Di tengah geliat kebutuhan dana jumbo korporasi, kalangan perbankan menggulirkan kredit sindikasi yang menyasar segmen keberlanjutan atau sustainability. Terbaru, PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) memberikan kredit sindikasi kepada anak usaha di Indomobil Group, PT IMG Sejahtera Langgeng (IMGSL) senilai US$450 juta atau Rp7,3 triliun (asumsi kurs Rp16.231 per dolar AS). Kredit sindikasi ini memiliki beberapa tranche dalam penggunaan dananya, salah satunya yaitu tranche pembiayaan hijau senilai US$225,8 juta atau Rp3,66 triliun yang akan digunakan untuk mendukung upaya transisi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dalam sindikasi yang melibatkan 32 kreditur ini, Bank BTPN dan SMBC berperan sebagai coordinating mandated lead arranger and bookrunner dan juga lead green loan coordinator, agen fasilitas, agen jaminan, serta account bank. Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking Bank BTPN Nathan Christianto mengatakan Bank BTPN dan SMBC berkomitmen memfasilitasi pembiayaan yang mendukung upaya keberlanjutan bisnis di Indonesia. Sebagai anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS), IMGSL akan memanfaatkan fasilitas kredit sindikasi untuk memperkuat pengembangan ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. 

“Kredit sindikasi ini juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan korporasi lainnya,” ujar Business Development Director Indomobil Group Andrew Nasuri. Senada, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$845 juta pada kuartal I/2024. Adapun, kredit sindikasi tersebut terutama menyasar sektor terkait baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Mengacu laporan Bloomberg Table League, dari sisi mandated lead aranger (MLA), total nilai kredit sindikasi yang disalurkan oleh lembaga keuangan di Indonesia pada kuartal I/2024 telah mencapai US$3,42 miliar. Sementara itu, Bank Mandiri mencatatkan pangsa pasar paling dominan yakni 24,7% dari total volume kredit sindikasi di Indonesia tersebut. Langkah serupa ditempuh Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) yang menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$200 juta dan Rp7,5 triliun untuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyoroti bahwa prospek kredit sindikasi akan jauh lebih baik pada kuartal II/2024 dengan sektor seperti infrastruktur, konstruksi, properti, dan pertambangan yang menjadi pendorong. “Sindikasi ataupun korporasi ini kan sekali disbursement cukup besar, dan ini akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan NPL,” ucapnya.

Tumpang tindih kebijakan yang merugikan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT mendorong pelaku usaha mengusulkan dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi sektor tersebut, seperti yang dilakukan oleh India. Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Pertekstilan Indonesia Andrew Purnama mengatakan, pihaknya berharap pemerintahan baru bisa mengakomodasi usulan dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi sektor TPT guna menjaga industri padat karya tersebut. “Kami sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang Sandang ke DPR, di mana salah satunya membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang kuat untuk meregulasi industri tekstil,” katanya, dikutip Selasa (4/6). Kementerian Pertekstilan di India, kata dia, menerapkan the Bureau of Indian Standards untuk menjaga industri tekstil dari produk-produk tak kompetitif agar tidak beredar di pasar. Kebijakan tersebut juga melarang barang impor masuk jika kebutuhan dalam negeri tercukupi. Merujuk pada data Kementerian Pertekstilan India, saat ini Negeri Bollywood memiliki pangsa pasar 4,6% terhadap perdagangan global pada 2023. Sementara itu, Indonesia baru mampu mengambil di bawah 2% pangsa pasar tekstil global saat ini. “Kami khawatir penurunan ini sebagian disebabkan oleh regulasi yang tidak pro kepada pelaku industri, yang dianggap kurang bersahabat dengan sektor manufaktur, salah satunya Permendag No. 8/2024, sehingga memengaruhi optimisme pelaku industri dalam negeri,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif.

Pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap berharap mendapat kemudahan dalam proses perizinan agar bisa mengakselerasi penyerapan kuota kapasitas terpasang dari fasilitas tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah mengeluarkan kuota PLTS atap untuk periode 2024—2028. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap sebanyak 901 megawatt (MW), dan terus bertambah hingga 2028. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 279/2024, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap pada tahun depan sebanyak 1.004 MW, lalu naik menjadi 1.065 MW pada 2026, 1.183 MW pada 2027, dan 1.593 MW pada 2028. Penetapan kuota kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan itu pun dibagi ke dalam 11 klaster daerah, yakni Sumatra; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur; Kalimantan Utara; Jawa, Madura, dan Bali; Sulawesi Utara dan Gorontalo; Sulawesi Bagian Selatan; Maluku dan Maluku Utara; Papua dan Papua Barat; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyambut baik penetapan kuota kapasitas terpasang tersebut, karena memberikan kepastian kepada pelaku usaha di dalam negeri. 

