;

Pasar Properti Asia Pasifik Menguat Akhir 2021

Yuniati Turjandini 08 Nov 2021 Investor Daily

Perusahaan managemen investasi dan konsultan properti Collers International memperkirakan pasar properti  di kawasan Asia Pasifik menguat pada kuartal  terakhir tahun 2021. Laporan bertajuk Asia Pasific Market Snapshot Colliers International periode kuartal III-2021 juga menunjukkan bahwa pasar properti dikawasan Asia Pasifik  bertahan dari gejolak pembatas selama pandemi Covid-19. Managing Director Capital Markets & Investment Servis Asia Colliers Terence Tang mengatakan, momentum kebangkitan properti diperkirakan terus meningkat pada kuartal terakhir tahun ini.

Terence Tang mengatakan, kepercayaan pasar properti meningkat, terlihat di Australia. Kepercayaan bisnis di negeri Kanguru tersebut  terus meningkat karena pasar mulai bangkit  setelah dilakukan pembatasan yang berlarut-larut. Dia menjelaskan, kepercayaan bisnis dikombinasikan dengan likuiditas yang cukup menghasilkan peningkatan transaski yang melibatkan investor domestik dan asing pada akhir tahun, terutama di segmen internasional, disebagian besar pasar Asia Pasifik pada kuartal III.

"Penghujung tahun 2021, rumah tapak, penjualan berakhir cukup baik. Apalagi adanya  perpanjangan pembebasan PPN oleh pemerintah hingga Desember," kata Head of Capital Markets &Investment  Services Colliers Indonesia, Steve Athertoon. "Kami memperkirakan aktivitas transaksi bergerak kearah yang lebih tinggi, karena investor berhasil  melakukan negoisasi untuk jangka panjang dengan arus modal yang banyak sebelum tahun 2021 berakhir." ujar Terence Tang. (Yetede)



Pengungkapan Sukarela Hanya Buat Orang Pribadi

Hairul Rizal 05 Nov 2021 Kontan

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak (WP) akan berlaku 1 Januari - 30 Juni 2022. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan pelaksana program tesebut. Kemkeu menegaskan bahwa program ini hanya berlaku untuk WP orang pribadi, khususnya, untuk skema kedua pada program tersebut. Skema pertama, berupa pengungkapan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Program ini, bisa dimanfaatkan WP orang pribadi maupun WP badan. 


Janji Foxconn, VW dan BSAF Investasi ke Indonesia

Hairul Rizal 05 Nov 2021 Kontan

Asa Indonesia untuk mendorong industri ramah lingkungan yang salah satunya didorong dengan hilirisasi industri kendaraan listrik makin menemukan titik terang. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, sudah ada beberapa perusahaan ternama yang ingin menanamkan modalnya untuk mewujudkan target Indonesia menjadi salah satu negara pemain mobil listrik dunia. Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan perusahaan tersebut adalah Perusahaan Taiwan Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Volkswagen, dan BASF. “Insha Allah Foxconn berminat masuk Indonesia, kemarin dari Jerman bicara dengan Volkswagen dan BASF, mereka confirm masuk ke Indoensia,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (4/11). Investasi Foxconn di Indonesia tersebut nantinya akan melibatkan pengusaha nasional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Foxconn tak hanya membangun industri mobil listrik saja, tetapi juga membangun industri komponen dan bahan baku yang akan digunakan. Sementara Volkswagen dan BASF akan masuk ke Indonesia dan menjadi bagian rantai pasok untuk baterai mobil listrik. Mereka masuk pada bagian rantai pasok hilir.


Ditjen Pajak Libatkan 13 Negara Tagih Piutang Pajak

Imam Dwi Baskoro 05 Nov 2021 Kontan

Kontan, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemkeu) akan menagih utang pajak para wajib pajak (WP) yang berada di luar negeri. Saat ini ada 13 negara yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, untuk memberikan data WP dalam negeri bersangkutan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur pemberian bantuan penagihan pajak dari negara lain atau yurisdiksi pajak mitra. Sebaliknya, Indonesia juga bisa mengajukan permintaan bantuan penagihan berkaitan permintaan bantuan penagihan berkaitan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara atau yuridiksi mitra. Namun, piutang pajak yang ditagih harus berdasarkan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan berada di luar negeri. 

