Pengangguran kelompok muda harus disikapi serius. Investigasi Kompas memotret kian terimpitnya gen Z akibat lapangan kerja yang semakin sempit. BPS merilis data, hampir 10 juta penduduk usia muda (15-24 tahun, gen Z) berstatus menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training / NEET). Jumlah gen Z (lahir 1997 hingga 2012) yang menganggur ini 22,25 % total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional. Data Litbang Kompas sebelumnya juga mengungkap, separuh lebih penduduk Indonesia yang menganggur adalah gen Z.

Ditambah kelompok usia 25-29 tahun, porsinya menjadi 66 %, yang artinya dua dari tiga anak muda di bawah 30 tahun yang tengah berada di usia produktif menganggur. Kondisi ini tak bisa kita abaikan karena gen Zadalah masa depan Indonesia dan menyumbang porsi terbesar demografi kita saat ini, 27 % dari total penduduk. Tanpa upaya mengatasi secara serius, hal ini sangat berbahaya. Selain bisa memicu gejolak sosial politik, kondisi ini juga bisa mengancam bonus demografi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, membuat kita sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan keluar dari status negara berpendapatan menengah atau menjadi negara maju.

Sebagian menuding tingginya angka pengangguran kelompok muda akibat kegagalan pemerintah di bidang pendidikan dan mismatch antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri. Sejumlah survei menunjukkan, fenomena pengangguran gen Z tak sesederhana itu. Karakteristik gen Z yang beda dari generasi sebelumnya juga berpengaruh. Sayangnya, paradigma kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan kita belum mampu merespons sepenuhnya perubahan ini. Struktur ekonomi dan sektor-sektor yang jadi prioritas masih sama. Tidak hanya tak cukup menyerap tenaga kerja, tetapi juga kurang mengakomodasi kebutuhan gen Z. Tantangan gen Z tak mudah. Pendidikan kian mahal, persaingan kian ketat, tuntutan kian tinggi. Tren otomatisasi/robotisasi/kecerdasan buatan juga menggusur peran manusia.

Mengenali kebutuhan gen Z dan menciptakan peluang seluas-luasnya melalui kebijakan dan ekosistem yang mendukung sesuai kriteria dan nilai-nilai baru yang diusung gen Z dan tuntutan dunia modern menjadi penting ke depan. Survei BPS menunjukkan, banyak genZmenganggur bukan karena takmau bekerja,melainkan ada kendala sosial ekonomi yang membuat mereka tak bisa bekerja kendati ada sebagian yang terlalu pemilih dalam pekerjaan dan karier. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya tetap dibutuhkan, tetapi tak kalah penting menyiapkan SDM muda dan membangun sektor-sektor ekonomi kreatif baru agar kita bisa mengapitalisasi potensi gen Z berlimpah yang kita miliki. (Yoga)

Setelah lebih dari 70 tahun merajai pasar AS, Ford dan pabrikan mobil AS lainnya harus memasang kuda-kuda menghadapi serbuan otomotif China. Salah satu produsen kendaraan China, BYD, telah meluncurkan Shark, truk double cabin hibrida untuk pasar Amerika Utara di Meksiko. BYD sempat menyatakan takkan menjual Shark di AS. Namun, dengan pabrik baru di Meksiko, BYD ibaratnya memproduksi Shark di halaman belakang AS. Jika manajemen BYD berubah pikiran, AS akan dibanjiri Shark. Shark bahkan diprediksi mampu menaklukkan dunia. BYD juga telah meluncurkan Seagull. Mobil listrik murah, seharga Rp 156,2 juta, tetapi tidak murahan. Aliansi Perusahaan Manufaktur AS bahkan mengingatkan ancaman dari pabrikan China, termasuk BYD. ”Masuknya kendaraan China bisa menjadi membawa kepunahan otomotif AS,” tulis aliansi tersebut dalam sebuah laporan.

