Tren peningkatan ekspor di tengah pandemi Covid-19 tengah dibayangi lonjakan tarif kargo peti kemas. Hal ini membuat eksportir dan importir menambah biaya operasional dan bersiasat untuk mereduksi beban biaya tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2021 surplus 5,52 miliar dollar AS. Nilai ekspornya 48,9 miliar dollar AS atau melejit 17,11 persen dibandingkan dengan periode sama 2020, sedangkan nilai impornya 43,38 miliar dollar AS atau meningkat 10,76 persen. Kenaikan ekspor dan impor tersebut menunjukkan geliat aktivitas industri nasional.

Namun, tren peningkatan permintaan global dan domestik ini dibarengi dengan lonjakan tarif kargo peti kemas atau kontainer. Freightos Baltic Index (FBX) mencatat, Indeks Kargo Kontainer Global(Global Container Freight Index) dalam kurun waktu setahun ini melonjak drastis. Indeks yang menggambarkan biaya pengiriman kargo peti kemas global per 30 April 2021 sebesar 4.375 dollar AS per kontainer setara 40 kaki (forty-foot equivalent unit/FEU). Angka ini meningkat tiga kali lipat daripada posisi 1 Mei 2020 yang sebesar 1.451 dollar AS per FEU.

Merujuk pada Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) periode 18 Desember 2009 - 9 April 2021, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga menunjukkan, tarif ke Amerika Selatan dan Afrika Barat lebih tinggi daripada wilayah perdagangan utama lainnya. Pada awal 2021, misalnya, tarif angkutan dari China ke Amerika Selatan melonjak 443 persen dibandingkan dengan 63 persen pada rute antara Asia dan pantai timur Amerika Utara.

Terkait dampaknya terhadap harga produk ekspor dan impor, hal itu bergantung dengan metode pembayaran pengiriman. Jika menggunakan sistem free on board (FOB), harga produk relatif tidak akan naik. Apabila dengan sistem cost, insurance, dan freight (CIF), harga produk bisa bisa meningkat.

FOB merupakan penyerahan barang yang sudah disepakati antara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir) di mana penetapan harga yang dihitung berdasarkan pada nilai barang ditambah semua biaya sampai barang tiba di atas kapal (on board). Adapun CIF lebih menekankan pada kewajiban eksportir menanggung biaya perjalanan hingga sampai di pelabuhan negara tujuan, biaya pengangkutan muatan dan kargo, serta biaya asuransi barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kenaikan biaya pengiriman kontainer secara global memang melonjak antara 200 persen dan 500 persen dari kondisi normal. Hal ini terjadi sejak ekonomi China mulai pulih pada Agustus 2020. Bagi eksportir besar, imbasnya akan relatif lebih sedikit lantaran pengiriman mereka berbasis kontrak dan produknya banyak terkait dengan rantai pasok nilai global. Yang perlu dicermati adalah bagaimana eksportir kecil yang kelasnya masih usaha atau industri kecil menengah.

Kendati masih dibayangi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, kinerja bank yang terafiliasi dengan sejumlah taipan di Tanah Air masih moncer. Cakupan grup usaha yang luas dinilai menjadi salah satu keunggulan bank-bank tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2021 dan laporan akhir Desember 2020 yang dihimpun Bisnis, indikator aset ataupun laba bank milik para konglomerat tercatat meningkat.

Aset PT Bank Jago Tbk. yang dimiliki oleh pengusaha Jerry Ng misalnya, melesat lebih dari tiga kali lipat pada kuartal I/2021. Aset Bank Jago pada periode tersebut tercatat Rp9,24 triliun, atau jauh lebih tinggi ketimbang kuartal I/2020 sebesar Rp2,18 triliun.

Tidak hanya dari aset, bank dengan sandi saham ARTO itu termasuk salah satu yang paling atraktif di lantai bursa. Sepanjang tahun ini saja, saham Bank Jago sudah mencetak imbal hasil atau gain hingga 133%.

Sementara itu, PT Bank Mega Tbk., bisnis bank milik CT Corp. yang dikendalikan oleh Chairul Tanjung pada kuartal I/2021 mencetak laba bersih Rp747,24 miliar atau tumbuh 11,63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun, aset bank itu menyusut tipis 0,54% menjadi Rp111,59 triliun.

Dari sisi nilai aset, PT Bank Central Asia Tbk. yang dikendalikan oleh duo Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono masih tercatat sebagai salah satu yang paling besar yakni mencapai Rp1.090,4 triliun.