Sebaliknya, apabila ketiga belas negara tersebut memiliki WP yang mangkir dan tinggal di Indonesia, maka Ditjen Pajak bisa membantu menagihnya. Jika terdapat WP dengan piutang pajak ke Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Ditjen Pajak bisa meminta bantuan otoritas pajak AS menagih utang tersebut. Ditjen Pajak memang mengaku kesulitan memburu aset yang menjadi objek pajak di luar negeri sehingga membutuhkan bantuan dengan negara lain yang menjadi mitra. 

Bisnis Online Ramai, Bisnis Logistik Menanjak

Imam Dwi Baskoro 05 Nov 2021 Kontan

Kontan, Jakarta - Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berpotensi mendorong bisnis jasa pengiriman. Bisnis jasa pengiriman logistik semakin menjanjikan pada tahun ini, sekalipun Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19. Di sisi lain, sektor jasa ini terdongkrak pesatnya perkembangan bisnis e-commerce di Tanah Air. Sebut saja, PT Lion Express atau dikenal dengan Lion Parcel yang terus menggelar ekspansi bisnis. Chief Executive Officer Lion Parcel mengatakan rata-rata volume pengantaran produk yang dilakukan Lion Parcel mencapai 4 juta paket per bulan. Jika dilihat trennya, maka volume pengantaran produk Lion Parcel mampu tumbuh 55% year-on-year (yoy) di periode Januari-Agustus 2021. 

Sejauh ini kontribusi terbesar volume pengantaran Lion Parcel berasal dari perusahaan ritel dengan porsi sekitar 70%, kemudian korporasi tradisional sekitar 25%, serta sisanya 5% berasal dari perusahaan e-commerce. Lion Parcel juga fokus pada pengiriman di level hulu, baik dari prinsipal ke distributor maupun dari distributor ke penjual. Setali tiga uang. Manajemen JNE juga menganggap bisnis jasa pengantaran logistik memiliki prospek yang cerah di Indonesia, seiring perkembangan e-commerce yang begitu cepat, sehingga kebutuhan pengiriman barang ikut meningkat signifikan. Bertambahnya volume pengiriman JNE yang didorong kebutuhan pengiriman oleh masyarakat, berdampak pula terhadap bisnis para pelaku e-commerce dan UMKM. 

BoE Menahan Suku Bunga Meskipun Inflasi melonjak

Yuniati Turjandini 05 Nov 2021 Investor Daily

Bank Sentral Inggris atau BoE pada Kamis (4/11) mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga utama pada rekor rendah 0,1%. Tetapi pihaknya mengisyaratkan adanya kenaikan dalam beberapa bulan mendatang untuk meredam lonjakan inflasi. BoE juga mempertahankan program stimulus untuk mendukung ekonomi Inggris dan dari dampak pandemi Covid-19. Total stimulus ini mencapai  hampir 0,1 triliun poundstreling atau US$ 1,4 triliun. Namun BoE menyatakan kemungkinan masih perlu  beberapa pengetatan kebijakan moneter sederhana untuk menurunkan laju inflasi.

"Tapi beberapa bulan mendatang kemungkinan perlu menaikkan suku bunga utama untuk membawa inflasi tahunan Inggris kembali ke target bank sentral sebesar 2,0%" kata BoE. Sementara pemerintah Inggris memperkirakan rata-rata inflasi tahunan sebesar 4,0% selama tahun depan. Karena harga energi melonjak dan pembukaan kembali aktivitas ekonomi terdampak krisis pasokan. Sementara Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank sentral Jepang (BoJ) juga menahan kebijakannya untuk saat ini. Baik atas suku bunga maupun stimulus. 

