Besarnya tekanan terhadap otoritas fiskal untuk merealisasikan target penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2021 berujung pada melonjaknya kasus sengketa pajak sepanjang tahun lalu.  Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, total jumlah sengketa pajak yang mencakup keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan pada 2020 mencapai 187.435 permohonan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 11,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 167.439 penyelesaian permohonan. Sejalan dengan itu, jumlah pengajuan banding oleh wajib pajak juga meningkat yakni dari 10.346 permohonan pada 2019 menjadi 10.503 permohonan pada 2020, sedangkan pengajuan gugatan oleh wajib pajak naik dari 2.028 permohonan pada 2019 menjadi 2.062 permohonan pada tahun lalu. Pengamat Ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani mengatakan meningkatnya jumlah sengketa pajak ini sejalan dengan beratnya tekanan target penerimaan di masa pandemi Covid-19. 

Adapun, sepanjang 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp1.069,98 triliun, meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Berdasarkan laporan kinerja DJP, penerimaan pajak sampai dengan triwulan IV/2020 ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas yang berkontribusi sebesar Rp560,67 triliun atau 52,41%.

Perum Perhutani Regional Jawa Timur optimistis target penjualan komoditas log kayu hingga akhir tahun ini tercapai Rp774,3 miliar atau tumbuh 21% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu Rp639,8 miliar. Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jatim, Karuniawan Purwanto Sanjaya mengatakan penjualan sepanjang Januari—Oktober 2021 senilai Rp681,3 miliar atau 88% dari target tahun ini, bahkan telah melebihi total penjualan tahun lalu. “Jadi masih ada waktu untuk penambahan pendapatan di sisa akhir tahun ini yang nanti akan memperbesar selisih pendapatan dengan tahun lalu,” katanya, Rabu (20/10). Menurutnya, penjualan terus meningkat karena pasar log kayu yang tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Peningkatan pendapatan yang signifikan juga ditopang dari kayu A3 (diameter di atas 30 cm) atau kayu besar yang kini mulai langka di pasaran. “Selain itu, peningkatan ini juga karena Perhutani merupakan pemain tunggal pasar kayu besar, karena dari kayu rakyat hanya memproduksi kayu-kayu berdiameter kecil sampai sedang,” jelasnya. Data Perum Perhutani Regional Jatim mencatat, realiasi pendapatan dari hasil penjualan log kayu pada 2019 mencapai Rp551,6 miliar dengan volume kayu jati dan kayu rimba sebanyak 347.565 m3.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengingatkan, Indonesia sedang menghadapi dua perang, yaitu perang ekonomi dan kesehatan. Untuk menghadapi perang ekonomi, kuncinya adalah menarik investasi, bukan mencetak uang atau utang. Dia menjelaskan, uang memang dapat menggerakkan roda ekonomi, sehingga bisa menjadi salah satu solusi menghadapi perang ekonomi. Caranya, Bank Indonesia mencetak uang lebih banyak lagi. Namun, ini bisa membuat pasokan uang di pasar banjir, sehingga ujungnya berdampak negatif. Kemudian, dia melanjutkan, utang bisa menjadi solusi lain. Akan tetapi utang bisa memicu masalah.

"Investasi baik dari dalam mau pun luar negeri menjadi kunci hadapi perang ekonomi," ucap dia saat melantik pengurus Kadin 2021-2026 di Jakarta, Rabu (20/10). Arsjad mengatakan, Kadin ingin menarik dan Kadin adalah bagian dari itu. Sebab, berdasarkan UU Kadin, Kadin adalah mitra strategis dari pemerintah. Dengan demikian, Kadin harus bersama-sama dengan Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag),Kementerian Perindustrian (Kemeperin), dan seluruh kementerian-kementerian lain harus bersatu membawa investasi," ucap Arsjad.

Kadin, tegas dia, optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Berdasarkan data pemerintah, selama enam bulan 2021, ekonomi tumbuh 7%. Ekspor juga melejit, sehingga kuartal IV-2021, ekonomi bisa tumbuh 5%.Dia menambahkan, untuk perang kesehatan, sejak empat bulan sejak Munas Kadin, asosiasi ini membantu pemerintah menang melawan pandemi. Saat ini, Indonesia belum menang melawan pandemi, karena masuknya varian Corona delta, yang membuat pemerintah menerapkan PPKM level 3-4. Namun, ia menuturkan, belakangan ini, kasus baru Covid-19 terus menurun. Kedepan kasus Covid-19 tetap wajib diwaspadai, karena musuh tidak terlihat. (yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara daring dari istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Penyelenggaraan Aplikasi Otonomi Expo (AOE) 2021, pada Rabu (21/10). "Saya mengapresiasi inisiatif Aplikasi Otonomi untuk segera mengerakkan perekonomian daerah, antara lain lewat Expo ini," kata Presiden Jokowi. Hadir mendampingi Presiden Jokowi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Skertaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Aplikasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Presiden Jokowi menyatakan, sepakat sektor perdagangan, turisme, dan investasi harus mulai digerakkan dengan mengutamakan kesehatan. "Perekonoman perlu diaktikan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol, dan vaksinasi yang harus dilanjutkan," kata Presiden Jokowi. Aplikasi Otonomi Expo 2021 bertema "Daerah Bangkit Indonesia Maju" yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) akan berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2021 di Hall A, Jakarta Convention Center (JCC).

