Sejumlah emiten bakal melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD ) atau private placement. Langkah ini untuk memperkuat struktur permodalan dari emiten yang bersangkutan. Misalnya PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Pengembang Pantai Indah Kapuk ini berencana melakukan private placement maksimal 1,56 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Ini setara maksimum 10% dari jumlah seluruh modal disetor dan ditempatkan perseroan. Manajemen PANI menjelaskan, langkah ini untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja  keuangan. Selain itu diharapkan aksi tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perseroan. Beberapa emiten lain juga berencana melakukan aksi serupa.

Misalnya saja PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) akan private placement sebanyak 8,60 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Ini setara dengan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berikutnya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) bakal private placement 2.447.298.366 saham atau maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Sekretaris Perusahaan, Merdeka Copper Gold Adi Adriansyah Sjoekri mengungkapkan, MDKA berencana menggunakan 70% dana private placement untuk belanja modal. Sisanya untuk modal kerja. Persentase tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan MDKA atau Grup Merdeka. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, private placement untuk mendapat dana segar dari investor baru. Dari para emiten  yang bakal menggelar aksi terebut, peluang untuk menyerap saham baru cukup setara. 

Inovasi pengembangan layanan digital tak hanya dilakukan oleh bank-bank besar. Bank syariah juga gencar melengkapi fitur-fitur pada layanan mobile banking untuk semakin memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan. Langkah bank-bank syariah tersebut sudah membuahkan hasil. Transaksi mobile banking di bank syariah melonjak per kuartal pertama 2024. Pertumbuhan transaksi juga didorong jumlah pengguna yang meningkat pesat. Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, mencatat transaksi mobile banking 118,5 juta kali sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini melonjak 37,17% secara tahunan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan digital sebagai bentuk komitmen untuk melakukan level up menjadi beyond sharia banking.

"Ini tujuannya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah," kata dia, baru-baru ini. Adapun Bank Muamalat mencetak transaksi pada mobile banking Muamalat DIN mencapai 5.000 kali pada kuartal I-2024, atau tumbuh 34% secara tahunan. Volume mencapai Rp 7,3 triliun, meningkat 23% secara tahunan. Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyebut kenaikan tersebut didorong oleh penambahan jumlah fitur juga akuisisi nasabah baru yang menggunakan mobile banking dari Muamalat. “Transaksi didominasi layanan transfer dan top up uang elektronik,” kata dia. Transaksi mobile banking BCA Syariah juga meningkat pesat 35,4% secara tahunan jadi Rp 4,43 triliun pada kuartal I-2024. "Pengguna mobile banking sudah 384.000, meningkat lebih dari empat kali lipat secara tahunan," ujar Direktur BCA Syariah, Pranata.

Belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang dirumuskan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih cukup royal. Bagaimana tidak, batas atas hitung-hitungan otoritas fiskal itu menjadi yang tertinggi, bahkan melampaui pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Dalam rencana awal, alokasi perlinsos yang di antaranya mencakup belanja sosial dan subsidi mencapai Rp496,9 triliun—Rp513 triliun, sedangkan 2020 hanya Rp498 triliun. Faktanya, tekanan ekonomi pada 2020 sangat berat lantaran Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyeret ekonomi ke jurang resesi. Sementara itu, meski 2025 masih dibayangi risiko akibat tingginya suku bunga acuan dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah optimistis mampu mengelola situasi itu lebih baik. Dengan demikian, ada sedikit ketidaklinieran antara optimisme perihal mitigasi kondisi ekonomi dari gejolak global dengan alokasi perlinsos yang sangat royal. Menariknya, pengalokasian dana perlinsos belum mengakomodasi kepentingan pemerintahan baru. Padahal, APBN 2025 akan dijalankan oleh rezim yang mulai menjabat pada Oktober 2024. 

