Sentimen negatif membayangi kinerja emiten produsen minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Salah satunya, bisnis mereka dibayangi implementasi kebijakan tarif cukai minuman berpemanis di tahun ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, penerapan tarif cukai minuman berpemanis berpotensi menaikkan beban pokok penjualan. Ini akan memengaruhi kemampuan mereka menghasilkan laba. Meski begitu, kata Azis, porsi penjualan MBDK di beberapa emiten tidak begitu besar. Contohnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), dan PT Cisarua Mountain Diary Tbk (CMRY).

Penjualan makanan di ketiga emiten  tersebut justru memiliki porsi yang lebih besar. Meski begitu, saat ini daya beli masyarakat masih cenderung melambat. Terlebih, pada semester II-2024, ada sejumlah libur perayaan hari besar. "Kondisi ini cenderung membuat konsumsi masyarakat menurun," jelas Azis. Senada, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mencermati, daya beli konsumen  kelas menengah semakin tergerus akibat aktivitas bisnis terus melemah. Seiring itu, permintaan barang konsumsi akan tertekan di kuartal dua hingga kuartal tiga tahun ini. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, ada sejumlah saham emiten MBDK yang patut dicermati. Secara teknikal, dia merekomendasikan speculatif buy saham MYOR dengan target harga Rp 2.480-Rp 2.540 dan saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) dengan target Rp 1.875-1.925. 

Prospek kinerja emiten sektor batubara diperkirakan masih akan lesu seiring harga batubara yang masih relatif datar. Emiten batubara dengan kemampuan efisiensi lebih baik akan jadi pilihan menarik lantaran dinilai paling bisa menahan potensi koreksi kinerja. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan mengatakan, lesunya kinerja emiten sektor batubara di kuartal pertama tahun ini karena harga jual rata-rata cenderung bergerak turun. Di sepanjang tahun 2024, harga patokan batubara Newcastle relatif stabil rata-rata di level US$ 128 per ton. Harga batubara memang sempat ke level US$ 150 per ton, tetapi saat ini sudah melandai lagi ke US$ 130 per ton. Peningkatan sementara tersebut kemungkinan besar didorong oleh kekhawatiran terhadap kondisi cuaca buruk, khususnya gelombang panas yang melanda Asia Tenggara. Di sisi lain, walau permintaan China tidak sekencang tahun lalu, namun bukan berarti China mengurangi ekspornya terhadap batubara Indonesia. Permintaan dari India juga cukup baik.

Serta, Vietnam juga perlu menjadi sorotan karena adanya kenaikan permintaan. Namun demikian, Rizkia menilai bahwa harga batubara kemungkinan tidak akan melompat lagi, kecuali adanya eskalasi perang yang bisa meningkatkan harga komoditas energi. Oleh karena itu, Mirae Asset Sekuritas memperkirakan harga batubara global akan cenderung datar di kisaran US$ 126 per ton untuk tahun 2024. Dari sisi produksi, Rizkia melihat, volume produksi emiten batubara mungkin akan meningkat pada kuartal kedua dan kuartal ketiga. Selama tiga tahun terakhir, produksi batubara Indonesia mencapai puncaknya pada periode kedua dan kedua kuartal ketiga karena kondisi cuaca kering yang menguntungkan bagi para penambang. Tahun ini diperkirakan pola tersebut masih akan berlanjut. Dus, ia menilai wajar pergerakan saham ADRO tetap positif dibanding saham emiten batubara lainnya seperti PTBA, ITMG, HRUM. Sebab, ASP batubara ADRO tetap solid secara tahunan walaupun cukup mendatar secara kuartalan di kuartal I-2024.

Di samping itu, ADRO merupakan yang paling baik dalam efisiensi biaya daripada emiten-emiten besar lainnya. Dari sisi penetapan biaya, beban pokok pendapatan pada kuartal pertama turun 17% secara kuartalan menjadi US$ 815 juta. Terutama didukung oleh tarif royalti yang lebih rendah seiring dengan rendahnya harga jual rata-rata dan harga batubara acuan (HBA). Selain itu, biaya tunai turun 33% secara kuartalan menjadi US$ 51,6 per ton. Analis Indo Premier Sekuritas Reggie Parengkuan memaparkan, kinerja ADRO telah melewati konsensus karena biaya tunai berada di bawah ekspektasi seiring rasio pengupasan tanah yang lebih rendah. Dalam riset 20 Mei 2024 Reggie memperkirakan, pencapaian pendapatan emiten batubara akan terus beragam pada kuartal mendatang. Berkaca pada hasil kuartal pertama 2024, ADRO akan terus mengungguli perusahaan batubara lainnya.

