PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terus mengenjot kemitraan dengan lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebagian besar belum terhubung dengan platform digital. Mitra yang sudah digandeng mencapai 6,9 juta tahun lalu dan Bukalapak kini fokus untuk memberdayakan 13,5 juta UMKM luring dan daring melalui pemanfaatan teknologinya. “Per akhir Desember 2020, jumlah mitra yang terdaftar sebanyak 6,9 juta. Pertumbuhan penjualan permitra setelah bergabung mencapai tiga kali lipat, berdasarkan estimasi internal perusahaan,” kata Presiden Direktur Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam paparan publik beberapa waktu lalu. Melalui platform yang dibuat, Bukalapak membantu para pelaku UMKM untuk melek digital, mengingat penggunaan media digital sudah menjadi tuntutan bagi dunia usaha. 

Di sisi lain, pasar online marketplace relatif masih kecil dibandingkan retail transaction. “Bukalapak didirikan dengan niatan melayani dan memberdayakan UMKM lewat teknologi, dengan melihat retail transaction didominasi oleh ritel offline seperti warung-warung yang notabene masih ketinggalan dari sisi adopsi teknologi. Kita sadar model bisnis online marketplace sangat baik bagi masyarakat Indonesia, tapi masih didominasi orang-orang di kota besar. Di sisi lain, banyak pemain dari luar negeri yang agresif secara capital ,” ungkap Rachmat.

(Oleh - HR1)

London - Harga bitcoin melonjak mendekati US$ 40.000 setelah produsen mobil listrik Tesla menyatakan dukungan baru untuk mata uang kripto paling populer di dunia itu. Unit bitcoin melonjak 15% di perdagangan Asia ke level tertinggi dalam satu bulan di level tertinggi dalam satu bulan di level US$ 39.681, didukung juga oleh laporan bahwa raksasa ritel AS Amazon sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi kripto. Diharapkan Tesla akan melanjutkan penjualan mobil dengan bicoin. Cara pembayaran dengan bitcoin itu ditundanya karena Tesla prihatin dengan pemborosan energi untuk menambang kripto. 

Dorsey, melalui perusahaan pembayaran digital Square, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan dompet bitcoin. Dirinya percaya pada mata uang tersebut sebagai cara untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Dirinya melihat bitcoin sebagai mata uang asli untuk internet yang memungkinkan lebih banyak orang untuk dengan mudah membuat pembayaran lintas batas dan mendukung model bisnis online yang berbeda. 

(Oleh - IDS)

Harga saham perusahaan-perusahaan bimbingan belajar di Tiongkok jatuh pada perdagangan Senin (26/7), setelah Pemerintah Tiongkok memberlakukan aturan baru yang memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi organisasi nirlaba. Aturan ini akan secara efektif menghapus model bisnis di sektor yang dilaporkan bernilai miliaran dolar dan memukul kekayaan para pemiliknya. Pemerintah Tiongkok mengumumkan pada Sabtu (24/7) bahwa tidak akan lagi mengeluarkan izin baru terhadap lembaga pendidikan di luar sekolah. Sementara semua lembaga yang sudah ada sekarang harus mendaftar sebagai organisasi nirlaba. Pemerintah Tiongkok menilai industri tersebut telah dibajak oleh kapitalis.

Harga saham New Oriental Education and Technology Group Inc anjlok 47% di Bursa Hong Kong. Hasil itu memperdalam rekor penurunan pada penutupan perdagangan Jumat (24/7) hingga 41%, setelah spekulasi tentang langkah penindakan keras itu menyebar di media sosial. Harga sahamnya yang diperdagangkan di AS juga anjlok 54%. Saham perusahaan lain, Koolearn Technology Holding Ltd ditutup anjlok 33%. Sementara China Maple Leaf Educational Systems turun 10%. Pengusahanya sampai kehilangan status miliarder karena harga sahamnya merosot. Larry Chen, pendiri Gaotu Techedu Inc, kehilangan statusnya sebagai miliarder dan sekarang memiliki kekayaan sekitar US$ 336 juta setelah perusahaannya kehilangan sekitar dua pertiga dari nilainya di New York. Mantan guru tersebut telah kehilangan sekitar US$ 15 miliar sejak Januari, juga terjebak dalam kolapsnya Archegos Capital Management. CEO New Oriental Yu Minhong juga kehilangan status miliardernya. Ia kehilangan US$ 685 juta untuk sehingga tertinggal US$ 579 juta. Bloomberg News melaporkan kekayaan Zhang Bangxin turun US$ 2,5 miliar menjadi US$ 1,4 miliar, setelah saham TAL Education Group yang tercatat di New York anjlok 71%.