Inilah kemudian yang melahirkan polemik. Membaca rumusan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan baru melakukan perubahan APBN dalam rangka mengakomodasi aneka program populis yang dicanangkan. Dalam kaitan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan alokasi perlinsos itu disesuaikan dengan fokus jangka pendek yang mencakup tiga faktor. Ketiganya yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well being, dan konvergensi antardaerah. Sejalan dengan hal tersebut perlinsos ke depan diarahkan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, menambahkan perlinsos dalam APBN 2025 memang diarahkan untuk memacu pengentasan kemiskinan. Ferry mengatakan, pemerintah masih membuka ruang negosiasi lantaran pembahasan APBN 2025 masih tahap awal. "Proses pembahasan penyusunan APBN 2025 dengan DPR masih akan berlanjut hingga ditetapkannya Undang-Undang APBN 2025," katanya. 

Tak bisa dimungkiri, perlinsos memang memiliki taji yang cukup signifikan untuk memproteksi daya beli sehingga konsumsi yang menjadi mesin pendorong ekonomi tetap solid. Misalnya tatkala harga minyak mentah mengalami kenaikan, perlinsos mengambil peran baik melalui bantuan sosial maupun subsidi energi sehingga ketahanan konsumsi terjaga. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang juga patut dicermati. Pertama, belum diakomodasinya program sosial pemerintahan baru berisiko memunculkan polemik. Sebab bukan tidak mungkin rezim baru mengubah APBN. Kedua, defisit fiskal yang berisiko lebar. Gemuknya alokasi perlinsos berisiko menambah beban fiskal. JIka tak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan, pembengkakan belanja itu akan membuka defisit makin lebar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan postur sementara perlinsos membuka peluang dilakukannya perubahan APBN sangat besar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah perlu mengevaluasi fokus perlinsos, termasuk akurasi data penerima.

Industri otomotif kian tertekan. Permintaan di pasar domestik masih terus tertekan selama 4 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, permintaan di beberapa negara tujuan ekspor juga belum pulih akibat melemahnya perekonomian global. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo diketahui penjualan mobil domestik secara wholesales pada periode Januari—April 2024 mencapai 263.706 unit turun 22,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 341.582 unit.Sementara itu, penjualan secara ritel selama 4 bulan pertama tahun ini mencapai 289.551 unit turun 14,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 339.954 unit. Khusus pada April, total penjualan mobil secara wholesales mencapai 48.637 unit, turun 34,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 74.724 unit. Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh sejumlah lembaga pembiayaan kendaraan bermotor diikuti dengan makin ketatnya persyaratan pemberian kredit turut menurunkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan dapat menjadi momentum kenaikan penjualan sektor otomotif ternyata tidak terlalu berpengaruh. Dalam kondisi ekonomi yang belum pulih pascapandemi Covid-19, masyarakat tampaknya lebih selektif untuk menggunakan uang. Akibatnya, konsumsi pun terbatas untuk kebutuhan pokok. 

PT Isuzu Astra Motor Indonesia, misalnya, pada periode April 2024 mengekspor Traga sebanyak 152 unit turun 12,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 174 unit. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan rencana perusahaan sebanyak 500 unit. Selain karena rendahnya permintaan, tersendatnya penjualan ke beberapa negara seperti Filipina, India, dan Paraguay karena menurunnya aktivitas ekspor bertepatan dengan momentum Lebaran. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, peranan sektor otomotif dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investasi cukup signifikan. Dukungan pemerintah dalam membuka pasar baru tentunya sangat diharapkan. Di sisi lain, langkah selektif lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit guna mengantisipasi masalah yang ditimbulkan tentunya perlu didukung, meski demikian diharapkan ada strategi khusus untuk mengatasi rendahnya permintaan akibat ketatnya regulasi.

Emiten-emiten di sektor properti dan real estat beradu strategi untuk mendulang prapenjualan dan laba bersih yang moncer pada tahun ini. Meski demikian, prospek emiten di sektor ini masih dibayangi oleh insentif perpajakan, era suku bunga tinggi, dan daya beli konsumen. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 10 emiten properti membukukan perolehan laba bersih yang cukup variatif pada kuartal I/2024. PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menjadi emiten yang paling moncer dengan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 62,55% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp1,43 triliun. Selain BSDE, PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) juga mampu memperbesar pundi-pundi cuan pada 3 bulan pertama 2024. Pada periode tersebut, Laba bersih SMRA tumbuh 62,45% YoY menjadi Rp441,39 miliar dan laba bersih CTRA meningkat 17,08% secara tahunan menjadi Rp483,39 miliar. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) justru membukukan penurunan laba bersih pada kuartal I/2024. Sementara itu, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) milik keluarga Riady justru berbalik rugi. 

