Ghuangzhou - Bank sentral dari Tiongkok, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Hong Kong dilaporkan sedang membahas proyek pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang digital. Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Bank of Thailand (BoT) tahun lalu bekerja sama untuk mempelajari aplikasi mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). CBDC sudah mendapatkan perhatian dari otoritas moneter di seluruh dunia. Khususnya terkait upaya bank-bank sentral untuk mendigitalkan mata uang fiatnya. Tetapi teknologi  yang dipakai masing-masing bank sentral itu berbeda.

Pembayaran versus pembayaran adalah mekanisme penyelesaian untuk memastikan bahwa transfer akhir dari sebuah pembayaran dalam satu mata uang terjadi jika dan hanya jika transfer akhir dari sebuah pembayaran dalam mata uang aatau mata-mata uang lainnya sudah terjadi. Pembayaran lintas batas selama ini berlangsung lama dan mahal. Para bank sentral yakin bahwa CBDC dapat mempercepat proses itu.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meminta penjelasan pengusaha atau wajib pajak (WP) badan penerima fasilitas pengurangan tarif atau pembebasan beban pajak penghasilan (PPh) badan dalam kurun waktu tertentu (tax holiday) yang tak kunjung merealisasikan komitmen investasinya. Jika tidak memiliki alasan yang bisa diterima, pemerintah tidak segan untuk mencabut fasilitas yang telah diberikan tersebut. 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak 2018 pemerintah sudah memberi izin dan insentif tax holiday kepada puluhan perusahaan, namun hingga kini eksekusi investasinya masih minim. Bahlil mengungkapkan, hingga saat ini tercatat baru ada tiga wajib pajak badan yang sudah merealisasikan komitmen investasinya setelah mendapatkan insentif fiskal berupa tax holiday. Sementara sekitar 80 wajib pajak badan yang lain belum juga merealisasikan komitmen investasi mereka.

Sebelumnya, dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terungkap bahwa hingga Oktober 2020, realisasi investasi dari wajib pajak (WP) badan yang telah mendapat fasilitas tax holiday tercatat hanya tiga WP yaitu senilai Rp 27,15 triliun. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari total komitmen investasi Rp 1.261,2 triliun dari 82 wajib pajak badan yang mendapat fasilitas tax holiday sejak 2018.     

Perluas Cakupan 

Di sisi lain, melalui Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020, BKPM telah memperl uas cakupan bidang usaha yang bisa memanfaatkan fasilitas tax holiday dari 174 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi 185 KBLI. Bahlil mengatakan, cakupan penerima tax holiday masih akan diperluas menjadi 253 bidang usaha. 

 (Oleh - HR1)

Jakarta -  Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai, aturan perpajakan e-commerce dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengancam transaksi sektor ini. Sebab, dalam UU itu, pemerintah mewajibkan pemberlakuan nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pembelian. IdEA juga meminta pemerintah mengevaluasi regulasi sektor e-commerce terkait kewajiban memiliki izin usaha bagi penyelenggara dan pelaku usaha yang memanfaatkan platform itu. 

Selain perizinan, pemerintah perlu mengevaluasi aturan e-commerce tentang pengawasan konten, perpajakan, dan pelaporan data. Terkait pengawasan konten berdasarkan Permenkominfo 5/2020, pemerintah perlu menyesuaikan kembali jangka waktu penurunan konten yang dilaporkan. Penurunan konten yang hanya memiliki jangka waktu satu hari sejak diterima dan mendesak dalam waktu empat jam, dapat memberatkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

(Oleh - IDS)

Pembentukan holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggabungkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) baka segera berjalan. Hingga kini proses penggabungannya sedang tahap finalisasi.

Jika tiga perusahaan ini bergabung dalam catatan KONTAN setidaknya holding ini terbentuk maka ada penggabungan aset setidaknya lebih dari Rp 1.600 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemkeu, pasca holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5%. Selain itu kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha ultra mikro dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

EVP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini progres pembentukan holding ultra mikro masih dalam tahap pendalaman kajian. Dia berharap dengan ekosistem UMKM besar bersama BRI dan Pegadaian, akan terbangun pula jejaring usaha UMKM yang lebih luas, dengan saling mengenal dan menemukan keterkaitan usahantar sesama mereka.

Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, menghadiri panen raya padi unggul seluas 250 hektare di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Baritokuala (Batola), Rabu (24/2) siang. Dengan keberhasilan surplus di bidang pertanian padi ini Kalsel tak perlu lagi masuk beras impor.

Ia juga telah mengusulkan pembukaan jalan logistik kepada pemerintah pusat untuk mendukung Kalsel sebagai penyangga pangan ibukota negara (IKN) baru di Kaltim, diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara Kadis TPH Kalsel Syamsir Rahman dalam sambutannya mengatakan panen di Beringin Jaya adalah panen perdana padi unggul di Batola. “Produksi beras di Batola sebanyak 400 ribu ton itu dapat mencukupi kebutuhan se-Kalsel,” kata Syamsir.

Total produksi beras Kalsel sebanyak 2,1 juta ton lebih pada 2020 sehingga terjadi surplus 1,7 juta ton.

PT Charoen Pokphand Indonesia melakukan pelepasan ekspor produk olahan unggas Indonesia untuk pertama kalinya ke Qatar dari kantor pusatnya yang berada di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2).

PT Charoen Pokphand Indonesia bersepakat untuk melakukan ekspor produk olahan unggas minimal sebanyak 21.600 kilogram sepanjang 2021.

Realisasi ekspor produk agro PT Charoen Pokphand Indonesia sudah dipasarkan terhitung sejak 2017. Ketika itu, mereka pertama kali melakukan pengiriman ke Papua Nugini.