(Oleh - HR1)

Pengusaha mal meminta insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) final untuk menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di beberapa wilayah Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021. Sebab, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hanya ditujukan kepada penyewa mal. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, mal tidak akan menikmati insentif itu. Insentif yang akan membantu mal adalah penghapusan PPh final yang sampai saat ini masih belum direspons oleh pemerintah. “Alasannya, PPh adalah kewajiban pengusaha pusat perbelanjaan,” ucap dia kepada Investor Daily, Senin (26/7). Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyambut positif adanya insentif fiskal selama PPKM level 4, yaitu PPN DTP sewa toko selama Juni-Agustus 2021. “Namun, masa pembebasan PPN tersebut terlalu singkat,” kata Budiharjo.

(Oleh - HR1)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta semua pihak bergandengan tangan, bersinergi, dan melangkah bersama dalam satu irama menuju arah Indonesia yang bersih dan sehat yang selaras dengan amanat UUD 1945 yakni Indonesia Nol Emisi Karbon/ Netral Karbon (Net Zero Emission) 2060. Pemenuhan target tersebut merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh komponen bangsa harus berperan aktif dalam upaya nasional mewujudkan pembangun berkelanjutan melalui target terbaru nasional tersebut. Target mencapai Netral Karbon 2060 telah menjadi komitmen Indonesia kepada masyarakat dunia melalui penyampaian Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTSLCCR 2050) kepada UNFCCC sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris yang telah diratifikasi menjadi UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. "Dokumen LTS-LCCR 2050 menegaskan arah kita menuju net zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim, dan berkeadilan," ujar Menteri Siti Nurbaya saat Indonesia Green Summit 2021, Senin (26/7).

Indonesia Netral Karbon 2060 didasari dari proyeksi pembangunan Indonesia yang diperkirakan mencapai puncak pembangunan dengan emisi sebesar-besarnya pada 2030- 2040 dan terus melandai hingga 2050-2060. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi dari lima sektor yakni energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan. Selain itu, Indonesia berkomitmen dalam meningkatkan ketahanan iklim melalui ketahanan ekonomi, sosial dan sumber penghidupan, serta ekosistem dan lanskap.

(Oleh - HR1)

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) atau Emtek menjalin kemitraan strategis dengan Grab Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, selain mendekatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan digital, kedua pihak ingin menciptakan peluang investasi pada perusahaan rintisan (start-up) di Tanah Air. Managing Director Emtek Sutanto Hartono mengatakan, sejauh ini, perusahaan sudah berinvestasi di dua startup Indonesia, yakni PT Bukalapak. com dan Dana. Adapun Bukalapak sudah menjadi salah satu start-up dengan valuasi di atas US$ 1 miliar (unicorn) yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). “Bukalapak sudah memiliki 104,9 juta pengguna dan 6,9 juta anggota, sedangkan Dana sudah memiliki lebih dari 70 juta pengguna dan 250 ribu UMKM yang terdaftar, “ kata Sutanto dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7).

Kedua perusahaan akan menjajaki peluang kolaborasi terutama di sektor logistik dan e-commerce, juga layanan keuangan, telemedicine, periklanan dan media digital, serta produk digital untuk kios atau warung tradisional. Dalam hal ini, Emtek telah menginvestasikan dana US$ 375 juta di PT Grab Teknologi Indonesia. Grab juga telah merampungkan investasi ke Grup Emtek. Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menjelaskan, prioritas utama dari kolaborasi Grab dan Grup Emtek adalah memperluas digitalisasi hingga ke tingkat kabupaten di Indonesia. “Sebanyak 99% dari semua bisnis di Tanah Air adalah bisnis UMKM, tetapi hanya 21% yang memiliki akses digital,” kata dia

(Oleh - HR1)

Produsen komputer jinjing (laptop) lokal ketiban berkah dari proyek pengadaan laptop pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat total anggaran pengadaan produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencapai Rp 17 triliun hingga tahun 2024.Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, M. Samsuri mengatakan, saat ini kegiatan belanja produk TIK di sektor pendidikan difokuskan untuk mendorong digitalisasi sekolah sebagai upaya mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.Tercatat, kebutuhan belanja fasilitas TIK di sektor pendidikan hingga 2024 berdasarkan proyeksi Kemendikbudristek sebesar Rp 17 triliun. Untuk tahun ini, total belanja TIK sektor pendidikan senilai Rp 3,7 triliun dengan perincian Rp 1,3 triliun (189.165 laptop) dari anggaran Kemendikbudristek dan Rp 2,4 triliun (242.565 laptop) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan tahun 2021. Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Timothy Siddik mengungkapkan, pihaknya bersyukur ada proyek pengadaan laptop dari pemerintah. "Kami sudah mendapatkan order 165.000 unit, nanti bisa sampai 317.000 unit sampai akhir tahun," ungkap dia, dalam konfrensi pers virtual, kemarin.

