Sepekan terakhir, Kementerian PPNl/Bappenas dan Kemensosial saling silang pendapat soal kemutakhiran data penerima bansos. Narasi di kalangan elite pemerintahan ini dinilai tidak produktif dan justru bisa merugikan masyarakat. Pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut data bansos tidak tepat sasaran hingga 46 %, dan mencontohkan salah satu pejabat eselon satunya turut menerima, mengundang kegaduhan. Hal itu disampaikan Suharso saat peluncuran sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/6). ”Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu 40 % melenceng, (tepatnya) 46 % tidak tepat,” kata Suharso.

Sistem Regsosek diklaim Suharso bisa melengkapi data bansos sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa turun hingga 30 % pada akhir 2024. Data Regsosek meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, asset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial. Kemensos tidak terima dengan pernyataan tersebut. Staf Khusus Mensos Suhadi Lili meminta Suharso membuka data yang ia miliki untuk dibandingkan dengan daftar penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, membuka secara terang-terangan nama pejabat eselon satu di lingkup Bappenas yang menerima bansos. ”Misalnya tidak percaya DTKS dan membuat data sendiri yang diyakini pasti lebih baik untuk hipotesis itu, tepat tidak? Itu hipotesis, masih belum terbukti,” kata Suhadi di Command Center Kemensos, Cawang, Jaktim, Jumat (21/6).

Suhadi mengatakan, jumlah penerima bantuan dalam DTKS fluktuatif karena selalu diperbarui setiap bulan melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau desa, diserahkan ke pemda, lalu disetujui Kemensos. Masyarakat yang merasa dirinya atau orang lain tidak pantas menerima bansos bisa melapor melalui laman Cekbansos. Skema ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Catatan Kemensos sampai Mei 2024, penerima bansos dalam DTKS, termasuk bansos penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, mencapai 127.151.985 jiwa. Pihaknya juga terus menggalakkan pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

Sepanjang 2023 sampai Maret 2024, ada 21.333 keluarga penerima manfaat yang dihapus dari daftar penerima bansos karena sudah mandiri. Menurut Kemensos, silang pendapat ini harus diselesaikan di ranah publik. Sebab, Bappenas mengungkit terlebih dahulu kepada media sebagai representasi publik. Data orang miskin yang dimiliki pemerintah saat ini ada tiga, yakni DTKS di Kemensos, Regsosek di Bappenas, dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kemenko PMK. Belum lagi sistem data pemda. Banyaknya produsen data ini akan membingungkan pelaksana teknis di daerah, mulai dari Bappeda sampai organisasi perangkat daerah teknis. Mereka harus memadukan data dengan verifikasi dan validasi ulang, sedangkan anggaran terbatas. Egosentris kementerian dan lembaga terkait beragam data kesejahteraan sosial ini selain tidak tepat dan tidak etis, juga tidak efisien. (Yoga)

Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)

Dalam lima tahun ke depan, suhu bumi berpotensi mencapai rekor terpanas. Akankah padi atau beras semakin haus air? Kerisauan peralihan pemanasan menjadi pendidihan global dinyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres pada 28 Juli 2023. Dalam lima tahun ke depan, suhu global bisa melebihi ambang batas 1,5 derajat celsius di atas tingkat praindustri, di atas ambang batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Nyaris setahun kemudian, yakni pada 14 Juni 2024, Presiden Jokowi menggaungkan kembali kerisauan Guterres. Jokowi menyebut kenaikan suhu bumi membuat dunia sedang menuju neraka iklim. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” ujarnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024.

Merujuk proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Presiden juga menyatakan, 50 juta petani di dunia akan kekurangan air. Jika tidak berbuat apa-apa, dunia bisa mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Di Indonesia, kemarau panjang akibat El Nino pada 2023 telah mengikis produksi beras nasional sebanyak 0,44 juta ton. Pada 2024, Indonesia berpotensi kekurangan beras 3,8 juta ton dari sebelumnya diperkirakan kurang 5 juta ton. Kementan menjelaskan, hal itu terjadi lantaran dampak El Nino tahun lalu berlanjut hingga tahun ini. Luas tanam padi pada Oktober 2023-April 2024 seluas 6,55 juta hektar, turun 36,9 % atau 3,83 juta hektar jika dibanding rerata luas tanam periode 2015-2019 yang mencapai 10,39 juta hektar. Peningkatan kebutuhan pangan dan air akan berjalan beriringan dengan perubahan iklim.