Praktik judi daring yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat membawa ancaman. Tak sedikit mereka yang terjerat judi online merupakan anak-anak muda, tumpuan ekonomi Indonesia ke depan. Belum lagi, banyak segmen masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman lembaga keuanganuntuk praktik judi daring. Alhasil, situasi itu bakal memengaruhi banyak aspek di sektor jasa keuangan ke depan. Pemerintah yang telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring diharapkan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika sekadar formalitas, jutaan masyarakat yang terjerumus di perjudian bakal membebani ekonomi.

Pemerintah tengah menyiapkan formula baru untuk mempercepat realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang cenderung sepi sejak megaproyek diluncurkan pada pertengahan 2022. Pimpinan puncak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah serius menggelar rapat untuk membahas nasib investasi perusahaan asing dan konsorsium asal luar negeri di Nusantara. Rapat secara marathon itu salah satunya membahas surat minat investasi atau letter of intent (LoI) milik perusahaan asing dan konsorsium yang sudah masuk ke kantor Otorita IKN di Jakarta. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa investor asing yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN umumnya menyasar kerja sama pada sektor hunian. Setidaknya terdapat tiga calon investor asing yang disebut komitmennya untuk membangun 90 rumah susun (rusun) di IKN. Perinciannya, satu perusahaan asal China yakni Citic Cobstruction dan dua perusahaan properti asal Malaysia yakni Maxim dan IJM. 

Citic Construction yang juga tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower rusun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, perusahaan properti asal Malaysia yakni IJM Corporation Berhad juga siap membangun 20 tower hunian ASN di IKN dan Maxim Properties akan membangun 10 tower hunian ASN. Minat investasi asing yang bakal dibangun lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor hunian di IKN itu masih terganjal masalah biaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai pengembalian investasi asing di IKN masih terlalu mahal. Basuki yang juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghitung biaya pengembalian investasi untuk sektor hunian jauh lebih mahal dibandingkan dengan bunga kredit sindikasi perbankan. “Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” tegasnya. Oleh karena itu, Basuki tengah mencari cara calon investor asing yang umumnya membidik IRR di atas 12% bisa terpenuhi. 

Sejauh ini, investasi asing di IKN masih nihil kendati Otorita IKN menargetkan total investasi yang parkir sepanjang tahun ini bisa menembus Rp100 triliun. Rencananya, Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat kabinet guna membahas dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap proyek infrastruktur salah satunya IKN. Akan tetapi, Basuki menjelaskan tidak akan tinggal diam melihat situasai itu. Menurutnya, pemerintah bakal mengambil keputusan kahar nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi jika pelemahan nilai rupiah berlanjut. Basuki juga tak menampik bahwa sejumlah kontrak yang telah diteken di IKN bakal mengalami eskalasi. Dalam kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus bergerak guna merealisasikan IKN. Rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute pelayaran kapal pinisi untuk wisata ke IKN. Saat ini, dua rute kapal pinisi disiapkan berlayar ke IKN. Pertama, trayek Pelabuhan Semayang—Jembatan Pulau Balang (passing)—Dermaga PT ITCI KU (memutar)—Pelabuhan Semayang. Kedua, Dermaga PT ITCI KU—Jembatan Pulau Balang (passing)—Pelabuhan Semayang (memutar)—Dermaga PT ITCI KU.

Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan pemberian subsidi angkutan umum untuk menggairahkan perumahan untuk masyarakat berpenghasil rendah (MBR) yang terbengkalai akibat akses yang minim dan tanpa angkutan umum. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan anggaran subsidi bisa disiapkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum. Menurutnya, akses dan layanan angkutan umum yang memadai menjadi krusial untuk mengurai persoalan kemacetan, polusi dan efisiensi biaya hidup. Dia mencatat kondisi angkutan perkotaan (angkot) maupun perdesaan makin terpuruk sejak beberapa tahun belakangan. Dari 38 ibu kota provinsi di Indonesia, baru terdapat 15 kota yang berupaya membenahi angkutan umum berbadan hukum dan memberikan subsidi. Bahkan, ada beberapa kota yang menggratiskan tarif angkot. Sejauh ini, porsi anggaran subsidi Ditjen Perhubungan Darat pada 2024 hanya sebanyak Rp1,49 triliun, terdiri atas 367 trayek bus perintis Rp212,28 miliar, 35 trayek antarmoda Rp63,9 miliar, subsidi angkutan barang di enam lintasan Rp22,2 miliar, 270 lintasan kapal perintis penyeberangan Rp622,6 miliar, dua lintasan feri jarak jauh Rp18 miliar, subsidi angkutan perkotaan 10 kota Rp500 miliar dan angkutan perkotaan mendukung IKN Rp50 miliar.

