Direktorat Jenderal  Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menyatakan, langkah pengenaan cukai terhadap  makanan olahan siap saji masih dalam bentuk usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengenaan cukai baru bisa diberlakukan bila pemerintah sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk DPR. "Itu baru usulan dari, (Kementerian) kesehatan kan dan untuk mengatasi itu enggak mesti pakai cukai. Kenapa minta dikenakan cukai karena skemanya skema fiskal, tetapi itu masih jauh (untuk diberlakukan)," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai DJBC Kemenkeu Nirwana Dwi Heryanto. Nirwala menuturkan, pengenaan cukai ini merupakan kebijakan fiskal untuk membantu program pemeirntah dalam bidang kesehatan. (Yetede)

Pemerintah saat ini tengah menyusun perluasan program hilirisasi untuk 26 komoditas. Nantinya, perluasan ini akan menyerap investasi hingga US$ 618 miliar, memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar, ekspor mencapai US$ 857,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sekitar 3 juta orang. Menteri Investasi/Kepala Badan Kooridinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menerangkan, pengembangan hilirisasi  tersebut akan termuat dalam peta jalan hilirisasi hingga 2045 yang saat ini sedang disusun. Dia mengaku peta jalan tersebut dibentuk melalui proses seperti kajian kelayakan dan tanpa bantuan konsultan asing. "Kalau ini mampu kita lakukan maka akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi minimal 1,5-2% dan ini akan melakukan transformasi ekonomi Indonesia dari konsumsi ke investasi dan ekspor impor," jelas Bahlil. (Yetede)

Sungguh mencengangkan, potensi perputaran uang judi daring tahun ini diperkirakan mencapai Rp 900 triliun, lebih dari seperempat APBN 2024 sebesar Rp 3.325 triliun. Atau separuh total penerimaan pajak negara sepanjang 2023 senilai Rp 1.869 triliun, yang bisa digunakan untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur di Tanah Air selama dua tahun, termasuk Ibu Kota Nusantara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan pada 2017 peredaran uang judi daring (online) sebesar Rp 2,1 triliun. Pada 2018, naik menjadi Rp 3,9 triliun, 2019 melonjak jadi Rp 6,85 triliun, dan 2020 menjadi Rp 15,77 triliun. Akselerasi terjadi dari 2021 ke 2022 yang meningkat dari Rp 57 triliun menjadi Rp 104 triliun. Pada 2023 kembali melonjak mencapai Rp 327 triliun.

Tahun ini, pada kuartal pertama, sudah teridentifikasi Rp 101 triliun. Jika tidak dikendalikan, hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 900 triliun. Sangat mungkin, angka ini masih lebih rendah dari realitas di lapangan. Peningkatan sirkulasi uang judi daring terjadi di tengah penurunan pendapatan masyarakat seiring perlambatan ekonomi. Muncul dugaan kuat, meningkatnya pinjaman daring bermasalah serta kredit macet di sektor mikro, paling tidak sebagian, digunakan untuk judi daring. Judi daring menimpa hampir seluruh kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Kelompok usia yang paling banyak terpapar judi daring adalah remaja kategori usia 17-19 tahun sebesar 191.380 anak dengan nominal transaksi Rp 282 miliar.

Kelompok kedua terbesar adalah rentang usia 11 tahun hingga 16 tahun yang mencapai 4.514 anak dengan nominal transaksi Rp 7,9 miliar. Pada anak berusia di bawah 11 tahun mencapai 1.160 anak dengan nominal transaksi Rp 3 miliar. Kemudahan akses pada sektor keuangan yang ditopang teknologi membuat judi daring bisa dilakukan dengan mudah oleh siapa pun. Fenomena ini merupakan implikasi dari tingginya tingkat inklusi keuangan yang tak disertai literasi memadai. Karena itu, upaya memberantas judi daring perlu dilakukan secara komprehensif. Pertama, akses keuangan yang menghubungkan masyarakat dengan sektor judi daring harus segera diputus, baik melalui penutupan rekening bank maupun akses pembayaran bagi pihak terduga terpapar judi daring.