Jakarta - Laporan terbaru dari Google menyebutkan bahwa orang Indonesia (RI) semakin bergantung pada internet dan platform digital untuk meningkatkan kualitas hidupnya di tengah pandemi Covid-19. Orang Indonesia ingin meningkatkan kualitas hidupnya, lebih memprioritaskan kesehatan mental, dan mulai menggunakan internet untuk mengedukasi diri terkait sejumlah isu. Penelusuran kesehatan mental pun naik 70% dan self-care naik 45%.

Orang Indonesia mencari berbagai macam cara untuk lebih bisa membantu masyarakat di sekitarnya dan juga lingkungan. Hal ini diikuti dengan kenaikan jumlah penelusuran kata menyumbangkan sebesar 150%. Pandemi Covid-19 telah mengaburkan garis pembatas kehidupan di kantor dan rumah. Orang Indonesia pun harus bekerja sekaligus berperan sebagai orang tua di rumah. Karena itu, penelusuran terkait kegiatan anak di rumah naik 330% dan e-learning naik 180%.

Dengan keterbatasan pilihan hiburan dan rekreasi, orang Indonesia mencari cara lain untuk relaksasi. Hal ini terlihat dari naiknya penelusuran untuk tanaman rumah sebesar 120% dan hewan peliharaan juga ikut naik 95%. Pandemi juga mengingatkan orang Indonesia untuk mempersiapkan masa depan. Hal ini terlihat dari kenaikan penelusuran daftar usaha sebesar 200% dan digital marketing yang juga naik 35%. Para pemilik brand dan pemasar pun perlu mempelajari dan memahami insight terkait perilaku konsumen terebut saat merencanakan strategi dan kampanye pemasaran perusahaan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan melakukan sensus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022 agar bisa memiliki satu basis data UMKM. Selama ini, Kementrian Koperasi dan UKM selalu kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memiliki data tunggal tentang UMKM karena data tentang koperasi dan UMKM berasal dari banyak kementrian/lembaga.

Pemerintah diharapkan bisa memiliki data yang baik sehingga proses transformasi para pelaku usaha mikro dari informal ke formal bisa lebih cepat dilakukan. Dengan adanya satu basis data, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak baik untuk semua pelaku UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM selama ini pihaknya kesulitan melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi untuk pengembangan UMKM. Melalui kerja sama dengan BPS, pihaknya bisa memiliki data pelaku UMKM mulai dari biodata hingga produk yang dijual. Hal ini berimplikasi baik agar Kemenkop UKM memiliki prioritas lebih konkret dalam membuat kebijakan.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi investasi hulu migas pada Januari 2021 mencapai US$ 873,2 juta atau 7,05% dari target tahun ini sebesar US$ 12,38 miliar. Realisasi ini lebih baik dari kondisi Januari 2020 yang hanya sebesar US$ 767,5 juta. Capaian investasi menyusul keberhasilan percepatan penyelesaian dokumen pendukung pelaksanaan program di akhir tahun lalu. Realisasi investasi di Januari lalu guna mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan.

Dari aspek pengadaan, procurement list 2021 yang telah dirampungkan di akhir tahun lalu mampu mempercepat proses pengadaan terbanyak ada di Januari 2021, sehingga KKKS akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan operasional pengelolaan hulu migas. Investasi hulu migas tahun ini tetap dikawal, termasuk terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Harapan minimnya kendala pengadaan, bisa mendorong penyerapan investasi yang optimal. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) agar rencana kegiatan hulu migas tahun ini dapat terlaksana sesuai rencana.

Realisasi investasi tersebut juga berdampak pada kelancaran proyek-proyek hulu migas . Dari target 12 proyek hulu migas di tahun, dua proyek telah mulai beroperasi di Januari, yakni proyek KLD ONWJ dengan investasi US$ 34 juta dan proyek pasokan gas ke Kilang Balikpapan US$ 27 juta. Di bulan ini, Proyek West Pangkah senilai US$ 46 juta dijadwalkan mulai beroperasi.

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% untuk mobil baru dinilai tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sebab, daya beli masyarakat sedang menurun dan pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 2,28 triliun. 

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, berdasarkan simulasi menggunakan computable general equilibrium (CGE) dari Litbang Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dampak PPnBM 0% pada riil produk domestik bruto (PDB) 0%, lalu konsumsi riil rumah tangga 0,1%, pengeluaran riil agregat investasi 0%. Insentif itu hanya akan berdampak terhadap volume impor 0,46% dan indeks volume ekspor 0,19%. Penjualan mobil juga tidak akan terdongkrak secara signifikan, karena daya beli menurun akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah dinilai lebih baik memberikan insentif terhadap kendaraan yang ramah lingkungan. Dia membandingkan dengan negara-negara lain, seperti Belanda, Norwegia, dan Jepang yang telah memberikan insentif penjualan kendaraan tanpa emisi. 

Ekonom senior Indef Aviliani menambahkan, kebijakan uang muka (down payment/DP) 0% KKB akan sulit dilakukan bank. Selain itu, saat ini, kebanyakan masyarakat masih lebih memilih untuk menyimpan uang, khususnya untuk kalangan menengah dan ke bawah. Sementara itu, orang kaya sudah mulai melakukan transaksi.

Untuk itu, dia menuturkan, pemerintah diharapkan menggencarkan kerja sama dengan pihak swasta agar insentif itu dapat lebih efektif. Pihak swasta sebaiknya dilibatkan agar dapat mendata sekaligus memfasilitasi masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap bisa menikmati relaksasi tersebut.  

(Oleh - HR1)