Dalam laporannya bertajuk ”Ending Groundwater Overdraft without Affecting Food Security” yang rilis pada 14 Juni 2024, Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan permintaan tanaman pangan secara global akan meningkat 40 % dan khusus beras 11 % pada 2020 ke 2050. Begitu juga dengan permintaan terhadap air. Dalam periode tersebut, kebutuhan air secara global diperkirakan meningkat 17 %, khusus sektor pertanian 12 %. IFPRI menyarankan penggunaan sumber air tanah diminimalisasi agar tidak terjadi degradasi air dan tanah. Cara lain yang bisa dilakukan dengan mengelola air hujan, mengembangkan benih unggul sesuai kondisi geografis dan curah hujan, teknologi pengairan terukur, dan budidaya pangan organik. (Yoga)

KTT G20 di Bali pada November 2022 menyisakan harapan tinggi bagi program transisi energi di Indonesia seiring diumumkannya komitmen pendanaan 20 miliar USD dalam program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Namun, 1,5 tahun berlalu, belum juga tampak tanda-tanda realisasi pembiayaan. Padahal, selain teknologi, pendanaan juga krusial dalam rencana jangka panjang dekarbonisasi bagi Indonesia. JETP ialah komitmen pendanaan global senilai 21,5 miliar USD atau Rp 353,5 triliun (kurs Rp 16.438 per USD). Sebanyak 11,5 miliar USD berasal dari dana publik negara-negara maju (International Partners Group/IPG) yang dipimpin AS dan Jepang.

Adapun 10 miliar USD dari sejumlah bank ternama di dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Pada 21 November 2023, Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP, yang memuat rencana proyek investasi yang dapat didanai JETP, diluncurkan. Ada lima fokus area pendanaan JETP, yakni pembangunan transmisi, pengakhiran dini operasionalisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara, akselerasi energi terbarukan yang dapat dikontrol dan konstan (dispatchable), akselerasi energi terbarukan variabel (bergantung cuaca), dan peningkatan rantai pasok energi terbarukan.

Keraguan akan mulusnya aliran pendanaan melalui JETP sebenarnya muncul sejak awal hingga diluncurkannya CIPP. Sebab, porsi hibah hanya 300 juta USD atau 1,4 % dari total komitmen pendanaan JETP, sementara pinjaman lunak (concessional loan) sekitar 6,9 miliar USD. Artinya, Indonesia sejatinya akan lebih banyak ditawari utang. Tinggi atau rendahnya bunga bakal menjadi pertimbangan utama dalam menerimanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditanya mengenai titik terang realisasi pendanaan JETP, di Jakarta, Kamis (20/6) tak menjawab secara pasti. Namun, ia mengisyaratkan Indonesia masih menanti realisasi komitmen tersebut.

Salah satu proyek prioritas dalam JETP adalah pengakhiran dini operasionalisasi PLTU Cirebon-1, Jabar dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Sinergi dilakukan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Cirebon Electric Power (CEP), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA). Jika terlaksana, operasional PLTU akan berakhir pada 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari seharusnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh dukungan teknologi dan pendanaandalam memasifkan dekarbonisasi demi tujuan emisi nol bersih pada tahun 2060. Seberapa serius Indonesia menagih janji global untuk mendukung transisi energi tampaknya bakal jadi pekerjaan rumah pemerintah. (Yoga)

Video sejumlah orang tua asal Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, menghebohkan jagat maya di Sumsel sepekan terakhir. . Mereka minta pertolongan kepada Presiden dan presiden terpilih agar bisa memulangkan anak mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. ”Kepada Bapak Presiden dan staf ahlinya, dan juga Bapak Prabowo, tolong bantu kami, Bapak. Anak kami diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kamboja. Anak kami sudah tidak tahan menghadapi siksaan dan intimidasi, mulai dari siksaan fisik dan denda. Apabila anak kami tidak bekerja satu hari, dikenai denda 100 dollar,” ujar salah satu orangtua dalam video yang juga disiarkan akun Instagram @oganilir.id, Selasa (18/6).

