Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kini tengah digenjot. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan PNBP perikanan tangkap tahun ini sebesar Rp 1 triliun dan pada 2024 bakal mencapai Rp 12 triliun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP dari subsektor perikanan tangkap tercatat Rp 600 miliar. Artinya, tahun ini diharapkan terjadi peningkatan PNBP sebesar 66 persen. Upaya menggenjot PNBP hingga tahun 2024 tersebut berkorelasi dengan peningkatan produksi perikanan dan pascaproduksi. Kementerian Kelautan dan Perikanan memetakan setidaknya enam dari 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI) akan didorong untuk digarap industri perikanan. Keenam WPP-NRI itu dinilai belum mengalami penangkapan ikan berlebih (overfishing). Untuk Laut Arafura, misalnya, pemerintah berencana menambah izin penangkapan untuk 3.000 kapal guna mendorong produksi tuna, tongkol, dan cakalang.

Mayoritas pelaku usaha sektor perikanan saat ini masih kaum marjinal. Sekitar 96 persen dari total 2,1 juta nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil dan tradisional. Ketimpangan itu pun tecermin pada pemanfaatan perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas. Dari data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), sebagian besar kapal nelayan beroperasi di perairan pesisir. Sejumlah 14.725 kapal atau 76 persen dari total armada perikanan beroperasi di perairan kepulauan di bawah 12 mil. Hanya 24 persen beroperasi di ZEEI. Di laut lepas, hanya tercatat 571 kapal ikan beroperasi. Sarana operasional juga masih timpang. Potensi sumber daya ikan di wilayah timur Indonesia mencapai 60 persen dari total potensi nasional, tetapi jumlah kapal ikan di sana hanya 41 persen dari total armada perikanan nasional. Sebaliknya, potensi ikan di barat Indonesia hanya 40 persen, dengan kapal ikan di wilayah barat mencapai 59 persen dari total armada.

Pemantauan media kali ini menyoroti pemberitaan media massa internasional dalam melihat situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Diawali dari media massa kenamaan asal Amerika Serikat, The New York Times edisi 17 Juli 2021, yang tegas menyebutkan Indonesia menjadi episentrum baru pandemi Covid-19 setelah India dan Brasil. Alasannya, Indonesia melampaui India dan Brasil dengan mencapai jumlah infeksi tertinggi di dunia pada saat pemberitaan itu muncul. Kendati lonjakan kasus positif ini merupakan bagian dari gelombang di Asia Tenggara, Indonesia disorot karena tak mampu mengendalikan tingkat penularan dengan baik. Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Thailand memang menghadapi masalah serupa dan memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas,termasuk karantina wilayah. Kebijakan ini diberlakukan mengingat tingkat vaksinasi yang masih terbilang rendah.

Media The Guardian ikut menyebut Indonesia sebagai episentrum pandemi Covid-19. Dengan pendekatan lebih humanis, The Guardian meliput keseharian para pekerja medis hingga tukang gali kuburan di Indonesia yang sudah kewalahan. Sudut pandang humanis ini berlanjut dengan membahas aksi sukarelawan yang berasal dari berbagai latar pekerjaan dan ikut membantu meski nyawa mereka ikut terancam. Di balik liputan tentang para sukarelawan ini, The Guardian (16/7/2021) menyisipkan kritikan pedas. Kehadiran para sukarelawan dipicu pula oleh ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Indonesia, terutama dalam membuat kebijakan serta mengatasi kenaikan harga oksigen dan obat-obatan. Indonesia lebih tepat dikatakan”darurat” karena masih jauh dari istilah ”terkendali”.