Tetapi bank  sentral di negara-negara seperti Brasil, Singapura, Selandia Baru, dan Korea Selatan telah menaikkan biaya pinjaman baru-baru ini. Bank sentral Kanada (BoC) telah mengakhiri program stimulus pembelian obligasi yang signifikan dan memperkirakan kenaikan suku bunga awal, yakni pada 2022. Di Inggris program ekonomi masih belum jelas. Sebelumnya pemerintah Inggris pada September 2021 mengakhiri skema dukungan cuti yang membuat jutaan pekerja sektor swasta tetap bekerja selama pandemi virus corona. (Yetede)

Tahun Depan, Emisi Karbon Kembali ke Level Sebelum Pandemi

Yuniati Turjandini 05 Nov 2021 Investor Daily

Emisi gas karbondioksida (CO2) global akan kembali ke level sebelum pandemi Covid-19 pada tahun depan. Penilaian ini disampaikan pada Kamis (4/11) sebelum kemudian negara-negara terkemuka sepakat mengakhiri pembiayaan langsung untuk proyek bahan bakar fosil diluar negeri pada 2022. Penilaian suram tentang emisi karbon tersebut menjadi pengingat bagi negara-negara yang berkumpul pada konferensi tingkat tinggi (KTT) COP-26 di Glasgow, Skotlandia. Pertemuan yang dipandang sebagai kesempatan terbaik untuk menghentikan bencana perubahan iklim.

Dikatakan, emisi C02 dapat melampaui rekor 40 miliar ton yang tercapai pada 2019. Level itu sebelumnya diprediksikan merupakan level puncak. Tiongkok saja akan menyumbang 31% dari emisi global tahun ini karena berusaha untuk menggerakkan ekonominya pascapandemi. "Laporan ini menohok. Ini menunjukkan apa yang terjadi di dunia  nyata saat kita di sini di Glasgow berbicara tentang mengatasi perubahan iklim," kata penulis laporan Corrine Le Quere, yang juga profesor ilmu perubahan iklim di Universitas East Anglia Inggris.

Kalangan analis mengatakan, dari keputusan itu lebih dari US$ 15 miliar per tahun dapat disalurkan dari transisi dari batu bara, minyak, dan gas menjadi energi hijau. Namun kemunduran juga muncul karena Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang yang adalah penyandang dana utama bahan bakar fosil di luar negeri, tidak ikut menandatangani  kesepakatan. Namun kesepakatan itu tetap dipandang sebagai dorongan bagi COP-26 Awal pekan ini, lebih dari 100 negara sepakat untuk memangkas emisi metana, yakni gas rumah kaca yang kuat, setidaknya 30% dalam dekade ini. (Yetede)

Weave-Mitsui Jajaki Kerja Sama Bangun Serat Optik

Yuniati Turjandini 05 Nov 2021 Investor Daily

PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave) bersama dengan perusahaan infrastruktur global asal Jepang, Mitsui & CoLtd, mengumumkan telah menandatangi  nota kesepahaman  (MoU) yang tidak mengikat, untuk bersama-bersama mendorong pembangunan infrastruktur jaringan serat optik berkapastis besar di pulau jawa, Indonesia. PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE) merupakan anak perusahaan dari perusahaan infrastruktur digital dan konektivitas PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge). 

Kolaborasi ini diharapkan nantinya memastikan percepatan penggelaran serat optik di sepanjang rel kereta api di berbagai lokasi  seperti Banten Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur, serat keunggulan operasional untuk memberikan tingkat pelayanan yang kuat dan berkualitas tinggi kepada mitra," kata CEO Surge Hermansyah Haryono melalui siaran pers, Kamis (4011). "Ini merupakan validasi atas misi dan model bisnis Surge di Indonesia untuk menghadirkan konektivitas bagi masyarakat luas, terutama di kabupaten dan kota tier-2 dan tier-3 di Indonesia, yang belum memiliki akses internet yang berkualitas dan terjangkau," kata Hermansyah.

Ia menjelaskan lebih lanjut, Mitsui merupakan perusahaan perdagangan dan investasi global dengan portofolio bisnis terdiversifikasi, yang menjangkau sekitar 63 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, Timur Tengah, Afrika, serta Oesania. Mitsui memiliki lebih dari 5.500 karyawan dan menyebarkan bakat di seluruh dunia untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menumbuhkan bisnis dalam kolaborasi dengan global mitra terpercaya. Mitsui membangun portofolio bisnis inti yang kuat dan beragam, yang mencakup industri sumber daya mineral dan logam, energi, mesin, infrastruktur, serta kimia. (Yetede)