Adapun, beberapa bank yang terafiliasi dengan para konglomerat itu baru melaporkan kinerja keuangan 2020 pada April lalu.

PT Bank Ina Perdana Tbk. mencetak pertumbuhan laba cukup fantastis senilai 172,33%. Saham Bank Ina Perdana sebanyak 22,47% dikuasai oleh PT Indolife Pensiontama dengan pemegang saham terakhir adalah Anthoni Salim.

Direktur Utama Bank Ina Daniel Budirahayu mengatakan bahwa perseroan mengincar pertumbuhan laba dan penyaluran kredit pada tahun ini hingga dua digit seiring dengan proyeksi kenaikan bisnis.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Nationalnobu Tbk. Mario Satrio menuturkan perseroan memasang target pertumbuhan laba bersih 4%—6% dan pertumbuhan aset 10%—15%.

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, katanya, Bank Nobu memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 10%—15%, sedangkan penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh sekitar 8%—12%.

Dalam penyaluran kredit, perseroan memanfaatkan peluang pertumbuhan dari potensi bisnis konsumer seperti kredit pemilikan rumah dan apartemen.

Selain menyesuaikan bisnis utama dari Lippo Group yang kuat di sektor perumahan, pembelian rumah tapak dinilai tumbuh cukup baik dengan adanya relaksasi maupun insentif dari regulator.

Dikutip dari laporan tahunannya, Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib menyampaikan perseroan berkomitmen meningkatkan peran intermediasi dengan meningkatkan penyaluran kredit.

Presiden Direktur MNC Bank Mahdan mengatakan perseroan mengembangkan layanan digital melalui Motion yang disinergikan dengan berbagai unit bisnis MNC Group.

Saat dihubungi terpisah, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyatakan pengembangan layanan perbankan transaksi menjadi salah satu fokus utama dalam setiap rencana dan program kerja tahunan BCA.

Kerjasama pembangunan proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan perusahaan smelter asal China, Tsingshan Group di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara dikabarkan batal. Batalnya kerjasama Freeport dengan Tsingshan ini lantaran setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay tidak lebih baik dari rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Namun, saat dikonfirmasi, pihak Freeport belum menjawab pasti terkait kabar pembatalan itu. "Kami masih pembicaraan dengan Tsingshan," kata Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama Riza ke KONTAN, Minggu (2/5).

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan, jika sampai 2023 atau batas waktu yang ditetapkan pembangunan smelter tak menunjukkan progres berarti, maka bukan tidak mungkin sikap tegas bakal diambil pemerintah. Namun, jika keputusan tersebut yang akan diambil, pemerintah akan melakukan kajian mendalam. Kendati diancam sanksi, hingga kini Freeport masih saja fokus melakukan ekspor. Tahun ini, Freeport mendapatkan kuota ekspor 2 juta ton konsentrat. Kuota itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 1.069.000 ton konsentrat tembaga yang diberikan pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Adapun tahun 2019 PTFI hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 ton konsentrat.

Perusahaan minyak plat merah, PT Pertamina, resmi menyetorkan modal non-tunai (inbreng) ke anak usahanya, PT Pertamina International Shipping. Inbreng tersebut berupa penyerahan 71 unit kapal angkutan minyak dan gas (migas) kepada Pertamina Shipping.

Pelaksanaan inbreng ini bagian dari penataan usaha di Pertamina sebagai holding migas, serta persiapan penjualan saham perdana (IPO) Pertamina Shipping di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Pertamina sudah melakukan inbreng sebagai bagian dari pembentukan subholding marine logistics, " kata Pahala Mansuri, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada KONTAN, Senin (3/5). Pahala menyatakan, nilai dari 71 kapal tanker itu mencapai Rp 9 triliun. Pertamina Shipping pun berpotensi menjadi perusahaan marine logistic terbesar di Asia Tenggara. "Kami yakin itu bisa direalisasikan. Apalagi, saat ini kebutuhan kapal Pertamina lebih dari 200 kapal, " ujarnya.

Melalui pembentukan subholding, bisnis Pertamina Shipping akan mencakup marine logistics terintegrasi. Mulai dari shipping, storage dan pengelolaan pelabuhan. Dari segi armada juga terus diperkuat. Belum lama ini, misalnya, Pertamina sudah membeli 1 kapal tanker very large crude carrier (VLCC) dari Jepang dan 1 kapal VLCC dari Korea Selatan.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyatakan revisi terhadap Permendag No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bakal memberi afirmasi terhadap usaha kecil dan menengah yang beroperasi di platform digital.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan revisi tersebut akan mencitpatakan persaingan yang adil dan sejajar.

