Soal ketahanan ekonomi nasional, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Pasalnya, rambatan ekonomi di negara mitra dagang dan ketidakpastian di pasar keuangan mendorong neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial defisit pada kuartal I/2024. Secara terperinci, transaksi berjalan terpantau defisit US$2,2 miliar yang dipicu oleh jebloknya kinerja ekspor nonmigas yang terpukul pelambatan ekonomi global, terkhusus ekonomi di negara mitra niaga utama. Adapun, transaksi modal dan finansial defisit US$2,3 miliar lantaran derasnya modal asing yang keluar (capital outflow) di pasar surat utang domestik, yang juga tersengat ketidakpastian dunia.Tak ayal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I/2024 defisit US$6 miliar. Kondisi ini berbalik dibandingkan dengan kuartal IV/2023 yang eksis di area surplus. Neraca transaksi berjalan diukur dari kinerja ekspor, lalu lintas devisa, serta lalu lintas jasa. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial mencakup investasi portofolio dan investasi langsung. Defisit NPI pun patut dijadikan alarm bagi pemangku kebijakan. Sebab apabila tak direspons cepat, maka rupiah melemah, inflasi meningkat, dan pada ujungnya bank sentral harus mendorong suku bunga acuan naik lebih tinggi. Jika dicermati, kans bagi otoritas moneter dan pemerintah untuk menciptakan stabilitas NPI tak bisa dibilang mudah. Dalam konteks neraca transaksi berjalan, kinerja ekspor diekspektasikan cukup tertekan sepanjang tahun ini. 

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial dihadapkan pada tren capital outfl ow akibat adanya perubahan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh pelaku pasar. Tak pelak, stabilitas pasar keuangan masih amat bergantung pada investor domestik. Baik pemerintah maupun otoritas moneter pun bukannya abai dengan kondisi ini. Meski mayoritas penekan bersumber dari eksternal, kuda-kuda tetap disiagakan dalam guna stabilitas pasar keuangan dan ketahanan eksternal. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi NPI. Dalam kaitan neraca transaksi berjalan, BI memperkirakan masih defi sit sekitar 0,1%—0,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Perihal performa NPI yang mengkhawatirkan, pemerintah juga telah menyiapkan siasat terutama dalam memperkuat neraca transaksi berjalan. Strategi yang dilakukan adalah memacu investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Di antaranya penghiliran yang mendukung rantai pasok kendaraan listrik, energi terbarukan, serta pengembangan industri teknologi tinggi. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan prioritas kebijakan untuk mendukung NPI adalah memprioritaskan pengembangan industri penghiliran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan eksportir sejatinya telah berupaya memacu kinerja dagang di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan permintaan ekspor yang tertahan. Di antaranya mengupayakan diversifikasi pasar, khususnya eksportir besar yang memiliki modal lebih untuk mengeksplorasi pasar nontradisional. "Tetapi kesuksesannya terbatas karena pelaku usaha yang bisa proaktif menciptakan upaya tersebut secara mandiri juga sangat terbatas," katanya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan defisit NPI mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah, karena makin lebar defisit makin besar pula kebutuhan valuta asing (valas).

“Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck. There are companies today that are going to dominate in the future simply because they understand that.”. Kalimat yang dilontarkan Francois Henri Pinault, pengusaha Prancis, sekaligus Presdir Artemis Group ini seakan mengingatkan bahwa sangat tidak bijak jika saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih terfokus melanjutkan status quo demi keuntungan semata, ketimbang melakukan perubahan bermanfaat bagi semua orang. Hal itu pula yang menjadi dasar ketika BUMN dihadapkan pada gagasan baru untuk memajukan perannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, perusahaan berpelat merah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus berdedikasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN pun sadar dan berkomitmen terus memperkuat kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tak hanya memastikan efektivitas peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan keterbukaan dan tranparansi sebagai wujud responsible business conduct. Tetapi juga menempatkan peran penting shareholder dan stakeholder dalam keberlanjutan usaha BUMN. Komitmen ini sejalan dengan revisi OECD SOE Corporate Governance Guidelines mengenai akan ada penambahan satu chapter baru terkait sustainability yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMN.

Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keberlanjutan sehingga sebagai entitas bisnis, BUMN terus berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan demi menjadi pemimpin pasar di masa depan. Kementerian BUMN telah menerbitkan Roadmap BUMN Hijau yang memuat strategi dan target BUMN mencapai emisi nol bersih. Hal itu pararel dengan Roadmap BUMN yang mengusung strategi pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif hingga 2034, dengan dua pilar prinsip strategi utama terkait sustainability. Pertama, menekankan Ekonomi Hijau sehingga BUMN dapat menciptakan pusat industri electronic vehicle dan battery di kawasan regional serta menjadi pelopor dalam program transisi energi nasional. Kedua, menjadi pemimpin inklusi sosial melalui ekosistem ultramikro terkemuka di dunia dan digitalisasi UMKM. 

Sementara, untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara BUMN dalam mencapai tujuan keberlanjutan, antar-BUMN ditekankan melakukan kerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan. Sangat jelas untuk merealisasikan peta jalan economy sustainability, BUMN mesti bebenah diri dan terus melakukan transformasi perbaikan, baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, maupun strategi bisnis. Ini kunci agar BUMN dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan sustainability yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Memanasnya harga komoditas logam di pasar global memantik pergerakan saham emiten-emiten produsen emas, tembaga, dan nikel di Bursa Efek Indonesia. Sentimen itu berpotensi turut memoles kinerja penjualan emiten pada kuartal II/2024. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas telah menyentuh rekor baru. Emas Comex berada di level US$2.444 per troy ounce, sedangkan emas spot di level US$2.438 per troy ounce. Fase bullish juga tengah menyelimuti dua komoditas logam dasar, yaitu tembaga dan nikel. Di bursa London Metal Exchange, tembaga berjangka menguat 2,34% ke level US$10.668 per ton dan nikel menguat lebih dari 2,64% ke level US$21.696 per ton pada Senin (20/5). Secara year-to-date, harga emas spot sudah menguat 18,35%, tembaga memantul 24,64%, dan nikel melejit 26,97%. Kenaikan harga itu menjadi pelecut kenaikan harga saham emiten-emiten logam dalam jangka pendek. Pada perdagangan kemarin, apresiasi harga dibukukan oleh emiten logam, seperti INCO yang naik 7,52%, MBMA menguat 6,61%, BRMS 5,48%, ARCI 3,97%, MDKA 3,65%, serta AMMN dan ANTM yang meningkat masing-masing sebesar 2,44% dan 2,16%. Mayoritas saham emiten logam juga makin berkilau dalam sepekan terakhir a.l. INCO dan MBMA yang naik dobel digit berturut-turut 14,19% dan 15,18%. 

Analis NH Korindo Sekuritas Axell Ebenhaezer mengungkapkan beberapa sentimen pendongkrak harga logam yang kompak menguat. Axell menjelaskan sentimen utama pendorong harga tembaga adalah semakin naik nya permintaan tembaga untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan serta pembuatan kendaraan listrik. Untuk harga nikel, sentimen utama pendorongnya ialah gangguan pasokan karena tensi politik di New Caledonia—produsen nikel ketiga terbesar di dunia. Sementara itu, harga emas utamanya dipengaruhi oleh data-data ekonomi, seperti CPI AS yang tercatat turun dan berdampak pada peningkatan harapan adanya pemotongan suku bunga the Fed, serta pelemahan dolar AS yang berdampak positif terhadap harga emas. Selain menjadi sentimen jangka pendek untuk saham-saham emiten logam, kenaikan harga komoditas underlying juga akan mendongkrak kinerja fundamental setidaknya pada kuartal II/2024. Naiknya harga komoditas undeerlying akan meningkatkan rata-rata harga jual atau ASP serta berpotensi mendongkrak pendapatan. 