OJK dan BI harus berkoordinasi agar akses ke judi daring bisa diputus secara bersamaan, baik dari sisi rekening bank (di bawah otoritas OJK) maupun sistem pembayaran (di bawah otoritas BI). Kedua, fokus lebih besar pada peningkatan literasi. Perlu program yang lebih sistematis melibatkan dunia pendidikan organisasi kemasyarakatan termasuk keagamaan. Ketiga, perlu mitigasi terhadap stagnasi ekonomi. Maraknya PHK di sektor padat karya adalah sinyal pelemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Jika hal ini tak segera ditangani, masyarakat mencari jalan pintas, salah satunya judi daring. Keempat, perlu penegakan hukum yang kuat agar bandar judi tak bisa seenaknya mengembangkan usahanya dengan dukungan orang kuat. (Yoga)

Pemberantasan judi online (daring) di Indonesia masih terus dilakukan. Pemerintah mengklaim, upaya pemberantasan kali ini dilakukan serius, ada strategi yang melibatkan lintas sektoral untuk mengatasinya. Selama ini, peperangan tersebut berlangsung dengan memblokir situs judi daring, memblokir rekening, hingga menindak para pelaku yang terlibat dalam aktivitas judi daring. Namun, upaya tersebut belum cukup. Kunci untuk memberantas praktik judi daring dengan meningkatkan upaya penutupan akses terhadap sistem pembayaran.

Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (29/7). Menurut Budi, memberantas judi daring harus punya 5K. Pertama, kepedulian karena judi daring menyasar rakyat bawah yang sehari-hari hidupnya sudah sangat terbatas. Kedua adalah komitmen. Harus ada komitmennya, will-nya ada dulu. Ketiga adalah konsistensi. Harus terus-menerus karena kecanggihan teknologi tentu ada perubahan-perubahan yang harus diantisipasi. Keempat adalah keberanian. Mental harus baja. Kelima yang paling penting adalah kuat menghadapi godaan.

Godaannya besar, sebesar perputaran uang judi daring. Pada 2024, perputarannya diprediksi mencapai Rp 900 triliun jika kita tidak melakukan apa-apa. Pemerintah dan Presiden sangat serius memberantas judi daring, yaitu dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang terdiri dari Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai ketua serta Menko PMK sebagai wakil. Menkominfo sebagai Ketua Bidang Pencegahan serta Kapolri sebagai Ketua Bidang Penindakan. Satgas tersebut akan bekerja sampai Desember 2024 dengan target utamanya menghilangkan judi daring dari kehidupan masyarakat Indonesia. (Yoga)

Peristiwa cleansing guru honorer di Jakarta diyakini menjadi awal puncak masalah pengelolaan SDM pendidikan Indonesia. Kebijakan meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintahan tanpa diimbangi kecepatan pengangkatan status jadi ASN akan memicu masalah besar akhir tahun nanti. Saat ini, sebanyak 141 guru honorer di sekolah negeri di Jakarta yang terkena keputusan cleansing sudah kembali mengajar di sekolah. Namun, mereka tetap dibayangi kekhawatiran karena bulan Desember 2024 nanti tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan.

”Sekarang guru honorer gelisah, ramai isu cleansing, guru honorer di hampir semua daerah menjadi takut turut terdampak,” kata Mamol Abdul Faqih, Ketua Aliansi Honorer Nasional, Senin (29/7). Para guru honorer sangat membutuhkan afirmasi untuk diutamakan dalam seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika belum diangkat menjadi ASN PPPK, mereka terancam kehilangan pekerjaan. Aturan tersebut tertuang dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sementara Kementerian PAN dan RB menyebutkan, tenaga honorer yang belum diangkat tetap menjadi PPPK, tetapi dibagi penuh waktu dan paruh waktu.