“Kami memang sedang merancang peraturannya untuk memastikan jangan sampai produsen kelas kecil dan menengah, apalagi produsen barang-barang Indonesia yang khas seperti pakaian muslim bisa terganggu karena disaingi dengan tidak sejajar dan seimbang di platform-platform digital,” katanya, Senin (3/5).

Lewat revisi tersebut, pemerintah bakal mengidentifikasi negara asal penjual yang berdagang di platform digital. Langkah ini dilakukan untuk menjamin persaingan yang sehat tercipta di antara para merchant.

Adapun, rencana untuk merevisi regulasi sistem perdagangan elektronik telah menyeruak sejak dua bulan lalu ketika Lutfi melaporkan adanya indikasi praktik perdagangan yang tidak adil seperti predatory pricing di platform digital.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga sebelumnya mengharapkan agar pemerintah dapat menyusun bersama pelaku usaha regulasi baru yang akan mengatur pemberian potongan harga di platform dagang digital. (Iim Fathimah Timorria)

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi Nasional PEN hingga akhir April masih rendah dibandingkan dengan alokasi dana yang cukup besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan realisasi anggaran PEN hingga 30 April 2021 mencapai Rp 155,6 triliun. "Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sampai 30 April itu mencapai Rp 155,6 triliun atau 22,3% dari pagu Rp 699,43 triliun, " ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Adapun, dia merinci realisasi anggaran program kesehatan mencapai Rp 21,15 triliun atau 12,1% dari pagu Rp 175,52 triliun. Lalu, anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 49,07 triliun atau sekitar 32,7% dari total pagu Rp 150,8 triliun. Untuk program prioritas sudah mencapai Rp 18,98 triliun atau 15,3% dari anggaran Rp 125 triliun. Selanjutnya, realisasi anggaran PEN untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah mencapai Rp 40,23 triliun atau 28% dari pagu Rp 191,13 triliun. Sementara, untuk insentif usaha telah mencapai Rp 26,2 triliun atau 46,2% dari pagu Rp 56,72 triliun. "Kemudian tentunya kami harapkan bahwa program lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang baru 12% diharapkan bisa ditingkatkan kembali, " ujar Airlangga.

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis lagi izin baru bagi perusahaan teknologi finansial pemberi pinjaman. Sejak Februari 2020, otoritas melakukan moratorium izin baru bagi para pelaku usaha teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer lending di Tanah Air. Namun, pada awal 2021 otoritas memberikan izin bagi beberapa perusahaan seperti PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash). Izin terbaru dikeluarkan oto-ritas kepada PT Modal Rakyat Indonesia. Hal tersebut beriringan dengan diperolehnya dana investasi dari Fazz Financial Group atau FFG. Direktur Utama Modal Rakyat, Hendoko Kwik menjelaskan bahwa izin usaha itu dikantongi perusahaan berdasarkan surat keputusan OJK bernomor KEP-27/D.05/2021. Kendati baru mengantongi izin, perusahaan telah menyalurkan dana lebih dari Rp1,2 triliun.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menjelaskan bahwa pendanaan baru ini akan memperkuat bisnis Amartha yang berbasis kelompok serta mempercepat inovasi produk dengan meluncurkan layanan tambahan bagi peminjam (borrower) dan pendana (lender).Dari pendanaan itu, perusahaan bakal merilis produk baru hingga menambah lagi beberapa lini bisnis baru, seperti asuransi dan layanan creditscoring.“Lewat pendanaan ini, ka-mi ingin lebih dari sekadar lending biasa. Kami ingin memperluas pengaruh kami kepada para borrower, sekaligus mengakomodasi diversifikasi portofolio para lender,” katanya.

(Oleh - HR1)

Aturan operasional perusahaan teknologi semakin benderang. Bahkan di Australia, sudah berjalan Undang-Undang (UU) yang mengatur ketat penggunaan konten di perusahaan teknologi, meski sempat terjadi penolakan dari para perusahaan teknologi.