Equity Research Ciptadana Sekuritas Thomas Radityo mengatakan harga logam terutama nikel saat ini telah mencapai titik puncak dan diproyeksi kembali normal setelah kuartal II/2024. Meski demikian, Thomas memproyeksikan penurunan harga nikel tidak akan tajam dan akan berakhir di level US$18.000— US$18.500 per ton pada akhir tahun. Senada, analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menyebutkan dampak kenaikan harga logam terhadap emitennya akan sangat bervariasi tergantung jenis logam. Menurut Khaer, kenaikan harga emas akan berdampak signifi kan terhadap emiten yang didominasi oleh emas dibandingkan dengan tembaga. Dihubungi terpisah, Vice President of Corporate Communications Amman Mineral Internasional Kartika Oktaviana menyebutkan secara teoritis kenaikan harga emas dan tembaga pada kuartal II/2024 akan tecermin dari kinerja yang akan diumumkan pada Juli mendatang. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini perubahan harga tidak berdampak pada strategi produksi dan penjualan AMNN karena pihaknya terus memproduksi dan menjual seoptimal mungkin untuk memenuhi permintaan pasar. Fokus AMMN ialah peningkatan efi siensi operasional dan mempertahankan status sebagai salah satu produksi tembaga dan emas berbiaya rendah.Kenaikan harga logam disebut juga akan berdampak pada kinerja BRMS. Direktur BRMS Herwin Hidayat mengatakan kenaikan harga jual emas akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan BRMS pada kuartal II/2024.

Penurunan target lifting minyak bumi dalam asumsi ekonomi makro 2025 menjadi 580.000—601.000 barel per hari diyakini tidak akan memengaruhi target 1 juta barel, karena masih dalam rentang proyeksi yang telah ditetapkan untuk tahun depan. Pemerintah kembali menurunkan target liftingminyak bumi pada tahun depan menjadi 580.000—601.000 barel per hari dalam dokumen asumsi makro ekonomi 2024. Angka tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang dipatok 635.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas dipatok ada di rentang 1.003 juta barel setara minyak per hari (bsmph) sampai dengan 1.047 juta bsmph. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau ICP juga dicatat berada di kisaran US$75 per barel hingga US$85 per barel pada tahun depan. Asumsi itu relatif tertahan tinggi akibat tensi geopolitik dunia yang diperkirakan masih berlanjut tahun depan. “Dengan mencermati tensi geopolitik dan berlanjutnya ketegangan global, harga ICP diperkirakan berada di kisaran US$75 per barel hingga US$85 per barel,” katanya, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 di DPR, Senin (20/5). 

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan, midcase produksi minyak bumi pada tahun depan akan berada di level 597.000 bph. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa prognosa midcase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan produksi tahun ini dipatok 596.000 bph secara moderat. “Maka pada 2025 sudah terjadi kenaikan produksi minyak sebesar 1.000 BOPD. Hal ini sesuai dengan target di LTP [long term plan] updated 2024, yaitu target produksi pada 2024 dan 2025 akan mengalami kenaikan,” ujarnya. Adapun, realisasi produksi minyak bumi pada April 2024 tercatat berada di level 581.890 bph. Angka itu terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Noto-negoro menilai langkah penurunan target lifting dalam KEM-PPKF Tahun Anggaran 2025 sebagai hal yang wajar. 

 Alasannya, produksi minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri hingga saat ini sebagian besar masih bertumpu pada lapangan-lapangan tua, dengan tingkat penurunan produksi alamiah yang relatif tinggi. Secara terpisah, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatat produksi minyak bumi sepanjang tahun lalu mencapai 161.623 bph dari Blok Rokan yang dikelolanya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa pengeboran sumur terus ditingkatkan untuk menambah volume cadangan migas blok tersebut. PHR sendiri telah berhasil melakukan tajak lebih dari 1.000 sumur, eksekusi 15.000 kegiatan Work Over (WO) dan Well Intervention Well Services (WIWS) yang menyerap 60% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada tahun ini, PHR terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran yang terintegrasi untuk menghadirkan sumur minyak yang berkualitas, efi sien, andal dan selamat. Sebanyak 570-an sumur bakal ditajak tahun ini untuk menambah cadangan minyak nasional di Blok Rokan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi potensi ekonomi dari belanja para delegasi World Water Forum ke-10 di Bali menembus Rp1,7 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno membeberkan potensi ekonomi itu dihitung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 selama 18–25 Mei 2024.Merujuk data perhelatan tingkat internasional sebelumnya, rata-rata pengeluaran dari kunjungan para delegasi di Indonesia sekitar Rp34 juta. Dia memperkirakan ada sekitar 50.000 peserta yang berpartisipasi dalam forum air sedunia itu. 

