;

Lunasi Surat Utang, Emiten Siapkan Dana

Hairul Rizal 31 Jul 2024 Kontan

Bersamaan musim rilis laporan keuangan semester I-2024, sejumlah emiten beramai-ramai melunasi obligasi. Sederet emiten juga menghadapi masa jatuh tempo dan telah menyiapkan dana untuk membayar pokok dan bunga surat utang. Emiten yang baru-baru ini melunasi obligasi ialah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). INKP melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2023 Seri A sebesar Rp 333,55 miliar. Sedangkan TBIG melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I -2023 Seri A dengan nilai pokok Rp 1 triliun. Sebelumnya, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) pada 16 Juli telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2023 Seri A Rp 100 miliar. Di sisi lain, sejumlah emiten telah menyampaikan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo.

Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang telah menyiapkan dana pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III-2017 Seri C senilai Rp 2,51 triliun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024. Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada menilai, pelunasan obligasi cenderung membawa sinyal positif terhadap pasar. Dengan aksi ini, emiten menunjukkan ketersediaan dana yang memadai serta komitmen untuk menunaikan kewajibannya. Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono mengatakan, pembayaran melalui kas internal akan menjadi opsi pertama bagi emiten yang punya fundamental keuangan solid. Namun, emiten juga umumnya melakukan refinancing melalui penerbitan obigasi tahap selanjutnya maupun pinjaman bank. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menimpali, ramainya penerbitan dan pelunasan obligasi terjadi dalam kondisi ekonomi yang berada pada masa ekspansi. Posisi utang berkelanjutan juga masih aman selama

Aturan Bunga Kredit Segera Terbit

Hairul Rizal 31 Jul 2024 Kontan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan beleid terkait transparansi suku bunga akan terbit dalam waktu dekat. Aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini diharapkan mampu mengatur margin bunga bersih (NIM) perbankan di Tanah Air yang dinilai masih terlalu tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, Peraturan OJK Transparansi Suku Bunga sudah dalam tahap harmonisasi dan akan segara dirilis. "Dalam waktu dekat akan terbit, paling hitungan minggu," ujar Dian, Senin (29/7). Alhasil, konsumen bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menguntungkan saat memilih layanan perbankan. Ujungnya, persaingan bunga kredit antarbank bakal lebih kompetitif. Tapi, bankir menilai aturan ini belum akan berdampak signifikan dalam menekan margin bunga bank di Indonesia, yang saat ini disebut lebih tinggi dibanding dengan bank di negara kawasan regional.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah mengamini kebijakan transparansi ini akan membantu nasabah mendapat informasi memadai untuk memilih penawaran suku bunga yang kompetitif. Efdinal menyebutkan, SBDK juga tidak menjadi acuan bagi nasabah untuk mendapatkan bunga kredit yang sama. Menurut dia, besarnya suku bunga yang dikenakan kepada debitur berbeda-beda, tergantung dari risiko kredit debitur. Semakin kecil profil risikonya, maka potensi bunga yang didapatkan akan semakin rendah. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkap, tingkat suku bunga bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil kredit. Dari sisi bunga kredit, Sigit menegaskan kenaikan suku bunga acuan tak langsung dibebankan kepada debitur lewat bunga kredit. Namun, Bank Mandiri juga memperhatikan kapasitas kemampuan bayar dari debitur, untuk menghindari potensi adanya pemburukan kualitas kredit akibat kondisi keuangan debitur yang menurun.

Perdebatan Masalah Haji

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Tempo (H)
LANGKAH Panitia Khusus Angket Evaluasi Penyelenggaraan Haji (Pansus Haji) tersendat akibat reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pansus Haji awalnya mengagendakan berbagai rapat pada masa reses. Namun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Pansus akan melanggar aturan jika berkukuh bekerja pada saat reses.Pansus Haji hendak mengusut dugaan penyelewengan jalur haji khusus yang diduga melanggar aturan karena jumlah jemaahnya melebihi angka yang ditetapkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Di luar DPR, Pansus Haji menghadapi manuver perlawanan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama. PBNU yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya—kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas—membentuk Pansus PKB. Pansus ini akan menelusuri hubungan antara PBNU dan PKB. Pansus Haji telah memicu perseteruan lama antara PBNU dan PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024. Kementerian Agama juga meminta berbagai pihak menyampaikan testimoni bernuansa positif tentang penyelenggaraan ibadah haji 2024. Bagaimana ujung perseteruan ini? (Yetede)