Sayuti salah satu orangtua korban TPPO, Kamis (20/6), di Desa Tanjung Raja Utarai menceritakan, ada delapan remaja asal Sumsel yang dipekerjakan di Kamboja, terdiri dari tujuh orang asal Ogan Ilir dan satu orang asal Palembang. Salah satunya adalah anak Sayuti, Ivan Saputra. ”Anak-anak ini berusia 18-21 tahun. Mereka baru lulus SMA,” kata Sayuti. Ivan dan teman-temannya mendapatkan tawaran bekerja di Kamboja dari kenalan dalam grup aplikasi Whatsapp (WA). Selisih waktu antara informasi pertama yang mereka sampaikan pada orangtua dan jadwal keberangkatan, hanya sepekan. Sesampainya di Kamboja, semula mereka dijanjikan menjadi petugas kebersihan. Namun, mereka justru dipaksa menjadi scammer atau penipu daring. ”Ivan bilang, mereka disuruh jadi scammer. Intinya, mereka disuruh menipu orang.

Padahal, keinginan mereka bukan seperti itu. Kami tidak terima anak kami dipekerjakan seperti itu,” kata Sayuti. Pada hari biasa, mereka bekerja sejak pukul 07.00 atau 08.00 hingga pukul 24.00. Pada hari Minggu, mereka bekerja di atas pukul 12.00 hingga tengah malam. Mereka hanya diberi dua sesi istirahat per hari, antara pukul 11.00-12.00 dan 17.00 dengan durasi 30-45 menit per sesi. Para remaja itu hanya bisa menggunakan ponsel saat isirahat. Kesempatan itu digunakan menghubungi keluarga masing-masing di Indonesia. Kalau terlambat masuk kerja, mereka didenda hingga 100 USD. Jika tidak mencapai target pekerjaan, mereka akan mendapat sanksi hukuman fisik. ”Contohnya, saat disuruh mencari 100 nomor WA, hanya dapat 80, mereka akan dihukum push up atau squat jump 100-150 kali,” kata Sayuti.

Gaji yang diterima Ivan dan teman-temannya tidak sesuai kesepakatan. Mereka menerima 300 USD dari janji sebelumnya 800 USD per bulan. Gaji itu masih dipotong denda dan biaya pengobatan. Sayuti mengatakan, Ivan dan para pekerja lain di sana ingin pulang. Akan tetapi, proses pulang tidak mudah. Mereka harus membayar Rp 40 juta per orang kalau ingin pulang. Syarat itu sangat memberatkan karena mereka belum sempat mengumpulkan uang. Orangtua mereka pun tergolong berekonomi terbatas. Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Ogan Ilir Edy Demang Jaya saat ditemui Kamis lalu mengatakan, sejauh ini tidak ada informasi resmi atau laporan dari para orangtua dan keluarga dari remaja tersebut. Bahkan, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel tidak memilliki data para remaja tersebut, karena para remaja tersebut berstatus pekerja ilegal. (Yoga)

Janji Pemprov DKI Jakarta menindak tegas parkir liar belum sepenuhnya dirasakan warga. Buktinya, warga kembali mengeluhkan maraknya parker liar di kota metropolitan terbesar di Indonesia ini. Mereka resah lantaran juru parkir liar mematok tarif hingga Rp 300.000 disertai ancaman pecah kaca kendaraan. Warga memviralkan video parkir liar di sekitar Masjid Istiqlal, Jakpus, yang diunggah akun Instagram jakarta.terkini pada Jumat (21/6). Dalam video, tampak tiga juru parkir tengah berbincang dengan perekam video. Disebutkan mereka mematok tarif parkir bus pariwisata sebesar Rp 300.000 dengan ancaman pecah kaca. Bulan lalu juga beredar video serupa. Tampak tiga orang meminta biaya parkir mobil sebesar Rp 150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal.

Buntut video viral tersebut, Polsek Sawah Besar menangkap AB (49), J (26), dan D. AB positif narkoba berdasarkan tes urine, sedang J (26) terlibat kasus pencurian. Pada Minggu (23/6), hanya bajaj yang mengetem di sekitar Masjid Istiqlal. Tidak kelihatan juru parkir liar. Bisa jadi karena petugas Dishub DKI Jakarta sedang mengempiskan ban mobil yang parkir di bahu jalan. Seorang sopir bajaj, Rustam (48), mengatakan, juru parker liar sedang beristirahat karena semalam, Sabtu (22/6), banyak kendaraan pribadi dan rombongan parkir di sekitar Masjid Istiqlal. Kendaraan tersebut milik warga yang mengikuti perayaan ulang tahun Jakarta di Monas. ”Semalam mereka panen. Mereka getok harga sampai Rp 200.000 (per kendaraan),” kata Rustam. Pengelola Masjid Istiqlal mengatakan tak tinggal diam atas parkir liar ini.