The Wall Street Journal edisi 15 Juli 2021 secara implisit menyebutkan faktor rendahnya tingkat vaksinasi di negara berkembang, terutama Indonesia, menjadikan penularan Covid-19 varian Delta tidak terkendali.Dalam artikelnya, situasi kekacauan digambarkan dengan menampilkan foto kondisi pemakaman korban Covid-19 yang penuh, antrean panjang untuk mengisi tabung oksigen, pasien Covid-19 yang terbaring di tenda besar dengan perlengkapan medis seadanya, dan vaksinasi bagi masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan. Kritik pertama yang dilontarkan The Wall Street Journal ialah pemenuhan janji pemerintah untuk mempercepat laju vaksinasi di tengah persediaan vaksin yang terbatas. Selanjutnya, keterbatasan akses pengobatan terjadi karena lonjakan jumlah pasien yang tak diantisipasi pemerintah. The Wall Street Journal menyisipkan pula keprihatinan ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam penanganan Covid-19.

Daily Mail dan Reuters justru mengangkat perilaku masyarakat yang kontradiktif dengan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam artikelnya, Daily Mail Online edisi 14 Juli 2021 menyisipkan foto kerumunan di Aceh yang dikontraskan dengan foto-foto lainnya yang memperlihatkan tenaga medis kelelahan, kesedihan keluarga korban Covid-19, dan pemakaman umum di Bekasi yang penuh.

Diringankannya vonis hukuman Joko S Tjandra dan bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari di tingkat banding menimbulkan pertanyaan terhadap spirit hakim dalam pemberantasan korupsi. Semestinya hakim bersikap progresif dalam menangani pidana korupsi. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho, ketika dihubungi, Kamis (29/7/2021), mengatakan, majelis hakim di tingkat banding perlu dikoreksi. Seharusnya majelis hakim bersikap progresif dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, bukan malah tersandera oleh tuntutan jaksa yang rendah.

”Di sini, kita mempertanyakan spirit para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Hakim mempunyai kebebasan memutus melebihi tuntutan. Hal itu boleh dan bagus,” tutur Hibnu. Joko Tjandra dan Pinangki terlibat dalam perkara yang sama. Pinangki, saat berprofesi jaksa di Kejaksaan Agung, terbukti merancang pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar Joko Tjandra, terpidana hak tagih utang atau cessie Bank Bali yang telah buron 11 tahun, ini tidak dieksekusi. Pinangki pun terbukti menerima imbalan 500.000 dollar AS dari Joko Tjandra. Dalam persidangan terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, keduanya dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Oleh majelis hakim, hukuman keduanya diperberat. Pinangki diganjar 10 tahun penjara dan Joko Tjandra dihukum 4 tahun 6 bulan penjara.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, majelis hakim yang diketuai Muhamad Yusuf memangkas hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara. Baru-baru ini vonis Joko Tjandra juga diringankan 1 tahun. Hingga batas akhir pengajuan kasasi pada awal Juli lalu, JPU Kejari Jakpus tidak ajukan kasasi atas putusan banding Pinangki. Terhadap putusan banding Joko Tjandra, Kepala Kejari Jakpus Riono Budisantoso menyatakan, JPU masih mempelajari putusannya (Kompas, 29/7/2021). Lebih lanjut disampaikan Hibnu, dalam kerangka normatif, jaksa semestinya mengajukan kasasi atas putusan banding Joko Tjandra karena hukuman yang dijatuhkan lebih rendah daripada tuntutan. ”Meskipun sedari awal tuntutan jaksa terhadap Joko Tjandra dan Pinangki itu (terbilang) rendah,” kata Hibnu.

Menanggapi sikap hakim tingkat banding yang meringankan hukuman Joko Tjandra dan Pinangki, Komisi Yudisial (KY) berencana menelusuri semua aspek putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Juru Bicara KY Miko Ginting menyampaikan, penelusuran akan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri. Alasannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah dua kali meringankan hukuman koruptor. ”Jika ada bukti mengarah pada dugaan pelanggaran perilaku, hakim bersangkutan akan diperiksa dan dimintai keterangan,” kata Miko.

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada ekonomi masyarakat Bahkan banyak orang kaya banyak yang menjual aset mewahnya dengan harga miring, Ekonom berpendapat dampak pandemi memang tidak pandang bulu.

Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan mengatakan fenomena orang kaya yang menjual asetnya di masa pandemi ini menjadi bukti, kondisi pandemi saat ini ternyata bukan hanya berdampak pada orang menengah ke bawah tetapi juga berimbas ke orang menengah ke atas.

Menurut Fajar sebenarnya orang kaya yang menjual asetnya itu wajar terutama jika memang punya kendala dalam keuangannya. Menjual aset itu menjadi keunggulan bagi orang kaya saat kekurangan uang di masa pandemi ini. Fajar menjelaskan dengan menjual aset itu orang kaya bisa menempatkan asetnya ke instrumen keuangan yang lebih menguntungkan.

Pemerintah membuka peluang keterlibatan swasta dalam rencana pembangunan fasilitas pengolah limbah bahan berbahaya dan bercaun (B3) khususnya sampah medis. Sebab limbah medis kategori B3 semakin menggunung. Untuk itulah, pemerintah berupaya menambah fasilitas pengolah limbah medis tersebut di daerah-daerah. Alhasil, rencana tersebut juga bisa menciptakan peluang bagi pebisnis yang berminat. "Peluang untuk bisa diambil swasta tetap ada karena pada dasarnya bisnis recycle itu bersifat cost recovery," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada KONTAN, Kamis (29/7). Selain mengandalkan swasta, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Anggaran tersebut terdapat pada sejumlah kementerian dan lembaga, serta dana transfer ke daerah. Adapun di KLHK sendiri terdapat anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolah limbah B3 totalnya Rp 53 miliar. 

(Oleh - HR1) 

Bitcoin bergerak menguat menembus level US$ 40.000 per btc. Kamis (29/7), berdasarkan data coinmarketcap pada pukul 18.10 WIB, harga bitcoin berada di level US$ 40.197,46 per btc. Dengan demikian, kurs mata uang kripto ini mencetak penguatan 26,19% dalam seminggu. Harga bitcoin menguat dipicu langkah sejumlah bank dan pengelola dana investasi secara terbuka menerima pengelolaan investasi berbasis aset kripto. Terbaru, ada Bank of America dan JP Morgan yang mengumumkan bersedia mengelola aset kripto. CEO Indodax Oscar Damarwan meyakini, pengelolaan investasi di aset kripto akan membawa institusi keuangan menanam modal di aset kripto. Menurut dia, masih banyak bank yang saat ini sedang mengevaluasi dan melihat peluang ikut masuk ekosistem aset kripto. 

Satu-satunya decacorn Indonesia, GoTo, diperkirakan melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tahun ini. Selain itu, empat unicorn dan lima centaur bakal menyusul. Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan kapitalisasi pasar (market cap) bursa bertambah Rp 553,9 triliun setelah lima unicorn dan satu decacorn melantai di bursa saham domestik.Satu dari lima unicorn, yaitu Bukalapak, sedang menggelar penawaran umum dan akan mencatatkan saham (listing) pada 6 Agustus mendatang. Sedangkan empat unicorn lainnya masih mempersiapkan diri. Market cap BEI akan meningkat lagi setelah lima centaur ikut menyemarakkan lantai bursa.Decacorn adalah perusahaan rintisan teknologi (startup) yang memiliki valuasi US$ 10-100 miliar. Sedangkan unicorn merupakan startup yang memiliki valuasi US$ 1-10 miliar. Adapun centaur adalah startup dengan valuasi US$ 100 juta sampai US$ 1 miliar.Di Indonesia, startup yang masuk kategori decacorn baru satu, yaitu GoTo, perusahaan hasil merger Gojek dengan Tokopedia. Sedangkan di jajaran unicorn ada Traveloka, Bukalapak, JD.ID, J&T Express, dan OVO. Lalu di level centaur terdapat sekitar 27 perusahaan, antara lain Halodoc, Dana, Modalku, Ralali, Akulaku, Kredivo, dan Blibli.

