PT Kimia Farma Tbk (KAFF) mengkaji opsi untuk mendivestasi aset berupa pabrik obat milik perseroan. Penjajakan ini menyusul rencana perseroan untuk menutup lima dari 10 pabriknya sebagai upaya efisiensi atau rasionalisasi aset perusahaan. Direktur Utama Kimia Farma David Utama mengungkapkan bahwa perseroan sudah mulai menjalankan upaya efisiensi tersebut. Meski dalam prosesnya rasionalisasi ini bakal menelan waktu yang tidak sebentar karena berkaitan dengan perizinan pemindahan obat dari satu pabrik  ke pabrik yang lain. Makanya,sampai saat ini perseroan belum menjual pabriknya. Tapi paling tidak perseroan sudah selaraskan. "Jadi, asetnya tetap ada. Hanya kegiatannya sudah kami kurangi. Apakah nanti pabriknya dijual, mungkin itu menjadi analisis berikutnya untuk divestasi aset. Tapi pengurangan efisiensi harus terjadi," jelas David. Menurut David, inisiatif perseroan mengurangi jumlah pabrik ini tidak lepas dari rendahnya utilitas pabrik perseroan yang hanya mencapai 40%, yang membuat operating expense (opex) perseroan terlalu besar. (Yetede)

Kinerja Buruk Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) dituding menjadi salah satu penyebab utama badai PHK dalam 2 tahun terakhir. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map, yang menunjukkan gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat. Dari US$ 2,7 Miliar pada 2021, menjadi US$ 2,9 Miliar di 2022. "Pada 2023 diperkirakan mencapai US$ 4 Miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Hal ini diungkapkan Redma untuk menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyatakan bahwa penyebab PHK adalah praktik dumping diluar negeri. Hal ini dipandang sebagai upaya pengalihan isu dan untuk menutupi kegagalannya dalam memberishkan DitJen Bea Cukai. Redma menyesalkan tindakan Menkeu Sri Mulyani yang membela Bea Cukai dan menyalahkan kementerian lain terkait penumpukan kontainer di pelabuhan. Hal itu membuat segala upaya usulan perbaikan sistim ditolak mentah-mentah. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan bahwa banjir impor 2 tahun terakhir sangat keterlaluan, hingga 60% anggotanya yang merupakan industri kecil menengah sudah tidak lagi beroperasi, sedangkan sisanya hanya jalan dibawah 50%. "Kalau impor garmen resmikan ada PPN, bea masuk plus bea safeguard-nya, jadi tidak mungkin perpotongnya dijual di bawah harga Rp 50.000," jelas dia. 

Dengan harga yang sangat murah ini, para pengusaha baik IKM maupun perusahaan besar tidak akan tak kuat menghadapi persaingan dengan produk-produk impor. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor TPT pada Mei 2024 sebesar US$963,7 Juta atau turun 6,80% year-on-year (yoy) dibandingkan Mei 2023 senilai US$1,03 Miliar. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah mengatakan, meski meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, nilai ekspor kumulatif untuk TPT turun 0,80% pada Januari-Mei 2024 dibandingkan periode tahun lalu. BPS melihat tren impor barang jadi mengalami kenaikan. Dia mengucapkan, nilai impor pakaian dan aksesorisnya menunjukkan peningkatan mendekati hari raya. Dia mengungkapkan, ada 3 negara utama yang menjadi negara asal impor pakaian rajutan dan bukan rajutan (HS 61 dan 62) ke Indonesia. Itu terdiri dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Secara rinci, BPS melaporkan, impor pakaian dan aksesoris dari rajutan (HS 61), paling banyak berasal dari China (38,76%). Kemudian disusul oleh impor dari Vietnam (13,99%), Bangladesh (10,36%), dan Turki (5,02%), serta negara-negara lainnya (31,86%). "Impor pakaian dan aksesoris, baik rajutan maupun bukan rajutan HS 61 dan 62, menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung dipengaruhi oleh pola musiman, yairu hari raya nasional maupun keagamaan," tutur Habibullah.