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyatakan ada beberapa sentimen positif yang akan menaungi sektor properti. Pertama, penerapan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kedua, adanya peluang kebijakan pelonggaran suku bunga The Fed pada akhir tahun ini yang berpotensi mendorong penurunan BI Rate. Senada, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menuturkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menjadi angin segar untuk properti karena membuka jalan normalisasi suku bunga pinjaman setelah terjadi kenaikan. Kiwoom merekomendasikan beli untuk saham CTRA dengan target harga Rp1.330, SMRA Rp780, dan BSDE dengan target harga Rp1.370. Sebelumnya, Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyampaikan manajemen cukup optimistis dapat meraih target marketing sales Rp9,5 triliun pada 2024. Hal itu seiring dengan realisasi prapenjualan yang tembus Rp2,2 triliun pada kuartal I/2024. 

Terpisah, Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan perseroan terus berupaya melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang akan ditranslasikan menjadi target marketing sales. Pada kuartal I/2024, PANI mengantongi prapenjualan Rp1,5 triliun atau 27% dari target Rp5,5 triliun sepanjang tahun ini. Sementara itu, LPKR mencatat prapenjualan sebesar Rp1,5 triliun pada kuartal I/2024. Pencapaian tersebut setara 28% dari target marketing sales LPKR tahun ini yang mencapai Rp5,37 triliun.Group CEO LPKR John Riady mengatakan LPKR terus memperkuat posisinya di segmen pasar pemilik rumah perdana dengan merilis lebih banyak unit di Park Serpong dan di Lippo Cikarang Cosmopolis.

Tren kendaraan listrik yang berbasis baterai membuat komoditas litium makin populer. Sejumlah negara, termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk mengamankan salah satu mineral penting yang jumlahnya relatif terbatas itu. Kalau sebelumnya Indonesia gencar mengincar litium Australia melalui berbagai kerja sama bilateral, kini pemerintah mulai meneliti cadangan komoditas tersebut di sejumlah wilayah potensial di dalam negeri. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun terus berburu cadangan litium di seluruh pelosok negeri, meski telah menguasai nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Kepemilikan litium dinilai bakal memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Yang terkini, Tim Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memiliki kandungan litium dan boron sebagai mineral strategis. Tim PSDMBP melakukan pengambilan sampel air dan lumpur di lima lokasi, yakni Bledug Kuwu, Bledug Cangkring, Crewek, Jono, dan Bledug Kesongo. “Setelah dilakukan pemeriksaan, air dari gunung lumpur Bledug Kuwu mempunyai kandungan litium 103—111 ppm, dan boron 464—534 ppm. 

Sementara itu, air sisa pada tambang garam mempunyai kadar litium mencapai 1.059—1.110 ppm, dan boron 2.660—2.781 ppm. Pada sampel lumpur, kadar litium 115 ppm,” kata Kepala PSDMBP Agung Pribadi, beberapa waktu lalu. Dari daerah Bledug Kesongo, kadar litium pada sampel air 56 ppm, dan boron 17 ppm. Pada sampel lumpur, kadar litiumnya 94 ppm. Pemburuan litium di dalam negeri pun dilakukan dengan serius, karena pemerintah menggandeng banyak pihak, termasuk Eramet Indonesia, yang mencakup studi bersama mengenai mineral kritis di Indonesia, termasuk di antaranya studi potensi sumber daya litium. Kemitraan strategis itu juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Ke depannya, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk berperan aktif dalam pertumbuhan kendaraan listrik berkelanjutan. 