Dalam gelaran WWF ke-10 di Bali, Kemenparekraf memfasilitasi kegiatan Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo untuk mewadahi para UMKM mendulang potensi ekonomi dari event tersebut. Sandiaga menekankan WWF ke-10 diarahkan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurut Sandiaga, para UMKM tersebut telah melalui tahap kurasi dan mengutamakan produk yang mengusung konsep keberlanjutan di sektor air maupun limbah. Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan pemerintah memfasilitasi pavilion dalam Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo dari 21 negara, yang terdiri atas 250 gerai yang tersebar di tiga lokasi pelaksanaan WWF diikuti oleh 500 UMKM.

KB Bank berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan kredit kepada para petani tebu. Langkah strategis yang dijalankan KB Bank diantaranya dengan perjanjian kerja sama strategis untuk membangun ekosistem keuangan terkait pertanian tebu di Indonesia, dengan perusahaan produsen gula PT. Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan perusahaan data analitik terkait pertanian dengan menggunakan teknologi satelit PT. Mata Langit Solusindo (MATA). Pemerintah Korea Selatan mendukung kolaborasi strategis ini, dengan memfasilitasi lokasi penandatanganan kerjasama di Kedutaan Besar Korea Selatan, dan dihadiri langsung oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sangdeok. Selain itu dihadiri pula oleh Direktur Badan Pangan Nasional Indonesia, Arief Prasetyo Adi, CEO KB Bank, Tom (Woo Yeol) Lee, CEO ID Food Frans Marganda Tambunan, CEO Rajawali II Ardian Wijanarko, dan CEO MATA Hadi Kurnia.

Melalui perjanjian kerja sama strategis yang ditandatangani antara Rajawali II dan MATA, KB Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan produktif kepada lebih dari 5.000 kebun tebu yang merupakan bagian dari Rajawali II dengan menggunakan teknologi keuangan canggih KB. CEO KB Bank Tom (Woo Yeol) Lee mengatakan, “Melalui kesepakatan ini, kami akan bekerja sama secara aktif dengan teknologi keuangan terdepan KB dan teknologi pertanian terdepan MATA untuk membangun ekosistem keuangan yang dioptimalkan untuk kebun tebu dan perusahaan produksi gula di Indonesia. 

Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan utama mereka untuk meningkatkan produksi gula dan stabilisasi harga. Pemerintah Indonesia memiliki harapan besar untuk meningkatkan produksi tebu melalui peningkatan infrastruktur pertanian. Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signiikan dalam mencapai tujuan swasembada gula nasional. Pemerintah Indonesia saat ini masih bergantung pada impor gula dari negara-negara seperti Thailand, India, dan Australia untuk mengatasi kekurangan produksi gula dalam negeri. Namun, tren penurunan kuota ekspor dari negara-negara utama ini akibat konik di Timur Tengah dan fenomena El Niño, serta kenaikan harga gula global, telah menyulitkan upaya pemerintah dalam memastikan pasokan gula yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sedang meningkatkan upaya untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri.

Kelompok pekerja berpenghasilan rendah paling banyak yang mencoba memulai usaha. Upaya mereka ini dinilai sebagai usaha untuk bertahan hidup atau meningkatkan penghasilan agar bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 menunjukkan, proporsi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 500.000 yang bersiap memulai usaha mencapai 0,9 %, naik dibanding tahun 2012 yang hanya 0,3 %. Persentase tahun 2022 juga lebih tinggi dari pertumbuhan kelompok penghasilan lain.

Analisis juga menunjukkan, penghasilan kelompok orang yang sudah membuat usaha tergolong kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bukan penghasilan dari usaha yang bisa untuk membuka lapangan kerja. Berdasarkan data Sakernas 2022, sebesar 90,9 % wirausaha yang berjumlah 48,8 juta orang memiliki pendapatan hanya Rp 1,6 juta per bulan. Sementara, wirausaha yang memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta per bulan hanya 2,4 % atau 1,2 juta orang. Sebagai perbandingan, besaran upah minimum provinsi pada 2022 antara Rp 1,8 juta dan Rp 4,64 juta.

Menyiapkan usaha karena paksaan keadaan dijalani Atang Rohana (47), eks karyawan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar. Pada 30 April 2024, ia terkena PHK massal bersama 232 pekerja lain. Sambil menanti uang pesangonnya cair, ia berusaha mencari peluang usaha sembari mencari pekerjaan baru. ”Meski sudah berumur, saya yakin keterampilan dan kemampuan saya masih dapat diterima,” ujarnya. Ia mengeluhkan nilai uang pesangon yang berkurang. Dengan UU Cipta Kerja, hak-hak karyawan yang terkena PHK berkurang separuh. Uang pesangon yang akan digunakan Atang untuk modal usaha sekaligus bertahan hidup pun terdampak.

