Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Bobot cukai ini biasanya akan diturunkan produsen ke harga rokok yang ditanggung pembeli.Rencana perubahan cukai ini telah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan besaran tarif yang berlaku pada tahun depan. Dilansir dari Bisnisindonesia.id, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan tarif cukai yang bersifat tahun jamak ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya, Jokowi akan menyampaikan Rancangan APBN 2025 dan Nota Keuangan menjelang 17 Agustus. Setelahnya, akan dilakukan pembahasan RUU APBN 2025.Sementara itu, Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai langkah pemerintah menaikkan CHT sebagai upaya menekan jumlah perokok pemula tidak tepat. BHS berpendapat perokok pemula lebih banyak yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, cara yang paling tepat dalam menekan perokok pemula adalah dengan menegakkan aturan hukum.

Polda Maluku menjelaskan kronologi kasus dugaan penggelapan uang Rp1,5 miliar untuk judi online di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau Malut Cabang Namlea. Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Hujrah Soumena menyampaikan kasus ini berawal saat Bank Indonesia (BI) menitipkan uang Rp1,5 miliar di Bank Maluku pada Desember 2022. Sejak BI menitipkan dananya, tersangka berinisial ES alias Edi selaku pegawai Kas Titipan BI perwakilan Maluku diduga melakukan penarikan secara bertahap hingga Desember 2023. Setiap bulannya, ES melakukan penarikan dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp100 juta, Rp200 juta hingga uang titipan BI sebesar Rp1,5 miliar habis. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memiliki modus penarikan uang itu dengan membuat pencatatan palsu. Pada pemeriksaan kepolisian, terduga pelaku itu mengaku sebagian besar uang tersebut habis dipakai dalam praktik judi online. Sementara sebagian uang lainnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah mendapat tenaga ekstra untuk mengatrol investasi di Tanah Air. Terbaru, World Competitiveness Ranking International 2024 yang dirilis Institute for Management Development (IMD) kemarin, Selasa (18/6), menaikkan peringkat daya saing berusaha Indonesia dari 34 menjadi 27. Seluruh komponen strategis pembentuk indeks pun berhasil mencatatkan perbaikan. Menariknya, posisi indeks daya saing berusaha Indonesia pada tahun ini merupakan yang terbaik dalam enam tahun terakhir, serta berhasil mengungguli beberapa negara pusat investasi dunia seperti Inggris, Jepang, dan India. Pastinya data ini mampu membuka keran aliran modal lebih deras mengingat IMD menjadi salah satu sumber yang paling dijadikan rujukan oleh investor global pascadihapuskannya Ease of Doing Business (EODB) oleh World Bank. Apalagi, pada saat bersamaan PricewaterhouseCoopers (PwC) juga menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa investasi menjadi salah satu mesin strategis selain konsumsi untuk mendorong ekonomi di level 5,2% pada tahun ini. Menurut PwC, komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan agenda strategis pemerintahan sebelumnya melahirkan sentimen positif bagi investor.

Tenaga Ahli Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary, mengatakan data IMD sangat memengaruhi prospek investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). "Kita selalu membina iklim investasi utamanya [yang berkaitan dengan kebijakan] daerah, karena kondusivitasnya berbeda per daerah," katanya kepada Bisnis, kemarin. Optimisme pemangku kebijakan itu juga menjalar ke dunia usaha. Peningkatan peringkat ini memberikan angin segar bagi iklim investasi, menciptakan optimisme pengusaha, dan meningkatkan nilai tawar Indonesia sebagai destinasi investasi. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengatakan laporan IMD dan PwC itu menunjukkan bahwa Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing. Meski demikian, menurutnya perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi kendala birokrasi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan risiko politik. 

Jika problem itu berhasil diurai, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan kompetitif. "Keterbatasan dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi perlu diatasi," katanya. Direktur World Competitiveness Center IMD Arturo Bris, mengatakan daya saing Indonesia didongkrak oleh peningkatan performa ekonomi, kemampuan menarik kapital, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Direktur Investasi PwC Indonesia Julian Smith, menambahkan Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 dan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini menandakan iklim investasi yang stabil dan berkurangnya ketidakpastian politik. Menurutnya ini penting untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024, dengan setidaknya 50% berasal dari FDI. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan ada faktor internal dan eksternal yang berisiko mengganjal aliran modal. Misalnya 72 undang-undang yang menghambat investasi, akuisisi lahan yang rumit, hingga infra-struktur.

Proyek siap jalan alias clean and clear di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun. Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing. Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendatangkan investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu memantik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019—2022.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB —yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi clean and clear. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi clean and clear yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek waste inceneration di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah dipersiapkan. “Khusus proyek investasi clean and clear, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan perincian PLTS diminati 12 calon investor, waste incineration oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumput laut terintegarasi oleh 6 calon investor,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6). Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB. Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penjajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi. Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur. Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menjajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut terintegrasi. Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menjajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.

Hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10% Blok North West Natuna siap dimiliki oleh badan usaha milik daerah (BUMD) energi Provinsi Kepulauan Riau. PT Pembangunan Kepri North West Natuna—anak dari PT Pembangunan Kepri—akan segera menerima pengalihan PI dari PT Bumi Pratiwi Hulu Energi (Prima Energi). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri M. Darwin, Selasa (18/6). Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Bumi Pratiwi selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola kegiatan usaha di hulu minyak dan gas (migas) di Blok North West Natuna (NWN) di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa besaran PI yang akan dikelola BUMD juga termasuk dalam pokok bahasan kesepakatan. “Pembahasan akan segera dilakukan oleh KKKS dengan BUMD. Besaran PI akan tergambar di sana. Mereka akan saling melihat data, rencana produksi, biaya produksi, harga minyak, dan beberapa faktor lain. Faktor itu yang akan menentukan berapa bagian pemerintah daerah,” jelasnya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan keterlibatan daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui PI 10% memberikan banyak manfaat. “Untuk itu, dalam pengelolaan dana PI 10% wilayah kerja migas di Kepri, kami butuh BUMD yang sehat, berinovasi, dan kami harus mengikuti perkembangan zaman yang makin hari makin maju” katanya.

Berbagai celah digunakan untuk menyusupkan tautan judi daring, tapi upaya pemerintah menghalaunya masih tak berdampak, masih banyak pesan singkat atau SMS dari nomor tak dikenal berisi iklan dan tautan judi daring. Upaya pemerintah lewat pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Daring dinilai lebih tampak sebagai tabuhan genderang tanpa aksi nyata. Pemblokiran 5.000 rekening terkait judi daring pun dipandang belum diikuti penegakan hukum yang serius. Tak heran, alih-alih memperoleh apresiasi dari masyarakat, upaya Kemenkominfo yang menerapkan distribusi pesan pendek atau SMS massal (blast) berisi edukasi pencegahan praktik judi daring atau yang populer disebut ”judol” ini memperoleh kritik bernada sindiran. Sebelumnya, diungkapkan Menkominfo Budi Arie Setiadi, dikutip dari Antara, edukasi judi daring lewat SMS blast dilakukan setiap hari.

Di aplikasi X, sebagai contoh, penggunanya, @fantjoek, menilai, judi daring yang merugikan negara seharusnya sampai sekarang sudah diblokir pemerintah. ”Ini Kominfo dapet ide dari tukang tipu lewat SMS, kok idenya ga ngotak begini. Giliran X saja ada kepentingan mau diblokir, tetapi judi daring yang merugikan negara malah tidak diblokir sama sekali,” ujar akun itu. Bahkan, akun resmi organisasi nonprofit Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Selasa (18/6) ikut berkomentar di X. Isinya, seseorang yang telah ketagihan judi daring tidak akan bisa mengambil keputusan rasional meskipun ada SMS ataupun Whatsapp blast terkait edukasi pencegahan judi daring. CISDI mencantumkan temuan riset untuk memperkuat argumennya itu.

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, upaya pemberantasan judi daring yang telah disampaikan pemerintah itu seperti hanya tabuhan genderang tanpa ada aksi perang yang sebenarnya. Padahal, judi daring sudah menjerat dan membahayakan banyak warga, bahkan aparatur negara. Sebut saja Letu Eko Damara (30), dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-Papua Niugini Yonif 7 Marinir ini tewas bunuh diri akibat terlilit utang untuk judi daring. Ada pula Briptu Fadhilatun Nikmah (28) yang membakar suaminya, Briptu Rian DW (27), karena Rian menghabiskan tabungan untuk judi daring. Dengan banyaknya warga yang terjerat judi daring, menurut Bambang, sudah semestinya dilakukan penegakan hukum yang serius karena aliran keuangan judi daring pun telah diungkap oleh PPATK. Menurut dia, penangkapan yang ada baru terbatas operator dan konsumen, namun transaksi oleh bandar besar judi daring belum tersentuh. (Yoga)

Zaman berubah, pekerja seni pertunjukan tradisional harus jungkir balik, tak hanya agar ”the show must go on”, tapi juga agar ”dapur tetap ngebul”. Di sejumlah daerah, frekuensi pementasan selama beberapa tahun terakhir semakin anjlok. Akibatnya, pendapatan kelompok untuk kesinambungan pertunjukan kian surut. Tak ada cerita penghasilan dari manggung bisa diandalkan untuk keberlanjutan kehidupan seni. Di Jakarta, kelompok yang mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sekalipun harus ”berakrobat” untuk menjaga kelangsungan kegiatan seni. Paguyuban Wayang Orang (WO) Bharata, misalnya, rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun, menurut Ketua Paguyuban Bharata, Teguh ”Kenthus” Ampiranto, pemasukan itu hanya cukup untuk modal pementasan. Kelompok masih harus mencari sponsor dari pihak lain guna menampilkan karya. ”Pemasukan hanya dari Bharata tidak bisa diandalkan. Tidak cukup jika dihitung secara matematika,” kata Teguh di Jakarta, Selasa (18/6).

