Industri ban dalam negeri siap menyambut era kendaraan listrik yang diyakini dapat membuka pasar baru bagi para pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan dalam memproduksi ban untuk mobil listrik atau jenis lainnya. Namun, ban mobil listrik sedikit berbeda dengan ban mobil pada umumnya karena harus didesain lebih ringan. “Kami siap saja dan akan bisa memenuhi permintaan yang ada,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/4). Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk terus menyosialisasikan kendaraan listrik. Selain itu, kesiapan dan keamanannya pun tetap perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, Azis menyebut industri ban saat ini masih mencatatkan utilitas di level 65%-70%. Meskipun belum signifikan, tetapi sudah ada perbaikan permintaan di pasar.

Sementara itu, industri komponen otomotif menjadi salah satu industri yang akan terpengaruh oleh kehadiran kendaraan listrik. Ketua Umum Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdhani Dzulkarnaen Salim mengatakan peluang masih ada waktu bagi para pelaku usaha industri komponen untuk mempersiapkan diri. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah telah menetapkan target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB mencapai 400.000 unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada 2025.

Bisnis, JAKARTA — Nilai ekonomi nasional yang hilang akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp1.356 triliun. Angka tersebut dihitung oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dengan menggunakan dasar pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu.

Berdasarkan data Ba-dan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang di-peroleh Bisnis, angka Rp1.356 triliun tersebut setara dengan 8,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu.Adapun, penghitungan tersebut mengacu pada selisih realisasi PDB nominal 2020 dengan PDB nominal dalam target pertumbuhan ekono-mi yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yakni sebesar 5,3%.“Dampak Covid-19 sangat dra-matis, mengguncang perekonomian dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” kata Ana-lis Kebijakan Madya BKF Wahyu Utomo, Rabu (28/4).

Intervensi fiskal juga telah di-lakukan oleh pemerintah sejak tahun lalu dan berlanjut pada tahun ini.Besarnya biaya penanganan pandemi Covid-19, kata Wahyu, terlihat dari penurunan PDB dan tekanan APBN baik dari sisi pen-dapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun demikian, menurutnya, risiko ekonomi dan fi skal yang dihadapi Indonesia relatif moderat.

Kerugian ekonomi akibat pandemi memang cukup besar. Selain mengukur nilai ekonomi yang hilang, pemerintah juga melakukan penghitungan terkait dengan jumlah pendapatan yang hilang akibat pandemi.Berdasarkan catatan Bisnis, Ba-dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) mencatat, total loss of income atau pendapatan yang hilang dalam ekonomi mencapai Rp1.158 triliun.Laporan yang dirilis pada tahun lalu itu menggunakan asumsi penurunan jam kerja di sektor manufaktur dalam 30 pekan sebanyak 11,1 miliar jam akibat utilisasi industri yang hanya 50%.

(Oleh - HR1)

Pandemi corona mengakibatkan banyak negara terjerat utang untuk mendanai penanganan virus dan pemulihan masalah sosial ekonomi. Pada akhir 2021, utang publik negara maju diperkirakan akan naik sebesar 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan utang negara berkembang akan naik sekitar 10% dari PDB. Organisasi Riset The Prakarsa mengusulkan pemerintah menggali sumber pendapatan selain menambah utang. Strategi yang ditawarkan yakni menerapkan pajak kekayaan atau yang biasa disebut wealth tax kepada kelompok super kaya di dalam negeri. Penarikan pajak di kalangan elite atas ini bukanlah ide yang baru tapi semakin menemukan relevansinya di tengah pandemi. Organisasi internasional seperti OECD dan IMF pun mendukung penerapan ide ini. Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai, pandemi adalah momentum untuk mengubah sistem perpajakan secara fundamental. Pajak harus dikembalikan sebagai sumber dan alat redistribusi kekayaan bangsa secara adil dan merata. "Penerapan wealth tax kepada miliader sangat tepat agar pemerintah memiliki tambahan dana untuk menjalankan program jaminan sosial, bantuan tunai, dan program pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19," kata Maftuchan dalam keterangan resminya, Rabu (28/4). Semenjak virus corona masuk ke Indonesia, penerimaan pajak menurun secara signifikan. Anjloknya pendapatan negara terjadi karena berkurangnya aktivitas ekonomi sebagai akibat dari regulasi nasional maupun internasional terkait penanganan virus tersebut. Disisi lain, belanja negara meningkat cukup signifikan untuk membiayai program kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihanan ekonomi nasional. Akibatnya, defisit APBN pada 2020 meningkat hingga mencapai lebih dari 6% produk domestik bruto (PDB). Maftuchan mengatakan sekarang ini saatnya Presiden Joko Widodo memandang pajak kekayaan sebagai sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiyaan pemulihan pandemi. "Saya yakin bahwa orang super kaya masih punya komitmen untuk membayar lebih sebagai bagian dari budaya gotong royong," katanya.