 Alex Mintadi (31) sudah punya pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi, tapi, pria asal Kediri, Jatim, ini tetap perlu menyambi usaha karena merasa kondisi ekonominya rentan guncangan. Kenaikan gaji memang ada, tetapi besarannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan inflasi. Pada 2023, Alex membuka warung angkringan. ”Harga beras yang naik terus, belum lagi biaya pendidikan anak nanti, lumayan bikin cemas. Jadi, saya cari penghasilan tambahan,” kata Alex.  (Yoga)

Sejak lama Dewi Suryani (47) mengambil pekerjaan sampingan. Gajinya tidak kecil-kecil amat, tapi, setiap bulan, sepertiga pendapatannya harus digunakan untuk menyokong kebutuhan keluarga karena ayahnya sudah pensiun. Gajinya jadi terasa pas-pasan. Saat masih bekerja di perusahaan produsen vaksin unggas, Dewi mengambil pekerjaan tambahan sebagai penulis lepas berita hiburan di sebuah media daring. Honornya dibayar per tulisan. Dalam sebulan, ia bisa dapat Rp 2 juta. ”Ngerjain-nya habis shalat Subuh sebelum berangkat kerja atau sesudah pulang kerja,” kata Dewi di rumahnya di Pamulang, Tangsel, Kamis (25/4).

Pekerjaan itu ia dapat dari informasi teman yang lebih dulu bekerja di media tersebut. Tugas Dewi menyadur tulisan dari berita-berita hiburan situs asing. ”Selain buat nambah-nambah, ambil side job juga karena takut bosan, pekerjaan utama sudah jadi rutinitas,” ungkap perempuan lajang ini. Pekerjaan tambahan itu ia jalani dari 2012 hingga 2016. Selain itu, ia juga membantu temannya yang memiliki usaha penyelenggara acara (EO). Biasanya sebulan ia dapat satu atau dua proyek acara. Sehari dapat honor Rp 500.000. ”Biasanya acara pameran, gathering, atau pernikahan. Paling sehari-dua hari, kerjanya di Sabtu dan Minggu,” lanjut Dewi.

Analisis data Sakernas 2007-2022 menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah warga yang mempunyai pekerjaan tambahan atau sambilan. Pada 2012, sekitar 13 juta orang atau 11,8 % dari 110,8 juta penduduk bekerja memiliki pekerjaan tambahan. Jumlah ini tumbuh menjadi 19,5 juta orang atau 14,4 % pada 2022. Pekerjaan tambahan memang memberikan tambahan penghasilan, tetapi ada tambahan pengorbanan pula yang harus diberikan, antara lain waktu dan tenaga, seperti diungkapkan Prasti (25), karyawan perusahaan kontraktor bangunan di Surabaya, Jatim. Sebagai quantity surveyor dan cost control proyek, tugas utama Prasti menghitung kebutuhan material sesuai gambar rencana.

Setiap pekan ia juga bernegosiasi dengan para mandor soal upah mingguan dan mengecek perkembangan proyek. Di sela waktunya yang terbatas, ia masih mengambil pekerjaan lepas menghitung struktur bangunan rumah. ”Lumayan, penghasilan per bulan jadi hampir dua kali gaji,” katanya semringah. Namun, konsekuensinya kadang-kadang ia harus rela kehilangan jam tidur demi mengejar tenggat waktu pekerjaan yang berdekatan. Bekerja sambilan di luar pekerjaan utama sudah dipraktikkan banyak orang, seperti guru yang menyambi ngojek, ibu rumah tangga yang memberi les tambahan, atau karyawan yang buka warung. Hal ini dinilai bagus karena dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan mengurangi potensi jatuh ke garis kemiskinan. (Yoga)

Lantaran lapangan kerja sektor formal makin susah, pemerintah mendorong warga mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, biaya makelar membebani langkah pekerja migran. Jika bukan karena impitan kebutuhan hidup, Esti Rahayu (44) tidak akan bekerja di luar negeri seperti sekarang. Selepas SMA, ia mencoba peruntungan di Singapura sebelum ”loncat” ke Hong Kong. Penghasilan orangtuanya yang hanya buruh pabrik pengolahan karet tidak cukup untuk membiayai Esti dan kelima saudaranya. Sampai-sampai sejak SMP, Esti harus tinggal bersama kerabatnya di Bengkulu. Ia bersekolah sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Setelah lulus SMA, karena ia terbiasa hidup jauh dari keluarga, Esti nekat mendaftar sebagai pekerja migran ke Singapura, mengikuti jejak banyak perempuan di kampungnya, Desa Banyubiru, Ngawi, Jatim.