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan bahwa besaran kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sentimen positif bagi industri tenaga surya Tanah Air. Alasannya, pemerintah telah percaya diri mampu mengembangkan PLTS atap dengan kapasitas mencapai 1 gigawatt (GW). Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY) Jung Fan juga sempat mengatakan bahwa kuota yang lebar untuk pengembangan PLTS atap di dalam negeri diharapkan dapat membantu mengerek investasi pembangkit listrik berbasis EBT itu. Dia juga menilai bahwa periode 5 tahunan kuota kapasitas terpasang yang diberikan pemerintah bakal memberi kepastian bisnis bagi pengembang PLTS atap. Periode 5 tahun, kata dia, cukup ideal bagi industri PLTS dalam merencanakan strategi bisnisnya. Thio Ariyanto, Direktur perusahaan penyedia PLTS atap PT Investasi Hijau Selaras, mengatakan bahwa minat pemasangan PLTS atap di kalangan industri kian meningkat. Perseroan menargetkan bisa memasang setara 200 megawatt peak (MWp) pada tahun ini. Secara umum alasan pemasangan PLTS atap adalah untuk bisa memenuhi ketentuan bauran energi, meningkatkan citra perusahaan, hingga penghematan. 

“Terlebih ESDM sudah menerbitkan aturan baru,” jelasnya. Sementara itu, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengoptimalkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang ditetapkan hingga 2028. Di sisi lain, Dion menjelaskan bahwa SUN Energy menargetkan dapat menambah kapasitas pemasangan PLTS atap sebanyak 200 MW hingga 2 tahun mendatang. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap penetapan kuota kapasitas terpasang PLTS atap untuk periode 2024—2028 dapat membantu capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 yang ditarget sebesar 23%. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa untuk mencapai target porsi EBT sebanyak 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 diperlukan tambahan listrik dari pembangkit listrik berbasis energi bersih sebanyak 8—10 GW. Artinya, klaster daerah yang permintaan PLTS atapnya tinggi bisa mendapatkan kuota lebih banyak dengan memanfaatkan kuota dari daerah dengan minat yang lebih minim.

Perusahaan Umum Bulog telah merealisasikan impor beras hingga awal Juni 2024 mencapai 1,9 juta ton yang mayoritas didatangkan dari lima negara tetangga. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kelima negara itu adalah dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan dan Myanmar. Dia menyatakan realisasi impor beras itu dikebut setelah pengadaan beras dari panen raya berakhir. “Realisasi impor sekitar 1,9 juta ton, [sebagian] masih dalam perjalanan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (4/6). Catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa kuota impor beras yang ditetapkan dalam neraca komoditas 2024 sebanyak 4,04 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta ton merupakan kuota impor beras oleh Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara sekitar 400.000 ton merupakan kuota impor beras khusus. 

Namun, Bapanas mencatat realisasi impor hingga 2 Juni 2024 belum melampaui 50% dari persetujuan impor yang diterbitkan. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa realisasi impor beras memang baru sekitar 50%. Alasannya, panen raya juga dianggap memengaruhi pengadaan beras impor oleh Bulog. Dalam waktu dekat, ada sekitar 100.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor itu dipastikan masuk ke pelabuhan di wilayah non-sentra produksi beras. “Pada bulan Juni, setelah panen raya berakhir akan masuk sekitar 100.000 ton [beras],” ungkap Bayu. Data Perum Bulog per 2 Juni 2024 mencatat stok beras dikuasai 1,813 juta ton, dengan perincian 1,810 juta ton stok CBP, dan 51.607 ton beras komersial.

Peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Pulau Sulawesi mendorong Kalla Group untuk melakukan ekspansi dengan membuka dua pabrik aspal emulsi baru di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pembukaan dua pabrik di Kota Palu dan Kota Parepare itu dilakukan oleh anak usaha Kalla Group, yakni Kalla Aspal. Langkah ini juga sekaligus merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan aspal yang dianggap lebih kuat dan ramah lingkungan. Aspal emulsi merupakan aspal yang didiversikan ke dalam air dengan bantuan emulgator atau bahan pengemulsi dalam bentuk butiran yang sangat halus. Aspal ini sangat encer lewat pencampuran bahan bakar minyak. Chief Operation Officer (COO) Kalla Aspal Burhanuddin Lestim mengatakan bahwa dua pabrik baru itu telah mulai berproduksi pada tahun ini. Dia menjelaskan bahwa kapasitas masing-masing pabrik dapat menampung 3 ton aspal emulsi yang dapat menghasilkan 10 drum dari proses produksi selama kurang lebih 6 jam. Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal Muhammad Sadar menambahkan, setelah dua kota tersebut, pihaknya masih akan melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo pada awal 2025.“Pembangunan jalan memang masih membutuhkan suplai aspal yang cukup besar,” katanya.

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih mengetatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%. Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi. Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor. 

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, sehingga harga komoditas yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan. Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi. 

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama infl asi Sulsel. Kepala KPwBI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang infl asi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang infl asi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka infl asi Sulsel sulit terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu. Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), serta operasi pasar yang terstruktur, masif dan serentak.