”Kami lapor bahkan langsung ke Pj Gubernur DKI Jakarta. Dua bulan lalu parkir liar di luar pagar Istiqlal sudah ditertibkan. Orangnya ditangkap polisi, kena kasus nar- koba dan pencurian,” ujar Wakil Kabid Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam, siang kemarin. Video parkir liar ini viral di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan parkir liar. Dalam kurun 15-30 Mei 2024, tim gabungan menindak 442 juru parkir liar di minimarket hingga ruko perkantoran. Sebagai tindak lanjut, juru parkir liar ber-KTP Jakarta akan diberikan pelatihan kerja sesuai minat, usia, dan riwayat pendidikan. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, telah berbincang perihal video viral itu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pemda akan menindak tegas praktik parkir liar. (Yoga)

Gagal panen yang kerap melanda petani di kampungnya membuat Sudarmaji (45) menjadi pemulia benih padi. Setelah menyilangkan puluhan jenis padi dan menyeleksi ratusan galur, dia berhasil menemukan dua benih yang tahan kekeringan dan berumur pendek. ”Saya mulai menyilangkan padi setelah mengikuti pelatihan pemuliaan tanaman tahun 2017,” kata Sudarmaji, di rumahnya di Dusun Besuki, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jatim, Sabtu (15/6). Pelatihan itu mendatangkan Haji Masroni, pemulia benih senior dari Indramayu, yang aktif di Asosiasi Bank Benih Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Setelah kematian nenek yang membesarkannya sampai SMP, Sudarmaji meninggalkan kampungnya dan tinggal serta belajar di pondok pesantren di Sidoarjo dan Malang, Jatim. Ia kemudian menikah dan tinggal di Magetan menjadi tukang bangunan. Sesekali dia pulang kampung ke Bojonegoro, di mana dia kerap mendengar keluh kesah petani yang gagal panen, terutama disebabkan kekeringan dan serangan hama.

Hingga tahun 2014 dia membangun rumah sendiri di Besuki. ”Saat itu saya mulai belajar bertani sambil sesekali bekerja di bangunan. Saya juga kerap tanya sama petani lain tentang kesulitan mereka, salah satunya adalah soal benih,” katanya. Sawah warisan nenek seluas 1.700 meter persegi mulai digarapnya, Sudarmaji juga lebih serius mencari benih padi unggul. Pada 2017 dia mendapat informasi pelatihan pemuliaan padi AB2TI di Ponorogo. Dia segera mendaftar dan mengikuti pelatihan bersama 30 petani dari Jateng dan Jatim. Sepulang pelatihan, dia mengumpulkan informasi benih padi yang dibutuhkan petani. ”Saya bertanya kepada petani lain, bahkan pada tengkulak, padi seperti apa yang baik, enak, dan laku dijual,” katanya. Daftar itu ditulisnya dan dijadikan panduan dalam pemuliaan benih padi, diberi judul ”Benih Idaman”, Sudarmaji menyebut beberapa kriteria, di antaranya umur genjah, batang kokok, agak tahan jamur, tahan cekaman air, rasa nasi pulen, bulir panjang, dan beragam kriteria ideal lain.

Dia membuat laboratorium kecil di samping rumahnya, untuk menyemai benih-benih padi hasil persilangan, lalu ditanam di sawah warisan dimana sebagian ditanam benih padi lain untuk konsumsi keluarga. Padi hasil persilangan pertama, disebut benih F1, tak dikonsumsi, tapi untuk benih berikutnya. Benih F1 disilangkan hingga stabil, sampai16 kali persilangan atau F16 sebelum diuji multilokasi dan uji laboratorium sebelum bisa dipatenkan dan dilepaskan. ”Saya menyilangkan hingga mendapat 600 galur, lalu diseleksi menjadi 40 galur,” katanya. Untuk biaya perawatan dan kebutuhan keluarga, Sudarmaji menyewa lahan kakaknya dan ditanami tomat, bawang merah, dan jagung. Dia menyimpan sebagian benih padi di dapurnya. ”Benih yang bisa diselamatkan dan nunggu giliran disemai saya simpan di kulkas. Namun, ini membuat istri marah-marah, katanya, Menjadi pemulia benih padi tak menjanjikan secara ekonomi. Selain waktu untuk pemuliaan yang panjang dan kerap menuai kegagalan, saat berhasil menemukan benih unggul pun belum tentu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi, kecuali pemerintah, terutama pemda, mau membeli benih tersebut sebagai bagian dari program untuk didistribusikan ke petani lain.