Beberapa anggota WO Bharata menyiasati keterbatasan itu dengan menerima ”tanggapan” di luar gedung pentas, seperti di acara perkawinan dan khitanan. Sejumlah pekerja seni menjadi pengemudi ojek daring. Sebagian lainnya membuka warung. Situasi jauh lebih sulit bagi kelompok yang tak mendapatkan dana bantuan ajek dari mana pun. Ini dialami mayoritas kelompok seni pertunjukan tradisional di Nusantara. Contohnya pertunjukan seni wayang topeng Malangan di Pedepokan Asmorobangun di Malang, Jatim. Menurut pengelola pedepokan, Ki Soleh Adi Pramono (73), penghasilan dari pentas tak bisa mencukupi kebutuhan hidup karena jarangnya frekuensi pentas. ”Penghasilan seniman tidak bisa untuk menghidupi. Contohnya anak-anak lulusan sarjana seni, kalau hanya mengandalkan pentas saja, tidak makan. Maka dia punya usaha ngajar tari, wiraswasta, budidaya lele, ayam,” katanya. (Yoga)

Meski telah merajai pasokan logam tanah jarang global, China masih mengamankan rantai pasokannya, dengan memfokuskan kerja sama dengan Australia soal penambangan dan pengolahan logam tanah jarang. Beijing mau perusahaan tambang China tetap leluasa menambang dan mengelola logam tanah jarang di Australia. Adapun Australia menegaskan berhak menjual pasokan logam mereka kepada banyak pihak. Hal itu mengemuka dalam kunjungan PM China Li Qiang ke Perth, Negara Bagian Australia Barat, Selasa (18/6). Li berkunjung ke Tianqi Lithium Energy Australia, pabrik pengolahan litium yang 51 % sahamnya dimiliki perusahaan China dan sisanya oleh perusahaan Australia.

Australia Barat merupakan penghasil 39 % litium dunia. Bersama negara bagian selain Australia Barat, Australia memasok 52 % litium global. Mayoritas dari litium Australia ini diekspor ke China untuk diolah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik dan komponen peralatan elektronik. Australia baru-baru ini memulai industri pengolahan litium, sebelumnya litium diekspor sebagai mineral mentah. ”China mengharapkan Australia bertindak adil dalam menyediakan kesempatan yang setara bagi perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi. Jangan ada diskriminasi karena kerja sama adalah kunci kita bisa meraih kesejahteraan bersama,” kata Li, dikutip kantor berita nasional China, Xinhua.

PM Australia Anthony Albanese berbicara kepada sejumlah media Australia, salah satunya surat kabar West Australian, menegaskan, Canberra sangat terbuka terhadap investasi asing di semua bidang. Ia menekankan, Australia tidak bermaksud memutus rantai pasok ataupun merobohkan jembatan yang menghubungkan perekonomian dengan negara mana pun. ”Namun, patut dimengerti bahwa Australia juga menginginkan meragamkan pangsa pasar. China memang konsumen nomor satu kita. Akan tetapi, kita tetap perlu mencari negara-negara lain untuk menjadi konsumen dan melakukan diversifikasi,” katanya. (Yoga)

Melalui tajuk rencana edisi Sabtu (20/4) kita menggarisbawahi bahwa judi dalam jaringan (daring) atau judi online sulit diberantas karena kementerian dan lembaga bekerja sendiri. Kita mendorong penanganan komprehensif untuk menyelamatkan produktivitas masyarakat dari judi yang menjerumuskan. Pada Jumat (14/6) Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No 21 Tahun 2024 tentang Satgas Judi Daring, yang langsung berada di bawah Presiden. Presiden menunjuk Menko Polhukam jadi ketua satgas yang dibantu dua ketua harian. Ketua harian pencegahan dipegang Menkominfo. Ketua harian penegakan hukum dipegang Kapolri.

Satgas Judi Daring pada intinya bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Setelah keppres itu terbit, Menkominfo Budi Arie Setiadi mulai mengupayakan edukasi pencegahan judi daring lewat SMS blast setiap hari dengan menggandeng operator telekomunikasi seluler. Dalam SMS blast terbaru, Kemenkominfo mengingatkan warga mengenai bahaya judi daring. Kita menyambut positif Presiden Jokowi bertindak atas judi daring yang meresahkan masyarakat. Korbannya tidak hanya rakyat kebanyakan yang mudah mengakses akun judi daring, tetapi juga sudah merasuk ke lingkungan aparat pemerintah, termasuk Polri yang semestinya bertugas memberantas judi daring.

Masalah yang dipicu judi daring juga bisa berakibat fatal, seperti kasus Briptu Fadhilatun Nikmah (28), anggota Polresta Mojokerto, Jatim. Fadhilatun membakar suaminya, Briptu Rian DW (27) yang bertugas di Polres Jombang, Jatim, hingga tewas, Sabtu (8/6), dipicu kekesalannya karena suami menghabiskan uang untuk judi daring. Satgas tidak punya waktu banyak mewujudkan harapan Presiden memberantas judi daring. Sesuai keppres, masa tugas satgas berakhir 31 Desember 2024. Masa tugas ini hanya efektif hingga 20 Oktober 2024 saat presiden baru dilantik. Dalam empat bulan ini, satgas diharap fokus bekerja keras memberantas judi daring, di tengah pekerjaan lain menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. (Yoga)