Tidak mudah mencegah penetrasi produk otomotif China. Mulai tahun 2025, AS berencana menaikkan tarif bea masuk produk asal China, termasuk kendaraan listrik, dari 25 % menjadi 100 %. Langkah Gedung Putih ini menarik untuk diamati sejauh mana kesuksesannya. Namun, kepusingan dalam menghadapi serangan otomotif China tidak hanya dihadapi AS. Konsumen Eropa juga dibuai dengan harga jual beberapa mobil listrik dari China yang hanya 50 % dari harga mobil produksi Eropa. Impor mobil China di atas kertas dapat dibatasi. Persoalannya, beberapa pabrikan Eropa juga kongsian dengan pabrikan China sehingga memperumit situasi tersebut. Bagi Indonesia, pertarungan di industri otomotif global patut dicermati. Adanya pertarungan memperlihatkan perjuangan sebuah negara untuk tidak sekadar dijadikan pasar. Tanpa upaya serius dari kita semua, takkan mudah membendung penetrasi China. (Yoga)

Bapanas dan BPS baru saja menyelesaikan hasil survei stok beras di masyarakat tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, stok di masyarakat relatif tak berbeda signifikan. Stok di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar 4,134 juta ton, sedikit lebih besar dibanding 31 Desember 2022 yang 4,064 juta ton. Namun, dilihat dari komposisi stok di setiap institusi, ada pergeseran signifikan. Secara umum, stok beras di masyarakat (produsen dan konsumen) dan Bulog pada 2023 lebih besar dari 2022. Sebaliknya, stok di pedagang, penggilingan, serta horeka (hotel, restoran, katering) dan industri menurun drastis. Pergeseran komposisi stok di berbagai institusi ini menggambarkan respons para pihak, terutama masyarakat produsen, atas kondisi pasar beras yang ada.

Pasar beras penuh gejolak setidaknya sejak semester II-2022. Saat itu harga beras tiba-Tiba naik tinggi dan terus naik hingga akhir tahun. Padahal, selama Agustus-Desember 2022, lebih dari sejuta ton beras disuntikkan ke pasar lewat operasi pasar (OP). Awal 2023, harga beras tetap tak terkendali. Puncaknya pada September-Desember 2023. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat meredam kenaikan harga. Selain mengucurkan bantuan pangan beras 10 kg/bulan ke 21,35 juta keluarga selama 7 bulan, juga memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dari impor. Impor 2023 lebih dari 3 juta ton, terbesar setelah 2018. Sepanjang 2023, harga beras naik tinggi. Di penggilingan naik 24,07 % (yoy), sedangkan di pasar grosir dan eceran naik 18,44 % dan 17,07 %.

Sebanyak 11 dari 12 bulan pada 2023, beras jadi penyumbang inflasi, yang, membuat andil inflasi pangan/harga bergejolak (volatile foods) kembali membesar: 61 % dari inflasi 2023 yang 2,61 %. Padahal, sepanjang 2023 selain diguyur bantuan pangan beras 1,5 juta ton, pasar juga disuntik beras OP 1,2 juta ton. Harga terus menanjak di awal 2024. Bagi masyarakat miskin/rentan, kenaikan harga beras adalah kabar buruk karena beras masih ”menguras” belanja terbesar keluarga. Harga gabah dan beras diprediksi stabil tinggi. Ini berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen, kenaikan biaya produksi, penurunan produksi jagung dan kedelai di sawah, dan inflasi. Perlu langkah taktis segera agar ketidakpastian pasar kembali pulih. (Yoga)