Pemerintah menegaskan akan satu barisan memberantas judi daring. Berbagai strategi disiapkan satgas untuk memberantas judi daring, mulai dari menelusuri aliran uang dalam ribuan rekening mencurigakan, menyelidiki jual-beli rekening, hingga menutup penjualan isi ulang gim yang diduga terafiliasi dengan praktik perjudian. Penegasan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto seusai memimpin rapat perdana Satgas Pemberantasan Perjudian Daring di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6). Satgas Pemberantasan Judi Daring dibentuk berdasarkan Keppres No 21 Tahun 2024. Melalui keppres itu, Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam menjadi ketua satgas, dibantu dua ketua harian.

Tugas sebagai Ketua Harian Pencegahan diberikan kepada Menkominfo, sementara Ketua Harian Penegakan Hukum diserahkan kepada Kapolri. Menurut Hadi, dalam rakor tingkat menteri tentang pemberantasan judi daring, semua instansi telah bertemu dan bersepakat untuk berjalan di koridor yang sama. Tidak akan ada lagi ego sektoral antarinstansi. ”Semua berpikir satu, untuk mengefektifkan, menyukseskan pemberantasan judi online. Dalam waktu dekat, yakni minggu ini dan juga minggu depan, kami akan laksanakan tiga operasi atau tiga penegakan hukum yang harus segera diselesaikan satgas,” ujar Hadi. Judi daring yang kian merajalela serta menelan korban menjadi keprihatinan pemerintah.

Data PPATK, sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta warga di Indonesia yang bermain judi daring. Sekitar 80 % di antaranya berjudi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Akumulasi perputaran uang judi daring pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Menurut Hadi, sejumlah langkah disiapkan untuk memberantas judi daring. Langkah pertama dalam penegakan hukum oleh Bareskrim Polri adalah menyelidiki 4.000-5.000 rekening mencurigakan yang ditemukan PPATK. Bareskrim Polri juga akan membekukan rekening itu dan mengumumkannya dalam kurun waktu 30 hari. ”Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan atas pembekuan tersebut dan juga berdasarkan putusan pengadilan negeri, maka aset uang yang ada di rekening tersebut akan kami ambil dan kami serahkan kepada negara,” ungkap Hadi.

Bareskrim Polri juga akan menelusuri dan memanggil para pemilik rekening. Satgas juga akan melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas dalam menelusuri jual-beli rekening karena diduga menyasar masyarakat lapisan bawah yang tinggal di perkampungan. Hadi menjelaskan, pelaku jual-beli rekening melancarkan aksinya dengan modus mendekati sejumlah warga untuk mendapatkan KTP mereka. Pelaku kemudian menggunakan KTP itu untuk membuka rekening secara daring. Setelah mendapatkan rekening, pelaku menjualnya kepada pengepul dan pengepul menjual rekening tersebut kepada bandar-bandar judi daring untuk transaksi. Satgas juga akan menutup aktivitas penjualan isi ulang atau top up gim online yang terbukti berafiliasi dengan judi daring. (Yoga)

Selasa siang (18/6) rumah Abu Bakar (56) di Desa Panembahan, Plered, Cirebon, Jabar, masih gelap.Tak ada jendela yang mengalirkan cahaya. Penerangan hanya berasal dari sebuah bola lampu dan atap yang gentengnya bolong. Rumah berukuran 6 x5 meter itu tidak layak huni, ruang tamu berlantai tanah dan lembab, menjadi kamar Abu. Hanya kasur tipis, kotor, dan bau apek yang jadi tempat tidurnya, jangankan selimut, bantal pun tak ada. ”Anak saya pernah kena demam berdarah, meninggal umur empat tahun, di tahun 2010,” ucap Abu. ”Kalau hujan, di sini banjir. Saya pindah ke rumah tetangga,” kata bapak tiga anak ini. Tak ada kamar mandi di rumah Abu. Jika ingin mandi, ia ke mushala, tak jauh dari kediamannya. Sebelum istrinya meninggal pada 2016, ia mendapat bantuan pemerintah untuk bedah rumah. ”Tapi, biayanya enggak cukup. Jadi, enggak selesai.

