Pasar saham kembali mengalami ketidakpastian tinggi menjelang tutup tahun 2024, dimana pada pekan ketiga Desember ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan koreksi hingga  turun ke level 7.157. Ditengah banyaknya sentimen negatif, baik dari dalam maupun luar negeri, investor disarankan untuk wait and see sampai situasi pasar kembali kondusif. "Kita masih menunggu mengenai keputusan mengenai BI rate, suku bunga the Fed, dan juga proyeksi suku bunga ke depan. Untuk investasi mungkin wait and see dulu," kata Analis Infovesta Ekky Topan. Ditengah situasi cukup menantang seperti ini, Ekky melihat masih ada harapan UHSG untuk rebound. "Saya melihat sektor consumer seperti INDF dan MYOR cukup resilent saat penurunan kali ini. Saham infrastruktur seperti ISAT dan EXCL juga terlihat kuat, sementara saham-saham Group Barito seperti BREN dan CUAN secara teknikal masih menarik. Untuk proyeksi IHSG infovesta di akhir tahun di 7.575," ujar dia. (Yetede)

Insentif pemerintah untuk mengompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025 dinilai cukup kurang greget. Akibatnya, daya beli masyarakat diprediksi tetap tertahan oleh kebijakan tersebut. Apalagi, PPN 12% ternyata tetap berlaku untuk seluruh barang yang selama ini kena, kecuali beberapa kelompok barang. Ini bertentangan dengan narasi  pemerintah bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Sebaliknya, jenis barang yang akan dibebankan PPN 12% malah bertambah. Dengan kebijakan baru, produk seperti beras premium, ikan salmon, listrik diatas 3.500 VA, rumah sakit VIP, jasa pendidikan, dan lain-lain kini kena PPN 12% dari tadinya 0%. Tak ayal lagi, PPN 12% bakal mendongkrak inflasi, seperti halnya pada 2022 saat PPN naik dari 10% menjadi 11%. Imbasnya, pengeluaran masyarakat bakal bertambah. Dari kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), PPN 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan akibat PPN 12%. (Yetede)

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program ini belum diterbitkan pemerintah pusat. Walaupun belum ada juknis program MBG, menurut dia, semua pihak yang terlibat harus bersiap bahwa program andalan pemerintah Prabowo Subainto dan Gibran Rakabuming Raka itu sudah dapat dilaksanakan mulai 1 januari 2025. "Kita menunggu arahan dari pusat, DPR RI tentu juga akan proaktif  bersama mitra-mitra kerja kami untuk memastikan bagaimana juknisnya," kata Rifqinizamy. Diketahui, pemerintah telah menetapkan sasaran awal program MBG yang akan dilaksanakan 2 Januari 2025 untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah dengan anggaran senilai Rp71 triliun. Berdasarkan data yang dirilis Badan Gizi Nasional (BGN) pada 5 November 2024, total sasaran  awal program  makan bergizi gratis mencapai 15 juta hingga 20 juta jiwa yang terdiri atas peserta didik mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas negeri maupun swasta, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau anak usia bawah lima tahun. (Yetede)

Investor pasar saham saat ini menantikan kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia (BI) dan The Fed, yang menjadi sentimen utama akhir 2024. Bank Indonesia diproyeksikan mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), sementara The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25%-4,50%.

Kebijakan proteksionis Donald Trump dengan slogan "America First" telah membawa tantangan baru bagi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Dengan peningkatan tarif impor dan renegosiasi perjanjian dagang, ekspor Indonesia, khususnya dari pelaku UMKM yang menyumbang 15% dari total ekspor nasional, terdampak langsung. Penurunan ekspor ke AS sebesar 2,1% pada Oktober 2024 mencerminkan dampak kebijakan ini.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mengkompensasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kebijakan ini didukung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menilai sektor properti memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan efek pengganda yang signifikan, termasuk peningkatan konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data, industri konstruksi menyumbang 10,06% terhadap PDB dan real estat 2,32% pada kuartal III/2024.

Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Visa untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia melalui peningkatan kemudahan dan keamanan transaksi digital bagi wisatawan asing. Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari kemitraan strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan signifikan dengan koreksi empat hari berturut-turut, ditutup di level 7.157,73 pada 17 Desember 2024. Penurunan ini dipicu oleh derasnya arus dana asing keluar (capital outflow), yang mencapai Rp 1,63 triliun, memicu panic selling di pasar. Bahkan, sektor defensif seperti barang konsumsi primer dan kesehatan turut tertekan.