Konsumsi bahan bakar minyak PT Pertamina (Persero) sepanjang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 terpantau naik 400% di sepanjang Tol Trans-Jawa. Pejabat Sementara (Pjs) Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Marthia Mulia Asri mengungkapkan kenaikan tertinggi pada tanggal 23—25 Desember 2020, yang mencapai 636 KL per hari. Adapun, konsumsi tertinggi terdapat di 2 SPBU Rest Area tol arah Surabaya, yaitu KM 379 A dan KM 429 A. 

Marthia menerangkan peningkatan konsumsi BBM di Tol Trans-Jawa yang tertinggi adalah produk Pertamax Turbo dan Pertamax, khususnya untuk BBM jenis gasoline. Menurutnya Pertamax Turbo dan Pertamax dipilih karena kualitasnya yang mampu memberikan performa terbaik bagi mesin kendaraan, khususnya untuk menempuh perjalanan
jauh semasa libur panjang. Peningkatan konsumsi Pertamax Series juga diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM berkualitas jenis gasoil, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite.

Bisnis jalan tol bakal banyak terbantu oleh besarnya kue anggaran infrastruktur yang disediakan pemerintah hingga 2024 sehingga sejumlah emiten bersiap menangkap peluang itu. Selain emiten pelat merah seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT PP (Persero) Tbk., swasta juga akan menikmati kue bisnis pembangunan jalan tol. Pasalnya, swasta yang berkecimpung dalam pembangunan jalan tol masih terbatas. Salah satu perusahaan swasta yang siap menangkap peluang itu, PT Nusantara Infrastructure Tbk. Presiden Direktur Nusantara Infrastructure, Ramdani Basri mengatakan pemerintah menganggarkan kurang lebih Rp2.035 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2020—2024. Dari total tersebut, sekitar 30% atau Rp623 triliun disediakan oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sisanya, sekitar Rp1.435 triliun diharapkan datang dari swasta. Dalam waktu dekat, emiten dengan kode saham META ini siap ikut lelang proyek jalan tol JORR Elevated Cikunir—Ulujami. Perseroan pun telah membentuk konsorsium Jakarta Metro Expressway bersama PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Di dalamnya, META memegang porsi kepemilikan terbesar. Jalan tol tersebut akan dibangun sepanjang kurang lebih 20 kilometer dengan nilai investasi Rp20 triliun— Rp21 triliun. 

Indonesia diproyeksi mengimpor gula mentah sebanyak 646.944 ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada rentang Januari—Mei 2021. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, usulan volume impor tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi teknis yang dilaksanakan pada 23 November 2020 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alokasi impor diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan Permenperin No. 10/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud tidak langsung menjawab ketika Bisnis meminta konfirmasi. 

Namun, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengungkapkan volume impor merupakan insentif bagi pabrik dan besaran alokasinya mengacu pada neraca gula. Rochim menambahkan alokasi tersebut masih bersifat tentatif dan bisa berubah sesuai perkembangan neraca gula. Berdasarkan perkiraan Kementerian Pertanian, stok akhir gula pada 2020 ditaksir mencapai 1,47 juta ton.

Alokasi impor sebagai tindak lanjut Permenperin No. 10/2017 telah dilaksanakan pada 2019 dan 2020 dengan volume masing-masing 470.802 ton dan 401.440 ton. Guna menanggulangi permasalahan stok dan harga gula yang terjadi pada semester I/2020, pemerintah juga menugasi 3 BUMN untuk mengimpor 150.000 ton gula kristal putih (GKP). 

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia meyakini konsumsi bahan baku plastik daur ulang akan meningkat hingga 2030 jika Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen diterapkan secara konsisten.

Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dengan kewajiban pengurangan volume sampah plastik setidaknya 30% dengan cara membatasi timbulan sampah, mendaur ulang, dan pemanfaatan kembali.

Christine menyatakan tidak semua kemasan plastik dapat meningkatkan konsumsi bahan baku plastik daur ulang. Christine mencontohkan produk minyak goreng yang harus menggunakan kemasan fleksibel untuk menjaga kesegaran produk dalam waktu yang lama.

Di sisi lain, dia menyayangkan pelaksanaan peta jalan KLHK tersebut tidak mengikat. Alhasil, peta jalan tersebut tidak dapat memberikan sanksi pada pabrikan yang tidak menjalankan pemakaian bahan baku plastik daur ulang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan KLHK pada 2019, total botol PET yang diproduksi di dalam negeri hanya mencapai sekitar 100.000 ton. Adapun, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) mendata memproduksi kemasan plastik mendominasi penggunaan bahan baku plastik hingga 2,25 juta ton per tahun. Federasi Kemasan Indonesia juga mencatat kemasan plastik kaku hanya berkontribusi sekitar 15%, sedangkan plastik fleksibel mendominasi hingga 45%. Dengan kata lain, plastik yang menarik untuk didaur ulang oleh pabrikan hanya sekitar 338.100 ton per tahun dari total produksi plastik nasional sekitar 5,6 juta ton per
tahun. Christine juga menyatakan perbaikan performa industri daur ulang plastik ke posisi prapandemi Covid-19 belum selesai pada 2021

Sementara itu, Direktur Kemitraan Industri Inaplas Budi Susanto Sadiman mendukung target 30% bahan baku plastik daur ulang di kemasan pada 2030. Alasannya, peningkatan kandungan bahan daur ulang itu tidak akan mengikis pertumbuhan konsumsi plastik virgin. Sejauh ini, kebutuhan plastik virgin bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

Sebelumnya, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan mengatakan Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan untuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018—2025.