Hanya temboknya (selesai). Itu pun saya minjem (uang) ke saudara dan teman-teman,” ungkapnya. Sehari-hari Abu memulung barang bekas dengan pendapatan Rp 25.000-Rp 30.000. Pada Selasa (18/6), ia memilih tidur karena bandar barang rongsokan libur. Jangankan memperbaiki rumah, untuk makan saja ia kesulitan. ”Kadang, sehari enggak makan,” ucapnya. Siang itu, ember yang biasa berisi beras tampak kosong. Di tempat penanak masih tersisa nasi untuk sekali makan. Di wajan terdapat sisa air untuk masak mi. ”Saya enggak dapat bantuan. Boro-boro PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan beras saja enggak dapat,” katanya. Februari lalu, Imron Rosyadi, yang masih menjadi Bupati Cirebon, memberikan beras dan mi. Abu sempat berpikir, ia akan menerima bansos rutin, namun hingga kini harapan itu belum terwujud.

”Dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), saya dapat BLT Rp 300.000 setiap tiga bulan. Tapi, setelah itu enggak pernah lagi. Padahal, ada orang yang rumahnya lebih bagus dari saya dapat bansos,” ujar Abu. 50 meter dari rumah Abu, Nursiba (68) dan keluarganya juga hidup dalam kemiskinan. Dalam rumah 7 x 10 meter itu terdapat tiga keluarga berisi 10 orang yang berbagi ruangan. Dapur disulap menjadi kamar untuk satu keluarga dengan dinding tripleks. Rumahnya nyaris tanpa ventilasi, pengap. Tak ada kamar mandi dan WC. Nursiba dan keluarganya buang air besar di rumah tetangga atau sungai. Jangankan merenovasi rumah, makan saja kadang kekurangan. Ia hanya buruh pembungkus kue dengan upah Rp 25.000 sehari. Beruntung, mereka mendapat bansos berupa beras 10 kg per bulan untuk tiga keluarga. Jadi, setiap bulan, mereka mendapat 30 kg beras.

”Ini habis untuk tiga minggu. Selebihnya, beli beras sendiri. Bantuan berasnya baru enam bulan ini,” ungkap Nursiba. Sebagai warga lanjut usia, Nursiba juga menerima BLT dana desa Rp 300.000 per bulan, setengah upah bulanannya. ”Tapi, (bantuannya) kadang lancar, kadang lima bulan enggak keluar. Uangnya untuk kebutuhan harian,” katanya. Iswanto (47), menantu Nursiba, juga mendapat PKH untuk sekolah anaknya sebesar Rp 750.000 per tiga bulan. Sebagai pekerja sablon dengan upah Rp 50.000 per hari, ia sangat terbantu dengan bansos. ”Tapi, masih kurang, sih. Nanti kalau bilang cukup, dibilang orang mampu,” ucapnya. Kisah warga miskin, seperti Abu Bakar dan Nursiba menunjukkan besarnya harapan mereka terhadap bansos. Namun, penyalurannya belum merata dan belum cukup menyelamatkan warga dari jurang kemiskinan (Yoga)

Hasil Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan 75,6 % responden survei menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan. Variabel penting yang memperkuat citra positif pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ialah berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bantuan sosial atau bansos. Hal ini tercermin dari alasan utama responden puas terhadap pemerintahan Jokowi-Amin. Sebesar 21,7 % responden menyatakan tingginya frekuensi mendapatkan bansos membuat kepuasan terhadap pemerintah turut meningkat. Empat alasan terbesar lain ialah kinerja pemerintah yang baik, kepemimpinan yang merakyat, pembangunan merata sampai desa, dan masifnya pembangunan infrastruktur.