Beberapa negara di luar Indonesia, memiliki strategi penyediaan perumahan rakyat yang menarik. Pemerintah Hong Kong pada 1935 sudah berencana membangun rumah murah secara masif. Namun dikarenakan adanya guncangan ekonomi, rencana tersebut tidak terlaksana. Momentum perubahan datang saat terjadi kebakaran besar di kawasan permukiman padat Shep Kip Mei pada 1953. Pemerintah Hong Kong kemudian menangkap kejadian itu sebagai kesempatan untuk melakukan penataan dengan memperkenalkan konsep rumah susun yang dikenal sebagai public housing. Sementara itu, Singapura mulai gencar membangun public housing pada 1960 dengan diawali oleh pembentukan Housing Development Board (HDB) yang dipayungi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Singapura. Empat tahun setelah HDB berdiri, Singapura berhasil membangun 31.317 unit public housing bagi warganya. Berkembangnya pasar public housing di Singapura juga menjadikan bunga cicilan kepemilikan juga sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 2,6%.

Realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp 47,5 triliun dari total target investasi senilai Rp 100 triliun. Pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN mau tidak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN atau OIKN membuat pengusaha khawatir akan nasib megaproyek di Kaltim itu. Pemerintah diharapkan bisa menjawab keraguan tersebut dengan segera membereskan isu penting yang selama ini menjadi kendala berinvestasi di IKN. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, Selasa (4/6) mengatakan, pergantian pimpinan di sebuah institusi sebenarnya hal yang dapat dipahami oleh investor.

Namun, pengunduran diri pucuk pimpinan OIKN secara mendadak mau tak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. Mensetneg Pratikno, Senin (3/6), menyatakan, Presiden Jokowi telah menerima pengunduran diri Bambang dan Dhony dari jabatannya di OIKN. Presiden juga telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri ATR Juli Antoni masing-masing sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Mundurnya Bambang dan Dhony menambah ketidakpastian di tengah masa transisi pemerintahan yang saat ini pun sudah membuat investor ragu-ragu dalam menanamkan modal.

Menurut Sanny, hal terpenting yang bisa dilakukan pemerintah adalah meyakinkan investor bahwa hal-hal yang selama ini menjadi kendala berinvestasi di IKN bisa cepat teratasi. Misalnya, isu seputar status dan jangka waktu atas hak kepemilikan dan pengelolaan lahan di IKN serta wilayah sekitarnya, juga isu seputar penyelesaian status tanah yang dimiliki masyarakat adat dan kepastian relokasi bagi masyarakat di IKN dan sekitarnya. ”Hal-hal itu penting agar tidak menjadi polemik. Asalkan pemerintah bisa menjelaskan dengan baik kepada publik, khususnya investor, itu dapat dipahami. Tentunya juga perlu ada kepastian atas kelanjutan proyek-proyek yang sudah dan akan berjalan pascatransisi pemerintahan nanti,” tutur Sanny. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin meminta semua pemangku kepentingan di Papua Selatan mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut. Dampak dari pemekaran wilayah harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan Wapres di acara pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana Pemprov Papua Selatan, di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6). Wapres menyampaikan, semua pemangku kepentingan harus mengawal agar dampak dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah pun telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP), yang dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

”Melalui BPP, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat,” kata Wapres. Papua Selatan merupakan satu dari empat DOB di Papua. Tiga DOB lainnya di Papua adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam acara yang dihadiri, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wapres Amin menuturkan, kehadiran Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Niugini akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah. Keberadaan DOB ini juga akan mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan. (Yoga)

Kejaksaan Agung, Selasa (4/6) melimpahkan dua tersangka korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2020 ke tim jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jaksel. Dalam menangani kasus ini, tim jaksa diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Dua tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan itu adalah Tamron alias Aon, beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV VIP dan Ahmad Albani manajer operasional tambang timah dari CV VIP dan PT MCM. Setidaknya masih ada 20 tersangka lainnya yang masih disidik di Kejagung. Dari proses penanganan kasus korupsi ini, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Mada Zaenur Rohman berpandangan, tim jaksa penuntut umum bisa menggunakan pasal tindak pidana korporasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian perekonomian negara pada kasus korupsi.

Apalagi, Kejagung telah menaksir nilainya mencapai Rp 300 triliun. Zaenur mengapresiasi kinerja Kejagung yang telah menerapkan pendekatan kerugian perekonomian negara dalam beberapa kasus korupsi seperti pembalakan liar yang melibatkan pengusaha Surya Darmadi, kasus impor minyak goreng, dan impor sandang ilegal. Namun, hasilnya berbeda-beda jika dilihat dari putusan persidangan. ”Bisa dikatakan, hasil (penuntutan jaksa) itu belum memuaskan. Sebab, pendekatan kerugian perekonomian negara itu belum digunakan oleh majelis hakim karena ada keterbatasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang baku dalam menentukan kerugian perekonomian negara tersebut,” kata Zaenur, Selasa. (Yoga)