Hingga kini, gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo belum dapat diatasi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan, dari proses analisis berdasarkan bukti digital belum dapat disimpulkan penyebab gangguan pada sistem di PDN tersebut. Melihat gangguan yang ada, pengamat keamanan siber menilai, sistem di peladen (server) PDN mengalami serangan ransomware. Hal itu terindikasi dari sistem peladen PDN yang tiba-tiba tak berfungsi dan terjadi berhari-hari, yakni sejak Kamis (20/6). Ada dugaan, hal itu sebagai upaya pelaku untuk menyandera. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Minggu (23/6), mengungkapkan, BSSN telah mengirimkan tim ke Kemenkominfo untuk menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN. Upaya yang dilakukan di antaranya mencari bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Namun, diakui Ariandi, dari proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan pada PDN tersebut.

”Tim masih melakukan proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan entry point (pintu masuk) dan root cause (akar masalah) insiden tersebut,” tuturnya. Gangguan pada sistem PDN telah mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu, di antaranya layanan keimigrasian di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta pelintasan negara, seperti bandara internasional. Gangguan juga dialami Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) dan Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi Kementerian PUPR, serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga Minggu (23/6), baru layanan imigrasi di Bali, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang pulih. Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, pelayanan imigrasi di Bandara I Gusti NgurahRai melalui fasilitas autogate juga berangsur pulih. Dari insiden itu, pengamat teknologi dan ahliforensik siber. (Yoga)

Juni hingga Juli menjadi periode menyeramkan bagi guru-guru SMA negeri. Khususnya, sekolah yang menjadi incaran warga saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Di bulan-bulan ini, kepala sekolah dicari-cari orang. Guru pun bernasib sama. Mereka berharap jumlah siswa baru tidak membeludak seperti sebelumnya. Para pendidik lelah terus mengajar di ”kelas gemuk” dengan jumlah murid kebanyakan. Mereka ingin mendapat kelas yang lapang, lega, dengan siswa hanya fokus belajar, bukan memancing keributan dan membuat guru pusing. ”Mohon maaf anak-anak. Jangan memancing emosi karena Ibu sudah di titik sebentar lagi ’meledak’.” Inilah mantra andalan guru Ekonomi SMAN 2 Denpasar, Bali, Kadek Novi Sriasih, setiap mengajar pada jam genting, menjelang pulang sekolah. Mantra ini sering disampaikannya kepada siswa di kelas yang jumlah muridnya mendekati 50 orang.

Saat belum menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas per Januari 2024, ia termasuk guru yang beban kerjanya mendekati batas atas. Menurut PP No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen No 74 Tahun 2008 tentang Guru, jam mengajar guru paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam seminggu. Satu jam pelajaran (JP) setara 45 menit. Saat itu, ia mengajar 36 JP per minggu. Dengan beban mengajar sebanyak ini, bisa dipastikan seharian kerjanya keluar masuk kelas. Itu pun bukan kelas standar yang jumlah siswanya maksimal 36, melainkan kelas gemuk yang dihuni 50 orang, lengkap dengan berbagai macam perangai murid. Sebagai pembanding, guru yang murah senyum ini pernah mengajar di swasta dengan siswa 24 per kelas. Saat situasi begini, ia masih berani meninggalkan kelas, lalu memeriksa tugas siswa di ruangan guru. Sekarang, di SMAN 2 Denpasar, ia tidak berani melakukan hal itu.

SMAN 2 merupakan salah satu sekolah incaran warga dengan jumlah siswa terbanyak di Denpasar. Jumlah pendaftar PPDB tahun 2023 sebanyak 1.700. Padahal, rencana daya tampung (RDT) sekolah hanya 360 siswa. Setelah berunding dengan pihak yang ingin menitipkan siswa, termasuk arahan dari dinas pendidikan, sekolah akhirnya menampung 584 orang. Inilah yang membuat SMAN 2 Denpasar serta sekolah-sekolah incaran lain menciptakan kelas gemuk. Mereka tidak mampu mempertahankan RDT yang dibuat berdasarkan kecukupan ruang kelas dan batasan maksimal jumlah siswa per kelas. “Ini yang kaya, pejabat, pengen di sini. Mereka tak mau mengikuti aturan sekolah. Kalau kami tegakkan aturan sekolah, nanti Kepala SMAN 2 Denpasar dianggap arogan, begitu keluar di media,” kata Kepala SMAN 2 Denpasar I Gede Eka Mahendra saat ditanya kenapa sulit menegakkan aturan PPDB. (Yoga)

Memberantas judi daring tentu bukan pekerjaan mudah karena selain bersifat lintas yurisdiksi, uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi ”modal” untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Mulai dari perputaran uang judi daring dari tahun 2017 sampai dengan kuartal I-2024 yang telah mencapai Rp 600 triliun, hingga keterlibatan oknum aparat yang kecanduan judi daring, membuat Presiden Jokowi menerbitkan Kepres No 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dengan masa kerja efektif kurang dari empat bulan, timbul pertanyaan, langka apa yang perlu dilakukan satgas untuk mencegah dan memberantas akar judi daring yang telah mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosio-psikologis, dan bersifat kriminogen?