Kemedikbudristek mencatat, sejak tahun 2021 hingga 2023 sudah ada 774.999 guru yang diangkat jadi PPPK. Kemudian, akan dibuka sebanyak 419.146 formasi guru dalam seleksi PPPK tahun 2024, demi mengejar target 1 juta guru menjadi PPPK yang dicanangkan sejak 2020. Seleksi jadi sorotan para guru honorer negeri karena banyak guru honorer swasta ikut seleksi PPPK. Akibatnya, guru honorer negeri tergeser guru swasta yang P1 (memenuhi ambang batas seleksi guru PPPK 2021) untuk memenuhi formasi guru di sekolah negeri.

Akhirnya, guru honorer mengajar pelajaran lain, tak linier dengan bidangnya. Komitmen pemerintah dibutuhkan agar penataan ASN bisa mencapai target akhir tahun ini dan ke depan tak ada lagi guru-guru menjerit karena soal kesejahteraan. Dengan memastikan kesejahteraan, pengembangan profesional, kepastian status kepegawaian, dan kepastian hukum bagi guru honorer melalui satu pintu, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Yoga)

Lapangan kerja baru di Indonesia terus bertambah. Namun, kesempatan kerja itu lebih banyak muncul di sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang umumnya bersifat subsisten, berupah rendah, serta minim kepastian kerja. Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak masih menjadi PR besar. Data realisasi investasi triwulan II tahun 2024 yang diumumkan Kementerian Investasi / BKPM menunjukkan, sepanjang periode Januari-Juni 2024, kontribusi penciptaan lapangan kerja dari investasi menengah dan besar kalah jauh dari investasi UMK. Realisasi investasi menengah-besar yang masuk sepanjang semester I tahun ini adalah Rp 829,9 triliun.

Capaian itu memenuhi 50,3 % dari target investasi tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. Namun, investasi bernilai besar itu ternyata hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,22 juta orang. Sebagai perbandingan, nilai investasi UMK yang masuk pada periode yang sama sebesar Rp 127 triliun yang terdiri atas 2,41 juta proyek. Namun, lapangan kerja yang diciptakan bisa menyerap hingga 4,69 juta orang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi mikro dan kecil tersebut paling banyak masuk ke sektor jasa, seperti perdagangan dan reparasi (Rp 46,5 triliun), jasa lainnya (Rp 24,8 triliun), hotel dan restoran (Rp 13 triliun), konstruksi (Rp 11,9 triliun), serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 7 triliun).

”UMKM kita memang tidak jauh-jauh dari sektor tersebut, tapi penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Sampai menyerap 4 juta orang, sementara investasi besar cuma 1 juta orang,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II-2024 di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7). Meski berkontribusi banyak dalam menciptakan lapangan kerja, sektor UMKM masih jarang diperhatikan. Bahlil, menyoroti penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang pada tahun 2023 hanya 19 % dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 7.044 triliun, jauh dari target penyaluran kredit ke UMKM sebesar 30 % pada 2024. Ia meyakini, kalau penyaluran kredit ke UMKM diperbanyak, hal itu bisa membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. (Yoga)

Kenaikan harga Minyakita yang merupakan bagian dari program Minyak Goreng Rakyat dinilai sudah di atas toleransi. Di sejumlah daerah, distributor bahkan sengaja menaikkan harganya di atas harga eceran tertinggi atau HET Minyakita baru yang belum diberlakukan secara resmi. Kenaikan itu terjadi lantaran regulasi baru tentang kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) dan HET minyak goreng rakyat belum terbit. Saat ini pelaku usaha tengah menunggu peraturan tersebut. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (29/7). Rapat yang dipimpin Irjen Kemendari Tomsi Tohir Balaw itu dihadiri perwakilan pemda serta kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor pangan.