Pengembangan sains dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah. Selain itu, perlu dukungan desain pendanaan riset yang berkelanjutan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengemukakan, upaya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan tertinggi di dunia tidak bisa dilakukan melalui ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada produk hasil sains dan pengetahuan. ”Sains tidak bisa jalan sendiri sehingga perlu diarahkan secara spesifik. Apabila tujuannya menuju pembangunan jangka panjang 2045, sains perlu guidance (pedoman), governance (tata kelola), dan budget (pembiayaan),” ujarnya dalam diskusi media terkait peta jalan sains menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Daniel, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem riset sangat penting dalam pengembangan sains ataupun iptek di Indonesia. Komitmen inilah yang menjamin kegiatan riset dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Tanpa penggerak, sulit membangun ekosistem riset dan inovasi yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Membangun ekosistem riset semakin sulit kalau tidak ada desain pendanaan riset yang berkelanjutan,” ujarnya. Saat ini, semua kegiatan riset di Indonesia difasilitasi oleh BRIN. Pada 2023, BRIN memiliki anggaran Rp 6,38 triliun. Dari jumlah tersebut, 64 % atau Rp 4,05 triliun digunakan untuk kegiatan operasional, seperti gaji pegawai dan langganan jurnal. Sisanya, yakni anggaran riset, sebesar 36 % atau Rp 2,3 triliun ditujukan untuk keperluan teknis, seperti pendanaan riset dan inovasi serta penyediaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah disediakan di antaranya Laboratorium Terpadu Riset Oseanografi (Laterio), kapal riset penjelajah samudra, laboratorium genomik, dan laboratorium bioproduk terintegrasi (integrated laboratory of bioproduct/iLab). (Yoga)

Pemerintahan baru diprediksi akan menanggung beban fiskal, terefleksi dari melebarnya defisit anggaran dan melonjaknya imbal hasil obligasi negara yang dipatok untuk tahun pemerintahan 2025. Program prioritas di rezim pemerintahan baru diharapkan punya efek pengganda agar beban fiskal yang ada bisa berdampak positif bagi perekonomian nasional. Gambaran tersebut terungkap dalam paparan Menkeu Sri Mulyani yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Beberapa asumsi makro yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,5 %, laju inflasi di rentang 1,5-3,5 %, yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,9-7,3 % serta nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp 15.300-Rp 16.000. Dalam postur makro fiskal untuk tahun 2025, belanja negara dipatok 14,59-15,18 % dari PDB. Rasio ini meningkat dari rasio APBN terhadap PDB yang tertulis dalam KEM-PPKF 2024 sebesar 13,91-15,01 %. Selain meningkatnya anggaran untuk belanja, kisaran defisit fiskal yang dipatok dalam KEM-PPKF 2025 juga melebar menjadi ke kisaran 2,45-2,82 persen, jauh di atas target sasaran defisit fiskal tahun ini sebesar 2,29 %.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, mengatakan, KEM-PPKF 2025 tersebut menunjukkan kerja ekstra keras yang harus dilakukan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terlihat dari, target pertumbuhan dan pendapatan negara. ”Tapi memang, angka-angka itu sudah dibahas bersama oleh Kemenkeu dan Bappenas dengan tim kecil dari Prabowo-Gibran,” kata Dradjad, Senin. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, di Jakarta, menyebut defisit fiskal yang melebar serta patokan kisaran yield SBN tenor 10 tahun yang melonjak hingga di atas 7 % dalam KEM-PPKF 2025 menjadi sinyal bagi pemerintahan baru untuk mengelola fiskal dengan hati-hati. (Yoga)

Pelaku usaha mengeluhkan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kemenperin saat impor barang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat barang impor bisa masuk lebih mudah dan lebih tidak terkendali sehingga berpotensi menggerus pasar dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemberlakuan Permendag No 8/2024 memberatkan industri dalam negeri karena menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) Kemenperin saat impor barang. Permendag No 8/2024 juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas, yakni barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan aksesori. Kini peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25/2022 sehingga tidak perlu menggunakan pertek Kemenperin yang sebelumnya diatur dalam Permendag No 36/2023.

”Pertahanan perlindungan pasar dalam negeri dari impor yang dibangun dari pertek itu kini dihilangkan. Impor pakaian jadi, ya, bisa kembali meningkat seperti sebelumnya,” ujar Gita saat dihubungi, Senin (20/5), di Jakarta. Ia berharap, ke depan, pemerintah bisa mempertimbangkan lagi aturan itu sehingga pertek bisa kembali diberlakukan. Dengan demikian, impor bisa kembali ditekan dan industri tekstil dalam negeri bisa meningkat. Sebelumnya, Minggu (19/5) Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kembalinya aturan impor sepatu tanpa menggunakan pertek sama saja kembali membuka keran impor alas kaki ke dalam negeri. Sejak pengetatan impor dilakukan pada 10 Maret lalu, impor sepatu menurun 30 % dibanding bulan sebelumnya yang tidak menggunakan pengetatan impor. (Yoga)

