Mahakam dan Rokan merupakan lapangan-lapangan migas mature. Melalui beragam inovasi dan penerapan teknologi yang tepat, Pertamina berhasil menahan laju penurunan produksi alamiah dan sekaligus meningkatkan produksi migas Pertamina yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi Indonesia," kata Fadjar.                                                     

Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi  Kementerian ESDM dengan PT Antam Tbk, khusus unit Geomin sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perpanjangan tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang baru pada Jumat (17/5/2024). Penandatanganan perjanjian kerja sama Tentang Penyelidikan Potensi Sumber Daya Mineral Logam ini merupakan amandemen  sekaligus perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PSDMBP Agung pribadi dan General manager Unit Geomin Muhammad Wafid dan Direktur Pengembangan Usaha PT Antam Tbk I Dewa Wirantaya. "Sebagaimana hasil kegiatan kerja sama yang diperoleh periode lalu, kami berharap kerja sama kali ini akan dapat memberikan daerah prospek mineral logam yang baru, sehingga pada gilirannya nanti dapat menambah sumber daya/cadangan mineral logam khususnya emas, nikel, bauksit maupun komoditas logam lainnya," kata Wahid. (Yetede)

Keberadaan perusahaan tambang tembaga, PT Freeport Indonesia, sangat strategis, tidak saja bagi provinsi dan kabupaten di Papua Tengah juga bagi negara Indonesia. Selain berkontribusi langsung secara ekonomi melalui pajak dan royalti, Freeport juga memberikan dampak tidak langsung berupa penciptaan ribuan lapangan pekerjaan, serta multiplier effect lainnya. Berkat Freeport pula, Indonesia bakal memiliki pabrik atau fasilitas pengolahan dan permunian (smelter) tembaga terbesar di dunia.

Tercatat, sepanjang 2023 Freeport menyetor sekitar Rp3,35 triliun dari laba bersihnya untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten penghasil, dan kabupaten lain di provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan Rp 160 miliar. Pada 2023, produksi tembaga Freeport sebanyak 1,65 miliar pound, serta 1,97 juta ounces emas. Dari kinerja operasi tersebut, PFTI berhasil mencetak laba bersih US$ 3,16 miliar atau setara Rp48,79 triliun. (Yetede)

Emiten yang bergerak di sektor energi, PT Xolare RCR Energy Tbk., siap membidik proyek pembangkit listrik milik PT PLN setelah sukses menyelesaikan pembAngunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Raja Ampat sebesar Rp25,53 miliar. Direktur Utama PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) Mochamad Bhadaiwi mengatakan SOLA telah merampungkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui anak usaha PT Bumiraya Energi Hijau (BEH) senilai Rp25,53 miliar. Menurutnya, PLTS berkapasitas 495 KWp dan 2.000 kWh baterai yang dikerjakan oleh anak usaha SOLA tersebut dimiliki oleh perusahaan pertambangan nikel di Pulau Gag, yakni PT Gag Nikel. Nantinya, keberadaaan PLTS tersebut menjadi sumber listrik bagi kebutuhan town site pertambangan nikel perusahaan yang dikendalikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) tersebut. Optimalisasi pemanfaatan sumber listrik dari tenaga surya itu diyakini bisa mengurangi konsumsi bahan bakar pada generator diesel berkapasitas 3x250 kWh. Bahkan, Bhadaiwi menyatakan bahwa penggunaan PLTS sebagai sumber energi terbarukan tersebut bisa menghasilkan listrik sebesar 876.76 MWh per tahun, sehingga bisa mengurangi emisi CO2 mencapai 527,83 tCO2 per tahun.

Saat ini, dia mengungkapkan SOLA menargetkan pengerjaan sejumlah proyek Independent Power Producer (IPP) PLTS di PT PLN (Persero) dan PLTS Atap untuk konsumen komersial/industrial dan residensial dengan skema zero capex. Selain itu, Perseroan juga tengah membidik proyek-proyek konstruksi pembangunan PLTS di Indonesia, sejalan dengan komitmen SOLA untuk menjadi salah satu pemain utama di bisnis EBT. erlebih lagi, tegas dia, kegiatan operasional perseroan sejauh ini juga tidak terlepas dari upaya mendukung program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur energi, terutama pengembangan solar PV. Seperti diketahui, energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi matahari di Indonesia mencapai 4,8 KWh/m2 atau setara 112.000 GWp. Akan tetapi, Kementerian ESDM mencatat pemanfaatannya hanya sebesar 10 MWp.

Bendungan Jatigede bersiap mengantisipasi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon-1 pada 2035 dengan menyediakan pembangkit listrik tenaga surya seperti yang sudah ada di Cirata. Kepala Unit Pengelola Bendungan Jatigede Yuyu Wahyudin mengatakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi titik awal pemanfaatan energi terbarukan di bendungan yang dibangun pada 2008 tersebut. “Sekarang [eranya] energi hijau, harus yang baru terbarukan. Sementara itu, di Cirebon itu kan PLTU [Cirebon-1] menggunakan energi fosil. Sedikit demi sedikit akan dikurangi,” katanya kepada Tim Jelajah Tirta Nusantara Bisnis Indonesia, belum lama ini. Untuk diketahui, pensiun dini PLTU Cirebon-1 rencananya bakal dilakukan pada Desember 2035, lebih cepat dari rencana awalnya pada Juli 2042. 

Dalam prosesnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power dan Indonesia Investment Authority (INA) telah bersepakat untuk memensiunkan PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) tersebut. Rencananya, Yuyu menjelaskan PLTS Jatigede bakal memiliki kapasitas 100 MW, dan nantinya bakal melengkapi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sudah lebih dulu ada. Berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2023, pembangunan PLTS di Bendungan Jatigede akan dilakukan oleh PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero). Tak tanggung-tanggung, nilai investasi untuk pembangunan itu disebut mencapai US$1 juta per MW, atau lebih dari Rp14 miliar. Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power Usvizal Zainuddin sempat mengatakan bahwa rencana pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan menuju net zero emission.