Tergiur upah yang lebih besar dari upah di dalam negeri menjadi pemicu Esti berangkat ke luar negeri. Hanya, biaya makelar mengurangi gaji yang diperoleh. Ketika bekerja di Singapura, Esti hanya mendapat separuh gaji selama enam bulan pertama kerja. Dari total upah 260 dollar Singapura per bulan, ia harus merelakan 130 dollar per bulan atau sekitar Rp 1,43 juta untuk membayar jasa agen yang memberangkatkannya. Pekerja migran Indonesia harus membayar sejumlah uang, termasuk biaya rekrutmen yang meliputi biaya perekrut/penyalur, visa/paspor, transportasi/akomodasi, medis/asuransi, pelatihan/penilaian, izin keamanan, pengarahan, persetujuan kontrak, dana kesejahteraan, peralatan, izin kerja/tinggal, dan bunga utang.

Sebagian besar pekerja (44,7 %) membayar maksimal Rp 5 juta. Lalu, ketika pertama kali bekerja di Hong Kong, gaji per bulan sebesar 3.420 dollar Hong Kong (Rp 3,9 juta) harus dipotong selama tujuh bulan sebesar 3.000 dollar Hong Kong per bulan untuk membayar biaya jasa agen sebesar Rp 24 juta. Besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada agen penyaluran pekerja migran ini memberatkan mereka yang berniat bekerja di luar negeri. Karena biaya yang terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka memilih opsi potong gaji.

Tidak heran jika gaji pertama para pekerja migran pada tahun pertamanya bekerja tergolong rendah. Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan, 80 % pekerja migran pada tahun pertama bekerja rata-rata hanya bergaji Rp 4,8 juta per bulan, tidak beda jauh dengan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta per bulan. Kian menyusutnya serapan lapangan kerja sektor formal di dalam negeri menyebabkan tidak semua orang bisa menjadi buruh atau pegawai. Mereka yang tidak masuk sektor formal akan mencari peluang di sektor informal dengan bekerja serabutan atau berwirausaha kecil-kecilan. Tidak sedikit pula yang mengadu nasib di luar negeri demi mengejar gaji yang lebih tinggi. (Yoga)

Untuk memenuhi permintaan bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo, pejabat di Badan Karantina Pertanian (BKP)  Kementan mengungkapkan bahwa selama 2021 sampai 2022 mereka beberapa kali menyuplai durian musang king ke rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul di Jakarta. Setiap kali mengirim durian kelas premium itu bisa Rp 21 juta hingga Rp 46 juta. BKP juga memenuhi berbagai permintaan Syahrul yang nilainya mencapai Rp 6,5 miliar. Salah satunya, 1.000 paket sembako untuk Partai Nasdem. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan korupsi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (20/5/2024).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh itu digelar dengan agenda pemeriksaan enam saksi yang  dihadirkan jaksa KPK. Salah satu saksi, Sekretaris BKP Ditken Perkebunan Kementan Wisnu Haryana, mengungkap berbagai  permintaan Syahrul itu. Kesaksian Wisnu tersebut berangkat dari pertanyaan jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak terkait berita acara pemeriksaan soal beberapa kali pembelian durian musang king. Meyer menyebutkan, sepanjang 2021, ada pembelian durian musang king senilai Rp 21 juta, Rp 22 juta, Rp 46 juta, Rp 30 juta, Rp 27 juta, dan Rp 18 juta. Pada 2022, pembelian durian senilai Rp 25 juta. Terkait permintaan durian itu, Wisnu membenarkannya. ”Sekali mengirim paling sedikit enam kotak durian musang king. Satu kotak isinya 5-7 butir,” ucap Wisnu. (Yoga)