Selama empat tahun terakhir, Mei 2020-April 2024, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia mencatat surplus beruntun yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, surplus dagang itu belum optimal membantu meredam ”goyang” rupiah. Pada 15 Mei 2024, BPS merilis, surplus neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir senilai 157,15 miliar USD, dalam 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, serta besi dan baja, menjadi penopang utama. Surplus perdagangan barang secara beruntun empat tahun terakhir itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Hal itu terutama terlihat pada 2021 dan 2022. Di saat Covid-19 masih merebak pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,7 % secara tahunan.

Pada 2022, di tengah mencuatnya perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 % kontribusi kinerja ekspor memang terus turun seiring tren penurunan harga komoditas, terutama pada 2023 dan triwulan I-2024. Di tengah surplus dagang beruntun dalam empat tahun terakhir itu, nilai tukar rupiah terhadap USD beberapa kali terdepresiasi. Pada April 2024, nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 16.000 per USD. ”Goyang” rupiah bisa teredam jika Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat. Salah satu sumber devisa itu berupa devisa hasil ekspor (DHE). Sayangnya, kebijakan menangkap DHE itu berjalan kurang optimal dan Indonesia terlambat menerapkannya. Pada Maret 2023, BI berupaya menangkap potensi itu dengan menerbitkan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) DHE. Instrumen itu disertai dengan imbalan bunga kompetitif di kisaran 4,68-5,14 % bergantung jumlah dan tenor simpanan.

Mulai 1 Agustus 2023, Indonesia yang menganut rezim devisa bebas menerapkan kebijakan wajib memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, seiring terbitnya PP No 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. Regulasi itu mewajibkan eksportir SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan 30 % DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui rekening khusus DHE SDA. Devisa itu bisa ditempatkan dalam instrumen TD valas DHE yang dikelola BI, rekening khusus bank, dan deposit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia minimal tiga bulan. Kewajiban itu dikenakan pada eksportir non-usaha kecil menengah dengan nilai ekspor minimal 250.000 USD. Kemenkeu bahkan memberikan diskon Pajak Penghasilan bunga deposito kepada eksportir yang menempatkan devisa di dalam negeri. Dari ekspor SDA itu, pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan DHE SDA sebesar 60 miliar USD. Perkiraan itu mengasumsikan nilai ekspor pada 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022. Namun, realisasi DHE SDA itu masih jauh dari nilai tersebut.

Di TD Valas DHE, misalnya, BI mencatat, per Desember 2023, DHE tersebut terkumpul 2,2 miliar USD. Meski demikian, jumlah eksportir yang menempatkan devisa dalam instrumen itu bertambah dari 56 eksportir menjadi 156 eksportir. Kemudian, per 23 April 2024, devisa yang ditempatkan dalam TD Valas DHE sebesar 1,9 miliar USD. Walau nilainya turun, jumlah eksportir yang menempatkan bertambah menjadi 163 eksportir. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi penempatan devisa di dalam negeri. Hal itu mulai dari suku bunga valas bank negara lain yang lebih tinggi, keterbatasan modal usaha, hingga banyak perusahaan di dalam negeri yang menginduk ke perusahaan luar negeri. Hal lain adalah disebabkan oleh sumber modal usaha eksportir. Cukup bany eksportir yang mendapatkan pembiayaan dari bank di luar negeri sehingga uang hasil ekspor akan balik ke bank tersebut. (Yoga)

Menjawab sulitnya Gen Z mencari kerja di sektor formal, pemerintah berdalih ada ketidaksesuaian kompetensi angkatan kerja baru dengan pasar kerja. Faktor lainnya adalah digitalisasi, tekanan ekonomi, gelombang PHK di industri manufaktur, hingga perubahan regulasi ketenagakerjaan. Menurut Menaker Ida Fauziyah, Senin (20/5) di Jakarta, pemerintah berusaha mendorong agar masalah miss match kompetensi lulusan SMA / Kejuruan dan perguruan tinggi dengan pasar kerja lekas teratasi. Salah satu solusi yang sudah ada, yaitu melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasional berorientasi dengan pasar kerja.