Atas dasar hubungan baik dan prinsip resiprositas, Indonesia dapat mengajukan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan UU dari negara yang diminta, antara lain untuk perampasan hasil tindak pidana, pelarangan transaksi kekayaan, dan membekukan aset. Untuk itu, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dapat berkoordinasi dengan Menkumham sebagai pejabat pemegang otoritas (central authority) menurut UU No 1 Tahun 2006 yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ke negara asing itu. Berdasarkan Pasal 57 UU No 1/2006, Menkumham juga dapat membuat perjanjian/kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan pembagian hasil dari asset tindak pidana yang dirampas, untuk disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Transformasi hukum yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas perjudian daring adalah pertama, perlu dilakukan kampanye edukatif untuk memberikan literasi digital, hukum, dan keuangan yang benar kepada masyarakat. Kedua, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan kepada semua pihak yang menawarkan, memberikan kesempatan, mentransmisikan, mendistribusikan perjudian daring, termasuk kepada oknum aparat yang membekingi. Ketiga, pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memuat perjudian perlu dilakukan secara berkala, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan penyedia layanan internet, operator telekomunikasi, serta pengelola laman yang memuat iklan judi daring. Pemerintah perlu menyediakan layanan rehabilitasi dan konseling bagi anggota masyarakat yang telanjur kecanduan judi daring untuk dipulihkan kesehatan jiwanya. (Yoga)

Sepekan terakhir, Kementerian PPNl/Bappenas dan Kemensosial saling silang pendapat soal kemutakhiran data penerima bansos. Narasi di kalangan elite pemerintahan ini dinilai tidak produktif dan justru bisa merugikan masyarakat. Pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut data bansos tidak tepat sasaran hingga 46 %, dan mencontohkan salah satu pejabat eselon satunya turut menerima, mengundang kegaduhan. Hal itu disampaikan Suharso saat peluncuran sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/6). ”Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu 40 % melenceng, (tepatnya) 46 % tidak tepat,” kata Suharso.

Sistem Regsosek diklaim Suharso bisa melengkapi data bansos sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa turun hingga 30 % pada akhir 2024. Data Regsosek meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, asset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial. Kemensos tidak terima dengan pernyataan tersebut. Staf Khusus Mensos Suhadi Lili meminta Suharso membuka data yang ia miliki untuk dibandingkan dengan daftar penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, membuka secara terang-terangan nama pejabat eselon satu di lingkup Bappenas yang menerima bansos. ”Misalnya tidak percaya DTKS dan membuat data sendiri yang diyakini pasti lebih baik untuk hipotesis itu, tepat tidak? Itu hipotesis, masih belum terbukti,” kata Suhadi di Command Center Kemensos, Cawang, Jaktim, Jumat (21/6).

Suhadi mengatakan, jumlah penerima bantuan dalam DTKS fluktuatif karena selalu diperbarui setiap bulan melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau desa, diserahkan ke pemda, lalu disetujui Kemensos. Masyarakat yang merasa dirinya atau orang lain tidak pantas menerima bansos bisa melapor melalui laman Cekbansos. Skema ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Catatan Kemensos sampai Mei 2024, penerima bansos dalam DTKS, termasuk bansos penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, mencapai 127.151.985 jiwa. Pihaknya juga terus menggalakkan pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

Sepanjang 2023 sampai Maret 2024, ada 21.333 keluarga penerima manfaat yang dihapus dari daftar penerima bansos karena sudah mandiri. Menurut Kemensos, silang pendapat ini harus diselesaikan di ranah publik. Sebab, Bappenas mengungkit terlebih dahulu kepada media sebagai representasi publik. Data orang miskin yang dimiliki pemerintah saat ini ada tiga, yakni DTKS di Kemensos, Regsosek di Bappenas, dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kemenko PMK. Belum lagi sistem data pemda. Banyaknya produsen data ini akan membingungkan pelaksana teknis di daerah, mulai dari Bappeda sampai organisasi perangkat daerah teknis. Mereka harus memadukan data dengan verifikasi dan validasi ulang, sedangkan anggaran terbatas. Egosentris kementerian dan lembaga terkait beragam data kesejahteraan sosial ini selain tidak tepat dan tidak etis, juga tidak efisien. (Yoga)