Dia menyebutkan, warga super kaya di Tanah Air memiliki total kekayaan bersih lebih dari Rp 140 miliar setahun. Kelompok tersebut dapat disasar dengan membayar pajak kekayaan 1% dari total hartanya. Koordinator Forum Pajak Berkeadilan Indonesia ini pun menjelaskan bahwa ide wealth tax juga didukung oleh kalangan miliarder di negara maju dan berkembang yang tergabung dalam organisasi Millionaires for Humanity. Dalam surat petisi yang dikirimkan oleh Millionaires for Humanity, sejumlah miliarder menyatakan kesediaannya untuk membantu negaranya melalui pembayaran pajak kekayaan yang dimilikinya untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebanyak 150 miliarder dari seluruh dunia telah menandatangani petisi penerapan wealth tax. Petisi ini juga didukung oleh dua ekonom ternama dunia seperti Jeffrey Sachs dan Gabriel Zucman. Di Indonesia, survei dilakukan oleh Glocalities dan Millionaires for Humanity kepada 1.051 masyarakat sebagai responden pada 1-15 Maret lalu. Hasilnya, 79% responden mendukung penerapan wealth tax di Indonesia. Responden meyakini wealth tax penting untuk mendanai pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat terdampak Covid-19. Sedangkan, hanya 4% responden yang menolak gagasan tersebut. Hasil survei ini menegaskan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan redistribusi kekayaan melalui penerapan pajak kekayaan. “Hasil survei tersebut memperkuat bukti bahwa warga semakin mengharapkan pemerintah bersedia menerapkan kebijakan khusus kepada kelompok super kaya untuk berkontribusi lebih besar dalam membayar pajak,” kata Direktur Riset Glocalities Martijn Lampert.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuktikan janji untuk mendalami peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, oleh Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M Syahrial.

Pada Rabu (28/4/2021) sore hingga malam, penyidik KPK menggeledah ruang kerja politisi Partai Golkar itu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Penyidik KPK juga menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Azis di kawasan Jakarta Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri saat dihubungi membenarkan tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Azis dan rumah dinasnya. Bahkan, bukan hanya di dua lokasi itu, penyidik juga menggeledah rumah pribadi Azis yang juga berada di Jakarta Selatan.

Selain kasus dugaan suap penyidik KPK itu, KPK juga terus mendalami kasus dugaan suap dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Pada Rabu, KPK memeriksa bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, berharap KPK tidak hanya memburu konsultan dan oknum pegawai pajak dalam kasus itu. KPK perlu pula menindak korporasi yang memerintahkan konsultan menyuap pegawai pajak.

Prospek kinerja ekspor Indonesia akan sangat bergantung pada perkembangan vaksinasi di negara mitra dagang utama. Selain ekspor ke China dan Amerika Serikat yang perekonomiannya membaik seiring penanganan Covid-19 dan vaksinasi yang cepat, Indonesia bisa mendapat momentum dari kondisi India yang tengah bergumul dengan penanganan pandemi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kunjungannya ke Kompas, Rabu (28/4/2021), menyatakan, perkembangan penanganan Covid-19 dan laju vaksinasi di negara-negara mitra dagang utama akan menentukan kinerja perdagangan dan prospek ekonomi RI ke depan.