Dari alasan ini, bansos yang diterima langsung oleh rakyat dinilai lebih riil dalam memberikan kepuasan publik daripada aspek lain terkait pemerintahan. Kepuasan masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah, kepemimpinan yang merakyat, pembangunan merata, hingga masifnya pembangunan infrastruktur tidak lebih tinggi dari kepuasan menerima bansos. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih mendapatkan hasil yang instan daripada pembangunan yang membuahkan hasil dalam jangka panjang. Bisa jadi sebagian besar masyarakat kondisinya relatif kurang sejahtera sehingga melihat bantuan pemerintah sebagai jalan mengatasi persoalannya dalam tempo singkat. Berdasar laporan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disusun Kemenkeu, belanja bansos bertujuan meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin, dan perlindungan terhadap risiko sosial.

Pemerintah memberi bansos kepada masyarakat miskin melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran yang dialokasikan untuk program bansos meningkat seiring dengan cakupan program yang terus diperluas dan pendataan yang kian membaik. Saat Jokowi menjabat presiden pertama pada 2014, anggaran bansos Rp 97 triliun. Pada masa pandemi Covid-19, anggaran bansos 2020-2022 berkisar Rp 160 triliun hingga Rp 202 triliun. Seiring membaiknya perekonomian pascapandemi, anggaran bansos juga mengecil. Pada 2024, menjelang akhir masa jabatan Jokowi periode kedua, anggaran bansos dialokasikan Rp 152,27 triliun.

Dengan kian besarnya bansos yang dialokasikan pemerintah, secara tak langsung turut memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Inilah kunci keberhasilan strategi pemerintahan Jokowi mengelola ceruk pemilih yang cukup besar dari kelompok masyarakat di perdesaan dan kelas sosial menengah bawah. Meski demikian, melalui program ini pula ketidakpuasan publik juga terekam. Dari beragam alasan ketidakpuasan, pembagian bansos dilihat sebagai kebijakan yang implementasi di lapangannya tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ketidakpuasan terhadap bansos ini menempati urutan tertinggi di antara ketidakpuasan lain. Hal itu tentu penting untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah mengingat bansos akan terus dikucurkan oleh pemerintah. Dan, yang tak kalah penting juga, pesan dari sejumlah kalangan agar masyarakat bisa mandiri, tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. (Yoga)

Pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditargetkan tuntas tahun 2024 hingga kini belum juga selesai. Bahkan, banyak guru prioritas pertama yang semestinya di angkat tahun ini tidak juga mendapat kepastian penempatan. Karena itu, Komisi X DPR meminta pemerintahan Presiden Jokowi menuntaskan pengangkatan satu juta guru sebelum peralihan ke pemerintahan baru. Komisi X DPR juga meminta pemerintah melakukan moratorium pengangkatan formasi baru agar bisa menuntaskan pengangkatan guru prioritas pertama (P1) pada tahun ini.

”Kami terus mengawal pemerintah pusat supaya penuntasan satu juta guru honorer menjadi guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dilakukan sesuai skema yang sudah dibuat pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf saat memimpin rapat dengar pendapat umum dengan Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jabar serta Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Jateng di Jakarta, Rabu (19/6). Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, Komisi X akan berkirim surat lagi pada Kemendikbudristek agar skema perekrutan satu juta guru honorer dituntaskan. ”Kami meminta moratorium rekrutmen atau dihentikan agar menuntaskan yang sudah lolos tetapi belum mendapat penempatan,” ujarnya.