Kemendag mencatat, harga rerata nasional Minyakita per 28 Juli 2024 senilai Rp 16.278 per liter, naik 0,71 % dalam sepekan dan 7,8 % sejak awal Januari 2024. Harga minyak untuk rakyat itu sudah 16,27 persen di atas HET Minyakita yang berlaku saat ini, yakni Rp 14.000 per liter. Tomsi mengatakan, kenaikan harga Minyakita tidak bisa hanya dilihat dari kenaikannya setiap pekan. Namun, kenaikan harganya juga perlu dibandingkan dengan HET yang sedang berlaku. Saat ini, harga rerata Minyakita jauh di atas HET Minyakita senilai Rp 14.000 per liter. Bahkan, harga minyak itu lebih tinggi ketimbangHET Minyakita baru, Rp 15.700per liter, yang belum diberlakukan secara resmi.

”Aturan tetap aturan. Kalau mau toleransi harga sembari menunggu terbitnya regulasi baru, boleh-boleh saja. Namun, jangan sampai toleransi harga itu kebablasan di atas HET baru yang belum ditetapkan,” ujarnya. Untuk itu, Tomsi meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengecek kembali pihak yang menjual Minyakita di atas HET. Hal itu mulai dari gudang, stok, distribusi, hingga pembentukan harganya. Satuan Tugas Pangan juga diminta menegakkan aturan yang berlaku saat ini. Di sisi lain, Kemendag diharapkan mengajak dialog para pelaku usaha terkait agar mereka tetap memenuhi kewajiban dan tidak mematok harga Minyakita terlalu tinggi. (Yoga)

Kemenparekraf menyayangkan wacana pengenaan cukai tiket konser. Alih-alih mendukung ekosistem yang tengah dibangun, industri musik justru dibebani untuk menjadi sumber pendapatan negara. Semestinya penetapan cukai berdasarkan penilaian obyektif, bukan subyektif. Sempat mencuat isu ekstensifikasi barang kena cukai pada tiket konser musik oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Ide ini kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah perlu pemodelan ekonomi dalam menetapkan kebijakan, termasuk pengenaan cukai tiket konser. Saat ini saja rata-rata harga tiket konser di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. ”Berapa, target dari cukai untuk tiket konser ini? Karena narasi yang kita mainkan ke luar negeri adalah kita berdaya saing.

Tiket konser kita sekarang jauh lebih mahal dari negara-negara lain dan pengelolaan dari ekosistem juga belum efisien,” tutur Sandiaga seusai konferensi pers mingguan di Jakarta, Senin (29/7). Apabila cukai tiket konser ditetapkan, Indonesia bisa kehilangan pengeluaran wisatawan mancanegara sekitar 1.500 USD per orang dari setiap kunjungan, setara Rp 24,4 juta dengan kurs Rp 16.286 per USD. Ia berharap, suatu kebijakan perlu memperhitungkan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari sebuah ekosistem. Meski demikian, Sandiaga mengutarakan, Indonesia memang membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas. Namun, pemberian cukai tiket konser pada saat ini dinilai kurang tepat. Semestinya ada diskusi yang lebih teknokratis dan mendalam sehingga jangan sampai merugikan pariwisata Indonesia. (Yoga)

Buruh lepas tampak sedang beristirahat di sela-sela membongkar bawang putih impor yang baru tiba di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (28/7/2024). Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih impor tetap bertahan stabil di kisaran Rp 40.000 per kilogram. (Yoga)

Siluet para penumpang nampak saat meninggalkan terminal kedatangan di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/7/2024). Tiket penerbangan domestik untuk beberapa kota tujuan di Indonesia masih dikeluhkan masyarakat karena harganya relatif tinggi. Pemerintah saat ini berupaya melakukan efisiensi biaya penerbangan. Antara lain dengan membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Salah satu faktor penyebab biaya penerbangan melonjak adalah biaya operasional bandara serta biaya operasional dan non-operasional yang ditanggung  maskapai seperti avtur. Transportasi udara menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena lebih menghemat waktu. (Yoga)