Terkait hal itu, China dan Amerika Serikat (AS) terbilang cepat di antara 10 negara utama tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang diolah Kementerian Perdagangan, per 24 April 2021, China sudah memvaksin 28 persen populasinya, sementara AS telah memvaksin 50 persen populasinya.

Menurut Lutfi, pada Mei 2021, AS bahkan diprediksi sudah bisa menuntaskan vaksinasinya hingga 100 persen. Pertumbuhan produk domestik bruto AS diprediksi mencapai 5,1 persen pada 2021. Adapun nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2020 mencapai 18,62 miliar dollar AS. Sementara ekonomi China diproyeksikan tumbuh 8,4 persen tahun ini. Nilai ekspor Indonesia ke China tahun 2020 mencapai 31,78 miliar dollar AS.

Akan tetapi, lepas dari kondisi China dan AS, Indonesia patut mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 di India. Kementerian Perdagangan mencatat, meski Indonesia masih mengalami surplus perdagangan dengan India, ada pelemahan ekspor ke India pada dua bulan pertama tahun 2021. Surplus RI dengan India tercatat turun dari 1,4 miliar dollar AS pada Januari-Februari 2020 menjadi 790 juta dollar AS pada Januari dan Februari 2021.

Lutfi menambahkan, ada beberapa produk unggulan yang akan diandalkan untuk ekspor tahun ini. Pertama, besi dan baja yang pangsa pasar terbesarnya adalah China (69 persen), minyak kelapa sawit dengan pangsa pasar terbesar China (17 persen) dan India (15 persen), serta perhiasan dengan pangsa pasar terbesarnya Singapura (36 persen).

Produk unggulan lainnya adalah produk otomotif dan suku cadangnya dengan pangsa pasar terbesar Filipina (24 persen) serta produk elektronik dengan pangsa pasar terbesar AS (20 persen) dan Singapura (17 persen). Periode super siklus atau kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan yang saat ini terjadi ikut menguntungkan RI.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economy Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, meski ekspor ke India dapat terganggu, prospek ekspor ke AS dan China masih jauh lebih besar. ”Jadi, terlepas dari kondisi India saat ini, potensi ekspor RI setahun ini masih tinggi karena negara-negara lain permintaannya masih tinggi,” ujarnya.

E-sport sudah tidak bisa dilihat hanya sekadar permainan anak-anak. Ini adalah industri triliunan rupiah dan diyakini menjadi medium ampuh untuk menyentuh kelompok konsumen melek internet Indonesia.

Hal ini tampaknya diyakini oleh Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono. Ia menilai, melakukan pemasaran melalui industri e-sport sudah tidak bisa dihindari. Hal ini karena demografi Indonesia tergolong muda. Sekitar 70 persen nasabah BCA pun berusia di bawah 40 tahun.

BCA, misalnya, sudah terlibat dalam sejumlah kejuaraan e-sport nasional, seperti Piala Presiden E-sport edisi 2019 dan 2020. Menurut Armand, ada sejumlah dampak positif yang signifikan dengan terlibat sebagai sponsor di turnamen e-sport.

Lalu, pembelian voucer gim telah menjadi jumlah transaksi terbesar di fitur Lifestyle dalam aplikasi BCA Mobile, melebihi jumlah transaksi untuk pembelian tiket perjalanan.

Country Head Garena Indonesia Hans Saleh mengatakan, masih ada ruang yang sangat besar untuk tumbuh.

Hans mengatakan, setidaknya ada dua pintu masuk besar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berpromosi di industri e-sport.

Pertama, menjadi sponsor dalam turnamen e-sport. Menurut dia, ini adalah jalur yang lebih mudah. Eksposur dari turnamen e-sport saat ini tumbuh cepat sekali.

Berdasarkan datanya, jumlah view sebuah turnamen yang digelar oleh Garena tumbuh dari 20 juta pada 2020 menjadi 40 juta pada 2021.

Skema berinvestasi di industri e-sport juga bisa dilakukan dengan cara mensponsori tim ataupun pemain. Perusahaan dapat menyentuh konsumen potensial melalui pemain dan tim e-sport yang digandrungi oleh kaum muda Indonesia saat ini.