Huda menambahkan, perekrutan satu juta guru honorer harus tuntas sebelum peralihan pemerintahan baru pada 20 Oktober. ”Kami menargetkan pemerintahan Jokowi menuntaskannya paling lama di Agustus-September,” ujarnya. Budi Sisko Purnomo dari Forum Guru P1 Jabar mengatakan, pada 2023 tersisa 1.529 guru P1 yang belum mendapat penempatan. ”Guru P1 dari tahun 2021 terkatung-katung pengangkatannya. Sampai kini, kami masih menunggu dan bersabar dapat diangkat tahun 2024. Mudah-mudahan rezeki kami untuk dituntaskan. Namun, tahun ini yang guru SMA/SMK belum mendapat formasi,” kata Budi. Akibat ketidakpastian pengangkatan, banyak guru swasta yang lolos P1 dihentikan dengan hormat dan tidak hormat dari yayasan. Ada juga yang datanya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dihilangkan. ”Kami minta bantuan Komisi X DPR agar Pemprov Jabar menuntaskan pengangkatan 1.529 guru P1 tanpa sisa, termasuk ada kejelasan penempatan sesuai domisili Dapodik,” ujar Budi. (Yoga)

Rupiah kembali melemah, menembus level Rp 16.400/dollar AS. Sinyal kebijakan suku bunga AS dan arah kebijakan fiskal pemerintah jadi pemicu (Kompas, 18/6/2024). Kurs rupiah ini terendah sejak 2020. Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Sejak awal tahun, rupiah terdepresiasi 6,33 %. Pelemahan rupiah, sudah diprediksi sebelumnya, sejalan dengan semakin kokohnya posisi dollar AS. Sentimen pelemahan rupiah diprediksi masih mungkin terjadi dengan menyusutnya surplus perdagangan serta melebarnya defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan Indonesia. Depresiasi rupiah itu dipicu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa sinyal bank sentral AS, The Fed, yang akan mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25-5,5 % dan hanya akan satu kali melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada akhir tahun.

Faktor internal terutama terkait dengan kekhawatiran investor terhadap potensi membengkaknya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah di 2024-2029, akibat kebijakan fiskal ekspansif di bawah pemerintahan baru yang berkuasa mulai Oktober 2024, untuk membiayai berbagai program unggulan seperti dijanjikan saat kampanye. Rumor bahwa pemerintahan baru akan mengakomodasi kenaikan rasio utang hingga 50 % PDB selama pemerintahannya ikut memicu sentimen negatif terhadap rupiah. Kita harus mengantisipasi dan memitigasi dampak terus melemahnya rupiah terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya sektor riil, terutama dengan masih tingginya risiko geopolitik global dan kebijakan The Fed yang kemungkinan baru akan memangkas bunga acuan pada Desember 2024.

Melemahnya rupiah menyebabkan beban cicilan dan bunga utang pemerintah (dan swasta) kian membengkak, dan sektor manufaktur yang bergantung pada komponen impor dan pasar domestik tertekan, juga menggerus cadangan devisa karena meningkatnya kebutuhan untuk intervensi di pasar, meski cadangan devisa solid untuk menopang kebutuhan impor tiga bulan ke depan. BI menyatakan akan terus mengawal nilai tukar agar tetap stabil, inflasi terkendali, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetap terjaga, dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. BI April lalu menaikkan bunga acuan 25 bps menjadi 6,25 %. Tingginya suku bunga ini berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Upaya memperkuat rupiah, termasuk dengan mendorong devisa ekspor disimpan di dalam negeri, menarik investasi asing, dan menggenjot surplus perdagangan, perlu terus dilakukan. (Yoga)

Kemennaker mengonfirmasi kabar PHK di Tokopedia-Tiktok Shop. Menurut kementerian, pelaksanaan PHK akan dilakukan pekan ini. Untuk itu, pihak kementerian telah mendorong agar hak-hak karyawan yang terdampak dipenuhi perusahaan. ”Kami telah berkomunikasi dengan pihak Tokopedia-Tiktok Shop. Pelaksanaan PHK kemungkinan dilakukan pekan ini. Mungkin besok atau lusa,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (19/6) di Jakarta. Menurut dia, dari hasil konfirmasi dengan pihak manajemen Tokopedia-Tiktok Shop, keputusan PHK dilakukan sebagai konsekuensi atas konsolidasi Tokopedia dan Tiktok Shop pada Desember 2023, yang menyebabkan ada fungsi divisi ataupun jabatan yang sama.