(Oleh - HR1)

Indonesia belum menentukan sikap atas kesepakatan Forum G20 mengenai pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional. Apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia punya opsi memangkas (carve out) 5% dari tarif pajak itu agar menjadi daya tarik tujuan investasi. Artinya, Indonesia mempunyai kesempatan untuk memberikan tarif pajak efektif sebesar 10% kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemajakan dan insentif tersebut memberikan rasa keadilan bagi setiap negara untuk mendatangkan investasi. "Bagi negara yang mau memberi insentif perpajakan masih bisa memberikan insentif 5% di bawah 15%, dan tidak mungkin 0%," kata Sri Mulyani, pekan lalu. Kenyataannya, tidak sedikit negara yang memberikan tarif pajak mini, bahkan sampai 0%. Dampaknya, banyak perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya masih merumuskan sikap Indonesia atas pilar 2 dari kesepakatan Forum G20 tersebut. Ia harap putusan yang diambil nantinya bisa membuat Indonesia lebih siap dalam menghadapi perubahan perekonomian dan perpajakan yang dinamis. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan tarif pajak minimum tersebut menjadi patokan atas seluruh Pajak Penghasilan (PPh) yang dibanderol pemerintah Indonesia kepada perusahaan multinasional. Artinya dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini sebesar 22%, pemerintah punya ruang untuk memberikan insentif carve-out, sehingga menjadi 17%. Tarif ini sesuai dengan batasan minimum tax 15% sebagaimana diatur dalam kesepakatan di Pilar 2.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk menuntaskan penyertaan investasi 375 juta dollar AS ke PT Grab Teknologi Indonesia. Keduanya sepakat menggabungkan portofolio bisnis masing-masing untuk memperluas pangsa pasar di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebelumnya, pada 30 Juni 2021, EMTK mengumumkan menambah kepemilikan saham mereka di Grab Indonesia melalui penyertaan saham baru yang diterbitkan oleh Grab Indonesia. Grab Indonesia menerbitkan 311,27 juta lembar saham dengan nominal Rp 1.000 per lembar. Jumlah ini setara dengan 3,29 persen dari modal disetor dan ditempatkan oleh Grab Indonesia. Sebelum itu, EMTK Group telah memegang 244,57 juta saham Grab Indonesia, setara dengan 2,68 persen dari modal disetor dan ditempatkan Grab Indonesia.

Portofolio bisnis Grab Indonesia juga banyak berkecimpung di segmen UMKM, seperti Grab Food dan Grab Bike/Grab Car. Kami optimistis kolaborasi kedua perusahaan dapat mengakomodasi makin banyak UMKM melek teknologi digital.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan, Grab Indonesia menjadi mitra pengantaran Bukalapak untuk barang pesanan di 500 kabupaten/kota. Grab Indonesia juga membuat paket kupon pemesanan makanan Grab Food dengan akses konten di Vidio.

Pemerintah berencana memberikan insentif baru kepada sektor pariwisata, transportasi, serta hotel, restoran dan kafe (Horeka) di semester II-2021. Rancangan insentif ini untuk membantu keuangan ketiga sektor usaha tersebut. Insentif itu kini tengah digodok pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengusaha sudah mengajukan stimulus modal kerja untuk ketiga sektor tersebut. Bentuknya, seperti dana hibah pariwisata yang sempat diberikan, namun menjadi insentif bukan berasal dari hibah. "Tujuannya untuk mendorong industri pariwisata, tapi belum tahu mekanisme persisnya seperti. Karena mereka (pengusaha) sudah dapat modal kerja, perbankan sekarang ketat tidak mau kasih," kata Hariyadi Sukamdani kepada KONTAN, (26/7).

Asal tahu saja, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana hibah pariwisata mencapai Rp 3,7 triliun. Anggaran ini naik dibandingkan dengan alokasi yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3,3 triliun. Hibah pariwisata merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada pemerintah daerah (pemda) serta pelaku usaha sektor pariwisata di sebanyak 101 daerah. Hariyadi yang juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, insentif modal kerja akan memberikan daya tahan kepada dunia usaha secara langsung untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Terlebih, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat industri pariwisata makin sepi pengunjung. Di sisi lain, Hariyadi meminta agar pemerintah juga memberikan stimulus dari sisi keuangan. Misalnya, memperpanjang jangka waktu insentif berupa restrukturisasi kredit dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020. "Perpanjangan POJK 48/2020 dari jatuh tempo Maret 2022. Kalau tidak direlaksasi akan terjadi gagal bayar," tambah salah satu eksekutif di Grup Sahid ini.