Perusahaan induk Google, Alphabet, pada Selasa (27/4/2021) melaporkan, keuntungan perseroan pada tiga bulan pertama tahun ini naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Iklan digital atau Google Ads yang melonjak dengan lebih banyak orang mengandalkan internet selama pandemi Covid-19 menopang kinerja Alphabet.

Laba Alphabet pada triwulan I-2021 meningkat menjadi 17,9 miliar dollar AS dari 6,8 miliar dollar AS secara tahunan. Adapun pendapatan perseroan melonjak 34 persen menjadi 55,3 miliar dollar AS, dipimpin oleh keuntungan dalam layanan periklanan dan jasa cloud computing.

Lonjakan pendapatan Alphabet terjadi ketika raksasa teknologi itu menghadapi pengawasan yang meningkat dari regulator terkait kapabilitas dan kekuatannya.

Saham Alphabet naik hampir 5 persen dalam perdagangan setelah angka pendapatan perseroan dirilis. ”Pendapatan iklan Google menjadikan perseroan memiliki triwulanan sebagai monster secara absolut,” kata analis Patrick Moorhead dari Moor Insights and Strategy. ”Youtube tumbuh sebesar 49 persen secara tahunan, saya kaitkan dengan peningkatan penayangan Youtube dan peningkatan pelanggan Youtube TV.”

Penerimaan pajak di kuartal I-2021 minus 5,58% year on year (yoy). Salah satu penyebabnya kontraksi pada pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh migas). Padahal harga minyak global tengah melesat kuartal l-2021.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2021 menunjukkan kalau realisasi penerimaan PPh migas sebesar Rp 7,91 triliun di periode Januari - Maret 2021. Angka tersebut kontraksi 23,49% year on year (yoy).

Penerimaan PPh migas tersebut baru setara 17,28% dari target akhir tahun sebesar Rp 45,77 triliun. Sementara itu, harga minyak global jenis brent misalnya hingga akhir kuartal l-2021 menguat 23,8% year to date (ytd). Bahkan naik 61% year on year (yoy). Adapun hingga akhir Maret harga minyak brent ditutup pada level US$ 63,54 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan harga akhir kuartal l-2021 di kisaran USS 24 per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi penerimaan PPh migas yang kontraksi. Tetapi, secara umum penerimaan total pajak kuartal l-2021 masih minus diakibatkan oleh pandemi virus korona. "Karena Maret 2020 itu baru ada Covid-19, sementara sepanjang kuartal l-2021 dan sekarang ini masih ada pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN pada pekan lalu.

Penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui restrukturisasi pemegang polis masih berjalan sampai saat ini. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim hingga saat ini semua prosesnya berjalan dengan lancar dan ditargetkan selesai pada 31 Mei 2021.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan Jiwasraya tidak akan beroperasi lagi menjadi perusahaan asuransi. Polis yang direstrukturisasi beserta aset yang berstatus clear and clean akan dipindahkan ke IFG Life yang menjadi holding BUMN asuransi dan membawahi 9 BUMN yang bergerak di industri jasa keuangan non bank.

Jiwasraya nantinya hanya beroperasi untuk menampung polis yang tidak setuju direstrukturisasi. Jiwasraya akan melakukan pengalihan seluruh polis asuransi yang telah direstrukturisasi termasuk utang klaim beserta aset pendukungnya.

Penerimaan pajak sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi masing-masing tumbuh 9,29% yoy dan 8,68% yoy. Kedua sektor itu telah berada pada zona pertumbuhan positif, baik secara akumulatif maupun bulanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pencapaian penerimaan pajak sektor pertambangan akibat melonjaknya penyerahan batu bara yang mulai terutang pajak pertambahan nilai (PPN) sejak November 2020.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kinerja terutama di bulan Maret didorong adanya transaksi penjualan dan penyewaan kembali atau sales and lease back atas menara telekomunikasi salah satu Wajib Pajak (WP) operator seluler. la pun optimistis sektor informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh di era pandemi, seiring masih dibutuhkannya layanan teknologi informasi di masa pandemi.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai setoran pajak sektor pertambangan akan kembali meningkat di kuartal II-2021, mengingat harga komoditas andalan dalam negeri sedang melonjak, seperti batu bara dan nikel.