Indah menyebutkan, ada 300 karyawan yang terdampak. Namun, dia memastikan para karyawan yang terkena PHK murni karena konsekuensi konsolidasi, bukan karena mereka akan digantikan tenaga kerja asing (TKA) asal China seperti rumor yang beredar. ”Bukan digantikan TKA. Kami mengawal assessment (keputusan restrukturisasi) yang Tokopedia-Tiktok Shop lakukan. Konsolidasi menyebabkan ada ’duplikasi’ fungsi divisi atau jabatan,” katanya Sesuai data yang tercatat di Kemenaker, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari-19 Juni 2024 mencapai 27.000 orang, belum termasuk jumlah karyawan terkena PHK dari Tokopedia-Tiktok Shop. (Yoga)

Para pekerja terlihat sedang membersihkan kaca jendela di gedung bertingkat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024). Pekerjaan yang umumnya dijalin dalam kontrak jangka pendek ini menjadi bagian dari aktivitas gig yang kini diminati banyak pekerja. Jumlah pekerja gig, tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas, ini diperkirakan mencapai 2,3 juta orang di seluruh Indonesia. (Yoga)

Pembiayaan di sektor produktif oleh industri pembiayaan berbasis teknologi dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Selain akibat sentimen negatif dari platform pinjaman daring ilegal, regulasi yang mengatur tingkat suku bunga dan besaran pungutan pajak turut membatasi ruang gerak pelaku industri dalam menyalurkan dana ke sektor produktif. Berdasarkan data OJK, jumlah penyaluran pinjaman industri financial technology peer to peer lending (Fintech P2P Lending) per April 2024 sebesar Rp 6,9 triliun. Meski secara tahunan tumbuh 7,5 %, porsinya dibandingkan dengan total pembiayaan terus menurun. Pada akhir 2021, porsi pembiayaan di sektor produktif mencapai 65,88 % dari total penyaluran pembiayaan, turun menjadi 42,04 % pada akhir 2022, lalu sebesar 31,83 % pada 2023, dan menjadi 31,86 % per April 2024.

Di sisi lain, jumlah outstanding pembiayaan pada April 2024 tercatat Rp 62,7 triliun atau tumbuh 24,15 % secara tahunan. Artinya, penyaluran pembiayaan oleh Fintech P2P Lending selama ini cenderung lebih banyak mengarah ke sektor konsumtif ketimbang sektor produktif. Padahal, OJK menargetkan porsi pembiayaan sektor produktif mencapai 70 % dari total pembiayaan pada 2028. Salah satu perbedaan antara pembiayaan sektor produktif dan sektor konsumtif adalah tingkat suku bunga yang dikenakan, masing-masing 0,1 % per hari atau 3 % per bulan dan 0,3 % per hari atau 9 % per bulan.

Besaran bunga tersebut secara bertahap akan diturunkan menjadi 0,067 % per hari untuk sektor produktif dan 0,1 % per hari untuk sektor konsumtif pada 2026. CEO sekaligus Co-Founder Koinworks Benedicto Haryono mengatakan, sentimen negatif platform pinjaman daring atau pinjol konsumtif dan ilegal berpengaruh terhadap citra industri Fintech P2P Lending.Tak jarang, pelaku UMKM meragukan akses pembiayaan yang diberikan karena menganggap fintech lending disamakan dengan pinjaman daring. ”Kami sering bertemu potential partner dan UMKM, yang begitu mendengar, ini Koinworks pinjol ya. Langsung mundur dan langsung takut. Padahal, kami sama sekali berbeda dengan pinjol,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/6). (Yoga)