Tidak hanya Indonesia, Korea Selatan juga telah memulai proyek persediaan litiumnya untuk mengamankan pasokan mineral strategis yang penting bagi industri manufaktur baterai dan otomotif. Negara tersebut telah membeli sejumlah litium karbonat, bahan penyulingan bahan baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik pada tahun ini dari Cile melalui Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (KOMIR). Anggaran yang disediakan tersebut, diketahui meningkat 526% dibandingkan dengan tahun lalu, dan diperkirakan akan dikerahkan mulai 2024. KOMIR sendiri menolak berkomentar ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi dan tanggapan. Akan tetapi, Kementerian Perdagangan Korea Selatan telah mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan 241,7 miliar won selama 3 tahun ke depan untuk membangun gudang penyimpanan mineral penting, termasuk litium, galium, dan tanah jarang. Secara terpisah, pada awal tahun ini BYD juga diketahui tengah berdiskusi dengan pemain baterai asal Brasil, yakni Sigma Lithium terkait kerja sama antara kedua belah pihak.

Pemerintah berhasil mengamankan pendanaan dari bank pembangunan dan investasi Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau atau KfW untuk membangun jaringan kereta rel listrik lintas Surabaya—Sidoarjo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan KfW sedang merampungkan studi terkait dengan elektrifi kasi jalur kereta Surabaya—Sidoarjo. Meski demikian, dirinya tidak memperinci kapan proyek tersebut akan mulai dibangun. “Yang sudah dekat [pembangunannya] itu KRL [Kereta rel Listrik] Surabaya—Sidoarjo. Studinya juga sudah jalan, dan akan bekerja sama dengan KfW,” katanya, Selasa (21/5). Dalam kesempatan terpisah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk melakukan elektrifi kasi pada layanan kereta api perkotaan melalui pengoperasian KRL di beberapa wilayah untuk mendorong mobilitas masyarakat. Ketua Umum MTI Tory Damantoro menyebut, beberapa daerah yang sudah layak mendapatkan elektrifi kasi lintasan kereta api adalah di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Elektrifikasi tersebut, kata dia, perlu dilakukan guna meningkatkan frekuensi perjalanan, serta pelayanan angkutan perkeretaapian di daerah tersebut. “Jaringan lintasan rel yang telah dielektrifi kasi ini dapat memaksimalkan pergerakan masyarakat di perkotaan. Kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan elektrifi kasi layanan KA di daerah, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan,” katanya.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan pembangunan relokasi rumah warga atau korban bencana banjir lahar dingin yang melanda wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Agam Selasa (21/5), Kepala negara mengungkapkan bahwa ada sebanyak 625 unit rumah yang rusak akibat bencana banjir lahar dingin, dan 159 unit rumah di antaranya mengalami rusak berat. “Untuk rumah korban yang rusak berat dan juga rumah yang ada di pinggiran sungai aliran lahar dingin itu, yakni 159 unit rumah, harus direlokasi segera. 

Kementerian PUPR agar segera bekerja untuk pembangunan relokasi itu,” katanya di Kabupaten Agam, Selasa (21/5). Namun, Presiden menegaskan bahwa sebelum Kementerian PUPR memulai pembangunan rumah relokasi warga atau korban bencana alam itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan tanah yang akan dibangun sebagai tempat relokasi. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) Suharyanto telah meminta kepada warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin di wilayah Kabupaten Agam agar bersedia untuk direlokasi. Dia mengungkapkan bahwa bagi warga yang nantinya akan direlokasi, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangunkan rumah pada tempat yang aman, sekaligus menyediakan lahannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dalil pergeseran puluhan ribu suara ke Partai Garuda di enam daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 perkara nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Selasa (21/5). “Dalam eksepsi, satu, menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; dua, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok peRmohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” katanya saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa PPP selaku Pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di Dapil Jabar l dan Dapil Jabar V. Sementara itu, untuk Dapil Jabar II, Jabar VII, Jabar IX, dan Jabar XI, PPP disebut hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai. Dalam putusan lainnya, permohonan perkara selisih suara Pileg DPR RI PPP di Dapil Jateng III dan dapil Papua juga ditolak.