Bank Dunia: Indonesia Harus Percepat Pemerataan Adopsi Teknologi
Direktur
Bank Dunia untuk Indonesia, Satu Kahkonen mengatakan, tingkat pertumbuhan
perekonomin digital di Indonesia adalah paling pesat di
Asia Tenggara. Hal ini dapat
memberikan peluang bagi
Indonesia untuk memaksimalkan kekuatan dari berbagai
teknologi digital ini, terutama
dalam menangani beberapa
tantangan mendasar untuk
mencapai pertumbuhan, menciptakan perekonomian yang
lebih kompetitif dan inklusif.
“Inovasi digital menjadi faktor yang sangat penting dalam
bentang lahan bisnis di masa
yang akan datang. Aplikasi
dari teknologi digital punya
banyak sekali potensi. Kita
bisa memfasilitasi pemulihan
ekonomi dan membentuk
pembangunan Indonesia dengan meningkatkan daya saing
di masa yang akan datang,
namun demikian manfaat dari
ekonomi digital tidak bisa kita
anggap langsung ada begitu
saja, karena tidak semua orang
akan bisa dapat manfaat dari
teknologi digital ini,”tuturnya.
(Oleh - HR1)
Transaksi E-commerce 2021 Bakal Tembus RP 395 T, BI: Akselerasi Keuangan Digital Didukung 4 Faktor
Direktur Departemen
Kebijakan Sistem Pembayaran Bank
Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati
mengungkapkan, ada empat fakta atau
faktor yang mendorong peningkatan nilai
ekonomi keuangan digital di Tanah Air
sepanjang 2021. Pertama, transformasi
produk dan layanan e-commerce serta
shifting perilaku masyarakat ke arah
digital melalui platform e-commerce yang
berhasil dimanfaatkan oleh para pelaku
ekonomi untuk terus berinovasi.
Kedua, perluasan kolaborasi antarpelaku. Lesson learn membuktikan
bahwa perluasan ekosistem digital menjadi kunci keberhasilan dalam kompetisi
antarpemain pasar.
Kemudian ketiga, terkait dengan perluasan ekosistem melalui aksi korporasi.
Setelah tahun lalu tumbuh dan terakselerasi, beberapa perusahaan teknologi
diperkirakan akan melakukan konsolidasi
untuk memperluas ekosistem dan meraih
pendanaan yang lebih besar.
Kemudian yang terakhir, digitalisasi
bank semakin luas, dari pelaku lama
hingga pelaku baru dengan berbagai
model strategi melalui penguatan kapasitas, internal strategic, proses bisnis
(teknologi atau core banking), akuisisi
bank, hingga perluasan ekosistem.
(Oleh - HR1)
Konsorsium Hyundai Investasi Rp 15,9 T untuk Bangun Pabrik Sel Baterai
Konsorsium Hyundai , yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation/IBC), akan membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik dengan total nilai investasi sekitar US$ 1,1 miliar atau setara Rp.15,94 trillun. Proyek ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sehingga sekitar 1.000 orang. Menteri Investasi Koordinasi/ Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kerja sama investasi ini merupakan salah satu tahap dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai US$ 9,8 miliar, "Perjanjian kerja sama ini terealisasi dengan proses dan negosiasi yang panjang sehingga dapat menguntungkan semua pihak." Ujar dia dalamsiaran pers yang diterima pada kamis (29/7).
Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menyampaikan, kerja sama ini menjadikan momentum dalam pembentukan industri baterai dan kendaraan dan listrik di Tanah air. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi menjadi pemain global industri baterai karena memiliki 24% cadangan nikel di dunia. CEO Hyundai Mobis Co Ltd Sung Hwan Cho menyampaikan komitmentnya untuk mengembangkan mobil listrik dan ekosistemnya di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, komitmen Hyundai tidak saja fokus pada pembuatan kendaraan konvensional, namun juga menjadikan Indonesia salah satu pusat pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.
Konsorsium Hyundai rencananya akan membentuk Joint Venture (JV) dengan PT Industri Baterai Indonesia selaku holding BUMN Baterai yang merupakan gabungan dari empat BUMN, yaitu PLN, Pertamina, MIND ID, dan Antam, kerja sama investasi ini ditargetkan dapat segera groundbreaking pada tahun ini. Duta Besar Korea selatan untuk Indonesia Park Taesung memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Investasi dan Menteri BUMN atas terwujudnya kerja sama ini. "Saya sebagai Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia akan menggerakkan segala dukungan agar kerja sama ini menjadi salah satu kerja sama yang sukses dan terbaik antara Korea dan Indonesia," Ungkap Park.
Sedangkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi menyampaikan bahwa terjalinnya kerja sama ini merupakan wujud komitmen kedua negara, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19. "Dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, proyek ini termasuk sangat strategis dan bersejarah karena membantu transformasi Indonesia menuju negara dengan industri yang kuat dan maju. Tentunya betul-betul mengalihkan bisnis ekstrasi menjadi manufaktur yang lebih bernilai tambah." Ucap Umar (YTD)
BPJT Siapkan Pilot Project Infrastruktur Autonomous Vehichle
Thai Oil Jadi Investor Strategis, Chandra Asri Raih Investasi Hingga US$ 1,7 Miliar
Transaksi E-Commerce Diprediksi Rp 395 Triliun
Transaksi perdagangan elektronik
(e-commerce) tahun ini diprediksi mencapai Rp
395 triliun atau tumbuh 48,45% dibandingkan
2020 sebesar Rp 253 triliun. Hal ini dipicu
pandemi Covid-19 yang mempercepat
transformasi digital di jasa keuangan.
“Saat ini, masyarakat mulai
meninggalkan pembayaran fisik
dan memilih bertransaksi secara
digital,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria
Irmi Triswati dalam webinar Financial Services Industry Menuju
Era Society 5.0: Dukungan Lembaga Keuangan Untuk Pengusaha
Muda, Kamis (29/7)
Dia mengungkapkan ekonomi
keuangan digital pada 2021
diperkirakan melesat, didorong
meningkatnya prevalensi dan
akseptasi masyarakat. BI melihat pergeseran pola transaksi
masyarakat ke digital terus meningkat. Hal ini dibuktikan oleh
peningkatan signifikan transaksi
e-commerce, bank digital, dan
uang elektronik, terutama di
masa pandemi Covid-19.
Dia menerangkan, statistik
terakhir volume transaksi e-commerce mencapai 600 juta lebih
transaksi dan secara nominal
hampir mencapai Rp 100 triliun.
Proyeksi terbaru BI lebih tinggi
dibanding awal sekitar Rp 370
triliun.
(Oleh - HR1)
Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, Petani Milenial Siap Mendunia
Jagung hibrida di tangan empat petani milenial binaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat itu tampak menggiurkan. Abdul, petani milenial binaan Dinas TPH Jabar, mengatakan bahwa banyak pelajaran dan pengalaman yang didapatkan selama membudidayakan jagung, seperti menghadapi serangan ulat grayak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan program Petani Milenial bertujuan mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jabar. Tak hanya regenerasi, program itu juga menghadirkan SDM petani yang punya inovasi, gagasan dan kreativitas. "Hadirnya petani milenial diharapkan bisa menahan laju urbanisasi dengan tagline tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia," katanya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat Entang Sastramadja mengatakan mendukung upaya Ridwan Kamil mendorong anak muda terlibat dalam regenerasi petani lewat program Petani Milenial. Menurutnya, HKTI mendukung dan mengapresiasi upaya yang menunjukan pembelaan, keberpihakan dan perlindungan pada petani. Sebagai pihak yang kerap mengkritisi kebijakan pertanian, imbuhnya, program Petani Milenial melahirkan harapan bisa membebaskan petani dari sejumlah persoalan kesejahteraan.Kepala DKPP Jabar Jafar Ismail mengatakan model bisnis yang diterapkan PMBP disusun secara komprehensif. Menilai para peserta Petani Milenial bisa melepaskan jebakan kemiskinan yang merundung para petani. Program ini melahirkan optimisme, menunjukan adanya nilai tambah dan bisa menarik minat petani lain untuk terlibat dalam program Petani Milenial, katanya.
Program Petani Milenial digulirkan dengan penuh kehati-hatian. Animo milenial Jabar mengikuti program Petani Milenial tergolong tinggi. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Benny Bachtiar mengatakan setiap tahapan program Petani Milenial dilalui dengan optimal. Prinsip kehati-hatian pun diterapkan agar calon petani milenial mendapatkan hasil yang maksimal. Pemagangan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon petani milenial. " Pemagangan bertujuan untuk membekali petani milenial agar paham tentang tata cara bertani yang baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan panen yang baik," ujarnya Salah satu jaminan agar program ini bisa berjalan mulus juga kepastian dari lembaga pembiayaan dan offtaker hasil budi daya.
Direktur Utama BUMD PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian selaku offtaker atau pembeli komoditas peserta Petani Milenial. Prinsip itu terutama diberlakukan dalam menentukan komoditas yang diproduksi peserta Petani Milenial. Menurut Kurnia, pemilihan komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar menjadi faktor utama menyukseskan program Petani Milenial. "Itu semua dilakukan agar pendapatan peserta Petani Milenial bisa sesuai atau melebihi besaran yang diharapkan. Itu yang kami lakukan dalam menentukan komoditas untuk petani milenial," ucapnya. Prinsip kehati-hatian dilakukan PT Agro Jabar agar Petani Milenial tahap I berjalan maksimal. Alasannya, keberhasilan pada tahap I akan menentukan bagaimana program Petani Milenial berjalan pada tahap-tahap berikutnya. PT Agro Jabar pun akan melakukan pendampingan secara intensif kepada peserta Petani Milenial. Pendampingan ini dilakukan agar petani milenial tidak mengambil keputusan yang salah manakala terjadi masalah saat menja-lankan usahanya.
Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program Petani Milenial memastikan komoditas yang dibudidayakan mampu diterima pasar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Dadan Hidayat mengatakan dalam program Petani Milenial Tanaman Hias misalnya menyiapkan tiga jenis tanaman hias unggulan, yakni Amydrium Silver, Scindapus Lucens, dan Homalomena Frog. Jika ditotalkan, setiap petani milenial bisa mendapatkan Rp27,5 juta. Lain lagi dengan Petani Milenial Burung Puyuh yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. Program bagian dari Petani Milenial ini meluncurkan lima peserta PMBP pada tahap I yang akan membudidayakan masing-masing 2.000 ekor burung puyuh.
Tarik-Ulur Moratorium Lahan Sawit
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit akan kedaluwarsa pada September mendatang. Aturan itu mengamanatkan penundaan perizinan dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit dilakukan paling lama tiga tahun.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyatakan pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan inpres moratorium. Namun hingga saat ini belum diputuskan Inpres 8/2018 akan diperpanjang atau tidak.
Ia mengklaim pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Inpres 8/2018 berjalan progresif. Menurut dia, evaluasi di masing-masing provinsi juga sudah tergambar jelas. Meski begitu, Musdhalifah tidak merincii hasil evaluasi tersebut.
Evaluasi moratorium merupakan salah satu amanat dari Instruksi Presiden Nomor 8/2018. Disebutkan, paling lambat tiga tahun setelah instruksi itu terbit, pemerintah akan mengevaluasi apakah moratorium akan diperpanjang atau tidak. Karena itu, keputusan harus diambil paling lambat pada 19 September mendatang.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan pelaku usaha bakal mengikuti keputusan pemerintah. Menurut dia, pengusaha saat ini lebih menaruh perhatian terhadap peningkatan produktivitas internal perusahaan. Selain itu, pengusaha akan membantu pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas petani.
Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Meningkat
Kementerian Koordinator Perekonomian memastikan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) tak tersendat di tengah pandemi Covid-19. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan hal itu terlihat dari realisasi investasi KEK nasional sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 50,3 triliun.
Menurut Susiwijono, investasi KEK meningkat Rp 10,44,riliun atau sekitar 26 persen dari capaian akhir 2020. Berdasarkan catatan Dewan Nasional KEK, hingga Mei lalu terdapat 11 dari 15 KEK yang sudah aktif. Empat KEK lainnya masih mengejar sisa pembangunan. Dewan KEK juga sudah menyetujui empat usul KEK baru.
Susiwijono mengatakan kinerja KEK industri manufaktur paling moncer selama masa pandemi. Dia memberi contoh realisas investasi pengolahan bauksit di KEK Galang Batang, Kepulauan Riau, yang sudah mencapai Rp 14,45 triliun pada bulan ini. KEK itu juga memproduksi alumina yang sudah diekspor hingga 70 ribu ton pada bulan ini, nilai ekspornya US$ 21 juta.
KEK Kendal di Jawa Tengah juga mencetak investasi sebesar Rp 6,6 triliun. Kawasan itu menampung usaha tekstil, furnitur, mainan anak, elektronik, makanan dan minuman, serta otomotif. Nilai ekspor KEK itu sedang digenjot agar bisa mencapai US$ 17,2 juta pada tahun ini. Sedangkan investasi KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara, mencapai Rp 5,4 triliun.
Perikanan : Mengurai Ketimpangan
Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kini tengah digenjot. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan PNBP perikanan tangkap tahun ini sebesar Rp 1 triliun dan pada 2024 bakal mencapai Rp 12 triliun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP dari subsektor perikanan tangkap tercatat Rp 600 miliar. Artinya, tahun ini diharapkan terjadi peningkatan PNBP sebesar 66 persen. Upaya menggenjot PNBP hingga tahun 2024 tersebut berkorelasi dengan peningkatan produksi perikanan dan pascaproduksi. Kementerian Kelautan dan Perikanan memetakan setidaknya enam dari 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI) akan didorong untuk digarap industri perikanan. Keenam WPP-NRI itu dinilai belum mengalami penangkapan ikan berlebih (overfishing). Untuk Laut Arafura, misalnya, pemerintah berencana menambah izin penangkapan untuk 3.000 kapal guna mendorong produksi tuna, tongkol, dan cakalang.
Mayoritas pelaku usaha sektor perikanan saat ini masih kaum marjinal. Sekitar 96 persen dari total 2,1 juta nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil dan tradisional. Ketimpangan itu pun tecermin pada pemanfaatan perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas. Dari data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), sebagian besar kapal nelayan beroperasi di perairan pesisir. Sejumlah 14.725 kapal atau 76 persen dari total armada perikanan beroperasi di perairan kepulauan di bawah 12 mil. Hanya 24 persen beroperasi di ZEEI. Di laut lepas, hanya tercatat 571 kapal ikan beroperasi. Sarana operasional juga masih timpang. Potensi sumber daya ikan di wilayah timur Indonesia mencapai 60 persen dari total potensi nasional, tetapi jumlah kapal ikan di sana hanya 41 persen dari total armada perikanan nasional. Sebaliknya, potensi ikan di barat Indonesia hanya 40 persen, dengan kapal ikan di wilayah barat mencapai 59 persen dari total armada.