Siapakah Inisial T, Tokoh Dibalik Fenomena Judol

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Tempo
Pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani tentang seorang berinisial T yang menjadi pengendali judi online makin liar. Mereka yang punya nama berhuruf awal T dihubung-hubungkan dengan inisial ini. Warganet menyerbut nama Tomy Winata sebagai laki-laki berinisial T itu. Ada juga pelawak Kabul Basuki yang punya nama tenar Tessy. "(Pemberitaan) itu sangat mengganggu. Jadi mohon agar tidak ada lagi (pemberitaan) yang begitu-begitu. Saya sudah jelek tambah jelek," kata pelawak kelompok Srimulat yang memiliki nama panggung Tessy tersebut, seperti dikutip Antara, Selasa, 30 Juli 2024.

Dalam sebuah acara di Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 26 Juli 2024, Benny Ramdhani mengatakan informasi tentang T ia peroleh ketika menangani kasus warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Orang-orang itu dipekerjakan sebagai operator judi online dan online scamming (penipuan daring).Temuan itu, kata Benny, telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. "Saya cukup menyebutkan inisialnya T saja paling depan. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanyakan Pak Menkopolhukam saat itu, Pak Mahfud Md.,” katanya.

Mahfud, dalam siniar bertajuk “Terus Terang” di akun YouTube yang tayang pada Selasa malam, 30 Juli 2024, menanggapi pernyataan Benny itu. Menurut dia, Benny memang pernah memaparkan sejumlah nama yang berhubungan dengan kasus TPPO. Namun Mahfud tak ingat kapan persisnya rapat terbatas itu berlangsung. Ia juga tidak ingat tentang sosok berinisial T. “Saya betul-betul tidak ingat ada inisial-inisial siapa saja,” ujarnya. “Inisial kan banyak, ya.”. (Yetede)

Investasi Terkendala Tenaga Kerja

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Tempo
Selama lima tahun terakhir, realisasi investasi terus meningkat. Namun gelontoran penanaman modal ini belum berkontribusi signifikan untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Sebagai perbandingan, total serapan tenaga kerja sepanjang 2023 mencapai 1,82 juta orang dari total investasi senilai Rp 1.418,9 triliun. Dengan kata lain, setiap Rp 1 triliun investasi cuma bisa menyerap 1.081 pekerja.

Adapun pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran sebanyak 7,2 juta orang. Angkanya berkurang 0,79 juta dari 7,9 juta pengangguran pada Februari 2023. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, kondisi ini terjadi karena serapan tenaga kerja tiap Rp 1 triliun investasi yang masuk menurun. Pada 2013-2014, dana sebesar itu bisa membuka lapangan kerja untuk sekitar 4.000 orang. "Saat ini serapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi hanya seperempatnya," katanya kepada Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.

Pemicunya adalah peralihan minat investasi para pemilik modal. Tren investasi Indonesia sudah beralih dari padat karya ke padat modal. Shinta menyebutkan faktor biaya tenaga kerja yang makin mahal membuat daya tarik industri padat karya berkurang di mata pengusaha. Dia mencontohkan, pada periode 2013-2019, terjadi fenomena kenaikan upah minimum yang drastis dan tak bisa diprediksi, bisa mencapai 40 persen dalam setahun. Ditambah lagi kenaikan upah minimum ini tak sebanding dengan produktivitasnya, sehingga ongkos tenaga kerja di dalam negeri terhitung tinggi. (Yetede)

Hilirisasi Nikel Yang Membuat Warga Lokal Menjerit

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Tempo
Abdul Karim, 53 tahun, menatap laut dengan tatapan kosong. Warga Desa Lelilef Itepo, Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, itu terlihat tak begitu senang saat menceritakan kerasnya mencari uang setelah aktivitas tambang nikel beroperasi. Sebelum ada tambang, Abdul bekerja sebagai petani pala dan cengkih. Namun sekarang lahan pertaniannya sudah berubah menjadi kawasan pabrik smelter PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Kini dia bekerja sebagai pedagang makanan untuk pekerja tambang.

IWIP adalah kawasan industri terpadu untuk pengolahan logam berat yang berlokasi di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Berdiri pada 30 Agustus 2018, IWIP merupakan salah satu proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Abdul bercerita, pada 2014, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berjanji kepada warga desa bahwa ekonomi masyarakat lokal akan melonjak apabila investasi nikel masuk ke wilayahnya. Pemerintah menyatakan industri penghiliran atau hilirisasi akan menyerap sedikitnya 60 ribu karyawan lokal dan bisa mendorong ekonomi masyarakat lokal.