(Oleh - HR1)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan program HUB.ID untuk membantu perusahaan rintisan teknologi (startup) bertemu calon investor. HUB.ID merupakan perluasan dari program Kemenkominfo untuk mendukung perusahaan rintisan berbasis digital di Indonesia. Program ini juga merupakan kelanjutan Nexticorn yang sempat diadakan pada 2018. “HUB.ID ini memfasilitasi start up supaya berkembang lebih cepat,” kata Dirjen Aplikasi Informatika Komenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan pada konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (28/7). Menurut Semuel Abrijani, dalam program ini, startup diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses ke pendanaan dan kerja sama melalui berbagai pelatihan, jejaring, dan demo day atau memperkenalkan produk. Dia menjelaskan, HUB.ID fokus pada business matchmaking atau perjodohan bisnis. Startup digital akan dipertemukan dengan BUMN, perusahaan swasta, dan institusi pemerintah yang dikurasi sesuai sektor bisnis (vertikal) perusahaan rintisan. “Untuk HUB.ID, Komenkominfo memberi kesempatan bergabung kepada startup di bidang pertanian dan kemaritiman, pendidikan, kesehatan, pariwisata, logistik, keuangan, dan smart city,” tutur dia

Pendaftaran HUB.ID dibuka mulai 28 Juli hingga 13 Agustus, bisa diikuti startup di tahap pra-seri A sampai lanjut (later stage). “Komenkominfo memberi kuota untuk 50 startup yang sudah siap dengan strategi bisnis, sudah menjalankan bisnis lebih dari enam bulan,” ujar dia. Dia menambahkan, startup yang terpilih akan mengikuti pelatihan speed mentoring secara online dari mentor yang merupakan pendiri atau pimpinan perusahaan rintisan, pelaku usaha, dan perusahaan modal ventura. “Setelah mengikuti serangkaian program, startup terpilih akan mempresentasikan bisnis dan produk di hadapan investor dari berbagai negara,” papar dia

(Oleh - HR1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan pada program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku mencapai Rp 3,71 triliun. Di sisi lain, potensi penyerapan tenaga kerja untuk industri perikanan di LIN pun cukup banyak, diperkirakan lebih dari 5.500 orang. Demikian disampaikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Rabu (28/7). “Apabila keseluruhan ini kita implementasikan akan ada penerimaan negara sekitar Rp 3,71 triliun per tahun dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Artinya, LIN ini sangat proven," ujar Trenggono.

Untuk memastikan skema itu berjalan dengan baik, KKP akan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan ruang laut dengan menggunakan teknologi berbasis satelit. Sistem ini tidak sebatas memantau pergerakan kapal penangkap ikan pengguna VMS maupun yang tidak, tapi juga dapat memonitoring stok ikan, tumpahan minyak, kondisi terumbu karang, kawasan budidaya udang dan rumput laut, hingga memantau kawasan-kawasan pesisir yang terintegrasi.

(Oleh - HR1)

Nilai investasi industri manufaktur sepanjang semester I-2021 mencapai Rp 167,1 triliun, melonjak 29% dibanding periode sama tahun lalu Rp 129,6 triliun. Jumlah tersebut berkontribusi 37,7% terhadap total investasi nasional Rp 442,8 triliun. “Adapun dua sektor manufaktur primadona yang menjadi penyumbang terbesar investasi adalah logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 57,6 triliun dan makanan Rp 36,6 triliun (8,3%),” kata Menteri  Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya, Rabu (28/7). Agus menjabarkan, sepanjang enam bulan 2021, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri mencapai Rp 46,3 triliun atau berkontribusi 21,6% dari total PMDN yang menembus Rp 214,3 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) di industri mencapai Rp 120,8 triliun atau berkontribusi 52,9% dari total PMA Rp 228,5 triliun.

Sebelumnya, Ekonom Core Indonesia Ina Primiana meminta pemerintah menjaga momentum bagus sektor manufaktur. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, manufaktur masih menggeliat. Dia mencatat, kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) masih 19,84%, sama seperti sebelum pandemi. Indeks manajer pembelian (purchasing managers index/PMI) juga dalam tren positif. Bahkan, pada Mei 2021, PMI mengukir rekor baru, sebesar 55,3 poin

(Oleh - HR1)