Kini, mimpi Sudarmaji mendekati kenyataan. Dengan bantuan Tani Center IPB University dan Gerakan Petani Nusantara, dua galur padi hasil pemuliaan Sudarmaji telah diuji laboratorium dan uji multilokasi. Dua benih hasil persilangan Ciherang dan IR-64, yang diberi nama Dramaga 1 dan Dramaga 2, itu dianggap memenuhi syarat benih unggul dan didaftarkan ke Komisi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dramaga 2, dinyatakan lolos dan direkomendikasikan PVT ke Kementan untuk pelepasan. Benih ini memiliki karakteristik umur pendek, malai banyak, nasi pulen, cukup tahan terhadap hama wereng batang coklat (WBC) 1 dan 2, tahan tungro dan penyakit hawar daun bakteri (HDB), serta cocok tumbuh di lahan tadah hujan di ketinggian 0-600 meter. ”Saya selalu percaya benih yang paling cocok jika dihasilkan dari pemuliaan di lingkungan sendiri karena sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Jadi, saya bekerja ini sebenarnya untuk petani-petani di Bojonegoro. Soal ganjarannya, saya ikhlas, nanti pasti ada yang membalas,” katanya (Yoga)

Fasilitas pengolahan dan pemulihan (Smelter) konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) bakal mempercepat akselerasi ekonomi Jawa Timur sekaligus nasional. Sebab smelter ini menghasilkan produk strategis bernilai tambah tinggi, yakni katado tembaga, yang dibutuhkan dalam proses transisi energi, khususnya ekosistem kendaraan lsitrik (electic vehicle/EV). Produk ini digunakan sebagai kolektor di kutub negatif baterai EV. 

Katado tembaga juga merupakan bahan baku kawat atau kabel (wire), batangan tembaga (rod bar), solar panel, bubuk tembaga, strip, tembaga, tabung tembaga, atap, cat tembaga, dan produk sinter. Smelter yang bakal diresmikan pekan ini juga menelan investasi besar, US$ 3,7 miliar, yang membantu kenaikan produk domestik bruto (PDB) nasional, PTFI tidak berhenti di proyek ini. Hingga 2041, perusahaan berniat menanam modal hingga US$ 13,3 miliar, (Yetede)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah tuduhan dari asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyebut bahwa kinerja DJBC sebagai biang dari terjadinya badai kenbangkrutan dan PHK di industri tersebut. Institusi itu menyebut, prahara di industri TPT terjadi karena pelemahan permintaan dari pasar global. Direktur jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, penurunan permintaan terhadap produk TPT sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. "Mereka menghadapi tantangan karena permintaan global turun. Itu sebab utamanya.Kalau dilihat ekspor banyak menghadap tantangan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan China," ucap Askolani. Bila ditelisik lebih jauh, perbedaan UMR antar daerah turut menyebabkan  terjadinya PHK di industri tekstil. Pengusaha memilih untuk memindahkan pabrik dari daerah dengan UMR tinggi ke daerah dengan UMR rendah. "Kalau kita lihat sejak tahun lalu tantangan  yang dihadapi industri  itu UMR, makanya perusahaan yang di kawasan Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah," terang Askolani. (Yetede)

Indonesia dan Jepang saling mendukung dan sama-sama memetik keuntungan  dalam kerja sama di sektor industri. Saat pertemuan antara Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasamita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito di Tokyo, terungkap beberapa isu penting yang perlu dibahas. Pertama, terkait dengan transisi energi. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishida  telah membahas proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero EMission Community (AZEC) pada Desember 2023 lalu di Jepang. 

"Adanya perkembangan terkait implementasi dan menyambut baik langkah-langkah yang telah ditempuh," ucap Agus. Kedua, Menperin mendorong penyelesaian perundingan substantif  Protokol Perubahan IJEPA. Menurut Menperin, IJEPA sangat penting dan strategis bagi kedua negara sudah menyelesaikan perundingan substantif dan Protokol Perubahan IJEPA. Selanjutnya, isu ketiga yang disampaikan Menperin adalah mengenai kerja sama dibindang otomotif. Menperin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga saat ini terus melakukan kegiatannya dengan baik dan positif, termasuk dalam melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan IKM dalam ekosistem produksi otomotif di Indonesia.  (Yetede)