AEO yang menerapkan protokol kesehatan  ketat diikuti pemerintah kabupaten (Pemkab) seluruh Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kementerian/Lembaga dan perusahaan swasta. Kegiatan ini di isi Executif Dialoque, yang menghadirkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi,Menteri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dan Ketua Umumm HIPMI Mardianai H Maming. Presiden Jokowi mengingatkan para Bupati agar fokus  mengembangkan komoditas unggulan didaerahnya ditengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. "Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit,yang memiliki batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, atau yang memiliki tembaga. Semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas di daerah itu akan merangkak naik, insya Alah akan merangkak naik," kata Presiden Jokowi. (yetede)

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) merancang penerbitan surat utang berdenominasi dolar AS (global bond). Dana hasil emisi surat utang tersebut akan dimanfaatkan untuk membayar nilai retensi yang terutang setelah mengakuisisi Pinehill Company Ltd. Sekretaris Perusahaan Indofood  CBP Sukses Makmur Gedion A Putro menjelaskan, perseroan telah menunjuk sembilan institusi sebagai joint bookrunners terkait penerbitan global band ini. Perseroan juga telah meraih peringkat  Baa3 dan BBB, dari Moodys Investor Servise dan Ftich Rating terkait emisi obligasi global ini. Namun, managemen belum mengumumkan target dana dari penerbit obligasi tersebut.

"Hasil perolehan bersih dari penawaran umum obligasi global akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company dan keperluan umum perusahaan," jelas Gideon dalam keterangan resmi. Sebelumnya, Indofood CBP telah menerbitkan global bond senilai US$ 1,75 miliar atau setara  Rp25 triliun untuk membiayai kembali (refinancing) pinjaman saat perseroan mengakuisisi Pinehill. Anak usaha Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) itu telah menuntaskan akuisis Pinehill pada 27 Agustus 2020, dengan nilai transaksi US$ 2,99 miliar atau ketika itu setara Rp41,56 triliun.

Kemudian, untuk tranche kedua, Indofood CBP menerbitkan global bond senilai US$600 juta dengan tenor 30 tahun dan tingkat bunga 4,47%. Obligasi ini kelebihan permintaan  6,7 kali atau mencapai US$ 4 miliar. Sementara itu, tahun ini, Indofood CBP menganggarkan belanja modal sekitar Rp4,5 triliun. Pada semester 1-2021 Indofood telah merealisasikan belanja modal 33% dari total anggaran tersebut. Realisasi belanja modal tersebut sudah sesuai bujet yang banyak digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi mie instan sekitar 5-10% tahun ini. (yetede)

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak. Dengan begitu, defisit anggaran tahun 2022 bisa ditekan. Pemerintah optimistis instrumen dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mampu meningkatkan penerimaan pajak. Jika keyakinan ini terwujud, defisit anggaran tahun 2022 diproyeksikan bisa lebih rendah dari asumsi pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam UU APBN tahun anggaran 2022, Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp 1.846,1 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 335,6 triliun. 

Adapun belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.714,2 triliun. Termasuk di dalamnya belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 769,6 triliun. Dengan begitu, pemerintah memperkirakan defisit anggaran dalam UU APBN 2022 sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mencanangkan tahun depan sebagai tahun terakhir defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB. Defisit anggaran pada 2023 ditargetkan akan berada pada rentang 2,71-2,97 persen dari PDB.

Pragmatisme pemilih terhadap politik uang membuat pemilihan kepala daerah langsung rentan menghasilkan pemimpin korup. Mereka akan mencari uang untuk mengembalikan modal politiknya.  Besarnya biaya politik menjadi salah satu pemicu kepala daerah rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal. Mekanisme internal partai politik dalam penetapan dukungan untuk calon kepala daerah yang cenderung tertutup juga membuat para kandidat berlomba menjadi paling royal memberikan dana agar dinilai loyal dan mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah.Selain itu, kelemahan penerapan administrasi perizinan didaerah dan rendahnya integritas pejabat, yang dipilih kepala daerah, juga menggoda kepala daerah untuk korupsi. Penangkapan sejumlah kepala daerah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak pidana korupsi ini menunjukkan, upaya pemberantasan korupsi mesti diiringi kemauan politik elite partai membangun mekanisme dukungan bakal calon kepala daerah secara demokratis dangratis.

Direktur Niaga PT KAI, Dadan Rudiansyah menjelaskan, Visi KAI yakni menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Untuk itu, KAI akan terus melakukan penggalian potensi angkutan penumpang dan angkutan barang dengan relasi yang baru.

KAI menghadirkan layanan angkutan barang dengan kereta api pada titik-titik strategis, seperti pelabuhan dan kawasan industri. Hadirnya jalur tersebut bertujuan agar para pelaku usaha lebih mudah mengakses layanan angkutan kereta api.

KAI juga terus melakukan banyak berbagai upaya untuk peningkatan pelayanan, mulai dari kualitas prasarana, sarana dan kecepatan KA, sehingga dapat memberikan distribusi logistik yang efektif dan efisten untuk mendukung pendistribusian barang melalui transportasi kereta api.

Di era pandemi Covid-19 ini, digitalisasi pembiayaan semakin banyak digunakan. Karena itu, penyedia layanan pembiayaan digital atau yang buy now pay later pun bisa menjadi pilihan.

Berbagai platform e-commerce besar di Indonesia. Government Relations Officer Akulaku Finance Indonesia, Esther Rahayu mengatakan, layanan pembiayaan Akulaku Finance telah digunakan lebih dari 7 juta pengguna. Meskipun proses pembiayaan dilakukan secara digital, aspek transparansi terus di kedepankan Akulaku Finance.