”Payung hukumnya adalah Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Lewat Perpres ini, Kadin kami libatkan,” kata Ida seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Gen Z dengan usia 18-24 tahun yang menganggur adalah mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah. Praktisi SDM, Samuel Ray, berpendapat, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang cenderung naik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya digitalisasi, tekanan ekonomi, gelombang PHK di industri manufaktur, hingga perubahan regulasi ketenagakerjaan.

Profesi-profesi baru, seperti ojek daring, creator konten, dan live streamer, muncul karena pesatnya perkembangan teknologi. ”Belakangan, lowongan karyawan tetap memang terbatas. Tren untuk membuat program management trainee seperti sepuluh tahun silam sudah tidak lagi jadi prioritas bagi korporat karena ongkos tinggi. Banyak korporat beralih mengambil program permagangan, yang mana program-program ini juga sudah difasilitasi oleh pemerintah di antaranya lewat kebijakan Kampus Merdeka,” ujarnya. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menanti bergabungnya penyalur kredit berupa bank perekonomian rakyat ke  pasar modal. Kesempatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kapasitas industri tersebut. BEI telah membuka peluang bagi bank perekonomian rakyat (BPR), termasuk yang berbasis syariah (BPRS), untuk menggalang dana melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan OJK (POJK) No 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang diterbitkan 25 April 2024. Namun, peluang itu belum dimanfaatkan oleh lebih dari 1.500 BPR yang eksis di Indonesia. “Mungkin karena peraturan IPO untuk BPR dan BPRS ini masih relatif baru, dapat kami informasikan bahwa saat ini belum terdapat permohonan pencatatan dari BPR dan BPRS yang disampaikan kepada BEI,” ungkap Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Senin (20/5).

Sesuai ketentuan yang ada, baik BPR maupun BPRS yang dapat melakukan penawaran umum perdana saham melalui pasar modal Indonesia wajib memiliki persyaratan, antara lain, modal inti minimum Rp 80 miliar dan penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat 2, penilaian profil risiko paling rendah peringkat 2, dan tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit (PK)-2, serta keseluruhannya dinilai dalam dua periode terakhir. OJK mengingatkan agar BPR dan BPRS dapat berpartisipasi di pasar modal dalam upaya mengembangkan industri secara berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Hal ini guna berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. (Yoga)

Presiden Jokowi bertemu CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela-sela KTT Ke-10 Forum Air Sedunia, Senin (20/5) di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali. Miliarder itu pun diajak mengembangkan investasinya di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi keikutsertaannya sebagai pembicara di forum tersebut dan membahas pentingnya pengelolaan air serta terkait mulai masuknya layanan internet berbasis satelit, Starlink. Presiden Jokowi berharap Starlink dapat bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia untuk menyediakan akses internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, serta memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan publik, termasuk di puskesmas hingga sekolah terpencil di Indonesia.

Elon Musk menyatakan merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam forum tersebut dan merasa senang bisa berada di Bali. ”Kami berharap dapat menyediakan konektivitas Starlink untuk mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia,” katanya kepada Presiden Jokowi. Starlink resmi diluncurkan di Bali, Minggu (19/5). Musk pun hadir di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar, untuk melihat uji coba layanan Starlink bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, layanan internet dengan satelit orbit rendah ini juga mulai dipasang di Ibu Kota Nusantara.

Pemasangan disediakan Tony Blair Institute for Global Change untuk mendukung operasional pembangunan IKN, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Presiden menjelaskan bahwa Indonesia sedang mempercepat transformasi digital nasional. Karena itu, Presiden mengundang Musk untuk mengembangkan investasinya di Indonesia, yang mencakup perusahaan-perusahaan seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring. ”Pak Musk, Indonesia saat ini sedang menjalani percepatan transformasi digital nasional dan membuka banyak potensi investasi di sektor infrastruktur, teknologi pemerintahan, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Oleh karena itu, kami mengapresiasi dan terus mendorong pengembangan investasi perusahaan SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring di Indonesia,” tutur Presiden. (Yoga)