Lady Aurellia Pramesti, rekan Muhammad Luthfi Hadhyan (21), dokter koas yang dianiaya di Palembang, Sumatera Selatan, diperiksa polisi pada Senin hingga Selasa (16-17/12/2024) dini hari. Ia diperiksa bersama ibunya, Sri Meilina. Seusai pemeriksaan, anak dan ibu itu menyampaikan niatan bertemu untuk meminta maaf kepada Luthfi dan keluarganya. Namun, pihak Luthfi menginginkan agar proses hukum tetap berjalan. Kuasa hukum Lady dan Lina, Titis Rachmawati, seusai pemeriksaan di Polsek Ilir Timur II, Palembang, Selasa dini hari, mengatakan, kliennya memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi penganiayaan terhadap Luthfi. Penganiayaan itu dilakukan sopir sekaligus sepupu Lina, yakni Fadilla alias Datuk bin Chairuddin Adil (36), saat pertemuan antara 

Lina dan Luthfi di kafe, kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Selasa (10/12). ”Kami membawa klien kami untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus penganiayaan yang sudah viraltersebut,” ujar Titis. Lady dan Lina masing-masing mendapatkan 35 pertanyaan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Fadilla kepada Luthfi. Hasil pemeriksaan ini diharapkan bisa segera menyelesaikan penanganan kasus. Kuasa hukum lainnya, Bayu Prasetya Andrinata, mengatakan, dalam keterangannya kepada polisi, Lady menjelaskan tidak menolak tugas piket jaga. Namun, ada sesuatu yang dianggap Lady tidak adil. Pada penjadwalan pertama, kelompok Lady menjalani lima kali piket jaga dalam sebulan. Sebaliknya, kelompok Luthfi hanya empat kali piket jaga dalam sebulan. Akhirnya, setelah ditanyakan kepada pihak sekretariat, jadwal piket jaga itu berubah. Kelompok Lady hanya empat kali piket jaga, sedangkan kelompok Luthfi jadi lima kali piket jaga. Namun, Lady menilai jadwa baru tetap tidak adil. Alasannya, jadwal piket kelompok Lady berdekatan sehingga waktu istirahat mepet. Pada 20 Desember ke atas, kelompok Lady piket jaga dalam dua hari sekali. Sebaliknya, kelompokLuthfi piket jaga dalam lima hingga tujuh hari sekali.

Dalam pertemuan antara Sri Meilina dan Luthfi di Jalan Demang Lebar Daun, ada respons Luthfi yang memicu Lina emosi. Situasi ini memicu Fadilla terpantik dan memukuli wajah dan kepala Luthfi. ”Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf sebesar-besarnya kepada Luthfi atas kejadian pemukulan yang dilakukan sopir saya, Fadilla. Saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kedua orangtua Luthfi,”tutur Lina. Titis mengatakan, kliennya sudah berusaha untuk bertemu korban guna menyampaikan permohonan maaf secara lang-sung. Lady sudah mengirim pesan permintaan maaf kepada Luthfi via aplikasi Whatsapp. Namun, belum ada respons.(Yoga)

Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada tahun 2025 berpotensi mengerek inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Meski sejumlah barang dan jasa dikecualikan dari pungutan PPN, kenaikan harga sulit dikontrol akibat adanya efek psikologis serta meningkatnya ekspektasi inflasi di pasaran. Kebijakan PPN 12 persen juga bakal berdampak besar terhadap rantai pasok industri dan distribusi pangan. Kendati ada stimulus 1 persen PPN yang ditanggung pemerintah, kebijakan itu tetap membebani pelaku usaha. Berdasarkan simulasi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpotensi menaikkan tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Namun, kenaikan inflasi itu diperkirakan masih terkendali, yakni sekitar 0,3 persen secara tahunan (year on year).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, hal itu disebabkan komponen yang memiliki bobot besar terhadap inflasi, seperti bahan pangan pokok dan listrik, sudah dibebaskan dari pungutan PPN. ”Berhubung sebagian besar komponen yang bobotnya besar terhadap inflasi itu tidak di kenai PPN, sesuai hitungan kami, dengan melihat kebijakan PPN tahun sebelumnya, dampak kenaikan PPN terhadap inflasi mestinya tidak signifikan, masih terkendali,” kata Ferry Irawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024). Meski demikian, jika berkaca pada pengalaman pemerintah menaikkan tarif PPN pada tahun 2022, efek dari kenaikan PPN terhadap inflasi sepanjang tahun sebenarnya sangat signifikan. (Yoga)

Polisi di Kalimantan Tengah yang menembak warga hingga tewas dinilai sebagai pelanggaran HAM berat. Polri diminta mengevaluasi kinerja anggotanya secara ketat, terutama soal penggunaan senjata api. Sebelumnya, warga menemukan mayat tidak dikenal di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat (6/12/2024). Mayat yang sudah hampir membusuk itu tergeletak di sekitar kebun sawit. Setelah ditelusuri, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan yang diduga dilakukan anggota kepolisian, yakni Brigadir Anton Kurniawan. Anton dipecat dengan tidak hormat dari anggota kepolisian, lalu dipidana dengan ancaman penjara hukuman seumur hidup atau hukuman mati sesuai Pasal 365 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juncto Pasal 55 KUHP yang mengatur soal pidana. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.

Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)