Semua anak muda di Halmahera Tengah dijanjikan pemerintah bisa bekerja di kawasan tambang. “Penjelasan waktu itu menggiurkan sekali. Semua orang setuju. Tapi sekarang torang hidup biasa-biasa saja. Justru kalau musim hujan jadi khawatir banjir,” ujar Abdul kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Abdul, sejak tambang nikel beroperasi, kehidupan di Weda Tengah, Halmahera Tengah, makin sulit. Derasnya arus migrasi tenaga kerja asing yang masuk ke Halmahera Tengah membuat kompetisi mencari uang makin ketat. Banyak warga Weda Tengah yang tidak bisa beradaptasi dan terpaksa bekerja di luar pabrik. Pilihan terakhir, berjualan makanan. Sebab, bertani dan melaut sudah tidak mungkin. (Yetede)

Sosialisasi Kewajiban Asuransi Kendaraan

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah selama ini disebut sering menerbitkan kebijakan  kebijakan yang secara substansi baik dan dibutuhkan masyarakat -meski untuk jangka panjang- tapi tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan penentangan dari publik dikarenakan pemahaman atau literasi yang kurang, bahkan tak jarang akibat salah paham. Namun, hal yang sama diharapkan tidak terulang pada rencana pemerintah untuk  menerapkan asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan mulai Januari  2025. Pasalnya, kebijakan ini memiliki manfaat yang nyata dan telah menjadi best practice di banyak negara. "Jangan ujug-ujug diterapkan asuransi wajib bagi kendaraan motor. Pemerintah tidak bisa hanya merujuk pada negara-negara Eropa sudah dipersiapkan dengan matang tingkat kesadaran masyarakatnya, literasinya, ataupun juga kendaraannya," ujar Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi. (Yetede)

Groundbreaking Lima Pengusaha

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Investor Daily
Sebanyak lima investor akan menggelar peletakan batu pertama (grounbreaking) proyek multisektor IKN pada pekan depan. Mereka adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Intiland Development Tbk, PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir), Royal Golden Eagle Group dan Swiss-Belhotel International. Grounbreaking masuk tahapan tujuh pengembangan IKN. Sejauh ini sebanyak 45 investor telah melakukan prosesi grounbreaking di IKN untuk tahap satu sampai enam. Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, dari 45 investor tersebut, sebanyak 14 yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan OIKN. Penandatanganan kerja sama antara OIKN dengan investor tersebut merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan. (Yetede)

Perbankan Masih Dibayangi Tantangan

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Investor Daily
Memasuki paruh kedua tahun ini, perbankan masih dibayangi tantangan, salah satunya kondisi likuiditas yang masih ketat. Hal ini terlihat dari suku bunga simpanan yang masih akan meningkat. Bank Indonesia mencatat (BI) penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada kuartal III-2024 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkiraan peningkatan DPK tersebut terindikasi  dari solid masih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK tersebut  terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 84,5%, lebih tinggi dibandingkan 79,1%, pada triwulan yang sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, yaitu giro (SBT 48,2%), tabungan (SBT 81,5), dan deposito ((SBT 79,5%). (Yetede)

BNI Expo 2024

Yuniati Turjandini 31 Jul 2024 Investor Daily
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI EXPO 2023, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78. Acara tersebut sebagai salah satu strategi  mendorong pertumbuhan kredit konsumer perseroan di tahun ini. BNI EXPO 2024 digelar dengan temo wonderful Journey dan akan dilaksanakan selama tiga hari di Hal 1-3A ICE BSD, Tangerang, Jumat-Minggu (2-4 Agustus 2024). Terdapat promo menarik yang ditawarkan BNI dalam pameran tersebut, antara lain kredit kepemilikan  rumah (KPR) BNI Griya dan Kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan suku bunga spesial mulai dari 1,78% p.a. Diharapkan, dengan adanya promo menarik tersebut, akan mendorong permintaan kredit  konsumer BNI pada pameran. "Kredit konsumer lebih Rp118 triliun, kalau kami lihat year on year tumbuh lebih dari 15% pada semester I ini. Kami pastinya ini bagian dari lebih punya branding kredit konsumer dari event ini mendorong kesana," jelas Direktur Retail Banking BNI Expo Corina Leyla Karnalies. (Yetede)

Pilihan Editor