Perusahaan televisi dan surat kabar Australia, Seven West Media Ltd baru saja menandatangani kesepakatan penyediaan konten dengan Facebook Inc dan Google. Harian utama di Perth itu akan memasok konten untuk platform News Showcase, unit usaha Alphabet Inc selama lima tahun ke depan. Begitu juga produk serupa akan dipasok ke Facebook selama tiga tahun.

Melalui kesepakatan itu, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) berkomitmen membayar untuk penggunaan konten tersebut. "Mereka mendukung keberlanjutan bisnis kami, " kata CEO Seven West Media, James Warburton dikutip dari Reuters, Senin (3/5). Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk campur tangan jika perusahaan media lokal tidak dapat mencapai kesepakatan dengan perusahaan teknologi besar.

Sebelumnya, Rupert Murdoch's News Corp menandatangani kesepakatan global dengan platform teknologi besar tersebut. Lalu Nine Entertainment Co Holdings Ltd juga telah menandatangani kesepakatan dengan Google. Banyak media Australia yang lebih kecil, termasuk Australian Broadcasting Corp telah menandatangani kesepakatan dengan Google. Google mengatakan telah melewati tonggak sejarah karena memiliki 100 penerbit berita Australia yang dikontrak untuk memasok konten untuk News Showcase. Salah satunya, kesepakatan dengan penerbit regional Times News Group.

Selain harus membayar penggunaan konten, perusahaan teknologi juga harus menghadapi pajak digital yang lebih luas. Perjanjian pajak global yang diinisiasi oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga bakal meluncur Oktober mendatang. OECD sedang merundingkan kesepakatan dengan hampir 140 negara untuk menulis ulang aturan pajak global. Sebagian dari rencana tersebut bertujuan untuk mengganti pajak layanan digital yang diterapkan banyak negara. Terutama dalam rangka meraup pendapatan fiskal yang lebih banyak dari raksasa teknologi seperti Facebook Inc. dan Amazon.com Inc.

Tata kelola yang belum optimal dinilai menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan negara bukan pajak di sektor perikanan. Hal ini juga membuat nelayan skala kecil tak kunjung sejahtera. Perlu pengoptimalan tata kelola ini khususnya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.

Hal tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk ”Suara dari Kampus untuk Perikanan dan Kelautan Indonesia yang Berkelanjutan”, Senin (3/5/2021). Turut hadir sebagai narasumber Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Yudi Nurul. Yudi menyampaikan, kondisi perikanan dan kelautan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Ini ditunjukkan dengan buruknya sarana dan prasarana, produktivitas dan daya saing yang masih rendah, serta tidak meratanya pembangunan atau pengelolaan perikanan.

Lesunya permintaan barang dan jasa oleh konsumen selama pandemi Covid-19 membuat korporasi-korporasi selaku produsen mengurangi belanja modalnya (capital expenditure). Mereka menurunkan produksi sehingga kapasitas terpasang tak terpakai maksimal.

Dengan kondisi ini, sudah barang tentu, korporasi juga akan mengerem rencana-rencana ekspansinya. Korporasi yang masih memiliki cadangan dana memilih mendiamkan uangnya ketimbang membelanjakan untuk investasi. Dampaknya, dana menganggur korporasi meningkat tajam selama pandemi. Kondisi ini tecermin dari melonjaknya nilai simpanan pada kelompok rekening bank dengan nominal di atas Rp 5 miliar, yang notabene dimiliki korporasi-korporasi skala menengah dan besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan pada rekening dengan nominal simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Februari 2021 mencapai Rp 3.282,5 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan simpanan kelompok rekening ini jauh lebih cepat ketimbang simpanan kelompok rekening lainnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan otoritas dan industri pada sektor keuangan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan menggairahkan kembali bisnis korporasi. Di samping kebijakan makro berupa program restrukturisasi kredit oleh OJK dan injeksi likuiditas ke pasar oleh Bank Indonesia, sejumlah kebijakan mikro juga diberikan seperti keringanan uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor.

Perbankan juga terus menurunkan suku bunga kreditnya seiring penurunan suku bunga acuan BI7DRR Rate. Per Februari 2021, rata-rata suku bunga kredit investasi telah menyentuh level 8,77 persen, sedangkan bunga kredit modal kerja sebesar 9,17 persen. Sejak BI7DRR diluncurkan sebagai suku bunga acuan pada Agustus 2016, hingga kini penurunan bunga kredit telah mencapai kisaran 253–277 basis poin, jauh lebih besar dibandingkan dengan total penurunan BI7DRR itu, yakni 150 basis poin.