Suntikan dana dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan teknologi finansial diproyeksi masih meriah pada 2021 kendati otoritas mengeluarkan aturan baru. Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amsevindo), Edward Ismawan Chamdani menilai untuk perusahaan teknologi finansial (tekfin) pemberi pinjaman atau financial technology peer-to-peer (P2P) lending aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru bertujuan untuk menyaring mana pemain yang benarbenar serius dalam menjalankan bisnisnya. Dari penerapan aturan tersebut, perusahaan modal ventura bisa mendapatkan gambaran lebih jelas terkait dengan perusahaan yang masih menawarkan peluang moncer sehingga dampaknya positif terhadap investasi ke depan. 

Direktur Utama PT Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro mengungkap hal serupa. Prospek dan kinerja perusahaan tekfin makin jadi prioritas. Menurutnya, apabila suatu platform P2P lending butuh modal karena terganjal aturan, dan berminat memperoleh pendanaan dari MV, platform tersebut harus siap membuat presentasi kinerja yang meyakinkan. Beberapa indikator seperti penyaluran pinjaman, jumlah pinjaman beredar, pendapatan dan rasio kredit macet tetap menjadi perhatian.

Sekadar informasi, hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 16 transaksi pendanaan ke sektor fintech telah disalurkan, dengan 10 pendanaan yang nilainya terungkap mencapai US$360 miliar. Beberapa pemain di sektor P2P lending yang mendapatkan dana segar dari investor di periode 2020 ini, di antaranya Investree pada April dan November, KoinWorks pada April dan Mei, Modalku pada April, AwanTunai pada Juli, serta Pintek pada Mei dan Desember

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berasal dari transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) alias e-commerce, hingga 23 Desember 2020, pemerintah pun telah berhasil mengumpulkan penerimaan Rp 616 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas transaksi PMSE.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak tersebut berasal dari setoran PPN 23 perusahaan digital. Dikatakan lebih lanjut bahwa terdapat lima perusahaan digital asing yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyetor PPN.

Hingga saat ini, pemerintah telah menunjuk 46 perusahaan digital asing dan dalam negeri sebagai pemungut PPN 10%. Beberapa di antaranya, yakni Shopee, Netflix, JD.ID. Adapun pemungutan PPN telah berlaku sejak Agustus lalu. Kebijakan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 /2020.

Sisa lebih pembiayaan anggaran negara atau silpa per 30 November 2020 sebesar Rp 221,1 triliun. Nilai yang cukup tinggi ini mengindikasikan permasalahan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran.

Pada 2015, silpa Rp 24,61 triliun. Sementara pada 2016 senilai Rp 26,16 triliun dan pada 2017 sebesar Rp 25,65 triliun. Pada 2018 mencapai Rp 36,2 triliun dan pada 2019 sebesar 46,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ketidakpastian pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab silpa per November 2020 sebesar Rp 221,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi pembiayaan APBN 2020 yang meningkat 162,1 persen menjadiRp 1.104,8 triliun. Padahal, dalam target pembiayaan dalam Perpres No 72/2020 ditetapkan Rp 1.039,2 triliun.

“Sampai akhir November 2020, pembiayaan anggaran naik 162,1 persen dibandingkan 2019. Oleh karena itu, masih memiliki silpa Rp 221,1 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pandemi virus korona Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang 2020 tahun ini berdampak pada pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), terutama untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut tunggakan iuran peserta hingga akhir November mencapai Rp 11 triliun.

Deputi Direksi Bidang Manajemen luran BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, pekan lalu menyebut tunggakan per November 2020 ini berasal dari seluruh kelas, baik kelas l, kelas ll, kelas lII peserta mandiri. la menyebut situasi pandemi menyebabkan penurunan keaktifan peserta yang biasanya sekitar 55% pada desember 2019, saat ini di sekitar 47% hingga 48%.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyarankan perlu adanya evaluasi penyesuaian tarif iuran yang telah ditetapkan saat ini. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi program-program JKN yang dianggap membebani anggaran klaim setiap tahunnya, seperti soal kecurangan dalam pembayaran klaim.

Masyarakat kembali dikhawatirkan dengan penyebaran varian baru virus Covid-19. Apalagi mutasi varian baru sudah sampai Asia. Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengaku akan membentuk tim khusus yang akan mempelajari varian baru Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kajian menjadi keharusan untuk memastikan adanya varian baru itu. Hanya, ia minta masyarakat tak menelan informasi yang ada. “Ini bersifat teknis biologis kedokteran, kami harus mengkonsultasikan ke para ahlinya, ke ahli mikrobiologi kedokteran

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Mikrobiologi Klinik dan Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio menjelaskan, mutasi virus Covid-19 ini belum sampai mengubah struktur maupun sifat antigen virus korona.

Negara-negara Eropa hari Minggu (27/12/2020) mulai memvaksinasi warganya, terutama warga kelompok rentan, termasuk manula dan petugas kesehatan, serta sejumlah politisi.

Vaksinasi massal di seluruh Uni Eropa, dengan penduduk hampir 450 juta jiwa, menjadi bagian langkah penting untuk mengakhiri pandemi yang telah menewaskan lebih dari 1,7 juta orang di seluruh dunia dan melumpuhkan ekonomi.

Secara keseluruhan, tercatat lebih dari 16 juta kasus Covid-19 di 27 negara anggota UE, dengan sedikitnya 336.000 orang meninggal. Dengan penduduk 450 juta jiwa, UE telah mengamankan kontrak pembelian lebih dari 2 miliar vaksin. Ditargetkan semua warga dewasa di wilayah UE divaksin selama 2021.

Dorongan vaksinasi di Eropa semakin mendesak terkait kekhawatiran akibat varian baru virus penyebab Covid-19, yang muncul di Inggris. Swedia dan Perancis melaporkan mendeteksi kasus varian baru itu.