2025, Transaksi e-Commerce RI Capai US$ 83 Miliar

Yuniati Turjandini 05 Nov 2021 Investor Daily

Indonesia di proyeksikan menjadi pasar terbesar untuk pembayaran perdagangan secara elektronik (e-Commerce) di Asia Tenggara senilai US$ 83 miliar, disusul Vietnam  US$ 29 miliar , dan Thailand US$ 24 miliar, pada tahun 2025. Tahun yang sama, Indonesia akan menyambut lebih dari 100 juta pengguna  dompet seluler (mobile wallets) baru. Hal tersebut merupakan sebagian dari laporan terbaru dari laporan IDC, firma suvei pasar, yang ditugaskan oleh 2C2P, Platform pembayaran asal Singapura, Kawasan Asia Tenggara pun disebut mengalami transformasi  keuangan luar biasa yang digerakkan oleh revolusi pembayaran digital. Laporan IDC dengan tema How Southeast Asia Buys dan Asia Pays: Driving New Business Value for Merchant yang diterbitkan pada November 2021, itu juga mengungkapkan, kompleksitas ekosistem pembayaran di Asia Tenggara yang trefragmentasi, sehingga mendorong bisnis untuk membuat keputusan yang tepat dan mampu menangkap peluang. 

IDC juga melacak adanya trend adanya beberapa alternatif pembayaran yang muncul, seperti dompet seluler (mobile wallets) pembayaran domestik, serta Beli Sekarang Bayar Nanti, disamping masih ada opsi tadisional seperti pembayaran menggunakan kartu dan uang laporan tersebut juga memperkirakan pangsa pasar yang berubah dari  opsi pembayaran antara tahun 2019 dan 2025 di enam pasar untuk membantu  bisnis menyusun strategi penskalaan lintas batas negara. Aung Kyaw Moe, pendiri dan CEO 2C2P, menuturkan, ada peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan  pembayaran digital dan penyedia  kebutuhan konsumen yang selalu berubah di kawasan Asia Tenggara. "Pembayaran digital bukan lagi sekedar hal yang menyenangkan untuk dimiliki tetapi harus dimiliki, dan merupakan bagian penting dari setiap strategi bisnis perudahaan." Kata Aung Kyaw Moe, dalam pernyataannya, Kamis (4/11). (Yetede)

PCR, Antara Kepentingan Sosial, Korporasi, dan Politik

Yuniati Turjandini 05 Nov 2021 Investor Daily

Jagat Nusantara gonjang-ganjing soal tuduhan terlibatnya dua Menteri dalam bisnis tes polymearse chain reaction (PCR) di negeri ini. Kewajiban PCR untuk penumpang semua moda transportasi, diawali dengan moda transportasi udara, mungkin menjadi pemicu. Memang itu adalah kewajiban aneh pada kondisi saat ini, ketika diberbagai negara kewajiban tersebut sudah dicabut. Banyak yang menentang dan menyerukan dicabutnya kewajiban tes PCR itu, termasuk penulis sendiri dalam status di media sosial (medsos) penulis. Akhirnya, ketentuan ini dicabut dan diganti dengan kewajiban  Rapid Antigen.

Kiranya publik sudah tenang, namun ada pihak-pihak yang coba menggunakan beberapa data terkait importir PCR, untuk menyerang dua Menteri, yaitu Luhut Panjaitan dan Eric Thohir. Dalam masalah sosial di negeri ini, sudah berkali-kali ditegaskan oleh pemimpin negara agar swasta ikut membantu negara. Yang jadi soal dan merupakan kejahatan  adalah jika swasta malah menggunakan pandemi ini  sebagai pintu masuk untuk meraup keuntungan korporasi/pribadi. Mari kita cermati bersama secara jernih. Pertama, tentang importir PCR yang dikatakan meraup keuntungan triliunan rupaih.

Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan juga melakukan impor dengan nilai mencapai 18,7 juta atau 1,72%. Jika dihitung, total dari sembilan importir PCR, baru kira-kira sekitar 26% dari total impor. Masih ada sekitar 74% PCR yang diimpor pihak lain, ini tidak ditulis. Kemungkinan porsi terbesar itu diimpor oleh perusahaan farmasi nasional. Jadi kalau tuduhannya meraup keuntungan dari " bisnis impor PCR", siapa yang paling besar meraih keuntungan? Pasti bisa dijawab. (Yetede)

Pilihan Editor