Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang rencana diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk meraih antusiasme yang tinggi dari pasar. Diluncurkan pada rabu (15/52024), BSI mencatatkan pemesanan (booking) dari investor untuk Sukuk Sustainability BSI sudah mencapai 300% atau sekitar Rp 9 triliun. BSI berencana menerbitkan Sustainability Sukuk sebanyak Rp3 triliun dengan kisaran imbal hasil 6,40%-7,20% untuk jangka waktu 1,2, dan 3 tahun dengan masa penawaran, yaitu awal sejak 14-30 Mei 2024, yaitu seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B jangka waktu 2 ahun dan seri C jangka waktu 3 tahun. Saat ini dalam proses peizinan tahap akhir OJK. Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk mendukung pembiayaan dalam katagori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial. (Yetede)

Regulasi mengenai pemberlakuan harga gas khusus untuk industri tertentu (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2020 memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja.Namun, hasilnya belum optimal, karena dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara penuh. Untuk diketahui Peraturan Presiden (Perpres) No 121/2020 menyebut harga gas bumi tertentu berlaku sebesar US$ 6 per MMBTU untuk 7 subsektor industri yakni pupuk, pertokimia, eleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Menteri Perindustrian (menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkann, bahwa regulasi tersebut masih aktif dan seharusnya diterapkan. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusan presiden tentang pemindahan Ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa saja ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani beleid itu. "Belum. Bisa saya yang menandatangani, bisa saja presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," kata Presiden Jokowi. Saat ini Kota Jakarta masih menyandang Ibu Kota Negara, meskipun Undang-Undang No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Namun demikian, Ibu kota negara masih berkedudukan di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, berdasarkan pasal 63 UU tersebut. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) terkoreksi dalam sehingga-2,14% pada perdagangan Rabu (5/6/2024) ke level 6.947, akibat tekanan aksi jual di sejumlah saham. Salah satunya terjadi pada saham PT Barito Renewables Enery Tbk (BREN) yang kembali mencatatkan auto reject bawah (ARB) setelah batal masuk FTSE Global Equity Index Series akibat diberlakukannya full call auction (FCA) pada saham tersebut. Terkait hal tersebut, para pelaku pasar berharap, bursa dapat mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan FCA.

"Pasar tampaknya dipengaruhi kebijakan papan pemantauan khusus dengan skema FCA, yang nama BREN merupakan salah satu emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus tersebut," kata Pilarmas. Selain itu, lanjut Pilarmas, keputusan FTSE Russel yang batal memasuki emiten tersebut dalam FTSE Global Equite Index periode Juni  2024 juga sangat memengaruhi pelaku pasar. Mengingat, BREN merupakan salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, sehingga pergerakannya memberikan pengaruh terhadap pergerakan  indeks saham. (Yetede)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengharapkan aktivitas ekspor dari dalam negeri terus meningkat. Pasalnya, ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat meningkatkan cadangan devisa  dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menuturkan, peran pelaku UKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dari kontribusi UKM yang sebanyak 61% dari pendapatan PDB atau setara dengan Rp 9,5 miliar. "Saat ini ekosistem ekspor di Indonesia butuh dukungan dan dapat mengikuti kemajuan teknologi digital agar semakin kompetitif di global," papar Riyani. Berani mendunia ini merupakan wadah yang mengumpulkan para anggota di ekosistem ekspor Indonesia mulai dari stakeholder yang membidangi ekspor, perbankan, pelaku UKM, dan praktisi eksportir di indonesia.

Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di sektor pariwisata, investasi yang dibutuhkan adalah Rp 325 triliun untuk mengembangkan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Menparekrat) Sandiaga Uno mengatakan, pada 2023 Indonesia mencatat realisasi investasi di sektor pariwisata sebesar US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp58,64 triliun. Namun, 80% dari investasi tersebut hanya terkonsentrasi pada hotel berbintang, restoran dan kafe, serta pusat kebugaran. "Kita sebetulnya membutuhkan investasi lebih dari US$ 15 miliar (Rp 244 triliun) hingga US$ 20 miliar (Rp325 miliar). Kita butuh lebih banyak investasi di ekosistem, termasuk pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis  masyarakat yang inklusif," ucap dia. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)